., Advokat,berkantor di Jalan Cendrawasih Gang VIII, No. 23, Kelurahan BrangBii, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 22 Desember 2011;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;me law an:SUNAERI, bertempat tinggal di RT.16, Dusun Anyar ,Desa AirSuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dalam hal inidiwakili oleh Kamil Takwim, S.H., Advokat berkantor di SumbawaBesar, di Jalan Hasanuddin No. 48, Sumbawa Besar, berdasarkan

Mtr.Kamil Takwim, S.H. advokat yang berkantor di Jalan Hasanuddin nomor48 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besardengan nomor register 044/2016 pada tanggal 04 Mei 2016;Halimah binti Ali Ende(alm), digantikan oleh Penggugat Il, Ill dan V;4. Haerani binti H. Abdul Azis, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta;5. Fatmawati binti H.

dilaporkan dalam SPM Masa Pemohon Banding ;Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa untuk dapat menghasilkanPajak Keluaran maka diperlukan adanya Pajak Masukan ;Bahwa dengan demikian, mengakui adanya Pajak Keluaran tanpamengakui sama sekali adanya Pajak Masukan adalah tidak konsisten ;Bahwa terutangnya PPN adalah bulanan/masa sesuai Pasal 1 point 6UndangUndang KUP ;Bahwa Pasal 1 point 6 dari UndangUndang KUP menyebutkan bahwa :".. masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu)bulan takwim

atau jangka waktu lain yang ditetapbkan dengan Keputusan MenteriKeuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim ;Bahwa maksud dari UndangUndang KUP ini, adalah untuk keperluanPPN maka pihak wajib pajak memiliki Kewajiban bulanan dan bukan kewajibantahunan seperti SPT PPh badan, dengan adanya kewajiban bulanan tersebutmaka Wajib Pajak wajib melunasi kewajibannya secara bulanan ;Bahwa karena Pemohon Banding telah melaporkan secara bulanan dantelah terutang secara bulanan pula ;Bahwa dengan demikian maka

meninggalkan Pemohon pulangkampung ke selayar; Bahwa, Termohon saat ini sudah pergi meninggalkan Pemohon selamakurang lebih 4 tahun; Bahwa, saksi sudah medamaikan Pemohon dan Termohon agarTermohon kembali membina rumah tangganya dengan Pemohon, namunTermohon tidak bersedia; Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggalbersama kurang lebih 4 (empat) tahun; Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untukrukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;2.Takwim

MAHUSIN, bertempat tinggal di KampungSukadana, Desa Uma Beringin, Kecamatan Untir lwis, KabupatenSumbawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada KAMIL TAKWIM,S.H., Pengacara/Advokat, berkantor di Jalan Hasanuddin No. 48,Sumbawa Besar;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;melawan1. HALIMATUS SADIAH BINTI RUSTAM, bertempat tinggal diKampung Sukadana, Desa Uma Beringin, Kecamatan Untirlwis, Kabupaten Sumbawa;2.

kontrasepsi untuk manusia;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang diperoleh selama persidangan, pada hariRabu, tanggal 03 September 2014, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di jalan depan stadion AnjukLadang termasuk Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, terdakwa telahditangkap oleh pihak kepolisian karena telah memberikan pil dobel L kepada Heri Prabowo;Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 01 September 2014, sekira pukul15.00 WIB terdakwa membeli pil dobel L dari Takwim

Nomor 875/B/PK/PJK/201610.1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuksetiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan JasaKena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e;2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajakmeliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeliBarang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang samaselama sebulan takwim

DirektoratJenderal Bea dan Cukai,Pasal 134) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuksetiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan JasaKena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e;5) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajakmeliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeliBarang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang samaselama sebulan takwim

./2006, antara lain: Tidak dimulai dari nomor urut 1 (satu) pada awal tahuntakwim 2008; Pada awal Tahun Takwim 2008 (tanggal 3 Januari 2008)pemberian nomor urut Faktur Pajak melanjutkan nomor urutdari tahun sebelumnya, yaitu 010.00008.00000696; Pada tanggal 15 Januari 2008 nomor urut Faktur Pajakdimulai dari nomor urut 010.00008.00000001, dan padatanggal itu juga diterbitkan Faktur Pajak dengan nomor urutmelanjutkan dari tahun sebelumnya yaitu 010.00008.00000706;Halaman 14 dari 21 halaman.

Bahwa menurut Penggugat seharusnya Surat Tagihan Pajaktidak diterbikan karena sejak Masa Maret 2008 telahmenerbitkan Faktur Pajak secara urut;Bahwa alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima, karena: sesuai dengan uraian di atas, telah terjadi kesalahanpenomoran Faktur Pajak sejak awal tahun takwim 2008;Halaman 15 dari 21 halaman.

PUTUSANNo. 2827 K/Pdt/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:ARIFIN Bin ABIDIN, bertempat tinggal di RI 02 RW 01,Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, KabupatenSumbawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kamil Takwim,SH., Advokat, berkantor di Jalan Hasanuddin No. 48, SumbawaBesar,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;melawan:ASRUDDIN Bin FATAHOLLAH, bertempat tinggal di

No. 81PK/Pdt/2010harus disesuaikan dengan Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) tahun Takwim baru yakni tahun 2005 yaknisebesar Rp.1.437.222.000, ( satu miliar empat ratustiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua riburupiah )namun hal tersebut tidak dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali, tetapi denganmelelang tanah dan bangunan milik Pemohon PeninjauanKembali dengan harga Rp.751.000.000, ( tujuh ratuslima puluh satu juta rupiah ); Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembalitelah melakukan perbuatan

Kamil Takwim bin Sandir Abdurrahman, tempat/tg!

Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim kecuali bila WajibPajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim;. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu satu Tahun Pajak;Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakanuntuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutangmenurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;.

declininbalancedmethod.Untuk keperluan tersebut, Wajib Pajak harus minta persetujuan terlebih dahulu kepadaDirektur Jenderal Pajak yang diajukan sebelum dimulainya tahun buku 1996 denganmenyebutkan alasanalasan dilakukanya perubahan metode penyusutan dan akibat dariperubahan tersebut.Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya jumlah penghasilanatau kerugian Wajib Pajak, oleh karena itu perubahan tersebut juga harus mendapatpersetujuan Direktur Jenderal Pajak.Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim

(tahun kalender) kecuali Wajib Pajakmenggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim,maka penyebutan tahun pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnyatermasuk enam bulan pertama atau lebih.Contoh :a.

Debitur melakukan penunggakanpenunggakan atas kewajiban angsuranbulanannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (4) Pasal 6 Perjanjian iniselama dua kali angsuran baik berturutturut maupun tidak dalam satuHalaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2017/PN.Kpntahun takwim, sehingga untuk itu Debitur telah mendapat peringatanterakhir dari Bank;c. Debitur tidak memenuhi dengan baik kewajibannya sebagaimanaditentukan di dalam ayat (2), (3), (4) dan (5) Pasal 3 serta ayat (3) Pasal5 perjanjian ini;d.

Jenderal Bea dan Cukai;Pasal 13:1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuksetiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiappenyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 huruf e;2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu FakturPajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepadapembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajakyang sama selama sebulan takwim

Putusan Nomor 786/B/PK/PJK/2015Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepadapembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajakyang sama selama sebulan takwim;6) Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BarangKena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak,Faktur Pajak dibuatpada saat pembayaran;Bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER159/PUJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, TataCara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur PajakStandar

DirektoratJenderal Bea dan Cukai;Pasal 131) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuksetiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan JasaKena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e;2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu FakturPajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepadapembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajakyang sama selama sebulan takwim

Putusan Nomor 1056/B/PK/PJK/2017Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang samaselama sebulan takwim;6) Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BarangKena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, FakturPajak dibuat pada saat pembayaran;Bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran,Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara PembetulanFaktur Pajak Standar menyatakan:Pasal 2 huruf aFaktur Pajak Standar harus dibuat paling

Faktur Pajak dapat berupa Faktur Pajak Standar,Faktur Pajak Sederhana, dan dokumendokumen tertentu yangditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak" ;Pasal 13 ayat (2)"Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputiseluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajakatau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim" ;Kemudian dalam penjelasan Pasal 13 ayat (2) menyatakan "Menyimpangdari

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untukmeringankan beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajakdiperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak yang meliputisemua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa KenaPajak yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang samaatau penerima Jasa Kena Pajak yang sama, yang disebut Faktur PajakGabungan" ;.

KONYENG Binti IBRAHIM, bertempat tinggal di Dusun MoyoBawah RT 04 RW 03, Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir,Kabupaten Sumbawa,ZAINUDDIN BAKING, bertempat tinggal di Dusun Moyo Mekar,Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa,SALEH, bertempat tinggal di Dusun Moyo Bawah, Desa MoyoMekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa,SENAUNG, bertempat tinggal di Dusun Moyo Bawah, Desa MoyoMekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, dalam hal inikesemuanya memberi kuasa kepada Kamil Takwim

Pasal 103 ayat (3) : Rencana kerja dan anggaran biaya tahunansebagaimana dimaksud dalam pasal 101 disampaikan kepada Menteri,gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangkawaktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnyatiap tahun takwim. Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan BerdasarkanPeraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KegiatanUsaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 101 ayat (2) : Pemegang IUP yang diterbitkan olehbupati/walikota wajid menyampaikan laporan tertulis secara berkala atasrencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usahapertambangan mineral atau batubara kepada bupati/walikota dengantembusan kepada Menteri dan gubernur. pasal 103 ayat (2) : Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal101 disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalendersetelan berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwimingguan

perceraianantara:Azizah binti Musa AK, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DusunKauman RT.02 RW.02 Desa Labuhan Sumbawa,Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa,sebagai Penggugat;melawanEddi Sudopo bin Maslan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KostWardah Dusun Kauman RT.02 RW.02 Desa LabuhanSumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, KabupatenSumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa khususkepada Kamil Takwim

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengansatu. bulan takwim kecuali ditetapkan lain oleh MenteriKeuangan;Dengan demikian, jelaslah bahwa Wajib Pajak wajib membayar sendiripajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak dalamsuatu masa pajak;Kemudian dalam Pasal 9 ayat (1) UU KUP beserta penjelasannyadisebutkan :Pasal 9 ayat (1) UU KUP :(1) "Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempopembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatusaat atau masa pajak bagi

diubah terakhir dengan UndangUndang No. 10 tahun 1994,harus dibayar selambatlambatnya tanggal lima belas bulan takwimberikutnya setelah masa pajak berakhir;Dengan demikian, jelaslah bahwa angsuran PPh Pasal 25 wajib dibayarsendiri olen Wajib Pajak dalam setiap bulannya atau setiap masa pajakyang merupakan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri wajibdilakukan pada tahun berjalan dan apabila kewajiban tersebut tidakdipenuhi oleh Wajid Pajak sampai saat jatun tempo yaitu tanggal limabelas bulan takwim