Menimbang, bahwa menurut hukum acara, dalam perkara voluntairpersoalan pembuktian tetap perlu ditegakkan,dengan demikian Pemohondibebani untuk membuktikan dalildalilnya;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampaidengan P.3), seluruhnya disertai aslinya dan telah dicokokkan dengan aslinyaternyata sesuai;Menimbang, bahwa bukti P.1dan P.3berupa Surat Tanda tamat belajardan Surat keterangan Pindah WNlyang dibuat oleh pejabat yang berwenanguntuk itu, bukti mana terdapat di dalamnya pertelaan

Menyatakan daftar (pertelaan) aset atas seluruh Harta Pailit Koperasi Bina Usaha (Dalam Pailit) dan PT. Alpindo Mitra Baja (Dalam Pailit) adalah sah dan mengikat;3. Menyatakan sah jual beli atas:a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 157/Karangtengah atas nama Haji Ayep Zaki (Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi), yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama kepada PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk.

Alpindo Mitra Baja (Dalam Pailit) berdasarkan Daftar (Pertelaan) Aset Koperasi Bina Usaha (Dalam Pailit) dan PT. Alpindo Mitra Baja (Dalam Pailit), yang terakhir diubah dalam Perubahan Ke-III Daftar (Pertelaan) Aset tertanggal 10 Agustus 2020;5.

Memerintahkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk melakukan pengamanan terhadap seluruh harta pailit berdasarkan Daftar (Pertelaan) Aset Koperasi Bina Usaha (Dalam Pailit) dan PT Alpindo Mitra Baja (Dalam Pailit) tertanggal 21 Desember 2017 yang diubah terakhir melalui perubahan ke-III tertanggal 10 Agustus 2020;6.

berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 1795 KitabUndangundang Hukum Perdata yang disempumakan oleh Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor : 2 Tahun 1959 ( Surat KMA Nomor : 31/P/169/M/1959 tanggal19 Januari 1959 ) kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor : 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 6 tahun 1994bahwa surat kuasa khusus harus memuat identitas pemberi dan penerima kuasa, namaforum atau pengadilan tempat beracara, apa yang menjadi pokok sengketa perkara,pertelaan

Bukti mana di dalamnya mencanumkan pertelaan nama Pemohon ITfandi lahir 13 April 1984, dan Pemohon II lahir 3 Oktober 1980, oleh karena itumenjadi bukti yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6.

Najamuddin Bin Munari selaku Direktur PT Susantri Permai yangmempunyai tugas dan tanggung jawab menjalankan Operasionallapangan, dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan jobdiscribtion atau pertelaan dalam rangka melakukan pengawasan danpengarahan pekerjaan pembukaan lahan pada areal perkebunan PTSusantri Permai, telah melakukan pembukaan lahan pada lahan PTSusantri Permai untuk dilakukan penanaman kelapa sawit berupa LandClearing dengan cara Imas tebang dengan menggunakan Buldoser danEksavator

Najamuddin Bin Munari selakuDirektur PT Susantri Permai yang mempunyai tugasdan tanggung jawab menjalankan Operasionallapangan, dan dalam menjalankan tugasnya sesuaidengan job discribtion atau pertelaan dalam rangkamelakukan pengawasan dan pengarahan pekerjaanpembukaan lahan pada areal perkebunan PT SusantriPermai, telah melakukan pembukaan lahan pada lahanPT Susantri Permai untuk dilakukan penanaman kelapasawit berupa Land Clearing dengan cara Imas tebangdengan menggunakan Buldoser dan Eksavator

Bahwa Judex Facti tidak melihat buktibukti yang diajukan oleh PemohonKasasi dan Pemohon Kasasi II yaitu T.3, T.4, T.5 dan T.T.2 besertaGambar Ukur Nomor 151/Mabuun/2000 dimana di dalam alas hak tanah(segel) serta pertelaan terdapat tanda tangan persetujuan (saksi) dariPihak Penggugat (Salah satu Ahli Waris: Syahrab);3. Bahwa menurut M.

