Bahwa berdasarkan permohonan' pelaksanaan eksekusi No. 23/KAPEKS/IV/2010, (yang bukan atau tidak sama No. 23/KAPEKS/TV/2010) tanggal30 April 2010 Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung telah menerbitkan :PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandungpada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010;yang tidak sama atau berlainan; dengan perkara eksekusi; Nomor22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; dalam perkara perdata PUTUSAN Nomor :137/Pdt.BTH

sangat berkeberatan terhadap pelaksanaan eksekusisebagaimana dimaksud dalam perkara eksekusi PENETAPAN PengadilanNegeri Kelas IA Bale Bandung;Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB;ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei2010; Berdasarkan pada alasanalasan sebagai berikut:Alasan Hukum:I. 1.

PENETAPAN Pengadilan NegeriKelas IA Bale BandungNomor :22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB yang ditetapkan diBale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 20402009dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat PertamaNo. 568/2008 tanggal 30 Januari 2008 Jo.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tidak cermat dalammenilai dan mepertimbangkan mengenai formalitas surat Penetapan PengadilanNegeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB, yangditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari : Torot tanggal 21 Mei 20102009 ;3.

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB, yang ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari Torottanggal 21 Mei 2010 2009, adalah dokumen yang cacat hukum dan tidak memenuhisyarat formil karena tidak jelas kapan diterbitkannya ;3.

Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketakeperdataan antara Terlawan Penyita dengan Turut Terlawan Tersitadalam perkara perdata No. 2/Pdt.Eks/2019/PN.Skh joNo.79/Pdt.G/2016/PN.Skh jo No.424/Pdt/2017/PT.Smg;2. Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau dlikutsertakansebagai Turut Tergugat oleh Terlawan Penyita dalam perkara Perdata No.2/Pdt.Eks/2019/PN.Skh jo No.79/Pdt.G/2016/PN.Skh joNo.424/Pdt/2017/PT.Smg;3.

Pelawan juga tidak pernah ikut memberikan ijin baiksecara tertulis atau lisan atas obyek sengketa untuk dijadikan jaminanapapun atas sengketa yang terkait Eksekusi No. 2/Pdt.Eks/2019/PN.Skhjo No. 79/Pdt.G/2016/PN.Skh jo No. 424/Pdt/2017/PT.Smg, sehinggaPelawan memohon Eksekusi No. 2/Pdt.Eks/201/PN.Skh jo No.79/Pdt.G/2016/PN.Skh jo No. 424/Pdt/2017/PT.Smg untuk dibatalkanatau setidak tidaknya eksekusi dapat ditangguhkan atas ObyekSengketa yang sebagian dari obyek sengketa menjadi hak milik dariPelawan

Bahwa, Terlawan telah terbukti beritikad baik untukterselesaikannya perkara Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Skh Jo Nomor424/Pdt/2017/PT.Smg yang telah berkekuatan hukum Tetap (Inkracht vanGewijsde) pada tanggal 27 Februari 2018 sesuai Surat No.W.12.U.32/08/SK/HK/2/2018 yang diterbitkan oleh KepaniteraanPengadilan Negeri Sukoharjo dan telah masuk dalam proses Eksekusiteregister No.2/Pdt.EKS/2019/PN.Skh tanggal 21 Januari 201;3.

Fotocopy Relas Panggilan Aanmaning kepada Pemohon Eksekusi(KSP G.A.S) No. 2/Pdt.Eks/2019/PN Skh jo No 79/Pdt.G/2016/PN Skh,jo. 424/Pdt/2017/PT Smg, tanggal 25 Pebruari 2019, diberi tanda buktiTlw4;5. Fotocopy analisis Kasus No. 2/Pdt.Eks/2019/PN Skh atas putusanperkara No 79/Pdt.G/2016/PN Skh, jo. 424/Pdt/2017/PT Smg, diberitanda bukti Tlw5;6.

/2019/PN.Skh joNo. 79/Pdt.G/2016/PN.Skh jo No. 424/Pdt/2017/PT.Smg;Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagaiTurut Tergugat oleh Terlawan Penyita dalam perkara Perdata No.2/Pdt.Eks/2019/PN.Skh jo No. 79/Pdt.G/2016/PN.Skh joNo.424/Pdt/2017/PT.Smg;Bahwa Pelawan menjelaskan Almarhumah Ibu Suyati adalah istri sah darisuami yang bernama Bapak Dartotiyoso.

Bahwa Terlawan telah mengajukan Permohonan Eksekusipengosongan di Pengadilan Negeri Klaten yang tercatat dalam perkara No.03/Pdt.Eks/2018/PN.KIn.3. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2018 Pelawan telah mendapatRelas Panggilan Teguran (Aanmaning) dalam perkara No.3/Pdt.Eks/2018/PN.KIn.Bahwa sesuai dengan Relas Panggilan Teguran(Aanmaning) No. 3/Pdt.Eks/2018/PN.KIn. Tanah sawah yang terletak di DesaJaten, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dengan Sertipikat Hak MilikNo. 416 dengan luas + 2065 m?

