Ditemukan 1575 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-08-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 07-07-2014
Putusan PA TAKALAR Nomor 15/Pdt.P/2013/PA Tkl.
Tanggal 1 Oktober 2013 — Perdata - PEMOHON
2316
  • mempunyai kepentingan terhadap obyek perkara sehinggapengajuan suatu hak dalam bentuk vol/untair memungkinkan menghalangipihak ketiga tersebut untuk membela hakhaknya.Menimbang, bahwa hibah merupakan salah satu jenis perkara yangmenjadi kompetensi Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana dijelaskan dalamPasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahanpenetapan Nomor 15/Pdt.P/2013/PA Tkl.hal 7 dari 10pertama atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, namun hibah dimaksudadalah hibah dalam tataran
Register : 29-11-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.Pare
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
95
  • PareMenimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut dari persfektifhukum acara dianggap telah membenarkan dan mengakui dalildalilpenggugat, namun pengakuan dalam perkara perceraian apalagi antaraorangorang Islam dianggap masih dalam tataran bukti permulaansehingga dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalamperkara perceraian, maka penggugat lebih lanjut masih tetap harusdibebani bukti;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannyapenggugat telah mengajukan bukti P. dan dua orang
Register : 06-11-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Pare
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10960
  • dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitumembentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terwujudnyakeluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, Suami dan istritentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masingmasing,yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran
Register : 02-12-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 550/Pdt.G/2019/PA.Pare
Tanggal 13 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
4015
  • Paremelihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimanatersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itubukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akanmemberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karenaitu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dankondisi seperti itu, kKemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan.Justru
Register : 29-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 213/Pdt.P/2021/PN Mks
Tanggal 29 Juli 2021 — Pemohon:
NUR ISNAINI
217
  • Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukuntetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksanapaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkanlaporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register AkteKematian dan menerbitkan Kutipan Akte Kematian;Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan kematian untuk penerbitanAkte Kematian pada tataran
Register : 25-09-2019 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PA PARE PARE Nomor 436/Pdt.G/2019/PA.Pare
Tanggal 30 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
439
  • Putusan No.436/Pdt.G/2019/PA.Parebukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akanmemberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karenaitu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dankondisi seperti itu, kKemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan.Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah penderitaan dankesengsaraan, baik bagi Pemohon maupun
Putus : 09-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2658 K/PDT/2015
Tanggal 9 Juni 2016 — SUWARJI DKK VS Dr. H. SOEGITO, M.Si
7445 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam kesempatan ini saya hanya mencobamenafsirkan pada tataran semantik saja terhadap frase tersebut. Halyang dimaksud semantik adalah ilmu yang mempelajari makna atauarti kata dalam tataran arti pertamanya, baik dalam tataran sebagaikata itu sendiri, maupun kata dalam sebuah frase, kalimat, atauparagraf; Pilihan diksi Forum Jogia Sehat Tanpa Tembakau (FJSTT).kesalahannya terletak pada diksi tembakau.
Register : 04-10-2012 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 223/B/2012/PT.TUN.JKT.
Tanggal 17 April 2013 — TUNAS; SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA;
8329
  • UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 (Pasal 122)bahwa kewenangan Sekretaris Daerah hanyalah dalam tataranadministrasi bukan dalam tataran pengambilan keputusan;Bahwa berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil tidak diatur dengan tegas dan jelas mengenai siapapejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat pemberhentianpembayaran gaji dan juga tidak diatur dengan tegas dan jelas mengenaibentuk formal dari surat pemberhentian pembayaran gaji dimaksudapakah dalam bentuk
Register : 02-04-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 02-03-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Pare
Tanggal 18 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
126
  • penggugat dansampai sekarang sudah 3 bulan lamanya tidak pernah kembali lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil penggugat tersebut, karenatergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara iniditeruskan tanpa tanggapan dan bantahan dari tergugat;Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut dari persfektif hukumacara dianggap telah membenarkan dan mengakui dalildalil penggugat, namunpengakuan dalam perkara perceraian apalagi antara orangorang Islam dianggapmasih dalam tataran
Register : 19-12-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 17-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1253/Pid.B/2016/PN Pbr
Tanggal 21 Februari 2017 — HARIS FADILLAH Alias ACIK Bin RAZALI HASAN
282
  • Sementara pengertian judi dalamkesatuan unsur ini penekanannya lebin kepada suatu perbuatan yangdilakukan bukan lagi dalam tataran sebuah permainan akan tetapi telah16dilaksanakan secara terorganisir bahkan bisa cenderung menjadi suatu polapekerjaan yang mendatangkan nilai keuntungan (provit) seperti layaknyasebuah perusahaan atau usaha pokok.Mengadakan atau memberi kesempatan dalam unsur dimaksud harusdapat dimaknai sebagai suatu perbuatan aktif dari sipelaku delik untukmenciptakan suatu keadaan
    tersebut, terdakwa tidak ada izindari instansi yang berwenang;Bahwa undian jenis togel dimaksud selain dilakukan tanpa izin dariinstansi pemerintah juga dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik danterlarang oleh komunitas masyarakat manapun karena selain dipandangbisa merusak tatanan moral juga menggangu perekonomian keluarga danmasyarakat;Bahwa kendatipun penyelenggaraan undian togel yang dilakukanterdakwa bersifat tersistimatis yang diorganisir oleh si Don, namunkegiatan dimaksud belum dalam tataran
Register : 20-08-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Ksp
Tanggal 28 Agustus 2019 — Pemohon:
ISWAN
423
  • bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertianyurisdiksi volunten (sifatnya hanya mengatur sesuatu hal untuk ditetapkansebagai hak atau menetapkan hak yang bersifat administrasi) dan terhadapperkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatupenetapan saja;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P5, P6, P7 dan P8serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawahsumpah telah menerangkan bahwa Pemohon mempunyai marga/keturunanNasution;Menimbang, bahwa dalam tataran
Register : 01-08-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN Parigi Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN PRG
Tanggal 11 Oktober 2017 — ALHIDAYAT Alias HIDAYAT VS JPU
10718
  • Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati tuntutan pidanayang diajukan Penuntut Umum, dimana telah menuntut Terdakwa dengan Pasal112 Ayat (1) UU Narkotika dan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjaradan telah dipertimbangkan bahwa Pengadilan tidak sependapat dengannya.Oleh karena didalam rasionalitas hukum yang telah diperdebatkan atau menjadidiskursus dalam tataran
    teoritik maupun tataran praktik, bahwa pemidanaanharuslah setimpal dengan kesalahan pelaku, yang sejalan dan sebagaipenjabaran azas Geen staf zonder shuld (tiada pidana tanpa kesalahan).Kemudian didalam praktek hukum harus pula memperhatikan kebijakan hukumpidana, dimana terhadap penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunanarkotika senyatanya adalah korban sistem sosial yang terganggu akibatperilaku para anggota sindikat peredaran narkotika.
Register : 12-03-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 02-03-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pare
Tanggal 23 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
99
  • termohon tidak diketahui lagi keberadaannyayang jelas di wilayah Republik Indonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil sebagaimana tersebut, karenatermohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara iniditeruskan tanpa tanggapan dan bantahan dari termohon;Menimbang, bahwa ketidakhadiran termohon tersebut dari persfektif hukumacara dianggap telah membenarkan dan mengakui dalildalil pbemohon, namunpengakuan dalam perkara perceraian apalagi antara orangorang Islam dianggapmasih dalam tataran
Register : 19-12-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 12-02-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 496/Pdt.G/2018/PA.Pare
Tanggal 14 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
119
  • PareMenimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut dari persfektifhukum acara dianggap' telah membenarkan dan mengakui dalildalilpenggugat, namun pengakuan dalam perkara perceraian apalagi antaraOrangorang Islam dianggap masih dalam tataran bukti permulaansehingga dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalamperkara perceraian, maka penggugat lebih lanjut masih tetap harusdibebani bukti;Menimbang, bahwa = untuk meneguhkan dalildalil gugatannyapenggugat telah mengajukan bukti P. dan dua
Register : 26-04-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 221/Pdt.G/2019/PA.Pare
Tanggal 1 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
147
  • sejak mediasi dinyatakan tidak berhasil, Termohon tidak pernah lagihadir di persidangan baik secara inperson maupun dengan kuasa yangmewakilinya, sehingga Termohon patut dinyatakan tidak hadir dantanggapan maupun bantahan terhadap dalildalil Pemohon tidak dapatdiperoleh.Menimbang, bahwa ketidakhadiran termohon tersebut dari persfektifhukum acara dianggap telah membenarkan dan mengakui dalildalilpemohon, namun pengakuan dalam perkara perceraian apalagi antaraOrangorang Islam dianggap masih dalam tataran
Register : 14-10-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 08-01-2015
Putusan PA SOA SIO Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.SS
Tanggal 17 Desember 2014 — 2 pihak
5218
  • Jika sebuah rumah tanggasudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dankebahagiaan akan sulit diwujudkan.
Register : 06-03-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PA PARE PARE Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Pare
Tanggal 24 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
1615
  • Parememberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karenaitu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dankondisi seperti itu, kKemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan.Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah penderitaan dankesengsaraan, baik bagi Pemohon maupun Termohon, kenyataan ini akanmenjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinanuntuk
Register : 17-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA KUALA KAPUAS Nomor 281/Pdt.P/2020/PA.K.Kps
Tanggal 24 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
291
  • 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta laranganlaranganperkawinan yang ditentukan dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa penentuan batasan umur minimal bagi seorangpria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan tentulah mengandungmaksudmaksud kemaslahatan, diantaranya adalah agar seorang calonsuami/ calon isteri benarbenar mempunyai kesiapan fisik dan mental,kecakapan sosial dan kemampuan untuk mengemban tanggung jawabsebagai seorang suami/istri;Menimbang, bahwa dalam tataran
Register : 01-10-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 439/Pdt.G/2019/PA.Pare
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
188
  • Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Penggugat tersebut,karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaanperkara ini diteruskan tanpa tanggapan dan bantahan dari Tergugat;Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dari persfektifhukum acara dianggap telah membenarkan dan mengakui dalildalilPenggugat, namun pengakuan dalam perkara perceraian apalagi antaraOrangorang Islam dianggap masih dalam tataran bukti permulaansehingga dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus
Register : 20-05-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pare
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
148
  • berpisah sampaisekarang tanpa pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri.Menimbang, bahwa atas dalildalil sebagaimana tersebut, karenaTermohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara iniditeruskan tanpa tanggapan dan bantahan dari Termohon;Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dari persfektifhukum acara dianggap telan membenarkan dan mengakui dalildalilPemohon, namun pengakuan dalam perkara perceraian apalagi antaraorangorang Islam dianggap masih dalam tataran