Republik Indonesia Nomor 437K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, dimana dalam sebuah sengketatanah, Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima karenaPenggugat tidak turut menggugat Sukanda yang juga ikut menjual tanahtersebut kepada Tergugat;Bahwa Judex Facti tingkat pertama tidak melihat buktibukti tertulis yangdiajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, dalam buktibukti tertulis T.5,T.T.1, T.T.2, tersebut tercantum tanda tangan salah satu PenggugatSyahrab sebagai saksi perbatasan di dalam pertelaan

KalimantanSelatan; Gambar Situasi;a Surat Keterangan Tanah atas nama Arbiyah;Surat Permohonan atas nama Arbiyah; Risalah Pemeriksaan Tanah;Pertelaan Tanah; Surat Pernyataan Arbiyah;Sertifikat No. 534 Tahun 1977; won nnn nena nanan nnn nae Akte Jual Beli antara Arbiyah dengan Aliansyah;2. Warkah sertifikat No. 535 Tahun 1977 beserta lampirannya yaitu:w Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.

KalimantanSelatan; Gambar Situasi;oe Surat Keterangan Tanah atas nama Gusti Basuni;Surat Permohonan Gusti Basuni; Risalah Pemeriksaan Tanah; Pertelaan Tanah; Surat Pernyataan Gusti Basuni;Sertifikat No. 535 Tahun 1977; won nnnnn Akte Jual Beli antara Gusti Basuni dengan Aliansyah;Suratsurat tersebut diperintahkan tetap dilampirkan dalam berkas perkaraini;Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 100/PDT/2015/PT.BJIM> Sedangkan dua bidang tanah yang terletak di Jalan A.

Putusan Nomor 1868/B/PK/PJK/2017menghitung Harga Bangunan per M2 di luar harga tanah;Oleh karena itu perhitungan masingmasing pihak harus diujikewajarannya berdasarkan peraturan perundanganundangan yang terkait;7) Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan yang diaturdalam Pasal 8 dan Pasal 9 UndangUndang Rumah Susundan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor620/PMK.03/2004, dan berdasarkan PPJB masingmasingUnit Apartemen serta Uraian Teknis Pertelaan Bangunan,harga bangunan per M2 di luar harga tanah

Pertama, menentukan keluasan tanah (proporsi) dari tiapUnit Apartemen, yaitu dengan cara mengalikan luas tanahdikalikan dengan NPP masingmasing Unit Apartemen(sesuai data pertelaan);b. Kemudian setelah keluasan tanah (proporsi) tiap unitditentukan, maka nilai jual tanah untuk setiap unit dapatHalaman 29 dari 43 halaman.

Merujuk pada haltersebut, maka pemeriksa tidak mengeluarkan nilai bangunanbersama dalam menghitung nilai harga bangunan per M2;Harga Bangunan per M2 dihitung berdasarkan formula sebagaiberikut:Total Harga Unit Apartemen di luar PPN Harga Tanah LuasBangunan Efektifb) Bahwa berdasarkan data penerimaan pembayaran angsuran UnitApartemen, PPJB, Pertelaan Bangunan, Perbandingan PerhitunganHarga Jual Bangunan per M2 menurut Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut : No UNIT PPJB

85 17 71,35 573.870.4380 34.000.000 6.351.4166 B 0604/07 16/02/2006 80 16 46,75 486.567.091 32.000.000 5.682.0887B 0706/06 16/09/2006 55 11 46,30 414.248.818 22.000.000 7.131.7968 B 1708 13 12/08/2006 31 6 25,50 228.775.035 12.000.000 6.992.7439 B 2003) 16 23/05/2006 48 10 40.45 345.404.000 20.000.000 6.779.25010 B 2409 15 18/08/2006 85 17 71,35 619.765.318 34.000.000 6.891.591Catatan :Harga total penjualan unit, luas tanah, dan harga tanahberdasarkan PPJBLuas bangunan bersama berdasarkan data pertelaan

per M2 bangunan unit apartemen diluar harga tanah dengan penjelasan sebagai berikut :Bahwa perhitungan menurutMenentukan luas bangunan yang dijual kepada pembeli, yengterdiri dari 2 (dua) unsur yakni :1) Luas Bangunan Sendiri (Luas Bangunan Efektif);2) Porsi Luas Bangunan Bersama;Untuk menentukan luas seluruh bangunan ditentukanberdasarkan izin mendirikan Bangunan (IMB) yakni seluas54.920 M2 sedangkan luas bangunan unit adalah sebesar30.129,10 M2 dan luas bangunan bersama didasarkan padadaftar pertelaan

Bahwa sebagai bagian dari upaya memenuhi ketentuanPasal 100 dan 101 UU Kepailitan, Kurator telah menyusundaftar pertelaan harta PT.