Bahwa obyek dari Penetapan No. 3/Pdt.Eks/2018/PN.KIn adalahmerupakan tanah sawah yang produktif, sedangkan Terlawan jelas bukanmerupakan warga dan atau bertempat tinggal di wilayah Kecamatan letakobyek sengketa berada.Bahwa tanah sawah tersebut termasuk tanah Absentee, yang mana Terlawanberalamat di JI.

Bth/2018/PN Kin.03/Pdt.Eks/2018/PN.KIn. juga cacat hukum sehingga batal demi hukum atausetidaktidaknya dibatalkan.21.

Menyatakan menurut hukum Penetapan No. 03/Pdt.Eks/2018/PN.KIn. jugacacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaktidaknya dibatalkan.9. Menyatakan menurut hukum Aamaning No. 03/Pdt.Eks/2018/PN.KIn. jugacacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaktidaknya dibatalkan10.Menyatakan menurut hukum perbuatan / tindakan lanjutan misalkan sitaeksekusi maupun pelaksanaan eksekusi pengosongan No.03/Pdt.Eks/2018/PN.KIn. juga cacat hukum sehingga batal demi hukum atausetidaktidaknya dibatalkan.11.

Klaten (objek sengketa) adalah Pengadilan NegeriKlaten maka permohonan eksekusi sebagaimana Penetapan No.03/Pdt.Eks/2018/PN KIn sesuai prosedur hukum yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Pelawan danTerlawan maka dapat disimpulkan yang menjadi permasalahan adalah apakahpermohonan eksekusi rill yang dimohonkan Termohon ke Pengadilan NegeriKlaten yang tercatat dalam register No. 03/Pdt.Eks/2018/PN Klin cacat hukumataukan tidak ;Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalil

Sgr tidak dapatdipakai dan dipergunakan oleh Terlawan sebagai dasar untuk melakukanEksekusi sebagaimana Permohonan Eksekusi No.23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr;Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS10.Bahwa terhadap hal tersebut diatas maka Para Pelawan mengajukan11.perlawanan dalam perkara ini yaitu mengenai perbaikan atas putusanNomor : 50/Pdt.G/1992/PN.Sgr Jo Eksekusi No. 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgryang berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara ini dimana hakhakPara Pelawan atas

Menyatakan hukum bahwa eksekusi pengosongan yang dimohonkan olehTerlawan sebagaimana eksekusi nomor : 50/Pdt.Eks/2018/PN. Sgr adalahbatal demi hukum;14.Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini seluruhnya;Atau :Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth.

Menyatakan hukum permohonan eksekusi yang terdaftar dalamperkara No. 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr, untuk segera dilanjutkan;5.

Menyatakan hukum bahwa permohonan eksekusi nomor : 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr adalah tidak sah dan batal demi hukum ;11. Menyatakan hukum bahwa eksekusi pengosongan yangdimohonkan oleh Terlawan sebagaimana eksekusi nomor23/Pdt.Eks/2018/PN. Sgr adalah batal demi hukum ;DALAM REKONPENSI Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untukseluruhnya ;DALAM KONVENSI!

Menyatakan hukum permohonan eksekusi yang terdaftar dalam perkaraNo. 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr, untuk segera dilanjutkan;5. Menolak Bantahan Pembantah dalam Rekonpensi / Terbantah dalamKonpensi untuk selain dan selebihnya;DALAM KONPENSI!

Putusan Nomor 1163 K/Pdt/2015Negeri Kudus Nomor 02/Pdt.G/2009/PN.Kds., tanggal 2 Juli 2009 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dalam register perkaraeksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds., Para Pelawan telah menerimaRisalah Panggilan Teguran Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds., tanggal 3Desember 2013 dari Jurusita Pengadilan Negeri Kudus yang isinya telahmemanggil Para Pelawan agar datang menghadap Ketua PengadilanNegeri Kudus, Jalan Sunan Muria Nomor 1 Kudus, pada hari Senin tanggal9

,tertanggal 2 Juli 2009 sebagaimana terdaftar dalam perkara eksekusiNomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds., dapat dilaksanakan; Pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds., Nomor 1680 K/PDT/2010, Nomor 36/Pdt/2010/PT.Smg.

Atas dasar fakta hukum tersebut, maka PenetapanNomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds., Nomor 1680 K/PDT/2010, Nomor36/Pdt/2010/PT.Smg., Nomor 02/Pdt.G/2009/PN.Kds., tanggal 20Desember 2013 tentang Perintah Untuk Sita Eksekusi adalah melanggarhukum yang berlaku;Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds., Nomor 1680K/PDT/2010, Nomor 36/Pdt/2010/PT.Smg., Nomor02/Pdt.G/2009/PN.Kds., tanggal 20 Desember 2013 tentang Perintah UntukSita Eksekusi yang secara serta merta mempertimbangkan

Fakta hukumtersebut sesuai PenetapanPenetapan yang dikeluarkan oleh PengadilanNegeri Kudus dalam proses eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.kKds.,Dalam hal Putusan Peninjauan Kembali Nomor 596 PK/Pdt/2003,dipergunakan sebagai dasar eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.kKds.

