Purwodadi tidak mempunyai kompetensi untukmengadili perkara ini; Gugatan Penggugat kabur;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Purwodadi untuk memberikan putusan sebagai berikut: Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi baikkerugian materiil maupun kerugian imateriil kepada PenggugatRekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor31

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Nomor 3638 K/Pdt/2016, tanggal 28Februari 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebutdiberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Juli2017, Kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017 diajukan permohonanpeninjauan kembali pada tanggal 14 September 2017 sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor31

Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor31/Pdt.G/2015/PN Pwd, tidak sah secara hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;3. Menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor217/Pdt/2016/PT SMG, tidak sah secara hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;4. Menyatakan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3638 K/Pdt/2017tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;5.

., yang jadi subjek hukumnya adalah anakanak keturunandari Sakino yaitu: Suparti, Nyamirah, Ida Sulistiana, Yahni sebagai ParaPenggugat dan yang menjadi objek hukumnya adalah harta peninggalan Sakino;Jadi dengan demikian jelas perkara ini tidak sama dengan perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk;Dan perlu kami jelaskan perkara ini diajukan guna mendapatkan kepastianhukum karena Putusan Perkara Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Njk., masihmengambang, tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum;Dalam Pokok Perkara: Bahwa

gugatan yang tercatat dalam register perkara Nomor49/Pdt.G/2015/PN.Njk., ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukumyang jelas dan tegas, tidak seperti putusan dalam perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk., yang tidak jelas pemenangnya dan tidak adakepastian hukumnya, karena dalam putusan perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk., halaman 27 dalam konvensi menolak gugatanPenggugat seluruhnya, dan dalam Rekonvensi juga menolak gugatanPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;Dengan demikian sampai

Nomor 1518 K/Pdt/2017 Bahwa dari fakta persidangan ternyata bahwa telah ada perkara sebelumnyayang subjek dan objek dan materi gugatannya adalah sama dengan perkaraa quo, yaitu perkara perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Ngjk., tanggal 26 Februari 2015, yang mana putusan atasperkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sudahtepat gugatan a quo adalah nebis in idem; Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan

Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon, melawanTERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan pedagangayam potong, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara,Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon,; Pengadilan Agama tersebut; Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangattapada tanggal 19 Januari 2015 dengan register perkara Nomor31

Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Register PerkaraPengadilan Agama Sangatta tanggal 19 Januari 2015 dengan Nomor31/Pdt.G/2015/PA.Sgta, gugur;2.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana gugatanPenggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Blora dengan register Nomor31/Pdt.G/2019/PN.BLA tanggal 8 November 2019, bahwa peralinan hak atastanah atas nama Tergugat (Sri Winarti) dari Penggugat (Agus Muryanto)adalah telah sesuai prosedur atau telah prosedural sebagaimana Pasal 37Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,perihal Pemindahan Hak :(1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor31/Pdt.G/2019/PN Bla, bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 melaluiemail:lgrnwsm@bni.co.id telah diberitahukan kepada Terbanding Il semulaTergugat Il tentang isi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor31/Pdt.G/2019/PN Bla tanggal 30 April 2020 oleh Jurusita Pengadilan NegeriBlora;Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor31/Pdt.G/2019/PN Bla, bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 melalui

email:litanot@yahoo.com telah diberitahukan kepada Turut Terbanding Il semula TurutTergugat Il tentang isi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor31/Pdt.G/2019/PN Bla tanggal 30 April 2020 oleh Jurusita Pengadilan NegeriBlora;Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor31/Pdt.G/2019/PN Bla yang ditanda tangani oleh Panitera PengadilanNegeri Blora pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, yang menerangkan bahwaKuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri

Blora Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Blatanggal 30 April 2020 tersebut;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor31/Pdt.G/2019/PN Bla yang menerangkan bahwa permohonan banding dariKuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan masingmasing kepada:Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Mei 2020;Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Mei 2020;Turut Terbanding Il semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 Mei 2020;Halaman 23 dari 28 Putusan No.275/PDT/2020/PT

Pernyataan Banding Nomor31/Pdt.G/2019/PN Bla yang menerangkan bahwa permohonan banding dariPembanding Il semula Tergugat II telah diberitahukan masingmasingkepada:1.

