Ditemukan 1511 data
77 — 19
sesuai dengan Berita Acara Penyisihan barang bukti dari PolresJakarta Barat tertanggal 20 Agustus 2010 adalah barang bukti yang disisihkan untukdipergunakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Mabes Polri berupa : 1 (satu) paketNarkotika jenis shabu dengan berat brutto 5 (lima) gram ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa yang menjadi barangbukti dalam perkara ini adalah 9 (sembilan) paket shabushabu atau METAMFETAMINAdengan berat berutto 875 gram ; Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangn
hukum tersebut, unsur menerimaNarkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gramtelah terpenuhi ; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangn hukum tersebut diatas, makadapat disimpulkan bahwa terdakwa SANDY WIJAYA Als ONG telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menerimaNarkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ,sehingga sudahseharusnya terdakwa dihukum
16 — 4
tentang biaya perkara hingga putusan akhir ;Bahwa Penggugat' setelah menyatakan kesediannya untukmengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, dan Penggugat telahmengucapkan sumpah tersebut di depan sidang, serta mohon putusan ;Bahwa untuk meringkas uraian dalam Putusan Sela ini, maka ditunjuksegala halihwal sebagai mana telah tercantum dalam Berita Acara Sidangperkara ini yang merupakan bagian yang takterpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam pertimbangn
33 — 19
Makassar sesudah mempelajari putusan hakimtingkat pertama, berita acara persidangan dan memoribanding, maka atas dasar apa yang telahdipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkatpertama dalam perkara ini pada dasarnya telahmenyetujuinya dan mengambil alih pertimbangantersebut menjadi pertimbangannya sendiri, tetapimeskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandangmasih perlu) menambah pertimbangan sebagai berikut.Menimbang bahwa keberatan tergugat/ pembandingdalam memori bandingnya tentang pertimbangn
10 — 3
pemeriksaan perkara ini,Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masingmasing,terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dipersidanganmenyatakan bahwa mereka telah berdamai dan mencabut perkaranya;Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 209/Pdt.G/2019/PA.Kis.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka BeritaAcara Sidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGN
20 — 6
Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 3 Permohonan Pemohon,oleh karena kelahiran Pemohon belum dicatat pada Kantor Catatan SipilKabupaten Madiun dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Madiun, maka cukup beralasan Pejabat Pencatatan SipilKabupaten Madiun untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut dalambuku Register yang telah disediakan untuk itu sehingga dengan demikianpetitum ke 3 Permohonan Pemohon cukup beralasan pula untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn
40 — 3
bermusyawarahdenagn Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan tanpamelalui jalur hukum, ternyata Penggugat menerima nasehat Majelis hakimtersebut, karenanya Penggugat menyatakan tidak akan meneruskan perkaraini;Bahwa dalam persidangan selanjutnya Penggugat mengajukanpermohonan pencabutan secara tertulis perkaranya tertanggal 10 Maret 2016;Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini menunjuk segala yangtercatat pada berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGN
15 — 6
untuk mengurus keperluanPendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS).Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 tentangperkawinan menyebutkan bahwa tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturanperundangundangan yang berlaku, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 36 UUNo 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal tidak dapatdibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanyapenetapan Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn
129 — 21
tanggal 20 Mei 2015, serta memoribanding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapatdengan pertimbangan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam putusannya,dengan pertimbangan bahwa oleh karena penjatuhan hukuman bukanmerupakan pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan olehTerdakwa tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku Terdakwadikemudian hari, maka hukuman yang telah dijatunkan oleh Pengadilan NegeriRaba Bima dapat dipertahankan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn
10 — 0
pertengkaran; Bahwa penyebabnya karena tuntutan ekonomi Termohon = yangdiluar batas kemampuan pemohon; Bahwa sejak bulan Maret 2018, sudah 7 bulan lebin Pemohon danTermohon telah berpisah tempat tinggal; Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpulkembali; Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini;PERTIMBANGN
8 — 1