Oleh karena Pengadilan NegeriKudus dalam melaksanakan Sita Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds., telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (5) HIR, makamenurut hukum pelaksanaan sita eksekusi atas barang / tanah objeksengketa dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds., tanggal 2 Januari 2014 adalah cacat hukum dan tidak sah;Bahwa mengingat Putusan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh PutusanTingkat Banding terbukti salah dalam penerapan hukum, serta melanggarketentuan

sebagai Pelawan yang baik dan benar;3. .Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian tertanggal 13 Agustus1995 juncto Akte Perdamaian Nomor 51 tertanggal 23 Agustus 1995yang dibuat antara Pelawan dan Terlawan;Menyatakan Perkara Nomor 46/Pdt.G/1991/PN Pti juncto Nomor6/Pdt/1993/PT SMG juncto Nomor 3450 K/Pdt/1993, tidak dapatdieksekusi (non eksequtabel), karena telah terjadi perdamaian antaraPelawan dan Terlawan serta telah ada pencabutan gugatan perkaradimaksud;Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks

/2014/PN Pti tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Mengangkat/mencabut kembali dan/atau membatalkan PermohonanEksekusi Nomor 03/Pdt.Eks/2014/PN Smg;Mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa dan Penetapan EksekusiNomor 03/Pdt.Eks/2014/PN Pti;Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun ada banding maupun kasasi;Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pati cq Majelis Hakim yangmemeriksa

Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2014/PN Pti tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;6). Mengangkat/mencabut kembali dan/atau membatalkan PermohonanEksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2014/PN Pti;7). Menolak Permohonan Pelawan untuk selain dan selebihnya;8).

Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2014/PN Ptitidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;6. Mengangkat/mencabut kembali dan/atau membatalkan PermohonanEksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2014/PN Pti;7. Menolak Permohonan Pelawan untuk selain dan selebihnya; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh Dr.

Padahal objek sengketa letaknya bukan diDesa Ngablak tetapi di Desa Wotangane;Bahwa terbitnya Penetapan Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN tanggal 2Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 136 K/Pdt/201413.14.15.16.17.Januari 2012 berawal dari Terlawan membeli lelang Hak Tanggungan atas objeksengketa;Bahwa membeli barang yang dilelang adalah membeli barang dalam keadaan asis, maksudnya pembeli lelang mau membeli barang yang dilelang itu dalamkeadaan apa adanya.

pengosongan Nomor13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN itu maka Pelawan sebagai pemilik dan pihakyang menguasai objek sengketa sangat dirugikan;Bahwa dengan demikian terbitnya Penetapan Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.BUJN tidak sah, cacat hukum serta menyalahi aturan hukum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Pelawan mohon kepadaPengadilan Negeri Bojonegoro agar memberikan putusan sebagai berikut:DALAM PROVISIMenetapkan menghentikan eksekusi pengosongan objek sengketa, PenetapanEksekusi Nomor 13/Pdt.Eks

/2011/PN.BJN tanggal 2 Januari 2012 hinggaadanya putusan Pengadilan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA1.2.3.Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN tanggal 2Januari 2012 cacat hukum/tidak sah;Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat PenetapanEksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.BUJN tanggal 2 Januari 2012;5.

Objek sengketa kemudian di tahun2009 oleh Pelawan II dijadikan sebagai jaminan tambahan over kredit dariBNI ke BRI;Berdasar bukti P.1.2.3.43, P.1.2.3.44 dan P.1.2.3.45 Surat dari PengadilanNegeri Bojonegoro Nomor W14U10/256/HT.03.04/V/2012 tertanggal 11 Mei2012 perihal Panggilan Pelaksanaan Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Bjn. kepada Ninik Rosita, Srijati binti Tradjan dan Sumardi.

MembuktikanPara Pelawan Il, Ill dan IV akan dilakukan eksekusi pada tanggal 16 Mei2012;Berdasar bukti P.1.2.3.46 (sama dengan bukti T.5) Penetapan EksekusiNomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Bjn. tanggal 2 Januari 2012. Membuktikaneksekusi atas objek sengketa didasarkan atas Penetapan Pengadilan NegeriBojonegoro tanggal 2 Januari 2012 yang diterbitkan atas permohonanTerlawan berdasar Risalah Lelang Nomor 750/2011 tanggal 22 Agustus2011.

No. 2/Pdt.Eks/2019/PN.Ptk tanggal 02 April 2019 Jo.Berita Acara Sita Eksekusi No. 112/Pdt.G/2015/PN.Ptk. Jo. No.49/Pdt/2017/PT.PTK Jo.No.917 K/Pdt/2018 Jo. No.2/Pdt.Eks/2019/PN.Ptk tanggal 15 April 2019 Jo. Berita Acara SitaEksekusi No. No. 112/Pdt.G/2015/PN.Ptk. Jo. No. 49/Pdt/2017/PT.PTKJo.No.917 K/Pdt/2018 Jo.

