., M.Kn. tanggal 05 Januari 2015 ;5) 1 (satu) buah dokumen berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL) oleh CV. ABDUSSALAM KARYA tanggal .... Januari 2015 yang ditandatangani oleh Lalu Nurjana ;6) 1 (satu) buah stempel CV. Abdussalam Karya ;7) 1 (satu) buah buku harian penjualan ;8) 1 (satu) buah buku penjualan ;9) 1 (satu) buah buku katalog produk tahun 2010 PT.

., M.Kn. tanggal 05 Januari 2015 ;5) 1 (satu) buah dokumen berupa Surat Pernyataan KesanggupanPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL) oleh CV.6)7)8)9)10)11)12)13)14)15)16)17)18)19)20)21)22)23)24)25)26)27)ABDUSSALAM KARYA tanggal .... Januari 2015 yang ditandatanganioleh Lalu Nurjana ;1 (satu) buah stempel CV. Abdussalam Karya ;1 (satu) buah buku harian penjualan ;1 (satu) buah buku penjualan ;1 (satu) buah buku katalog produk tahun 2010 PT.

lembar Ijin Gangguan Nomor : 503.3.2/32/2015 tanggal 21 Januari2015 yang diberikan kepada LALU NURJANA dengan alamat Jantuk DesaMantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah ;1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor :503.6/00038/2015 tanggal 21 Januari 2015 ;1 (satu) buah buku salinan Akta Notaris Lombok Tengah Lalu Daud Nurjadi,SH., M.Kn. tanggal 05 Januari 2015 ;1 (satu) buah dokumen berupa Surat Pernyataan KesanggupanPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL

Gangguan Nomor : 503.3.2/32/2015 tanggal 21Januari 2015 yang diberikan kepada LALU NURJANA dengan alamatJantuk Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten LombokTengah ;3) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan KomanditerNomor : 503.6/00038/2015 tanggal 21 Januari 2015 ;4) 1 (satu) buah buku salinan Akta Notaris Lombok Tengah Lalu DaudNurjadi, SH., M.Kn. tanggal 05 Januari 2015 ;5) 1 (satu) buah dokumen berupa Surat Pernyataan KesanggupanPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL

IMBnyadi DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu) Kabupaten Mamuju atau belum memasukkan rekomendasipermohonan penerbitan IMB namun berdasarkan aplikasi sicantik yangtelah terdaftar untuk permohonan peneritan IMBnya baru BTN MagfirahCity Ill beralamat di depan Kantor Bupati Mamuju Jalan Soekarno Hattaberdasarkan rekomendasi dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Mamujudan yang bermohon adalah Terdakwa sebagai direkturnya namun saatini permohonannya sementara proses dan menunggu SPPL

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju ataubelum memasukkan rekomendasi permohonan penerbitan IMB namunberdasarkan aplikasi sicantik yang telah terdaftar untuk permohonan peneritanHalaman 14 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN MamIMBnya baru BTN Magfirah City II beralamat di depan Kantor Bupati MamujuJalan Soekarno Hatta berdasarkan rekomendasi dari pihak Dinas PUPRKabupaten Mamuju dan yang bermohon adalah Terdakwa sebagai direkturnyanamun saat ini permohonannya sementara proses dan menunggu SPPL

Satu Pintu (DPMPTSP) KabupatenMamuju atau belum memasukkan rekomendasi permohonan penerbitan IMBnamun berdasarkan aplikasi sicantik yang telah terdaftar untuk permohonanHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mampeneritan IMBnya baru BTN Magfirah City Ill beralamat di depan Kantor BupatiMamuju Jalan Soekarno Hatta berdasarkan rekomendasi dari pihak Dinas PUPRKabupaten Mamuju dan yang bermohon adalah Terdakwa sebagai direkturnyanamun saat ini permohonannya sementara proses dan menunggu SPPL

Izin Lingkungan (AMDAL/UKLUPL/SPPL);j. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);k. Foto copy izin yang lama, bila perpanjangan;1. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Satuan Polisi PamongPraja.Bahwa setelah Tergugat meneliti dan memverifikasi secara cermat permohonanyang diajukan oleh pemohon yaitu PT.