pernikahan Pemohon denganPemohon Il, ternyata Pemohon masih dibawah umur (belum berumur 19tahun), sedangkan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor1 tahun 1974 apabila calon suami atau istri belum memenuhi ketentuan pasal 7ayat (1), harus mendapat izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa ternyata pada saat pernikahan Pemohon denganPemohon II dilangsungkan, Pemohon masih dibawah umur dan tidak dapat izindari Pengadilan Agama mana pun;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn
15 — 2
Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 3 Permohonan Pemohon,oleh karena kelahiran Pemohon belum dicatat pada Kantor Catatan SipilKabupaten Madiun dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Madiun, maka cukup beralasan Pejabat Pencatatan SipilKabupaten Madiun untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut dalambuku Register yang telah disediakan untuk itu sehingga dengan demikianpetitum ke 3 Permohonan Pemohon cukup beralasan pula untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn
16 — 5
Pemohon untuk Pengurusan Akte Kelahirananak Pemohon guna mencari kerja .Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No 1 tahun 1974tentang perkawinan menyebutkan bahwa tiaptiap perkawinan dicatat menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu berdasarkanketentuan Pasal 36 UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinandilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn
21 — 11
saksi;Bahwa kemudian Penggugat dipersidangan menyampaikan kesimpulansecara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidakmengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkanputusannya;Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadidalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yangbersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Hakim menunjuk berita acaratersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGN
12 — 6
berdasarkanketerangan Pemohon dipersidangan bahwa Termohon Asal telah meninggaldunia pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019 dan akan dibebumikantanggal 20 Nopember 2019;Bahwa kemudian atas keterangan Pemohon tersebut Majelismelakukan musyawarah dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauhdipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan,sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya denganmenunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;PERTIMBANGN
41 — 18
1999 bahwa ia telah mumayyiz maka pemeliharaannya diserahkankepada pilihannya dan anak yang bernama Ramadhan al Muthahar lahir di Batam padatanggal 30 Oktober 2003 belum mumayyiz pemeliharaannya adalah hak ibunya danpada poin 9 (Sembilan) yaitu tentang harta bersama akan diajukan gugatan dalamperkara tersendiri, maka dari fakta tersebut secara implisit dapat difahami bahwaTergugat secara tersirat tidak keberatan dengan tuntutan pokok dari Penggugat tentanperceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn
35 — 9
sependapat denganpertimbangan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam putusannya, dengantambahan pertimbangan bahwa oleh karena penjatuhan hukuman bukanmerupakan pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan olehTerdakwa tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku Terdakwadikemudian hari dan selain itu tenaga Terdakwa sebagai seorang Gurudibutunkan untuk mengajar muridmuridnya, maka hukuman yang telahdijatunkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dapat dipertahankan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn
6 — 0
Putusan Nomor : 3534/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdrmeninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang juga tidakpernah kirim kabar kepada Penggugat;e Bahwa saksi tahu Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugatnamun tidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini telah ditunjukberita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGN
Terbanding/Penggugat : ANDI PAGE
20 — 8
Bahwa Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangn hal 18alinea ke1 adalah pertimbangan hukum yang keliru karena rujukanpertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama pada halhal yangbersifat proses mediasi yang terjadi diluar persidangan.6.
39 — 5
Bahwa sebagai bahan pertimbangn bagi lou bersama ini permohon lampirkansurat bukti sebagai berikut : 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon; 2. Foto Copy Kartu Keluarga; 3. Foto Copy ljazah; 4. Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;5.
17 — 3
membuat Akte Pernikahan PemohonMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No 1 tahun 1974tentang perkawinan menyebutkan bahwa tiaptiap perkawinan dicatat menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu berdasarkanketentuan Pasal 36 UU RI No 24 tahun 2013 Perubahan atas UU RI No. 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal tidak dapatdibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelahadanya penetapan Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn