Ditemukan 1963 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-03-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 10/PID.TPK/2015/PT SMG
Tanggal 7 Mei 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : R. BONDAN AGUNG K., SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : ROLIYAH Binti SUMANTO DAHYAR
5831
  • 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
  • 1 (satu) buah buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
  • 1 (satu) buah buku Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
  • 1 (satu) bendel berkas pengajuan pencairan bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM-MP Tahun 2011.
  • 1 (satu) bendel berkas pengajuan pencairan dokumen PNPM tahu 2012.
  • 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus PNPM-MPd TA 2014 dan Musyawarah Antar Desa 2 (MAD sosialisasi) PNPM-MPd TA 2015.
  • 1 (satu) bendel Laporan Hasil Identifikasi dan Pemetaan Kelompok SPP-UEP.
  • 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Karangkobar Kabupaten Banjarnegara Nomor : 414.2 /06/PNPM-MP-KRB/I/2011 Tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Karangkobar beserta lampiran-lampirannya.
  • 1 (satu) bendel Laporan Perkembangan SPP-UEP TA 2011-2012.
  • 1 (satu) bendel Kwitansi Penyaluran Dana SPP UEP.
  • 1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi UEP Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun 2010.
  • Seluruhnya dikembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara.

    Sumberdana PNPM MP adalah berasal dari APBN maupun APBD.> Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM MP tahun2008 ada tiga yaitu :a. Kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat ( Kesehatan ataupendidikan ) atau peningkatan kapasitas / keterampilan kelompokusaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khususperempuan ;b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan ( SPP )yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan.
    Tujuaan Umum PNPM MP adalah meningkatkan kesejahteraan dankesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan denganmendorong kemandirian dalam pengambilan dan pengelolaanpembangunan ;Him8 Putusan No: 10/Pid SusTPK/2015/PT SMGb. Angka 1.5.2. Sasaran PNPM MP dimana disebutkan bahwa kelompoksasaran adalah :a. Masyarakat miskin di Perdesaan,b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan,c. Kelembagaan pemerintah lokal.c.
    Musyawarah Desa ( Musdes ) sosialisasi, yang merupakanpertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi ataupenyebarluasan informasi PNPM MP di desa ;. Melakukan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan ( KPMD ), yang kemudian setelah terpilin akan memanduserangkaian tahapan PNPM MP yang diawali dengan prosespenggalian gagasan ditingkat dusun dan kelompok masyarakat ;.
    Tujuaan Umum PNPM MP adalah meningkatkan kesejahteraan dankesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan denganmendorong kemandirian dalam pengambilan dan pengelolaanpembangunan ;b. Angka 1.5.2. Sasaran PNPM MP dimana disebutkan bahwa kelompoksasaran adalah :a) Masyarakat miskin di Perdesaan,b) Kelembagaan masyarakat di perdesaan,c) Kelembagaan pemerintah lokal.c. Angka 1.7.2 Kriteria dan Jenis Kegiatan dimana disebutkan jeniskegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM MP adalah sebagaiberikut:a.
    Musyawarah Antar Desa ( MAD ) Sosialisasi, merupakan pertemuanantar desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan prinsip kebijakanprosedur maupun halhal lain yang berkaitan dengan PNPM MP sertauntuk menentukan kesepakatan antar desa dalam melaksanakanPNPM MP ;b. Musyawarah Desa ( Musdes ) sosialisasi, yang merupakanpertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi ataupenyebarluasan informasi PNPM MP di desa ;c.
Register : 07-01-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 20 Oktober 2015 — LUDI AMALUDIN ,SP Bin H. IRI JAUHARI
5920
  • Tempuran yang dijabatoleh bapak Junaedi, SP.d.Bahwa Tupoksi saksi sebagai Ketua UPK PNPM Kec.Tempuran adalahPenanggungjawab operasional dan kegiatan PNPM Kec.
    Karawang adalah :e Tahun 2007 s/d tahun 2009 bekerja dikantor UPK PNPM MD Kec. TempuranKab. Karawang jabatan Pendamping Lokal (PL) ;e Tahun 2009 2013 bekerja di kantor UPK PNPM MD Kec. Tempuran Kab.Karawang Jabatan Sekretaris UPK ;e Sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang bekerja di kantor UPK PNPM MD Kec.Tempuran Kab. Karawang Jabatan Bendahara UPK ;Bahwa yang dimaksud dengan UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM (ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan) kec Tempuran Kab.
    Karawang tahun anggaran 2012 ;Bahwa benar terdakwa Ludi Amaludin juga Pengurus UPK PNPM Kec.
    ,karena PNPM sudah dimulai sejak tahun 2007 dan sebelumnya adalah PPK sejaktahun 2004 dan sebenarnya PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan PNPM(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ) sama saja ; Bahwa dana perguliran PNPM Mandiri sekarang sudah diberhentikan ; Bahwa. saksi tidak tahu berapa besar dana PNPM tahun 2012 di Kec.
    sumber dananya dari APBN dan APBD Pemerintah Kabupaten KarawangNilai besarannya relative ;Bahwa dana PNPM Mandiri Perdesaan dipergunakan untuk :Sejak tahun 2003 ada 2 jenis kegiatan PNPM yang dikelola UPK Kec.
Register : 22-07-2011 — Putus : 21-12-2011 — Upload : 31-01-2012
Putusan PN POSO Nomor 244/PID.SUS/2011/PN.PSO
Tanggal 21 Desember 2011 —
11720
  • M MontieliBendaha Guseltin laentu, kemudian padara : tanggal 13 April digantikan olehSaiman samaliwuFasilit Jon Sumbateator Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis OperasiaonalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan Oleh KementrianDalam Negeri Republik Indonesia, disebutkan bahwaTujuan PNPM = Mandiri Perdesaan adalah a.
    ROLI LAENTU Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangansehubungan dengan terdakwa sebagai kontraktordalam pengelolaan program PNPM = Mandiri; Bahwa sepengetahuan saksi program PNPM Mandiriada RAB nya; Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pelaksanaanprogram tersebut; Bahwa sepengetahuan saksi dalam PNPM Mandiri ada2 item pekerjaan yaitu' pembersihan dan penggaliansungai; Bahwa dalam RAB ada dianggarkan untuk pengadaaneksavator; Bahwa nilai anggaran program PNPM Mandiri tersebut sebesar Rp. 86.650.000, ;
    MUNDAR SALUKQ Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungandengan masalah PNPM Mandiri; Bahwa cara dana PNPM Mandiri bisa turun ke desayaitu. atas usulan masyarakat desa setelah itudimusyawarahkan ke forum desa untuk pencairandana tersebut.