No. 2/Pdt.Eks/2019/PN.Ptk tanggal 02 April2019 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi No. 112/Pdt.G/2015/PN.Ptk. Jo. No.49/Pdt/2017/PT.PTK Jo.No.917 K/Pdt/2018 Jo. No.2/Pdt.Eks/2019/PN.Ptk tanggal 15 April 2019 Jo. Berita Acara SitaEksekusi No. No. 112/Pdt.G/2015/PN.Ptk. Jo. No. 49/Pdt/2017/PT.PTKJo.No.917 K/Pdt/2018 Jo. No. 2/Pdt.Eks/2019/PN.Ptk tanggal 15 April2019 dari Pengadilan Negeri Pontianak tidak dijadikan sebagai PIHAKoleh PELAWAN;4.

No. 2/Pdt.Eks/2019/PN.Ptk tanggal O02 April 2019Jo.Berita Acara Sita Eksekusi No. 112/Pdt.G/2015/PN.Ptk. Jo. No.49/Pdt/2017/PT.PTK Jo.No.917 K/Pdt/2018 Jo. No.2/Pdt.Eks/2019/PN.Ptk tanggal 15 April 2019 Jo. Berita Acara SitaEksekusi No. No. 112/Pdt.G/2015/PN.Ptk. Jo. No. 49/Pdt/2017/PT.PTKJo.No.917 K/Pdt/2018 Jo.

No. 2/Pdt.Eks/2019/PN.Ptk tanggal 02 April 2019 jo.Berita Acara Sita Eksekusi No. 112/Pdt.G/2015/PN.Ptk jo. No.49/Pdt/2017/PT.PTK jo. No. 917 #K/Pdt/2018 jo. No.2/Pdt.Eks/2019/PN.Ptk tanggal 15 April 2019 jo. Berita Acara SitaEksekusi No. 112/Pdt.G/2015/PN.Ptk jo. No. 49/Pdt/2017/PT.PTKjo. No. 917 K/Pdt/2018 jo. No. 2/Pdt.Eks/2019/PN.Ptk tanggal 15April 2019 dari Pengadilan Negeri Pontianak tidak dijadikan sebagaiPIHAK dala perkara Nomo 60?Pdt.Bth/2019/PN.Ptk;5.

PT DPS dan suratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Pelawan , Il dan Ill dengan surat Gugatantanggal 01 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 01 Agustus 2019 dalam RegisterNomor 383/Padt.Bth/2019/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Para Pelawan adalah Para Termohon Eksekusi yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan PenetapanNomor : 30/Pdt.Eks

SGR tanggal 10 Januari 2019 ;Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor :30/Pdt.Eks/2018/PN.SGR tanggal 10 Januari 2019, Pelawan menerimaRelaas Panggilan Teguran / Aanmaning tertanggal 17 Januari 2019melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja, sedangkan Pelawan IIdan Pelawan Ill menerima Relaas Panggilan Teguran /Aanmaning tertanggal 01 Februari 2019 melalui Juru Sita PengadilanNegeri Jakarta Barat dalam Acara Teguran (Anmaning ) yang akan dilangsungkan pada tanggal 12 Februari

Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini Menyatakan PenetapanPengadilan Negeri Singaraja Nomor : 30/Pdt.Eks/2018/PN.SGR tanggal10 April 2019 tidak sah, cacat hukum serta tidak berkekuatan hukumdengan segala akibat hukumnya;Bahwa objek yang diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Singaraja Nomor : 30/Pdt.Eks/2018/PN.SGR tanggal10 April 2019 saat ini Pelawan II dan Pelawan Ill telah mengajukanupaya hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNomor

Melka Satwa, maka Penetapan PengadilanNegeri Singaraja Nomor : 30/Pdt.Eks/2018/PN.SGR tanggal 10 April2019 haruslah diangkat;Bahwa oleh karena objek tanah dan bangunan yang berdiri diatasnyaseluas + 14.614 m2 setempat dikenal sebagai Melka Excelsior Hotelyang terletak di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, KabupatenBuleleng, Singaraja, Provinsi Bali telah diletakkan Sita Eksekusi yangakan dilanjutkan pelaksanaan Eksekusi pengosongan atas tanah objeksengketa oleh Pengadilan Negeri Singaraja, agar

Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 30/Pdt.Eks/ 2018/PN Sgr tanggal 10 April 2019 tidak sah, cacat hukum sertatidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;4. Mengangkat Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor30/Pdt.Eks/2018/PN.SGR tanggal 10 April 2019;5. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.6.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor92/Pdt/2015/PT.Smg tanggal 6 April 2015 Jo.Putusan Mahkamah Agung RINomor : 143 K/PDT/2016 tanggal 12 April 2016 terdaftar dalam register perkaraNomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd;2.

Dengan demikian telah nyata Penetapan Pengadilan tidak memenuhisyarat formil dan melanggar hukum acara yang berlaku sehingga PenetapanKetua Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkara Nomor06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd harus dibatalkan;Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd didasari adanya permohonan eksekusi dari Pemohoneksekusi (Terlawan) dan dalam permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi(Terlawan) tidak menyertakan / memasukkan pihak pihak sebagaimana dalamHalaman 8 dari Putusan

Membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkaraNomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd jo No. 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd Jo Nomor :92/Pdt/2015/PT.Smg Jo Nomor : 143 K/PDT/2016;10.

Membatalkan permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi (Terlawan) dalamperkara Nomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd atas pelaksanaan bunyi putusanPengadilan Negeri Mungkid tanggal 2 September 2014 Nomor11/Pdt.G/2014/PN.Mkd Jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 April2015 Nomor : 95/Pdt/2015/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12April 2016 Nomor : 143 K/PDT/2016.11.

Ketua Pengadilan Tinggi JawaTengah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut sebagai berikut:PRIMAIR: Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ; Menyatakan membatalkan surat yaitu dalam surat penetapanEksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkiddengan penetapan Nomor: 06/Pdt.Eks/2019/PN Mkd sampaimemiliki Kepastian Hukum (In Kracht van Gewisjde) ; Menyatakan tanah peninggalan Al.

W9.Dc.HT.04.10608 yangditindaklanjuti dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 Juni 2004No. 21/Pdt.Eks/2003/PN.Smg, yang pada pokoknya menetapkan:"Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang untukHal.7 dari 20 hal.Put.No.1716 K/Pdt/2007menangguhkan permohonan eksekusi yang tedaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Semarang tanggal 16 Desember 2003 dengan Nomor: 21/Pdt.Eks/2003/PN.Smg jo.

Penetapan Ketua Pengadilan NegeriSemarang tanggal 9 Agustus 2005 No. 21/Pdt.Eks/2003.PN.Smg tentangperintah untuk melanjutkan pelaksanaan eksekusi pengosongan rumah dantanah di Jl.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09Agustus 2005 No. 21/Pdt.Eks/2005/PN.Smg. tentang perintah untukmelaksanakan pengosongan rumah dan tanah di Jl.

No. 2374 K/Pdt/1999, yang sedianya akan dilaksanakan pada hari:Selasa tanggal 23 Agustus 2005 ditangguhkan;Bahwa alasan Pelawan mohon pencabutan/penangguhan terhadappenetapan a quo adalah berdasarkan halhal sebagai berikut:Bahwa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9Agustus 2005 No. 21/Pdt.Eks/2003.PN.Smg ini bertentangan denganPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Juni 2004No. 21/Pdt.Eks/2003.PN.Smg;Bahwa gugatan Terlawan dalam perkara lain sebelumnya adalah ditolak

Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Agustus2005 No. 21/Pdt.Eks/2005.PN.Smg;5. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Pakai No. 86/KelurahanGajahmungkur seluas + 1.302 m? atas nama Badan Pertanahan Nasionalberkedudukan di Jakarta;6. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI.

III/No.1, kelurahan Belian, KecamatanBatam Kota, Kota Batam, sebagaimana Sertifikat Hak Guna BangunanNo:678/Belian atas nama Afridawati (Pelawan 1), dimana Terlawan II danTerlawan Ill telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, makapenetapan Pengadilan Negeri Batam No.47/Pdt.Eks/20019, tanggal 24 Februari2021 adalah penetapan yang keliru, tidak benar dan cacat hukum, sehinggaharus dibatalkan;16.

Bahwa oleh karena penetapan Pengadilan NegeriBatam No.47/Pdt.Eks/20019, tanggal 24 Februari 2021 adalah penetapan yangkeliru, tidak benar dan cacat hukum, maka Akta Hak Tangungan No:7779/12,tanggal 23 Agustus 2012 juga harus dibatalkan;17.

Bahwa sita eksekusi berdasarkan penetapanPengadilan Negeri Batam No.47/Pdt.Eks/20019, tanggal 24 Februari 2021harus pula dinyatakan diangkat sita;Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.Bth/2021/PN BtmBahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, para Pelawan mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri BatamCq.

Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri BatamNo.47/Pdt.Eks/20019, tanggal 24 Februari 2021 adalah Penetapan yang keliru,tidak benar dan cacat hukum;te Menyatakan membatalkan Penetapan PengadilanNegeri Batam No.47/Pdt.Eks/20019, tanggal 24 Februari 2021;8. Menyatakan membatalkan Akta Hak TangunganNo:7779/12, tanggal 23 Agustus 2012 pada PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Tbk c.q PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Batam;9.

Mengangkat dan mencabut sita eksekusi berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri Batam No.47/Pdt.Eks/20019, tanggal 24 Februari2021atas tanah bangunan yang terletak di Perum Cendana, Blok A. III/No.1,kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagaimana SertifikatHak Guna Bangunan No:678/Belian atas nama Afridawati;Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.Bth/2021/PN Btm10.

MENYATAKAN PUTUSAN EKSEKUSI NO REG.15/PDT.EKS/2017/PN.YYK DIBATALKAN;6.

Register 15/Pdt.Eks/2017/PN Yyk pada point 11adalah sebagai berikut :a.

Register 15/Pdt.Eks/2017/PN Yyk adalah sah dan mengikatpara pihak;4. Menolak sah dan berharga Sita Jaminan yang diajukan oleh PARAPELAWAN atas obyek Eksekus!

Bahwa pertimbangan judex factie saling bertentangan dimanajJudex factie mempertimbangkan jika Penetapan eksekusi Pengosonganregsiter No. 15/Pdt.Eks/2017/PN.

Register 15/Pdt.Eks/2017/PN.Yyk adalah batal demi hukum = dan bukankewenangan ketua Pengadilan Negeri melainkan kewenanganPengadilan Agama;c.

peringatankepada pelawan sebagai termohon eksekusi yang padaintinyamenyatakan dalam tempo 8 (Delapan) hari sejak teguran untuk segeramembayar utang sebesar Rp. 493.156.200 (Empat Ratus Sembilan PuluhTiga Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) kepadapemohon eksekusi pada tanggal 13 Januari 2020 nomor8/Pdt.Eks/2019/PN.Lrt.8.

Menyatakan bahwa penetapan sita eksekusi (Executorial Beslag) padahari senin tanggal 20 April 2020 yang diletakan oleh pengadilan negerilarantuka Nomor 8/Pdt.Eks/2019/PN.Lrt tanggal 31 Maret 2020 adalahtidak sah.6. Memerintahkan juru sita/juru sita pengganti pada pengadilan negerilarantuka untuk mengangkat penetapan sita eksekusi (ExecutorialBeslag) yang telah diletakan terhadap tanah dan bangunan tersebut.7.

Fotokopi Dokumentasi Papan Plang Sita Eksekusi (Executorial Beslag)oleh Panitera/Juru. sita Pengadilan Negeri Larantuka Nomor8/Pdt.Eks/2019/PN Lrt tanggal 31 Maret 2020, yang selanjutnya diberi tandaP1;2. Fotokopi Penetapan Nomor 8/Pdt.Eks/2019/PN Lrt tanggal 1 Oktober2020, yang selanjutnya diberi tanda P 2;3. Fotokopi Berita Acara Aanmaning Nomor 8/Pdt.Eks/2019/PN Lrt tanggal13 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P 3;4.

Fotokopi Penetapan Nomor 8/Pdt.Eks/2019/PN Lrt tanggal 1 Oktober2020, yang selanjutnya diberi tanda T 9;Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 17/Pdt.Bth/2020/PN Lit10.Fotokopi Berita Acara Sumpah Nomor 8/Pdt.Eks/2020/PNLrt tanggal16 Oktober 2020, yang selanjutnya diberi tanda T 10;11. Fotokopi Laporan Penilaian Aset PT.

/2019/PN Lrt, benda apa yangdisita kemudian apakah benda tersebut beralasan untuk disita baik karena sudahdijadikan jaminan oleh tersita atau karena hal lain yang dibenarkan oleh undangundang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati kembali Penetapan KetuaPengadilan Negeri Larantuka Nomor 8/Pdt.Eks/2019/PN Lrt kemudiansebagaimana disebutkan dalam poin 1, poin 7, dan poin 8 surat bantahanPembantah, bahwa yang menjadi objek sita adalah sebidang tanah, seluas340m?

PENETAPAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATANNOMOR : 18/PDT.EKS/2015/PAJS TANGGAL 05 FEBRUARI 2016TELAH TRANSPARANT DAN AKUNTABEL26.

OBJEK EKSEKUSI DALAM PENETAPAN NOMOR : 18/PDT.EKS/2015/PAJS TANGGAL 08 OKTOBER 2015 PADA TAHAP AANMANINGDENGAN OBJEK EKSEKUSI PENETAPAN NOMOR : 18/PDT.EKS/2015PAJS TANGGAL 05 FEBRUARI 2016 PADA TAHAP SITA ADALAHSAMA;34.

Menyatakan Penatapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Penetapan:18/Pdt.Eks/2015/PAJS Tanggal 08 Oktober 2015 dan Penetapan:18/Pdt.Eks/2015/PAJS Tanggal 05 Februari 2016 telah tepat dan benar;. Memerintahkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melanjutkanpelaksanaan sita eksekusi berdasatkan Penetapan: 18/Pdt.Eks/2015/PAJSTanggal 05 Februari 2016 ketahapan lelang eksekusi lelang ;Hal. 53 dari 106 hal. Put. No. 837/Pdt.G/2016/PAJS5.

Menyatakan Penatapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Penetapan:18/Pdt.Eks/2015/PAJS Tanggal 08 Oktober 2015 dan Penetapan:18/Pdt.Eks/2015/PAJUS Tanggal 05 Februari 2016 telah tepat dan benar;4. Memerintahkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melanjutkanpelaksanaan sita eksekusi berdasatkan Penetapan: 18/Pdt.Eks/2015/PAJSTanggal 05 Februari 2016 ketahapan lelang eksekusi lelang ;5.