Namun demikian, Pihak Debitor Pailitmenunjukan tindakan yang tidak kooperatif atas permohonantersebut, dan tindakan tersebut nyatanyata bertentangan denganUU Kepailitan ;Bahwa terkait dengan pertelaan aset tersebut, Kurator jugatelah memberitahukan kepada Debitor Pailit dan ParaKreditor tentang penyediaan pertelaan tersebut di KepaniteraanPengadilan Niaga (Bukti K 46) ;32.6. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 tepatnya pada pukul15.00 WIB Kurator melakukan kunjungan kerja ke kantordebitor PT.

No.1062 K/Pdt.Sus/201032.8.32.9.32.10.Pertelaan (Daftar) Tambahan Sementara Tahap Il dan TahapIll Harta Milik PT BTID (Dalam Pailit) (Vide Bukti K 41 danBukti K42).

Pertelaan dan akta pemisahan ; nn nnn nnn nnn nnnc. Seritipikat hak milik atas satuansatuan rumah susun atas nama PTPurtrantias: SI Patil faseseesseeeeeeeceeeren eter sneer meeenneeanmeeneet11.Bahwa, secara de Jure kepemilikan tanah dan bangunan gedung ApartemenRobinson hingga saat ini masih dimiliki oleh Penggugat II yaitu terdiri dari :a. Satuansatuan rumah susun/unit hunian ;b.

Pertelaan dan akta pemisahan ; nn ono nce nn nnn cencec.

perkara voluntairpersoalan pembuktian tetap perlu ditegakkan, dengan demikian Pemohondibebani untuk membuktikan dalildalilnya;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampaidengan P.4), seluruhnya disertai aslinya dan telah dicokokkan dengan aslinyaternyata sesual;Menimbang, bahwa bukti P.1,P.3 dan P.4 berupa foto kopi KTP, fotocopy foto copy Kartu Keluarga dan foto copy Akta Kelahiran atas namaPemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti manaterdapat di dalamnya pertelaan

Penetapan No. 0675/Pdt.P/2017/PA.MlgMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampaidengan P.7), seluruhnya disertai aslinya dan telah dicokokkan dengan aslinyaternyata sesual;Menimbang, bahwa bukti P.4, dan P.5 berupa foto kopi Kartu PegawaiUMM dan fotokopi Surat Tugas atas nama Pemohon yang dibuat oleh pejabatyang berwenang untuk itu, bukti mana terdapat di dalamnya pertelaan namaPemohon adalah Moh.

dibuat dan ditanda tangani oleh PerhimpunanPenghuni Perkantoran Plaza Abda;Foto Copy legalisir Surat Nomor 025/G/BM.PPPPA/II/10 tanggal 15Pebruari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PerhimpunanPenghuni Perkantoran Plaza Abda;Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor 01/Print/PP/PPA/XI/2010 tanggal12 Nopember 2010 yang ditujukan kepada Meryne yang ditanda tanganioleh Yu Shiaw Shian;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Adapun barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa1.Uraian Pertelaan

Julia Mensana ,SH;Surat dari PT ABDA, Tbk. kepada PT Pengurus Perhimpunan PenghuniPerkantoran Plaza ASIA dengan Nomor : s002/CA GA/1/2010 tanggal 7Januari 2010 Perihal Permohonan ljin Kerja Perbaikan Neon Sign ABDA;Berupa Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2004 tentang PenyelenggaraanReklame;Berupa gambar pertelaan Rumah Susun Non Hunian Plaza ABDA danRumah Susun Hunian Sudirman Mansion;FotoFoto Dokumentasi Papan Reklame "ABDA Insurance" di LantaiAtap 29 Gedung Plaza ASIATetap terlampir dalam berkas

Nomor 74 PK/PID/2016Adapun barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa1.10.11.Uraian Pertelaan Rumah Susun Non Hunian Plaza ABDA dan RumahSusun Hunian Sudirman Mansion, yang telah dilegalisir;Pedoman Hunian Perkantoran Plaza Asia;Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1328/2005 tentang PengesahanPertelaan Rumah Susun Non Hunian Plaza ABDA dan Rumah SusunHunian Sudirman Mansion Jalan Sudirman Kavling 77, KelurahanSenayan Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan;Persyaratan

Julia Mensana ,SH;Surat dari PT ABDA, Tbk. kepada PT Pengurus Perhimpunan PenghuniPerkantoran Plaza ASIA dengan Nomor S002/CA GA/1/2010 tanggal 7Januari 2010 Perihal Permohonan ljin Kerja Perbaikan Neon Sign ABDA;Berupa Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2004 tentang PenyelenggaraanReklame;Berupa gambar pertelaan Rumah Susun Non Hunian Plaza ABDA danRumah Susun Hunian Sudirman Mansion;FotoFoto Dokumentasi Papan Reklame "ABDA Insurance" di LantaiAtap 29 Gedung Plaza ASIAHal. 29 dari 30 hal. Put.