Sepuluh) Triheksifenidil;e 1(satu) buah Kartu SIM, dengan nomor 082189811724;e 1 (satu) buah Kartu SIM, dengan nomor 083113998167;Dirampas untuk dimusnahkan;e 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J3 Pro dengan nomor IMEI(SLOT 1) 359655085277750 (Slot 2) 359756085277758e 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha vega ZR warna hitam;Dirampas untuk negara;5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (Lima ribu rupiah);Membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor31

Tanggal28 September 2021;Menimbang, bahwa membaca Surat Pemberitahuan Permintaan BandingPenuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal O06 Oktober 2021, sesualsesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Mjn yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Majene;Menimbang, bahwa membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Majene.

telah diberitahukan dan diserahkan kepada TerdakwaHalaman 7 dari 12 Putusan No. 711/PID.SUS/2021/PT.MKSberdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding padatanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene;Menimbang, bahwa Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari BerkasPerkara Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN.Mjn. dibuat oleh Juru Sita PengadilanNegeri Majene masingmasing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa padatanggal 12 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas perkara Nomor31

/Pid.Sus/2021/PN Mjn. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dalamtenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnyapemberitahuan tersebut diterima;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh PenuntutUmum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor31/Pid.Sus/2021/PN.Mjn tanggal 28 September 2021 tersebut, dalam tenggangwaktu dan menurut tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, untuk itu permintaan banding tersebut

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31/G/TF/2021/PTUN.BDG tanggal 22 Juli 2021;3. Berkas perkara Nomor 31/G/TF/2021/PTUN.BDG beserta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;Him. 2 dari 11 hlm.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31/G/TF/2021/PTUN.BDG, tanggal 19 Juli 2021MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI:Menerima Seluruh Eksepsi dari Tergugat/Pembanding;DALAAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan dari Para Penggugat sekarang Para Terbanding untukseluruhnya.2.

Put.No.227/B/TF/2021/PT.TUN.JKTPasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan SecaraElektronik, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding/Tergugatsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama SalinanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31/G/TF/2021/PTUN.BDG tanggal 22 Juli 2021 beserta berkas perkara yangdimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan

banding ditetapkan dalamamar putusan ini;Mengingat, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait dengansengketa ini;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31

SURYANI binti ANAS alias ANI membayarbiaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri ParePare Nomor31/Pid.B/2018/PN Pre., tanggal 9 Mei 2018, yang amar selengkapnya sebagaiberikut:1Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa HJ.

kepada Terdakwasampai 1 (Satu) tahun belum dibayar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 378 KUHP,sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum,oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri ParePare Nomor31

8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri ParePare Nomor31

,Kecamatan Medan Sunggal;Agama : Islam;Pekerjaan :PNS (Ka.UPT Pelatihan Kesehatan ProvinsiSumatera Utara);Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 November2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Dakwaan Kesatu:Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Hal. 1 dari 14 hal.

Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diaturdan diancampidana dalam Pasal 12 huruf f UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;AtauDakwaan Kedua :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun

/19 September 1956;Jenis kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Jaya Mandala Vil Nomor 2 MentengDalam Jakarta Selatan:Agama : Islam;Pekerjaan : Mantan Menteri Agama RI Periode Tahun 20092014Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:PERTAMA:ATAUKEDUAPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) yuncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana juncto Pasal 65 Ayat(1) KUHPidana;:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHal. 1 dari 18 hal.

Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana juncto Pasal 65 Ayat(1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor TUT 42/24/12/2015tanggal 23 Desember 2015 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SURYADHARMA ALI telah terbukti secara

Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bahwadalam perkara a quo judex facti menggunakan hasil perhitungankerugian Keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dariPembangunan (BPKP) sedangkan tidak ada hasil pemeriksaan dariBadan Pengawasan Keuangan (BPK) yang mendeclare adanyakerugian negara tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor31/PUUX/2012 menyebutkan bahwa Komisi PemberantasanKorupsi (KPK

PTUNBDGSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSIPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Bandung Nomor : 31/Pen.Dis/2011/PTUNBDGtertanggal 4 April 2011 tentang PenetapanDissmisal ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Bandung Nomor : 31/Pen.MH/2011/PTUNBDGtertanggal 4 April 2011 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ini ; Telah membaca Penetapan Ketua MajelisPengadilan Tata Usaha Bandung Nomor31

/Pen.PP/2011/PTUNBDG tanggal 5 April 2011tentang Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Bandung Nomor31/Pen.HS/2011/PTUNBDG tanggal 25 April 2011tentang Hari Sidang ; Telah membaca Putusan Sela Nomor31/G/2011/PTUNBDG/INTV tertanggal 2 Mei2011 tentang dikabulkan permohonan masuknyaTAN AlJ HOA sebagai pihak dengan menduduknyasebagai Tergugat II Intervensi i Telah membaca dan mempelajari berkas perkaradan semua surat surat yang bersangkutan denganperkara

KelurahanPasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu,disebut sebagai Pemohon;melawanXXXXX binti XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanPNS, tempat tinggal di Lingkungan Labuang, KelurahanPasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu,disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARANYAMembaca surat permohonan Pemohon tanggal 22 Februari 2019 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor31

terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan siding PengadilanAgama Pasangkayu;3 .nnn nanan eee n nee Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohontidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor31

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor31/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukanMajelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini;3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor31/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 17 Februari 2021 tentangPenununjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalammemeriksa dan mengadili perkara ini;4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor31/PID.SUS/2021/PT BJMtanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan hari sidang;5.

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor31/Pdt.Bth/2019/PN Ktg tanggal 5 September 2019 serta berkas perkaradan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMembaca, surat gugatan Pembanding semula Pelawan, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu 22 Maret 2019,dibawah register perkara Nomor 31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg, yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :1.

Mohon Keadilan;Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan tidak mengajukanJawaban terhadap gugatan Pembanding semula Terlawan tersebut;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg, tanggal 5 September 2019 yang amar lengkapnyaberbunyi:MENGADILI Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu

ribu rupiah);Membaca, akta pernyataan permohonan banding Nomor31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriKotamobagu yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 September 2019,Pembanding semula Pelawan telah memohon pemeriksaan banding terhadapHal. 7 dari 15 halaman putusan No.145/PDT/2019/PT MNDputusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 5 September 2019 Nomor31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukansecara sah dan saksama masingmasing kepada

Negeri KotamobaguNomor 31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg., tanggal 5 September 2019 dikuatkan makaPembanding semula Pelawan tetap dipihak yang yang kalah maka Pembandingsemula Pelawan dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar dalam amar putusan dibawahini;Mengingat pasalpasal dari RBg dan Undang Undang yangbersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu) Nomor31

, pekerjaan Nelayan,Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KotaTarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebutsebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telan mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan pemohon II dalam surat permohonannyatanggal 26 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, dengan nomor31

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.P/2019/PA.Trk dari Pemohon dan Pemohon II;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2019/PA.WtpBahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidangdinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dalampermohonan mereka, ternyata para Pemohon memohon perbaikan ataskesalahan penulisan nama mereka pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor31/31/I/2007 Tanggal 15 Januari

Sulkifli dan namaPemohon II adalah Andi Darmawati Samad, S.Pd.Menimbang bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor31/31/V/2007 Tanggal 15 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone (bukti P5), ternyata namaPemohon adalah Drs. Andi Sulkifli dan nama Pemohon II adalah A.

apabila orang yang sama, tetapi nama yang terterapada seluruh dokumen yang dimiliki berbedabeda, akan menimbulkan masalahdalam berbagai urusan penting, terutama dalam urusan kepegawaian.Menimbang bahwa agar para Pemohon terhindar darikesulitan/masalah dalam urusanurusan penting, terutama Pemohon yang akanpensiun dari Pegawai Negeri Sipil, maka nama para Pemohon yang tertera padaseluruh dokumen yang mereka miliki harus diseragamkan dengan caramemperbaiki nama para Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor31