Pengelolaan Lingkungan Hidup danPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkunganmenyatakan bahwa kegiatan yang wajib dilakukan pengumuman di lokasikegiatan adalah kegiatan yang memiliki izin lingkungan atau kegiatan yangdilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) UpayaPemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Analisis Mengenai DampakLingkungan (AMDAL), sedangkan kegiatan pembangunan Menara/TowerTelekomunikasi hanya dilengkapi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan(SPPL

BinaBuyana RT. 004 RW. 008 Lembang Sari tanggal 01 Nopember 2014(Sesuai dengan aslinya) 5 T14 2.7):Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan (SPPL) atas nama Rahina Dewayani Direktur PT.

oleh Kepala Dinas ; Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan itu sesuai dengan berita acaranya ; Bahwa harus mengacu pada ketinggian menara Masjid yang dimaksudkan dan sesuaidengan radius ketinggian menara ; Bahwa menutrut saksi resiko besar maupun kecil di lokasi itu tidak masuk dalam bahaya ; Bahwa waktu diadakan sosialisasi itu pada Bulan Nopember 2014 dan itu diundang ; Bahwa Kasubdit yang membuat laporan sebelum rekomendasi itu ; Bahwa selain berita acara itu ada dasar lainnya yaitu berdasarkan SPPL

Persada Sokka Tama telah melengkapipersyaratan dengan mengajukan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan (SPPL) ; Bahwa, berdasarkan bukti T.14.2.11 Instansi terkait (Badan Penanaman Modal danLingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa) telah menerbitkan rekomendasi PermohonanIzin Gangguan hal mana mewajibkan untuk melengkapi syarat berupa mengajukan SuratPernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan (SPPL); Bahwa, bukti T13.1.8 berkenaan dengan surat Nomor: 229/SRT

Daftar isian permohonan yang dibubuhi materai:;Surat pernyataan nilai investasi yang dibubuhi materai dan ditandatanganioleh Direksi;Keterangan dari Kepala Dinas Provinsi yang berisi namapemilik,keterangan lokasi pabrik dan jenis kegiatan;Akte pendirian Perusahaan / Koperasi yang telah disahkan pejabat yangberwenang beserta perubahannya atau copy KTP untuk pemohonperorangan;Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);Izin Lingkungan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

atas 2.000 (dua ribu) meter kubik sampaidengan kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahunpersyaratannya yaitu :Surat dan Daftar Isian Permohonan yang dibubuhi materai denganformat sebagai lampiran ;Surat Pernyataan nilai investasi yang dibubuhi meterai danditandatangani oleh Direksi dengan format sebagai Lampiran II;Akte Pendirian Perusahaan / Koperasi yang telah disahkan olehNotaris beserta perubahannya atau copy KTP untuk pemohonperorangan;Nomor Pokok Wajib Pajak;Izin Lingkungan atau SPPL

keputusantentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan; Pasal 1 angka 2:Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya PemantauanLingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKLUPL adalahpengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatanyang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yangdiperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentangpenyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan; Pasal 1 angka 3:Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL

SPPL,;Halaman 11 dari 41 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2016Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tersebutdi atas, dokumen lingkungan hidup terdiri atas AMDAL, UKLUPL danSPPL. Masingmasing dokumen lingkungan hidup tersebut berdirisendiri dan bukan merupakan bagian antara 1 (satu) dokumenlingkungan hidup dengan dokumen lingkungan hidup yang lain.

Pasal 2 ayat (2)Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:a.dokumen Amdal;b. formulir UKLUPL; dane SPPL*Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangantersebut di atas, dokumen lingkungan hidup terdiri atas AMDAL,UKLUPL dan SPPL. Masingmasing dokumen lingkungan hiduptersebut berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian antara 1 (satu)dokumen lingkungan hidup dengan dokumen lingkungan hidup yanglain.