diterbitkan oleh Turut Tergugat Ill berdasarkanSertifikat HGB Nomor : 1148 dengan luas 13.310 M2, (tigabelas ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) sebagaimanadicantumkan dalam surat IMB dan Izin Layak Huni atau IPByang diterbitkan pada tanggal 17 Mei 1996, baru kemudiansetelah itu Satuan Rumah Susun/Apartemen berikut hakbersamanya atas bagian, benda dan tanahnya dapat dijualatau dialinkan hak miliknya dari atas nama Tergugat kepada atas nama Pembeli, namun secara de factoTergugat bukan langsung membuat pertelaan

(tiga ratus enam puluh lima meter persegi),dimana ironinya setelah pemisahan Sertifikat HGB 1148 itu,baru Tergugat membuat Pertelaan (Gambar & Uraian)(Vide Bukti P15, Bukti P16) dan Akta Pemisahan (VideBukti P17) yang keduanya memuat Sertifikat HGB 1271/Palmerah, serta disahkan oleh Turut Tergugat II padatanggal 15 Agustus 1997 dan kemudian digunakan/diperuntukan untuk memenuhi salah satu syarat penerbitanSertifikat Hak Milik atas SatuanSatuan Rumah SusunHunian Apartemen Slipi, yang notabene secara

Menyatakan sebagai huku^ hasil Pertelaan (Daftar) Asset Sementara Atas Harta Pailit PT. PAMbhEGAR KANA LEGACY (Dalam Pailit) yang telah diumumkan, disahkarj dan ditandatangani TIM KURATOR dan Hakim Pengawas PT. PANGHEGAR KANA LEGACY (Dalam Pailit) dalam Rapat Kreditur di Jakarta pada tdnggal 4 Mei 2016, adalah sah dan mengikat Debitor dan Kreditor PT. PANGHEGAR KANA LEGACY (Dalam Pailit);3.

Asep Padilah, Ariyanto dan Tarmidi ; Bahwa untuk mengetahui posisi sisa persediaan hasil hutan kemudian Tim VooradOpname melakukan pemeriksaan Data Kemajuan Pekerjaan (DKP) berdasarkanDokumen Mutasi Penambahan, Pengurangan dan Sisa Persediaan (DK 310) danmelakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan/Pertelaan Persediaan (DK 309) untukmengetahui spesifikasi atau keadaan kayu seperti ukuran panjang, diameter, mutu danstatus kayu.

Asep Padilah, Ariyanto dan Tarmidi ; Bahwa untuk mengetahui posisi sisa persediaan hasil hutan kemudian Tim VooradOpname melakukan pemeriksaan Data Kemajuan Pekerjaan (DKP) berdasarkanDokumen Mutasi Penambahan, Pengurangan dan Sisa Persediaan (DK 310) danmelakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan/Pertelaan Persediaan (DK 309) untukmengetahui spesifikasi atau keadaan kayu seperti ukuran panjang, diameter, mutu danstatus kayu ; Selanjutnya Tim Voorad Opname menemukan adanya ketidak cocokan antara jumlahyang

(Tergugat I) ; 3 Bahwa Tergugat I yang ditunjuk sebagai Tim Kurator telah memasukkan asset berupatanah yang terletak di Jalan Palasari No. 9 / Jalan Patuha No. 36, Kelurahan LingkarSelatan, Kecamatan Lengkong, Kodya Bandung sebagai Boedel Pailit YayasanPembaharuan Pendidikan Muslimin / Tergugat II berdasarkan Pertelaan atau DaftarSementara atas Harta Milik Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dahuluYayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Lembaga PendidikanMuslimin (YLPM) dahulu

Patuha No. 36 Kelurahan Lingkar Selatan,Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung (selanjutnya disebut TanahPalasari/Patuha) sebagai salah satu harta pailit dari Tergugat Konpensi II /Penggugat Rekonpensi II oleh Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonpensi Iyang dimuat dalam Pertelaan atau Daftar Harta Pailit Tergugat Konpensi II /Penggugat Rekonpensi II ; e Bahwa berdasarkan pemaparan di atas serta ketentuan UUK, dikarenakanmateri gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ini terkait denganharta pailit

Tergugat I dalam daftar pertelaan harta pailit tersebut mencantumkanketerangan Perlu Verifikasi Lebih Lanjut :Hal 41 dari 147 hal. Ptsn. Nomor : 11/Pdt.Sus/Gugatan lainlain/2013/PN. Niaga.Jkt. Pst.Jo.