    Kemudian diusulkan ke Camat danCamat yang meneruskan usulan dengan melihat desamana saja yang bisa menerima PNPM Mandiri; Bahwa dana PNPM Mandiri sebesar sebesar Rp.75.000.000, untuk pembangunan fisik; Bahwa untuk pembangunan fisik diatas dana diatasRp. 15.000.000 harus melalui proses pelelangandan proyek di desa bunta layak untuk dilelangdengan nilai kegiatan sebesar Rp. 75.000.000, ; 33Bahwa Penggunaan alat berat harus melaluipersetujuan masyarakat.
    MEIDEL MONTILEI,; Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa terlibatmasalah PNPM di Desa Bunta sehubungan denganpekerjaan penggalian sungai yang terbus di kuala; Bahwa saksi tidak terlibat dalam kegiatan PNPMtersebut; Bahwa saksi tidak tahu kapan pekerjaan dimulai; Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosesawal kegiatan PNPM; Bahwa sepengetahuan saksi PNPM tersebutdikerjakan dengan menggunakan escavator dan yangmengerjakan sebagaian masyarakat Desa Bunta; Bahwa isteri saksi pernah' ikut~ kerja dalampemarasan
Putus : 11-03-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K / Pid.Sus / 2013
Tanggal 11 Maret 2013 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung ; ARI LESPIANA Als. ARI BINTI RUSLAN
1611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;e Bahwa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaandananya bersumber dari APBN 80% dan APBD 20% untuk kegiatan SPP(Simpan Pinjam Perempuan). Kemudian berdasarkan Surat KeputusanHal. 2 dari 21 hal. Put.
    laporan kKeuangan, memegang semua rekeningbank dana PNPM MP, memegang uang kas dana PNPM MP, mengeluarkanuang atas persetujuan Ketua, membuat perencanaan keuangan dananggaran, mengisi formform laporan keuangan;Bahwa pada tanggal 27 Maret 2009 BLM dana kegiatan untuk SPPdisalurkan/diserahkan oleh Ketua UPK Kecamatan Muara Kuang kepada 10(sepuluh) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Kecamatan Muara Kuangdengan total penyaluran dana sebesar Rp.95.000.000,;Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2009 BLM dana kegiatan
    ;e Bahwa bantuan Langsung Mandiri (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dananyabersumber dari APBN 80% dan APBD 20% untuk kegiatan SPP (SimpanHal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 289 K/Pid.Sus/2013Pinjam Perempuan).
    ;e Bahwa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaandananya bersumber dari APBN 80% dan APBD 20% untuk kegiatan SPPHal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor 289 K/Pid.Sus/2013(Simpan Pinjam Perempuan).
    Nomor 289 K/Pid.Sus/20132. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Ol Nomor : 21/KEP/BPMD/2008tentang penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan.3. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Ol Nomor : 85/KEP/BPMD/2009 tentang nama Anggota Tim Pengelola kegiatan (UPK) DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) tahun 2009.4. 4
Register : 29-03-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK
Tanggal 7 Mei 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : HENDRIK FAYOL, SH
Terbanding/Terdakwa : MELINDA PATRISIA, SE
9842
  • li>
  • Salinan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 414.2/20/ PMKESBANGPEMDES/2012, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Sekadau T.A. 2012 (Fotocopy);
  • Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor 414.2/89/ PMKESBANGPEMDES/2012, tentang Revisi Lampiran Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 411.2/10/PMKESBANGPEMDES/2012, tentang penunjukan pejabat satuan kerja (SATKER) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM
  • MP) pada satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat , Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sekadau T.A. 2013 (Fotocopy);
  • Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sekadau Nomor : 19.b Tahun 2013, tentang Perubahan Penetapan Pejabat Satuan Kerja (SATKER) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Pada Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa
    ) Mandiri Pedesaan Belitang (asli);
  • 1 (satu) Buah SOP Standar Operasional dan Tata Kerja UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Belitang (asli);
  • 1 (satu) Buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 05/SPPB/SA 2/UPK-BEL-HIL/PNPMMPd/ VII/2012 (asli);
  • Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 02/SPPB/SA 1/UPK-BEL-HIL/PNPM MPd/ VII/2012 (asli);
  • 1 (satu) bundel tulisan tangan Melinda Patrisia, S.E. dan
    (asli);
  • 1 (satu) Buah Buku Bank SPP (asli);
  • 1 (satu) Buah Buku Kas Harian BPNPM MP (asli);
  • 1 (satu) Buah Buku Manual SPP UPK Kecamatan Belitang Hilir warna Hijau;
  • 1 (satu) Buah Buku Manual SPP UPK Kecamatan Belitang Hilir warna Biru;
  • 1 (satu) Buah Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional PNPM MP dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
    Edwin Candra Koko (fotokopi) ;
  • 1 (satu) buah Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor : 008/PJOK-BELHIL/BLM/PNPM-Mpd/XI/2013 (fotokopi) ;
  • 1 (satu) buah Surat Permintaan Pemberdayaan Langsung Nomor : 009/PJOK-Bel-Hil/BLM/PNPM-Mpd/XI/2013 (fotokopi) ;
  • 25 (daua puluh lima) Lembar Kwitansi Bank Kalbar (asli) ;
  • 1 (satu) bundel Buku Rekening Bank Kalbar Kantor Cabang 096 Capem Belitang Nomor Rekening 9621001393 a.n.
    ., selaku Ketua Unit PengelolaKegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesan(PNPM MPd) Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau berdasarkan hasilMusyawarah Antar Desa (MAD) PNPM MPd Kecamatan Belitang Hilir sertaKeputusan Bupati Sekadau Nomor : 414.2/123/ PMKESBANGDES/2012 tanggal29 Mei 2012 tentang Tim Koordinasi Kecamatan PNPM MPd Tahun 2012 diKabupaten Sekadau bersamasama dengan Saksi RINI SUTIYANINGSIH(Bendahara UPK) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan
    2/Pid.SusTPK/2019/PT PTKdikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKementrian Dalam Negeri Republik Indonesia pengurus UPK mempunyaltugas sebagai berikut :a)b)C)d)f)Q)h)))k)Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MP diKecamatan;Bertanggung jawab mengelola administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik bersifat keuangan dan non keuangan;Bertanggung jawab
    Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkanoleh BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaanyang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.Halaman 23 dari 117 halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PT PTK7) Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPdmengenai Pelaku PNPM MPzd butir 5.2 mengenai Pelaku PNPM MPddi Kecamatan yang menyatakan bahwa Camat atas nama Bupatiberperan sebagai Pembina pelaksanaan PNPM MPd pada desadesa di kecamatan.
    Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telahditetapkan oleh BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuanpendanaan yang telah ditetaokan oleh BKAD atau MAD.Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPdmengenai Pelaku PNPM MPd butir 5.2 mengenai Pelaku PNPMMPd di Kecamatan yang menyatakan bahwa Camat atas namaBupati berperan sebagai Pembina pelaksanaan PNPM MPd padadesadesa di kecamatan.
    Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd mengenaiPelaku PNPM MPd butir 5.2 mengenai Pelaku PNPM MPd di Kecamatanyang menyatakan bahwa Camat atas nama Bupati berperan sebagaiPembina pelaksanaan PNPM MPd pada desadesa di kecamatan. Selainitu, Camat bertugas untuk mengesahkan usulanusulan kegiatan yangtelah disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk didanaimelalui PNPM MPd dalam bentuk Surat Penetapan Camat (SPC).
Register : 06-08-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 18/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 17 September 2018 — M. JAMIL
9149
  • siklus dan tahapan kegiatanberjalan secara bersamaan/ paralel dengan kegiatan PNPM MandiriPerdesaan reguler yang selama ini telah berlangsung secara integrasidengan sistem perencanaan pembangunan atau musrenbang, yangdimaksudkan agar tidak terjadi perubahan atau tambahan alur proses yangdapat mengganggu siklus pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan secarakeseluruhan.Berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasanV tentang
    Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasanV tentang Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, halaman 11, poin 5.2.1disebutkan bahwa Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembinapelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada desadesa di kecamatan,selain itu Camat juga bertugas untuk mengesahkan usulanusulankegiatan yang telah disepakati dalam MAD untuk didanai melalui PNPMMandiri Perdesaan, dalam bentuk Surat Penetapan Camat (SPC),dengan itu maka saksi Dra.
    Menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan termasukmusyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahanpekerjaan; Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana PNPM Mandiri Perdesaan dan kemajuan pelaksanaankegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desadan menempelkan data di papan informasi;Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruhpenggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan hasil akhir pelaksanaankegiatan PNPM Mandiri
    MandiriPerdesaan TA. 2014 Jenis kegiatan Fisik/ Perkerasan JalanVolume Kegiatan 2000 M Desa / Kelurahan Air hitam;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM MandiriPerdesaan TA. 2014 Jenis kegiatan Perkerasan Badan JalanJenis Kegiatan 3 M x 1000 M Desa Sanggalima;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM MandiriPerdesaan TA. 2014 Jenis kegiatan Lening/ Perkerasan/Jembatan Volume kegiatan 300 M/ 500M/ 3 x 10 M DesaSanggalima;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM MandiriPerdesaan TA. 2014
    Mandiri PerdesaanTA. 2014 Jenis kegiatan Fisik/ Perkerasan Jalan Volume Kegiatan2000 M Desa / Kelurahan Air hitam;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM Mandiri PerdesaanTA. 2014 Jenis kegiatan Perkerasan Badan Jalan Jenis Kegiatan 3 Mx 1000 M Desa Sanggalima;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM Mandiri PerdesaanTA. 2014 Jenis kegiatan Lening/ Perkerasan/ Jembatan Volumekegiatan 300 M/ 500M/ 3 x 10 M Desa Sanggalima;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM Mandiri PerdesaanTA. 2014
Register : 06-10-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 165/Pid.B/2016/PN.Unr
Tanggal 6 Desember 2016 — Dyah Susilastuti Binti Alm Soekisman
4610
  • Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah buku kas laporan keuangan PNPM ( Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Desa Randu Gunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang; Tetap terlampir dalam berkas perkara;5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500; (dua ribu lima ratus rupiah) ;
    Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku kas laporan keuangan PNPM (ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat) Desa Randu Gunting,Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang tetap terlampirdalam berkas perkara;4.
    jawaban diUPK Kecamatan Bergas berkaitan dengan dana bantuan PNPM yangditerima oleh TPK Desa Randu Gunting;Bahwa akibat peristiwa tersebut secara materi saksi tidak merasa rugiakan tetapi kehormatan saksi terusik dan saksi merasa kuatir apabilaada ketidaksesuaian antara pengeluaran dan barang yang dibeli makasaksi akan terkena imbasnya;Bahwa saksi pernah diminta oleh terdakwa untuk menandatangani bukukas pengeluaran keuangan dana bantuan PNPM namun saksi tidakbersedia karena saksi tidak pernah ikut
    Saksi Suroto Spd Bin Karli;Bahwa di Desa Randu Gunting, Kecamatan Bergas, KabupatenSemarang saksi selaku ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan);Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ketua TPK adalahmengkoordinasikan kegiatan PNPM (Program NasionalPemberdayaan Masyarakat) dan melaporkan kegiatan PNPM ke unitTPK; Saksi menjadi ketua TPK sejak tahun 2012 sampai sekarangberdasarkan surat keputusan dari Kepala Desa Randu Gunting;Bahwa struktur organisasi TPK Desa Randu Gunting adalah Ketuayaitu saksi
    Sri Sukamti, yang memalsu tanda tanganadalah terdakwa di dalam buku kas laporan penggunaan dana APE(Alat Peraga Edukatif) Paud Pelita Pancasila;Bahwa pada tahun 2014, Desa Randu Gunting mendapatkan danabantuan PNPM sebesar Rp 13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratusribu rupiah) untuk program APE (Alat Perga Edukatif) Paud PelitaPancasila;Bahwa TPK dalam melaporkan pertanggungjawaban penggunaandana PNPM ke UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dilengkapi buku kas,serah terima barang, dokumen perawatan,
    Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku kas laporan keuangan PNPM ( ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat) Desa Randu Gunting,Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5.
Register : 26-11-2012 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 41/PID.TPK/2012/PT BDG
Tanggal 16 Januari 2013 — Pembanding/Terdakwa : Nining Juharningsih
Terbanding/Jaksa Penuntut : Agnes , SH
6434
  • Buku Penjelasan X Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Perdesaan.
  • 2. 1 (satu) eksemplar (foto copy) Keputusan Camat Panjalu Nomor : 147.123/Kpts.01-Kec. 2012 tanggal 27 januari 2012.

    Ciamis Propinsi Jawa Barat tahun 2011

    7. 1 (satu) eksemplar (foto copy) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MAPER) buku Kas Harian UEP Periode Januari 2011.