: 837/Pdt.Eks/2015/PAJS tanggal 14 Maret 2016,Hal. 87 dari 106 hal.

Menyatakan Penetapan No. 12//Pdt.Eks/2008/HT/PN. BDGtertanggal 31 Maret 2008 tidak dapat dilaksanakan (NonEksekutabel) atau. setidak tidaknya menunda hinggaPerkara No. 26/Pdt.Plw/2010/PN. BB telah berkekuatanhukum tetap;4. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk = dan taatterhadap Putusan ini;5.

Perjanjian Kredit Nomor : 1054/0100/0437/06tertanggal 11 Agustus 2006 ;kecuali untuk bukti T 7 yaitu) Penetapan PelaksanaanEksekusi Pengosongan /Penyerahan Nomor:10/Pdt.Eks/Ris/2010/PN.BB Jo Nomor = 05/Pdt.Eks/SHT /2008/PN.BB.Del Jo Nomor: 12/Pdt.Eks/2008/HT/PN.Bdgwalaupun telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya akantetapi tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dimukaMajelis Hakim ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali dalilSangkalannya maka Turut Terlawan telah mengajukan buktisurat berupa photo

/SHT/2008/PN.BB.DEL dan Penetapandari Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.12/Pdt.Eks/2008/HT/PN.Bdg ;2.Apakah benar Pelawan telah mengajukan upaya hukumPerlawanan atas Penetapan dari Ketua Pengadilan NegeriBale Bandung No.5/Pdt.Eks/SHT /2008/PN.BB.DEL dalambentuk Perlawanan Nomor.26/Pdt.Plw/2010/PN.BB di26Pengadilan Negeri Bale Bandung yang sekarang masih dalamtahap pemanggilan para pihak;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuanPasal 1889 KUHPdt s/d Pasal 1890 KUHPdt maka terhadapbukti bukti

/SHT /2008/PN.BB.DEL dan Penetapan dariKetua Pengadilan Negeri Bandung No.12/Pdt.Eks/2008/HT/PN.Bdg dan karenanya Pelawan telahmengajukan upaya hukum Perlawanan atas Penetapan dariKetua Pengadilan Negeri Bale BandungNo.5/Pdt.Eks/SHT/2008/PN.BB.DEL dalam bentuk PerlawananNomor 26 /Pdt.Plw/2010/PN.BB di Pengadilan Negeri BaleBandung yang sekarang masih dalam tahap pemanggilan parapihak ;Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dalilPerlawanannya ini maka Pelawan telah mengajukan buktitertulis berupa

/SHT/2008/PN.BB.DEL dan Penetapan dariKetua Pengadilan Negeri BandungNo.12/Pdt.Eks/2008/HT/PN.Bdg, juga dalil selanjutnya yangdiajukan oleh Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan telahmengajukan upaya hukum Perlawanan atas Penetapan dari KetuaPengadilan Negeri Bale BandungNo.5/Pdt.Eks/SHT/2008/PN.BB.DEL dalam bentuk PerlawananNomor.26/Pdt.Plw/2010/PN.BB di Pengadilan Negeri BaleBandung yang sekarang masih dalam tahap pemanggilan parapihak, dalil dalil mana berusaha diperkuat Pelawan denganbukti surat

Bahwa Para Pelawan kaget menerima surat dari Pengadilan NegeriBojonegoro Nomor W14U10/250/HT.03.04/V/2012 perihal PengadilanPelaksanaan Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN. dan = akandilakukan eksekusi hari Rabu tanggal 9 Mei 2012;7. Bahwa terbitnya Penetapan Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJNtanggal 2 Januari 2012 berawal dari Terlawan membeli lelang haktanggungan atas objek sengketa dan objek sengketa II:8.

Bahwa ternyata Terlawan tidak pernah mengajukan gugatan pengosonganobjek sengketa dan objek sengketa II ke Pengadilan, tetapi mohonpengosongan ke Pengadilan Negeri sehingga terbit Penetapan EksekusiNomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN;11.

Bahwa dengan demikian terbitnya Penetapan Eksekusi Nomor13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN tidak sah, cacat hukum serta menyalahi aturanhukum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Bojonegoro agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Menetapkan menghentikan eksekusi Penetapan Eksekusi Nomor13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN. tanggal 2 Januari 2012 untuk sementara hinggaadanya putusan pengadilan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.

Menyatakan Penetapam Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN tanggal2 Januari 2012 cacat hukum;4. Menetapkan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat PenetapanEkseksusi Nomor 13/Pdt.eks/2011/PN.PN.BJN tanggal 2 Januari 2012;5. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperlawananAtau apabila Majelis Hakim memutuskan lain maka mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:1.