;Surat Kesepakatan Bersama antara Perum Perhutani dengan PD.Darajat Pass dalam Jasa Lingkungan Pemanfaatan Air Panas diKawasan Hutan tanggal 01 Februari 2017;Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 2621 K/PID.SUSLH/2018(40)(41)(42)(44)(45)(49)(50)Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Mendukung Kegiatan WisataDarajat dari warga masyarakat sekitar;Surat Keterangan Perizinan Lingkungan dari Tokoh Masyarakat, tanggal30 Oktober 2006;Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganHidup (SPPL

ataupunkalau tidak demikian, sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diamenyadari dan mengerti bahwa bahwa perbuatannya tersebut pasti atausetidaknya berkemungkinan besar akan menimbulkan akibat yang tidakdikehendakinya, yaitu mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkunganhidup, setidaknya berupa rnusibah banjir bandang besar Sungai Cimanuk padatanggal 20 September 2016;Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Terdakwa hanya memiliki SuratPernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL

Reg 100/2019 tanggal 24 April 2019 atasPermohonan Pembatalan Lelang No. 02/SPPL/EEK/IV/2019 tanggal15 April 2019 yang diajukan oleh Tergugat . Dengan demikian, dapatdisimpulkan bahwa terhadap objek sengketa perkara a quo belumterdapat akibat hukum apapun.c.

Bahwa dapat diketahui, terdapat Permohonan PembatalanLelang No. 02/SPPL/EEK/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yangHalaman 29 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN MIigdiajukan oleh Tergugat kepada Tergugat II dikarenakandokumen tidak memenuhi' persyaratan dan terhadappermohonan tersebut disetujui oleh Pejabat Lelang KPKNLMalang sesuai Register Pembatalan lelang No. Reg 100/2019tanggal 24 April 2019.B.

Reg 100/2019 tanggal 24 April 2019 atasPermohonan Pembatalan Lelang No. 02/SPPL/EEK/IV/2019tanggal 15 April 2019 yang diajukan oleh Tergugat .

Bahwa dapat diketahui, terdapat Permohonan PembatalanLelang No. 02/SPPL/EEK/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yangdiajukan oleh Tergugat kepada Tergugat II dikarenakandokumen tidak memenuhi' persyaratan dan terhadapHalaman 59 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN MIigpermohonan tersebut disetujui oleh Pejabat Lelang KPKNLMalang sesuai Register Pembatalan lelang No. Reg 100/2019tanggal 24 April 2019.2.

S750/WKN.10/KLN.03/2019tertanggal 19 Maret 2019 pada Hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019;Menimbang, Bahwa selanjutnya terdapat Permohonan PembatalanLelang No. 02/SPPL/EEK/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang diajukanoleh Tergugat kepada Tergugat II dikarenakan dokumen tidak memenuhipersyaratan dan terhadap permohonan tersebut disetujui oleh PejabatLelang KPKNL Malang sesuai Register Pembatalan lelang No.

Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) UD SIMBAR DesaKulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018Dikembalikan kepada KASBIN6.

Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) UD SIMBAR DesaKulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018;6.

Bahwa lokasi budidaya tambak udang milik terdakwa berada di JalanCinta Hawang Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong KabupatenPesisir Barat tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten PesisirBarat, dikarenakan kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udangmilik terdakwa tidak dilengkapi dokumen UKL UPL dan Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58Tahun 2014 tentang Jenis Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan yang wajibdilengkapi UKL UPL dan SPPL, sehingga kegiatan usaha milik terdakwamemiliki potensi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidupdikarenakan SOP yang diterapkan tidak diketahui.

Bahwa lokasi budidaya tambak udang milik terdakwa berada di JalanCinta Hawang Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten PesisirBarat tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat,dikarenakan kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang milikterdakwa tidak dilengkapi dokumen UKL UPL dan Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58Tahun 2014 tentang Jenis Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan yang wajibdilengkapi UKL UPL dan SPPL, sehingga kegiatan usaha milik terdakwamemiliki potensi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidupdikarenakan SOP yang diterapkan tidak diketahui.Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha / atau kegiatanbudidaya tambak udang jenis vannamei sejak bulan Maret 2017 telahmenikmati hasil usaha dengan panen sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :1.