    8. 1 (satu) eksemplar (foto copy) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MAPER) buku Kas Harian SPKP Periode Januari 2011.

    17. 1 (satu ) eksemplar (foto copy) Unit Pengelola Kegiatan Laporan Neraca Microfinance Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MAPER ) Periode s/d Bulan Desember 2011 tanggal Desember 2011.

    29. 1 (satu ) eksemplar (foto copy ) Surat Keputusan Camat Panjalu Nomor 1884.4/02/kpts/II/2010 tanggal, 17 Pebruari 2010, tentang Penetapan Pengurus UPK PNPM Mandiri Perdesaaan Tingkat Kecamatan Panjalu.

    30. 1 (satu ) eksemplar (foto copy ) Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 147/kpts.138-Huk/2011 tanggal, 15 Maret 2011, tentang Penunjuakan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Perdesaan Kab Ciamis TA 2011.

    2012; PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangankemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
    Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upayapenanggulangan kemiskinan perdesaan;Sumber Dana PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari APBN dan APBD, swadayamasyarakat dan partisifasi dunia usaha;Dasar hukum PNPM Mandiri Perdesaan diatur dalam1. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh Departemen DalamNegeri Republik Indonesia yang berlaku bagi seluruh Indonesia;2.
    Buku) Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.2.
    Buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.2.
Putus : 04-10-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1315 K/PID.SUS/2012
Tanggal 4 Oktober 2012 — Nur Azizah, SE binti H. Mahmud
2817 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM MPmempunyai kegiatan berupa pembangunan sarana dan prasarana fisik danpembangunan ekonomi yang berupa memberi pinjaman uang kepadaperempuan (Simpan Pinjam Perempuan).Bahwa sumber dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri(PNPM) masyarakat Perdesaan berdasarkan Petunjuk Operasional (PNPM)Mandiri Perdesaan dalam Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan MasyarakatDesa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 414.2/3717/PMDtanggal 5
    Surat Perintah Pencairan Dana nomor 9402030/118/112/2010tanggal 12 Juli 2010 dari Bendahara Umum Negara untuk pembayaranTahap Il (20%) APBN BLM KEGIATAN PNPM MP TA. 2010 untukKecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang sebesar Rp 400.000.00,00(empat ratus juta rupiah) dan ditransfer ke rekening Britama unitWarungpring nomor 59910100073502 atas nama BLM PNPM MPKecamatan WARUNGPRING.c.
    sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM MPmempunyai kegiatan berupa pembangunan sarana dan prasarana fisik danpembangunan ekonomi yang berupa memberi pinjaman uang kepadaperempuan (Simpan Pinjam Perempuan).Bahwa sumber dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri(PNPM) masyarakat Perdesaan berdasarkan Petunjuk Operasional (PNPM)Mandiri Perdesaan dalam Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan MasyarakatDesa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal
    Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana nomor 9383620/118/112/2010tanggal 27 Mei 2010 dari Bendahara Umum Negara untuk pembayaranTahap 1 (40%) APBN BLM KEGIATAN PNPM MP TA. 2010 untukKecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang sebesar Rp 800.000.00,00(delapan ratus juta rupiah) dan ditransfer ke rekening Britama unitWarungspring Nomor 59910100073502 atas nama BLM PNPM MPKecamatan Warungspring.b.
    Berdasarkan Surat Perintah dana nomor 9402030/1 18/112/2010 tanggal 12Juli 2010 dan Bendahara Umum Negara untuk pembayaran Tahap II (20%)APBN BLM KEGIATAN PNPM MP TA. 2010 untuk Kecamatan WarungpringKabupaten Pemalang sebesar Rp 400.000.00,00 (empat ratus juta rupiah)dan ditransfer ke rekening Britama unit Warungpring nomor59910100073502 atas nama BLM PNPM MP Kecamatan Warungpring.c.
Putus : 20-09-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 34/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 20 September 2011 — EDWIN SETIOKO Bin SOBIRIN (TERDAKWA)
8117
  • Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dari hasil penjualan sebidang tanah untuk mengganti dana program PNPM yang telah dipergunakan oleh tersangka.2.
    Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang dari dana Program PNPM yang dipergunakan untuk keeprluan pribadi tersangka EDWIN SETIOKO 3. uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) dari uang program tahun 2009 dan uang perguliran Program PNPM 4. uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- ( limapuluh juta rupiah ) dari uang perguliran Program PNPM yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.
    dirampas untuk negara untuk disetorkan dan/atau diserahkan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.5. 1 (satu) unit Mobil pick-up warna putih, Tahun 2001, tanpa pintu bak, tanpa bemper depan Nomor Polisi : R 1806 RD berikut STNK dan kontak yang dibeli tersangka EDWIN SETIOKO dari uang perguliran program PNPM.6. Kwitansi pembelian mobil pick up No Pol : R 1806 RD tertanggal 28 Juli 2008.dirampas untuk negara7.
    Laporan konsolidasi UPK Bulan April 2010 sebanyak 1 bendel. 53. 1 bendel copy Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 414/211 Tahun 2010 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta Penetapan Pengurus UPK sebagai Pengelola Dana Urusan Bersama (DUB) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Penetapan Lokasi Dan Alokasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Banjarnegara.54. 1 bendel copy Berita Acara Musyawarah Antar Desa dan Pertanggung Jawaban UPK Periode Tahun 1 Januari 2006 sampai dengan 31
    SETIOKO adalah sebagai KetuaUPK dalam program PNPM di kec.
    Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM MP. Bertanggung Jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM baik yangbersifat Keuangan dan non keuangan. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
    R1806 RDberikut STNK yang Terdakwa beli dari uang PNPM. Uang tunai Rp.10.000.000, dari uang tunai dana Program PNPM yangdipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Uang tunai Rp.10.000.000, dari uang program PNPM dan uangperguliran yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
    PNPM MP menjadi tidak tepat padasasaran ;Bahwa benar oleh karena tujuan pemberian bantuan PNPM MP tidak tepatpada sasaran, maka penggunaan uang/dana kegiatan PNPM untukkepentingan Terdakwa sendiri tersebut telah melanggar aturan, dan telahmenimbulkan kerugian bagi Negara ;Bahwa benar jumlah keseluruhan uang/dana PNPM MP yang digunakanoleh Terdakwa EDWIN SETIOKO bin SOBIRIN yang dilakukan dengan caramenggunakan angsuran pinjaman kelompok, dan menyalurkan pinjamankepada kelompokkelompok SPP dan UEP
    AK., ternyata Terdakwa dalammelaksanakan tugas penyaluran dana program PNPM MP tersebuttidak sesuai dengan tujuan awal penyaluran dana PNPM MP untukkelompok masyarakat rumah tangga iskin sebagaimana yangdikehendaki, karena Terdakwa telah menggunakan dana programPNPM untuk kepentingannya pribadi dan tidak berkaitan dengankepentingan penyaluran dana PNPM MP berupa :> Terdakwa menyalurkan dana secara fiktif, yaitu.