13/Pdt.Eks/2011/PN.Bjn. dengan alasan:e Penetapan Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Bjn. diduga kuatcacat hukum; Penetapan Eksekusi tersebut sudah diajukan perlawanan terdaftardalam perkara Nomor 01/Pdt.Plw/2012/PN.Bjn.e Upaya hukum perlawanan tersebut harus dihargai dengan tidakmelakukan eksekusi sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menyatakan perbuatan terlawan melakukan obyek sengketa dalam perkaraNomor: 02/eks.Del/201/2014/PN.krg.jo.No.9/Pdt.Eks/2014/ PN.Byl adalahprematur sehingga tidak sah dan batal demi hukum;5. Menyatakan menolak permohonan lelang jaminan terhadap Pemohon lelangjaminan perkara nomor: 02/eks.Del/201/2014/PN.krg.jo.No.9/Pdt.Eks/2014/PN.Byl;6.

No.9/Pdt.Eks/2014/PN.Byl sudah tepat,benar, dan sah menurut hukum karena telah melalui prosedur dan ketentuanperundangudangan yang berlaku hal tersebut akan kami buktikan dalam acarapembuktian;Bahwa karena pengajuan permohonan lelang dalam perkaraNo.02/Eks.Del/201/2014/PN.Krg Jo.

No.9/Pdt.Eks/2014/PN.Byl;Bahwa oleh karena pengajuan lelang Terlawan sudah tepat, benar, sah menuruthukum, dan didukung dengan buktibukti otentik maka Terlawan, Turut Terlawanataupun pihak yang terkait harus segera menindaklanjuti pengajuan lelang TerlawanNo.02/Eks.Del/201/2014/PN.Krg Jo.

Nomor9/Pdt.Eks/2014/PN Byl melalui lelang email;. Bahwa Pelawan telah diberi teguran/aanmaning berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PN Byl tanggal28 Agustus 2014;. Bahwa obyek sengketa telah disita oleh Panitera pada Pengadilan NegeriKaranganyar berdasarkan Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri BoyolaliNomor 9/Pdt.Eks/2014/PN Byl tanggal 26 November 2014 dan PenetapanSita Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 02/Pdt.Eks.Del/2014/PNKrg jo.

Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PN Byl tanggal 8 Desember 2014 sesuai BeritaAcafra Sita Eksekusi Nomor Nomor 02/Pdt.Eks.Del/2014/PN Krg jo. Nomor9/Pdt.Eks/2014/PN Byl tanggal 24 Desember 2014;.

Nomor 43/Pdt.G/2006/PN.Srg. yang terregister pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan NegeriSragen dengan Nomor 09/Pdt.Eks/2011/PN.Srg. atas objek sengketatersebut;. Bahwa Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 27 Desember 2011 belum dapatdilakukan karena surat hak/sertipikat tanah tersebut baru dalam proses royadi Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sragen terhadap:1.

Nomor 09/Pdt.Eks/2011/PN.Srg. jo. Nomor 43/Pdt.G/2006/PN.Srg. jo.

Nomor 09/Pdt.Eks/2011/PN.Srg. jo. Nomor 43/Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1302 K/Pdt/2013Pdt.G/2006/PN Srg. jo. Nomor 87/PDT/2007/PT.SMG jo. 725 K/Pdt/2008tidak sah dan melawan hukum;Mengangkat kembali Penetapan Sita Eksekusi tertanggal 3 Februari 2012Nomor 02/Pdt.Sita.Eks/2012/PN.Srg. jo. Nomor 09/Pdt.Eks/2011/PN.Srg. jo.Nomor 43/Pdt.G/2006/PN.Srg. jo.

Nomor 09/Pdt.Eks/2011/PN.Srg. jo.

Nomor 09/Pdt.Eks/2011/PN.Srg. jo. Nomor 43/Pdt.G/2006/PN. Srg. jo. Nomor 87/PDT/2007/PT.SMG jo.

Nomor: 10/Pdt.Eks/2015/PN YK, Jo. Nomor:121/Pdt.G/2010/PN YK, Jo. Nomor: O6/PDT/2012/PT.Y Jo. Nomor:160K/PDT/2013Jo.

Nomor: 10/Pdt.Eks/2015/PN YK Jo.Nomor:121/Pdt.G/2010/PN YK Jo. Nomor: 06/PDT/2012/PT.Y Jo. Nomor:160K/PDT/2013Jo.

./2018/PN SmnJo.Nomor: 10/Pdt.Eks/2015/PN YK Jo. Nomor: 121/Pdt.G/2010/PN YK Jo.Nomor: 06/PDT/2012/PT.Y Jo. Nomor: 160K/PDT/2013Jo.

Nomor: 10/Pdt.Eks/2015/PN.YK Jo. Nomor121/Pdt.G/2010/PN.YK Jo. Nomor: O6/PDT/2012/PT.Y Jo Nomor:160K/PDT/2013 Jo. Nomor: 529 PK/Pdt/2017;2.

Nomor: 10/Pdt.Eks/2015/PN YK Jo. Nomor:121/Pdt.G/2010/PN YK Jo. Nomor: O6/PDT/2012/PT.Y Jo. Nomor:160K/PDT/2013 Jo.