Nomor : 03/PKPU/201 1/PN.Niaga.Jkt.Pst.47 Bahwa daftar pertelaan harta Pailit dari Tergugat Konpensi II yang dibuat olehTergugat Konpensi I selaku Tim Kurator adalah berdasarkan dokumen kepemilikanyang dimiliki oleh Tergugat Konpensi II antara lain, sebagai berikuta Surat Perdjandjian Penjerahan Hak Tanah Nomor 180/153 tanggal 31Desember 1953 Untuk tanah luasnya 11.446 M2 yang dibuat oleh dan antarae Dewan Pemerintah Kota Besar bandung yang diwakili oleh Raden Enoch, Walikota,Kepala Daerah Kota Besar

Bdg, tanggal 26 OktoberBukti TK.I/PR.I dan TK.1/PR.H 17: Foto copy disesuaikan dengan aslinyaPendaftaran pertelaan Aset Sementara Harta Pailit Yayasan Pembaharuan PendidikanMuslimin (dalam Pailit), tanggal 27 Juni 2011 ; Bukti TK.I/PR.I dan TK.U/PR.H 18 : Foto copy disesuaikan denganfotocopinya Putusan Nomor : 08/Gugatan Lainlain/ 201 1/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jo. Nomor: 03/PKPU/2011/PN.

, yangmana menurut hukum acara dalam perkara voluntair persoalan pembuktian tetapperlu ditegakkan,dengan demikian Pemohon dibebani untuk membuktikan dalitdalilnya;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampaidengan P.6). berupa Fotokopi, seluruhnya disertai aslnya dan telah dicokokkandengan aslinya terrnyata sesuai;Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa Kartu Keluarga yang dibuat olehpejabat yang berwenang untuk itu adalah merupakan akta autentik, bukti manaterdapat di dalamnya pertelaan

seharga Rp. 3.050.000.000, (tiga milyar lima puluh juta rupiah) tidaktermasuk tetapi tidak terbatas pada: Biaya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli; Biaya Administrasi Sertifikat; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM); PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak); Biaya pengurusan dari Pertelaan sampai dengan Sertifikat Hak Milik AtasSatuan Rumah Susun terdaftar ke atas nama Pihak Kedua; luaran bulanan telepon; luaran bulanan listrik; luaran bulanan air;

Memerintahkan, Turut Tergugat VII melakukan Eksaminasi atauVerifikasi terhadap Gambar dan Uraian Pertelaan Rumah SusunHunian Apartemen Slipi yang dijadikan Lampiran dalamKeputusan Turut Tergugat VII No : 1226 th 1997 tentangPengesahan Pertelaan Rumah Susun Hunian Apartemen Slipidengan segala akibat hukumnya4.Menyatakan, bahwa Pertelaan Rumah Susun HunianApartemen Slipi adalah Cacat Hukum.a.

:Pasal 391) Penyelenggara pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas satuansatuan rumah susun meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanahbersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian, danbatasbatasnya dalam arah vertical dan horizontal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 31, dengan penyesuaian seperlunya sesuai kenyataan yangdilakukan dengan pembuatan akta pemisahan.2) Pertelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berkaitan dengansatuansatuan yang terjadi karena pemisahan

No. 1) danUraian Pertelaan Rumah Susun Hunian Apartemen Slipi (Parkview) (Bukti TII Intv. No. 2) yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala DaerahKhusus lbukota Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1226Tahun 1997 pada tanggal 15 Agustus 1997 (Bukti TII Intv.

Bukti T.Il.Intv 7 : SuratKeputusan Gubernur KepalaDaerah Khusus lbukota JakartaNomor : 1226 Tahun 1997 tanggal15 Agustus 1997 tentangPengesahan Pertelaan ApartemenSlipi Nomor : 1226 Tahun 1997 ;(Foto kopi) ;.

Bukti T.IL.Intv 9 : Uraian Pertelaan RumahSusun Hunian Apartemen Slipi(Park View) yang disahkan olehGubernur Kepala Daerah Khususlbukota Jakarta berdasarkan SuratKeputusan Gubernur KepalaDaerah Khusus lbukota JakartaNomor : 1226 Tahun 1997 tanggal15 Agustus 1997 tentangPengesahan Pertelaan ApartemenSlipi (lihat Bukti TIl Intv. 07) ;(Sesuai dengan asli) ;10. Bukti T.Il.intv 10 : SuratGugatan dari Penggugat/Dipl.