, guna untukmemenuhi ketentuan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup;Bahwa kemudian Tergugat diminta Tergugat II untuk membuat SuratPernyataan Kesanggupan Pengelolaaan dan Pemantauan LingkunganHidup (SPPL) sebagai bukti komitmen dan keseriusan Tergugat!

dalammemenuhi kewajibannya guna melakukan Kegiatan Normalisasitersebut;Bahwa untuk selanjutnya Tergugat segera memenuhi kewajibannyaterhadap pelaksanaan Normalisasi Sungai tersbut sesuai SPPL yangtelah disetujui Tergugat Il dalam tenggang waktu sebagaimana yangtelah ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas LingkunganHidup Kabupaten Pelalawan No. KPTS.660/BLH/II/2017/11 tanggal 09Februari 2017 Tentang Penerapan Sanksi Adminstratif PaksaanPemerintah terhadap PT.

telah melakukanPenyusunan Dokumen Lingkungan berupa Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(SPPL) tanggal 19 September 2016; Bahwa PT. Gandaerah Hendana (Tergugat l) telah membuatStandar Operasional Prosedure ( SOP) Pelaksanaan NormalisasiSungai Ukui, Sungai Soni dan Sungai Andan; Bahwa PT. Gandaerah Hendana (Tergugat !) telah melakukanNormalisasi Sungai Ukui, Sungai Soni dan Sungai Andan; Bahwa PT. Gandaerah Hendana (Tergugat !)

Gandaerah Hendana oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.Pelalawan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T 1.10 ;Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL) PT. Gandaerah Hendana tanggal 22 Februari2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T 1.11;Fotokopi Prosedur Normalisasi Sungai oleh PT.

Sebabaturan pada masa itu Amdal merupakan juga sebagai izin lingkungan;Bahwa tidak ada aturan khusus tentang pemanfaatan air sungaididalam SPPL yang dibuat oleh badan usaha;Halaman 61 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN PlwBahwa di dalam SPPL PT. Gandaerah Hendana aturan tentangpengelolaan air sungai berlaku. Namun menurut saya kegiatan badanusaha yang dijalankan oleh PT.

ijinbelum terbit Terdakwa sudah melakukan pertambangan; Bahwa apakah jjin tersebut saat ini sudah didapatkan olehTerdakwa, untuk sekarang Saksi tidak tahu apakah sudah ada atautidak; Bahwa dasar hukum melakukan pengurusan jjin adalah UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan pada Pasal 40 (1) yangberbunyi jin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperolehjin usaha dan atau kegiatan; Bahwa jjin yang seharusnya dipenuhi untuk kegiatan usahaadalah SPPL

Indonesia Muda Utama, untuk bidangusaha : Perumahan, lokasi proyek : Jalan Andi Ahmad (PongsimpinKm. 4) Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo,Foto copy Surat Tanda Bukti Penerimaan Dokumen/SPPL dari BadanLongkungan Hidup Pemerintah Kota Palopo, tertanggal 20 Juli 2016Nomor 660/471/BLH/VII/2016 atas nama Rudi Hidayat, untuk jenisusaha/kegiatan dan merek usaha : Penataan Lokasi Kavling, lokasiusaha/kegiatan : Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, KotaPalopo,Foto Copy Surat Kepala

Bahwa benar Terdakwa merencanakan untuk membangunperumahan bersubsidi di atas tanah tersebut (vide bukti T2 berupa fotocopy Surat Tanda Bukti Penerimaan Dokumen/SPPL dari BadanLongkungan Hidup Pemerintah Kota Palopo, tertanggal 20 Juli 2016Nomor 660/471/BLH/VII/2016 atas nama Rudi Hidayat, untuk jenisusaha/kegiatan dan merek usaha : Penataan Lokasi Kavling, lokasiusaha/kegiatan : Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, KotaPalopo), dan dalam proses tersebut pada bulan September 2017Terdakwa mengeruk

Bahwa lokasi budidaya tambak udang milik terdakwa berada di JalanCinta Hawang Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten PesisirBarat tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat,dikarenakan kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang jenisvannamei milik terdakwa tidak dilengkapi dokumen UKL UPL dan SuratPernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(SPPL) berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi LampungNomor 58 Tahun 2014 tentang Jenis

Rencana Usaha dan/atau Kegiatanyang wajib dilengkapi UKL UPL dan SPPL, sehingga kegiatan usaha milikterdakwa memiliki potensi terhadap pencemaran dan perusakan lingkunganhidup dikarenakan SOP yang diterapkan tidak diketahui.