Putus : 11-11-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 154/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 11 Nopember 2015 — YAYUK PUJI LESTARI Binti SUKARDI ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN ;
820
  • Memerintahkan barang bukti berupa ;1. 1 (satu) bendel Berita Acara MAD khusus penanganan masalah PNPM-MPd UPK Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014; 2. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.2/81/402.407/2014 tentang pengangkatan pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab.
    Madiun mulai tahun 2003 s/d 2014;11. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanaan SPP/UEP PNPM-MPd bulan Januari, Pebruari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober dan Desember tahun 2013 UPK Kec Pilangkenceng Kab Madiun; 12. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanaan perguliran SPP/UEP ke 1 (satu) PNPM-MPd bulan Pebruari tahun 2014 UPK Kec Pilangkenceng Kab Madiun; 13. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanan perguliran SPP/UEP ke 2 (dua) PNPM-MPd bulan Maret tahun 2014
    Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014; 17. 1 (satu) bendel foto kopi buku rekening tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama SPP PNPM MP PILANGKENCENG dengan nomor rekening 2822822827, tanggal pembukaan 22 Januari 201418. 1 (satu) bendel foto kopi buku rekening tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama UEP PNPM MP PILANGKENCENG dengan nomor rekening 4321432145, tanggal pembukaan 22 Januari 201419. 1 (satu) bendel buku kas dan Bank SPP tahun anggaran 2013 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
    Kedungabanteng UPK PNPM MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.27. Foto kopi buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan28. Foto kopi buku penjelasan V pemangku kepentingan dan pelaku PNPM mandiri perdesaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan29.
    . 1 (satu) bendel surat pengantar perihal pengajuan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap ke-1, 2, dan 3 dari PNPM-MPd Kec.
Putus : 11-11-2014 — Upload : 09-09-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PID.SUS/2014/PTK
Tanggal 11 Nopember 2014 — YEFER MAXIMIDEL LAITABUN
4624
  • MandiriPedesaan dan berdasarkan Lampiran Naskah Perjanjian Kerjasama (NPK)muntukPembiayaan dan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkan Azas TugasPembantuan atau Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) untuk ProgramPenanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan antara Pemerintah(Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri) denganPemerintah Kabupaten Kupang (Bupati Kupang)tentang Daftar Lokasi dan AlokasiDana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan,
    Kupang tahun 2009 ;1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP PNPM Mandiriusulan desa Naikean, Kec. Semau Selatan Kab. Kupang tahun 2010 ;1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP PNPM Mandiriusulan desa uiboa tuan, Kec. Semau Selatan Kab. Kupang tahun 2010 ;1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP perguliran IIIusulan desa naikean tuan, Kec. Semau Selatan Kab.
    dana PNPM yang bersumber dari APBD Kab.Kupang Nomor : 412/73/BPMPP/2010 tanggal 6 April 2010 yang telah dilegalisir.96 1 lembar surat pernyataan Drs.Paternus Vinsi, M.Si kepala bidan UEM BPMPP/Penanggung jawab operasional PNPM MP Kab.
    31 Maret 2010 yang telah dilegalisir.95 1 lembar permohonan pencairan dana PNPM yang bersumber dari APBD Kab.Kupang Nomor : 412/73/BPMPP/2010 tanggal 6 April 2010 yang telah dilegalisir.96.
Putus : 23-12-2011 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2211 K/PID.SUS/2011
Tanggal 23 Desember 2011 — BAMBANG IRAWAN bin ABDULLAH
2616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2211 K/PID.SUS/2011dilakukan oleh Terdakwa dengan dibantu oleh Sukardi bin Kartojan selakuBendahara TPK PNPM PPK yang ditunjuk secara lisan oleh Ketua TimPengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ProgramPengembangan Kecamatan (TPK PNPM PPK) tanpa melibatkan Anggota TimPengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ProgramPengembangan Kecamatan (TPK PNPM PPK) maupun masyarakat desa,adapun pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ProgramPengembangan
    PNPM PPK) tanpamelibatkan Anggota Tim Pengelola Kegiatan Program NasionalHal. 9 dari 27 hal.
    PNPM PPK) tanpamelibatkan Anggota Tim Pengelola Kegiatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (TPK PNPM PPK) maupun masyarakat desa, adapun pengelolaan Dana ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan(PNPM PPK) yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)atau Rencana Anggaran Biaya Revisi (RAB Revisi) maupun RencanaPenggunaan Dana (RPD) yang tertuang di dalam Laporan Penggunaan Dana(LPD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2007 tersebut
    PPK Tahun2007/2008 Desa Sungai Baunge 40% TahapI; 40% Tahap II ; 20% Tahap III ;a Foto copy Dokumen Akhir dari Dana PNPM PPK Tahun 2007/2008 DesaSungai Baung ;b Foto copy Dokumen Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dari DanaProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program PengembanganKecamatan (PNPM PPK) Tahun 2007 ;c Foto copy Surat Ketetapan Camat Talang Ubi atas nama Bupati MuaraEnim tanggal 10 November 2007 tentang Bantuan ProgramPengembangan Kecamatan ;d Foto copy Rekening Koran BLM BPPK PNPM
    PPK Tahun2007/2008 Desa Sungai Baunge 40% TahapI; 40% Tahap II; 20% Tahap III ;d Foto copy Dokumen Akhir dari Dana PNPM PPK Tahun 2007/2008 DesaSungai Baung ;e Foto copy Dokumen Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dari DanaProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program PengembanganKecamatan (PNPM PPK) Tahun 2007 ;f Foto copy Surat Ketetapan Camat Talang Ubi atas nama Bupati MuaraEnim tanggal 10 November 2007 tentang Bantuan ProgramPengembangan Kecamatan ;g Foto copy Rekening Koran BLM BPPK PNPM
Register : 18-07-2013 — Putus : 26-08-2013 — Upload : 06-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 61/PID.TPK/2013/PT SMG
Tanggal 26 Agustus 2013 — Pembanding/Terdakwa : SIH PUJI ASTUTI, Amd
Terbanding/Jaksa Penuntut : BAMBANG PUTRA SANTOSO, SH
5134
  • Buku Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.
  • Buku Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan.
  • Laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus tentang laporan keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Sukoharjo pada Kelurahan Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo No: 700.3/25/KS/2012 tanggal 05 Juli 2012.
  • Rekapan Pencairan BLM dan Perguliran tahun 2006 s/d 2010.
    1. Berkas Pencairan dana BLM I (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2008.
    2. Berkas Dokumen Pencairan Dana BLM II (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2008.
    3. BLM I (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2009.
    4. Berkas pencairan dana BLM Tahap II (Lokasi Lanjutan 2008 PNPM-MP) tahun 2009.
    5. Berkas pencairan dana BLM tahap III (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2009.
    6. Pencairan dana dana BLM III APBN (Lokasi Lanjutan PNPM Mandiri Perkotaan) tahun 2010.
    7. Berkas Pencairan dana BLM APBN-P (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan) tahun 2011.
    8. Berkas Pencairan tahun 2012 Dana BLM APBN (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan).
    9. Akta Pendirian Perkumpulan BKM Manunggal No : 36 tanggal 15 September 2005.
    10. Anggaran Rumah Tangga (ART) BKM MANUNGGAL Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo.
    11. 1 (satu) Bendel Dokumen pemilu BKM periode 2010 2012 BKM Manunggal Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo.
      Mandiri Perkotaan.Buku Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan.Laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat tentang Laporan HasilPemeriksaan Kasus tentang laporan keuangan PNPM Mandiri PerkotaanKabupaten Sukoharjo pada Kelurahan Banmati Kec.
      ) tahun 2010.Berkas Pencairan dana BLM APBNP (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)tahun 2011.Berkas Pencairan tahun 2012 Dana BLM APBN (Lokasi PNPM MandiriPerkotaan).Akta Pendirian Perkumpulan BKM Manunggal No : 36 tanggal 15September 2005.Anggaran Rumah Tangga (ART) BKM MANUNGGAL Kel.
      MandiriPerkotaan) tahun 2010.Berkas Pencairan dana BLM APBNP (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)tahun 2011.Berkas Pencairan tahun 2012 Dana BLM APBN (Lokasi PNPM MandiriPerkotaan).Akta Pendirian Perkumpulan BKM Manunggal No : 36 tanggal 15September 2005.Anggaran Rumah Tangga (ART) BKM MANUNGGAL Kel.
Register : 11-06-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 329/Pid.B/2013/PN.Pdg
Tanggal 24 Oktober 2013 — YOSERIZAL Pgl. Zal ; MARNIATI Pgl. Eti
8817
  • Jan, dengantujuaan yang sama untuk menegur para terdakwa, namun paraterdakwa tetap dengan pendiriannya dan mengatakan bahwa tanahyang dibangun untuk jalan Bandes bantuan PNPM tersebut adalahmiliknya ; Bahwa setahu saksi berdasarkan penjelasan para terdakwa, tanahtersebut dibeli oleh para terdakwa setelah jalan selesai dibangun ;Bahwa setahu saksi jalan Bandes bantuan PNPM tersebut dibangunpada bulan Januari 2010 secara gotong royong dan terdakwa jugaikut bergotong royong pada saat itu ;Bahwa setahu
    saksi para terdakwa tidak ada minta izin pada Ketua Rtatau Lurah untuk membongkar jalan Bandes bantuan PNPMtersebut ; Bahwa setahu saksi akibat perbuatan para terdakwa membongkarjalan Bandes bantuan PNPM tersebut telah mengakibatkanpemerintah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta2.
    Jan, dengantujuaan yang sama untuk menegur para terdakwa, namun paraterdakwa tetap dengan pendiriannya dan mengatakan bahwa tanahyang dibangun untuk jalan Bandes bantuan PNPM tersebut adalahmiliknya ; 14Bahwa setahu saksi berdasarkan penjelasan para terdakwa, tanahtersebut dibeli oleh para terdakwa setelah jalan selesai dibangun ;Bahwa setahu saksi jalan Bandes bantuan PNPM tersebut dibangunpada bulan Januari 2010 secara gotong royong dan terdakwa jugaikut bergotong royong pada saat itu ;Bahwa setahu
    Win, dengantujuaan yang sama untuk menegur para terdakwa, namun paraterdakwa tetap dengan pendiriannya dan mengatakan bahwa tanahyang dibangun untuk jalan Bandes bantuan PNPM tersebut adalahmiliknya ; Bahwa setahu saksi berdasarkan penjelasan para terdakwa, tanahtersebut dibeli oleh para terdakwa setelah jalan selesai dibangun ;Bahwa setahu saksi jalan Bandes bantuan PNPM tersebut dibangunpada bulan Januari 2010 secara gotong royong dan terdakwa jugaikut bergotong royong pada saat itu ;17Bahwa setahu
    dana PNPM tersebut dibangunpada bulan Januari 2010 secara gotong royong oleh masyarakat ;Bahwa benar terdakwa juga ikut bergotong royong pada saat jalanBandes bantuan dana PNPM tersebut dibangun ;Bahwa benar para terdakwa atas nama anak para terdakwa yangbernama MARINA YULIA RINGSIH membeli tanah yang telah adajalan Bandes bantuan dana PNPM tersebut kepada saksi NASWANNAIN berdasarkan surat pernyataan jual beli yang dibuat padatanggal 08 Maret 2010 ; Bahwa benar anak para terdakwa yang bernama MARINA
Putus : 25-06-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 25 Juni 2015 — R. RAHMAT MALIADI, SE. ; KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN
6911
  • Simpan Pinjam Kelompok SPP yang telah divalidasi 54. 1 (satu) bendel Slip Setoran / kwitansi SPP Desa Kramat 55. 1 (satu) bendel fotocopy Slip Setoran UEP dan SPP Desa Sembilangan 56. 1 (satu) lembar Slip Setoran Kelurahan Pangeranan 57. 1 (satu) bendel Pernyataan Rincian Penyalahgunaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan Sub Item Dana SPP & UEP Pada UPK Kec.
    Bangkalan 2005-2008 oleh Jeni Novita Charolin, SE yang ditanda tangani oleh Jeni Novita Charolin, SE tertanggal 08 Mei 2014. 59. 1 (satu) bendel Uraian Keterkaitan antara Jeni, Hasan dan atau Rachmat dalam Tindakan Korupsi Penyalahgunaan Dana UPK PPK / PNPM Kec.