TauVietnam ;Agama : Budha ;Pekerjaan KKM KIA BV 93969 TS ;Terdakwa tersebut berada diluar tahanan ;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Ranai karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagaiberikut :KesatuKeduaPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal93 Ayat (2) juncto Pasal 27 Ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan juncto Pasal 102 UndangUndang Nomor31

No. 1327 K/Pid.Sus/2019tentang Perikanan juncto Pasal 102 UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP; Atau Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 85juncto Pasal 9 UndangUndang Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan juncto Pasal 102 juncto UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPMahkamah Agung

tanggal 07 Desember 2018 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa PHAM VAN BANG selaku KKM KIA BV 93969 TSterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukanperbuatan pidana Turut serta pengoperasian kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memilikiSurat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) melanggar Pasal 93 Ayat (2) junctoPasal 27 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31

Menimbang, bahwa pencabutan Perkara yang diajukan oleh Penggugattersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perundangan (Vide Pasal 271 Rv),maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan makadiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mencoret PerkaraNomor 31/Pdt.G/2016/PN Btg tersebut dari register Perkara Perdata yang sedangberjalan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara Nomor31

Mengabukkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor31/Pdt.G/2016/PN Btg ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untukmencoret Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN Btg tersebut dari RegisterPerkara Perdata yang sedang berjalan ;3.

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikannasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiaphalaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor31 1/Pdt.G/2014/PA Msbpersidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidakdapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan

g ) peArtinya : Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yangmemudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa sajayang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya:Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengankasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinyabegitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepadasuaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor31

Pasal147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4, majelishakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor31 1/Pdt.G/2014/PA MsbTahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Kamis, tanggal 09 Oktober 2014Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh kamisebagai Ketua Magjelis, dansmasingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelisdan HakimHakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbukauntuk umumpadahanitu juga, dengan dibantu oleh sebagaiPanitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon.Hakim Anggota l, Ketua Majelis,Hakim Anggota Il,Panitera Pengganti,halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor31

MeteraiJumlahRpRpRpRpRp30.000,0050.000,00270.000,005.000,006.000,00Rp 361.000,00(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor31 1/Pdt.G/2014/PA Msb

terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telahdatang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanyatersebut di atas yang bernama Ade Ramlan untuk Tergugat dan Tergugat IItidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnyayang sah untuk itu;Menimbang, bahwa pada persidangan sebelumnya telah dibacakan suratgugatan Penggugat dan pada persidangan selanjutnya Kuasa Penggugatmenyatakan secara lisan akan melakukan pencabutan perkara Nomor31

dicabut maka memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat pada register perkaraNomor: 31/Pdt.G.S/2019/PN Mre dari register perkara Gugatan dalam tahunyang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim atas pencabutantersebut, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan, pasal 271 Reglement op de Rechsvordering (Rv) danketentuan perundangundangan yang berkenaan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Pengggugat atas pencabutan perkara Nomor31

Jkt.Pst.Jakarta Utara pada tanggal 21 Mei 2018, dibawah register perkara Nomor31/Pdt.G/Sederhana/2018/PN.Jkt.Pst;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hariSelasa, tanggal 5 Juni 2018.

Penggugat datang menghadap diwakilkan oleh KuasaHukumnya, Tergugat datang menghadap sendiri Suryanah dan Tergugat II datangmenghadap sendiri Rodi;Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018,Kuasa Penggugat menerangkan bahwa ia telah menyampaikan permohonanpencabutan secara lisan yang disampaikan dipersidangan perkara Nomor31/Pdt.G/Sederhana/2018/PN.Jkt.Pst., Ssesuai dengan alasan bahwa telah terjadiperdamaian di luar Pengadilan antara BRI Kantor Cabang Kemayoran, UnitJayabaya