Bahwa lokasi budidaya tambak udang milik terdakwa berada di JalanCinta Hawang Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong KabupatenPesisir Barat tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten PesisirBarat, dikarenakan kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udangjenis vannamei milik terdakwa tidak dilengkapi dokumen UKL UPL danSurat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganHidup (SPPL) berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur ProvinsiLampung Nomor 58 Tahun 2014 tentang Jenis

Rencana Usaha dan/atauKegiatan yang wajib dilengkapi UKL UPL dan SPPL, sehingga kegiatanusaha milik terdakwa memiliki potensi terhadap pencemaran dan perusakanlingkungan hidup dikarenakan SOP yang diterapkan tidak diketahui.

Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;21) Pasni, pemilik kavling nomor 209 seluas 4,10 hektar, Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;22) Ahyar, pemilik kavling nomor 286 seluas 1,50 hektar, Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;22 (dua puluh dua) nama masyarakat Mitra pemilik lahan ini memiliki 4(empat) dokumen kepemilikan berupa:a) Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL

olehmasyarakat;2) Bahwa sehubungan masyarakat yang pernah menggarap lahan negaratersebut, tidak ada satupun yang memiliki dokumen penguasaan lahansecara tertulis, maka untuk melaksanakan kemitraan, Tergugatmelakukan pengukuran dengan masyarakat dibantu oleh HumasPerusahaan yang diambil dari masingmasing desa yang ada danpemilik lahan yang pernah menggarap lahan negara tersebut;3) Setelah lahan diukur, maka pemilik lahan akan menerima dokumensebagai berikut:a) Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL

BKI berupa : SPPL ;e Bahwa maksud dari SPPL saksi tidak tahu namun intinya semua wargadapat plasma dengan catatan menyerahkan lahan.e Bahwa SPPL itu adalah merupakan putusan Kepala Desa dan Camat ;Halaman 23 dari 51 Pts.

BKI berupa : SPPL akan tetapi saksi tidak tahuisinya secara lengkap, namun intinya disebutkan bahwa semua warga akan mendapatlahan plasma dengan catatan warga yang memiliki lahan menyerahkan lahannyakepada PT. BKI, SPPL tersebut merupakan kesepakatan yang diputuskan, yang dibuatbersama Kepala desa dan Camat ;Menimbang, bahwa para Penggugat sebanyak 4 (empat) orang telahmendapatkan lahan plasma dari PT.

perdagangan sesuai pasal 1 UU No 7Tahun 2014 adalah tatanan kegiatan terkait dengan transaksi barang danjasa di dalam Negeri dan melampaui batas wilayah negara dengantujuan pengalinan hak atas barang dan jasa yang memperoleh imbalandan kompensasi;Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN MrhBahwa untuk jjin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akanmemproduksi atau memperdagangkan barang adalah Nomor IndukBerusaha (NIB), Surat lji Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin PengelolaanLingkungan (SPPL

puluhlima) tabung gas kosong dan sudah dibeli masyarakat;Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mrh Bahwa Tabung LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dikirim dari agenkerumah Saksi Rahmadi pada tanggal 25 September 2020 dan diantar kerumah Terdakwa Khairullah pada tanggal 26 September 2020; Bahwa untuk jjin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akanmemproduksi atau memperdagangkan barang adalah Nomor IndukBerusaha (NIB), Surat lin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin PengelolaanLingkungan (SPPL

perdagangan yangdiberikan oleh Menteri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perizinan yaitu Surat IzinUsaha Perdagangan tabung LPG 3Kg dan dalam hal ini perizinan tersebutdikeluarkan oleh Menteri yaitu. menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perdagangan dan merujuk pada keterangan ahli bahwauntuk jin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akan memproduksi ataumemperdagangkan barang adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat ljinUsaha Perdagangan (SIUP), Ijin Pengelolaan Lingkungan (SPPL

melanggar hukum;Bahwa apa yang didalilkan penggugat diatas sungguh tidak berdasar,karena permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2223 atasnama Tergugat II yang dimohonkan oleh Tergugat dengan luas 145 M2telah melalui mekanisme atau sesuai dengan prosedur pendaftaran tanahberdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku;Bahwa terhadap tuduhan Tergugat telah melakukan manipulasi/pemalsuan Akta Jual Beli sudah dilaporkan kepada POLRES Sukoharjo oleh Penggugat pada tanggal 17 Mei 2014 dengan SPPL

nomor:B/142/V/2014/Reskrim dan SPPL nomor: B/259/IX/2014/Reskrimtertanggal 5 September 2014 tentang tindak pidana Pemalsuan TandaTangan dan Akta Jual Beli.

Bahwa terhadap tuduhan Tergugat Rekonvensi tentangPenggugat Rekonvensi' telah melakukan manipulasi/pemalsuan Akta Jual Beli sudah dilaporkan kepada POLRES Sukoharjo tertanggal 17 Mei 2014 dengan SPPL nomor:B/142/V/2014/Reskrim dan SPPL nomor:B/259/1X/2014/Reskrim tertanggal 5 September 2014 tentangtindak pidana Pemalsuan Tanda Tangan dan Akta Jual Beli.Bahwa terhadap laporan tersebut penyidik telah memanggildan memeriksa yang antara lain : Sri Woto SE., selakukaryawan Bank Sarana Surakarta Ventura

PDSI dapatmenyetujui dengan Surat Penunjukkan Nomor: 478/SPPL/DSI 0000/2010SO, tanggal 28 September 2010 yang diikuti dengan Purchase Order (PO)Nomor 01/C.10.043 tanggal 07 Oktober 2010;Pelaksanaan dari Surat Penunjukkan dan PO tersebut pada angka 4)dilakukan dengan:a. Pemohon Banding membeli barang yang dibutuhkan dari TescoCorporation, Canada dengan harga USD 3,298,000.00 yangpelunasannya setelah Pemohon Banding menerima pembayaran dariPT. PDSI;b.

Services Indonesia, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) diwajibkan ikut membantu pengurusan dokumenimpor dan mengawal barang masuk ke gudang PTI Pertamina DrillingServices Indonesia di Sunter Jakarta;Bahwa atas tender yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembai (semulaPemohon Banding) tersebut PT Pertamina Drilling Services Indonesia dapatmenyetujui dan melakukan penunjukkan dengan Surat Penunjukkan NomorHalaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1833/B/PK/PJK/2016478/SPPL

ANDI ASMAN SPPl ee 3.324 m2 Rp17.000.000,009 H. ANDI ASMAN SPPl ee 8.020 m2 Rp41.000.000,0010 H. ANDI ASMAN SHM 496 4.155 m2 Rp21.000.000,0011 H. ANDI ASMAN SHM 497 2.450 m2 Rp15.000.000,00Hj.

ANDI ASMAN SPPl eneaainae 8.020 m2 Rp41.000.000,0010 H. ANDI ASMAN SHM 496 4.155 m2 Rp21.000.000,0017 H. ANDI ASMAN SHM 497 2.450 m? Rp15.000.000,00Hj.

Terdakwa hanya memiliki surat pernyataan pengelolaandan pemantaun lingkungan hidup (SPPL) yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gorontalo padatanggal 31 Mei 2018.Bahwa kegiatan penambangan atau penggalian tanah dan bebatuan tersebuttelah berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu sejak tanggal Minggu tanggal 13Mei 2018 sekitar jam 08.00 s/d jam 16.00 wita sampai dengan hari Selasapada saat petugas Satreskrim Polres Gorontalo mendatangi lokasipenambangan tanah