    Bangkalan Berdasarkan Keterangan dari Jeni Novita Charolin, SE yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jeni Novita Charolin, SE tertanggal 08 Mei 2014 60. 1 (satu) bendel Pernyataan Rincian Penyalahgunaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan Sub Item Dana SPP & UEP Pada UPK Kec.
    Bangkalan 2005 85. 1 (satu) bendel fotocopy surat No. 46/ PNPM-MP/ FAS-BKL/ VIII/ 2012 tanggal 01 Agustus 2012 Perihal Progres Penanganan Kec. Bangkalan 86. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Hasil Pendataan Ulang Permasalahan Keuangan di UPK Kec.
    Bangkalan tertanggal 28 Oktober 2011 87. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SANIYAH tertanggal 02 April 2014 88. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ZAINAB tertanggal 09 Februari 2007 Dikembalikan ke UPK PNPM-MPd di Kecamatan Kota Bangkalan Kabupaten Bangkalan ; 9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
    Bahwa akibat penyalahgunaan Dana PNPM MPD di UPK Kec.
    Dalam melaksanakan fungsi danperannya, TK PNPM Mandiri Perdesaan Kab dibantu oleh sekretariatPNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten.TugaKabupaten :a.b..h. s dan Tanggung jawab Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan menjaga pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnyaagar sesuai dengan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, menyelenggarakan sosialisasi di Kabupaten untuk menjelaskantujuan dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan kepada semuapelaku yang terlibat di Kabupaten,melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
    Pemberdayaanyang tepat harus memadukan aspekaspek penyadaran,peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. e Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkanProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPMMandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dandesa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah programuntuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secaraterpadu dan berkelanjutan.
    ,pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan. f.
    Adapun jumlah kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaankeuangan PNPM UPK. Kec.
Putus : 19-11-2018 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 19 Nopember 2018 — YOSIAS PARINUSSA alias YOS
23787 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SP2D pencairan dana BLM PNPM MandiriPedesaan Tahun Anggaran 2012 Tahap I, Il, dan III;2 (dua) dokumen pengusulan pencairan dana BLM PNPM MandiriPedesaanIntegrasi Tahap dan Tahap II Tahun Anggaran 2012;2 (dua) dokumen pengusulan pencairan dana BLM APBD PNPMMandiri Pedesaan dan Integrasi Tahun Anggaran 2012;1 (satu) rangkap SP2D pencairan dana APBD BLM PNPM MandiriPedesaan dan Integrasi Tahun Anggaran 2012;2 (dua) dokumen pengusulan pencairan BLM PNPM MandiriPedesaan Pasca Krisis Tahun Anggaran 2012
    ;3 (tiga) rangkap SP2D pencairan dana BLM PNPM MandiriPedesaan Pasca Krisis Tahun Anggaran 2012 Tahap , Il, dan Ill;3 (tiga) rangkap kopian rekening PNPM Mandiri Pedesaan, Integrasidan Pasca Krisis dari Bank BRI Dobo dan Bank BPDM Cabang Dobo;2 (dua) rangkap slip penarikan dana BLM PNPM Mandiri Pedesaandan Integrasi maupun Pasca KkKrisis Tahun Anggaran 20112012dari Rekening Bank BRI Dobo dan Bank BPDM Cabang Dobo;1 (satu) rangkap rekening koran dana PNPM Mandiri Pedesaandari Bank BRI Dobo;Halaman
    6 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/201828)29)WW WW WW WW WSBSASSBELteLESSoOcoA1)42)43)44)45)46)47)48)1 (satu) dokumen perjanjian penerimaan bantuan PNPM MandiriPedesaan Tahun Anggaran 2011 dan PNPM Mandiri PedesaanIntegrasi Tahun Anggaran 2011;2 (dua) dokumen perjanjian penerimaan bantuan PNPM MandiriPedesaan Tahun Anggaran 2011 dan PNPM Mandiri PedesaanIntegrasi Tahun Anggaran 2011;9 (sembilan) lembar surat jalan material non lokal;5 (lima) lembar nota bahan non lokal;satu) lembar kertas
    dan 2 (dua) lembar bukti kuitansi;1 (satu) Buku Kas Umum TPK Desa Masidang PNPM MandiriTahun Anggaran 20112012;1 (satu) buah Buku Kas Umum TPK Desa Marlasi PNPM MPIntegrasi Tahun Anggaran 2012;1 (satu) buanh Buku Kas Umum TPK Desa Marlasi PNPM MPMandiri Tahun Anggaran 2011;1 (satu) buanh Buku Kas Umum TPK Desa Marlasi PNPM MPMandiri Tahun Anggaran 2012:1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap IlIntegrasi Desa Marlasi Kecamatan Aru Utara Kabupaten KepulauanAru dengan nilai Rpo157.009.000,00
    PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 Desa Wafan;200) 2 (dua) lembar copy daftar barang yang sudah dikirim padapekerjaan PNPM Mandiri TA 2012 Desa Wafan;Dikembalikan kepada Hendrik Harman alias Agwan;8.
Putus : 25-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 25 Februari 2015 — Ferlin Wahyudi MM Bin M. Yamin
4714
  • / 2009 tertanggal 15 April 2009 tentang penetapan unit pengelola kegiatan (UPK) dan unit pengelola kegiatan sementara (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) tahun 2009.6. 5 (lima) lembar surat perintah tugas (SPT) Nomor : 414.2/001/PNPM-MDR/2009 tertanggal 31 Desember 2008 tentang penugasan fasilitator Kabupaten/Fasilitator Kecamatan/ pendamping UPK/Operator Komputer PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2009.7. 3
    Muara Enim.9. 1 (satu) bundel Notulen Musyawarah Desa Sosialilasi PNPM MP tahun anggaran 2009 tertanggal 21 April 2009 tentang pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD), tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Pendataan RTM dan MMDD,10. 15 (lima belas) lembar foto copy kwitansi tanda terima dana PNPM MP tahun anggaran 2009 dari UPK Kepada Kelompok SPP PNPM-MP,11. 1 (satu) bundel foto copy surat permohonan pencairan dana Bantuan langsung masyarakat (BLM) tahap satu tertanggal 06 Oktober 2009
    1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) No. 223/PNPM-MP/GM/XII/2009 tertanggal 14 Desember 2009 2 (dua) lembar foto copy lampiran BAPD nomor 141/PNPM-MP/X/2009 tanggal 14 Desember 2009 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran langsung tertanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh M. Kurdi, BA atas nama Camat Gunung megang Kab. Muara Enim.
    1 (satu) lembar kuitansi tanda terima dan bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM MP Kec. Gunung Megang Dalam Kab. Muara Enim 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan peekerjaaan (SPKMP) tertanggal 14 Desember 2009 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima dana bantuan langsung Masyarakat (BLM) PNPM MP Kec. Gunung dalam Kab.
    Muara Enim dana SPP PNPM MP15. 1 (satu) bundel petunjuk teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.16. 1 (satu) bundel Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM MP)17. 11 (sebelas) bundel laporan bulanan penggunaan dana PNPM MP tahun 200918. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Alokasi Dana SPP PNPM MP periode sampai dengan September 2012 Desa Gunung Megang Dalam Kec. Gunung megang Kab.
    Gunung Megang Kab.Muara Enim dana SPP PNPM MP6.15. 1 (satu) bundel petunjuk teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.6.16. 1 (satu) bundel Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Pedesaan (PNPM MP)6.17. 11 (sebelas) bundel laporan bulanan penggunaan dana PNPM MP tahun 20096.18. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Alokasi Dana SPP PNPM MP periode sampai denganSeptember 2012 Desa Gunung Megang Dalam Kec.
    pengelolaan dana SPP PNPM MP kec.Gunung megang kab.
    PNPM MP didesa Gunung Megang dalam Kec.
    Gunung Megang Kab.Muara Enim dana SPP PNPM MP1 (satu) bundel petunjuk teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.1 (satu) bundel Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Pedesaan (PNPM MP)11 (sebelas) bundel laporan bulanan penggunaan dana PNPM MP tahun 20092 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Alokasi Dana SPP PNPM MP periode sampai denganSeptember 2012 Desa Gunung Megang Dalam Kec. Gunung megang Kab.
    Gunung Megang Kab.Muara Enim dana SPP PNPM MP15. 1 (satu) bundel petunjuk teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.16. 1 (satu) bundel Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Pedesaan (PNPM MP)17. 11 (sebelas) bundel laporan bulanan penggunaan dana PNPM MP tahun 200918. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Alokasi Dana SPP PNPM MP periode sampai denganSeptember 2012 Desa Gunung Megang Dalam Kec.
Putus : 08-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 14/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo
Tanggal 8 April 2014 — -SEMUEL MASSIE alias DEREK
5919
  • Negara KPPN Marisa sebesar Rp.270.000.000,- untuk pembayaran Tahap I 40 % Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-PASCA KRISIS untuk Kec.
    - PNPM - Mpd-lntegrasi /IV/2012, tanggal 24 April 2013, tentang perintah melakukan pembayaran kepada kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Marisa sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) untuk pembayaran Tahap III 20% Bantuan Langsung Masyarakat PNPM PASCA KRISIS untuk Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo T.
    SP2 No. 17/PNPM-PASCA KRISIS / 001 / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp.675.000.000,- ---------------------------------10) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 133 / Sos PM / BLM PNPM- PK/XII 2011, tanggal 14 Desember 2011;----------------------------------------------11) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 010 / Sos PM / BLM-PNPM.
    Boalomo pada program PNPM - MP Generasi Sehat Cerdas dan Integrasi di Kab.
    Surat-surat dan dokumentasi foto dari enam bangunan hasil realisasi proyek PNPM dari enam bangunan hasil realisasi proyek PNPM yang sempat bermasalah itu sebagai lampiran pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu : - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jalan Dan Plat Duiker Dusun IV, Desa Tangga Jaya, PNPM Pasca Krisis TA 2011, - Surat Keterangan Kades Tangga Jaya atas penerimaan barang-barang bahan toko dari CV Sahara (Direktur Muzna Mustafa-dari uang pribadinya) dan keterangan bahwa dana HOK
    penyerahan dana Proyek PNPM Desa Tangga Jaya Kec.
    PNPMadalah merupakan program nasional yang ditujukan untuk daerah yang masih be rada di bawahgaris kemiskinan; Bahwa Saksi menerangkan, dalam program PNPM di Kecamatan Dulupi, yang sebagianpelaksanaannya bermasalah ini; Saksi berkapasitas sebagai Ketua Unit Pelaksana Kegiatan(UPK) Kecamatan Dulupi; Bahwa bentuk atau jenis kegiatan PNPM itu terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan (PNPMMP), PNPM Generasi Sehat Cerdas (PNPMGSC), PNPM Integrasi, PNPM Pasca krisis; Bahwa sumber dana yang dipergunakan untuk
    Saksisempat mengatakan jika itu terjadi maka pihak PNPM menuntut saja CV.
    PNPM merupakanprogram nasional yang ditujukan untuk daerah yang masih berada di bawah garis kemiskinan.Adapun bentuk kegiatannya terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM MP), PNPMGenerasi Sehat Cerdas (PNPMGSC), PNPM integrasi, PNPM Pasca Krisis; Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan adanya perkara ini, dantanda tangan yang tertera di BAP Penyidik itu adalah benar tanda tangan Saksi; Bahwa sumber dana yang dipergunakan untuk program tersebut bersumber dari dana APBN80 % (delapan
    Mandiri Perdesaan Kabupaten dan KepalaSekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten, bertanggung jawab atas penyelenggaraanoperasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dikabupaten, melaporkan hasil penyusunan SAI kepada sekretariat nasional PNPM MandiriPerdesaan melalui tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi pada setiap bulan,melaksanakan koordinasi dengan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan didaerahnya, dst.
Register : 07-01-2014 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 6 Mei 2014 — ARBATINAH Binti INDARGIRI
4411
  • Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan serta PNPM Mandiriwilayah khusus dan desa tertinggal.
    PNPM Mandiri Pedesaan adalahprogram untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadudan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan merupakanpengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan ( PKK ), yangselama ini dinilai berhasil.
    ) Mandiri yangterdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan sertaPNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal.
    Adapun tugasnyamemfasilitasi penyaluran dana PNPM ke UPK Kecamatan melalui FK Kecamatandan FT Kecamatan; 61Bahwa kegiatan PNPM ada yang berbentuk fisik ada juga yang berbentuk SPPyang dilaksanakan oleh satker PNPM itu sendiri, oleh karena itu saksi tidak tahusiapa yang menerima dana, karena ada di satker PNPM; Bahwa pencairan dana PNPM ini dilakukan secara global untuk beberapakegiatan; Bahwa sepengatahuan saksi yang mencairkan dana adalah ketua UPK Kecamatandan perwakilan masyarakat; Bahwa saksi