Asing/Tionghoa merupakan tanah dan/ataubangunan bekas milik :a. perkumpulanperkumpulan Cina yang dinyatakan terlarangdan dibubarkan dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat;Halaman 13 dari 30 Putusan No. 86/Pdt.G/2018/PN.Smr12.13.14.b. perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuaidengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakanterlarang dan dibubarkan;c. perkumpulanperkumpulan yang menjadi sasaran aksimassa/kesatuan kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagaiakibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina

No. 2006 K/Pdt/2009tersebutpadahal Intje Kumala adalah Kapitan Tjina aneh bin ajaib kalaumemiliki dan mempunyai tanah kepunyaan Raja Gowa ke XXXII dan Raja Talloke XV, keSemuanyaitu adalah termasuk perbuatan yang siasia yang melawanhak Penggugat dan sangat merugikan Penggugat, karena segala surat danbukti yang lahir dari padanya baik yang sudah ada maupun yang akan datangadalah tidak mempunyai kekuatan bukti yang sah atas tanah objek sengketa,karenanya tidak dapat digunakan untuk pembayaran ganti

52/KOTI/1964 danNo. 89/KOTI/1965; 15 Bahwa lingkup Aset Bekas Milik Asing/Cina merupakan tanah dan/atau bangunanbekas milik:a perkumpulanperkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkandengan Peraturan Penguasa Perang Pusat;perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadianBangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan;perkumpulanperkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuankesatuanaksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina

Perkumpulanperkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa /kesatuankesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatanRepublik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G.30 S/PKI yangditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah; ataud.

untuktanah letak di Desa Beji dan Pondok Tjina atas nama PT.

Perkebunan PondokCina, yang diberi kode bukti P 28;29.Berupa Copy dari Copy SK Menteri Dalam Negeri No SK 11/DJA/1976, tanggal421976 PEMBATALAN Hak Guna Usaha No. 1 luas +1.472.182 M* untuktanah letak di Desa Beji dan Pondok Tjina, yang diberi kode bukti P 29;30.Berupa Copy dari asli PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANo. 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DANPEMBERIAN GANTI RUGI, yang diberi kode bukti P 30;31.Berupa Copy dari ASLI surat no 377/1332.76/III/2013, tanggal 22 Maret

SK11/DJA/1976, tanggal 421976 PEMBATALAN Hak Guna Usaha No. 1 luas +1.472.182 M* untuk tanah letak di Desa Beji dan Pondok Tjina danPeraturanPemerintah No. 224 tahun 1961 yang mengatur pemberian hak kepadaPenggarap sehingga berdasarkan SK ini maka semestinya pemberian SHM No.7,8 dan 9/Kemiri Muka di tahun 1976 untuk lokasi tanah di Desa Beji dan DesaPondok Cina; Bahwa atas permasalahan tersebut diatas BPN Kota Depok telah mengusulkankepada BPN PROPINSI JAWA BARAT melalui Surat Nomor 377/1332.76/III

PeraturanMenteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011, lingkup Aset Bekas MilikAsing/Cina merupakan tanah dan/atau bangunan bekas milik:a. perkumpulanperkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dandibubarkan dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat;b. perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengankepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dandibubarkan;c. perkumpulanperkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuankesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan RepublikRakyat Tjina

Kewarganegaraan Republik RakyatTiongkok adalah anak dari Lauw Koei Liong, Bukti P45, yang lahir padatanggal 9 Pebruari 1925 di Pondoktjina, Bogor (kini Depok) telahmemperoleh tanah Hak Milik seluas lebih kurang 4 hektar atau 40.000 M2(Surat Kantor Inpeksi Agraria Propinsi Jawa Barat, Bukti P46) atas dasarSurat (tanpa tujuan urat, tanggal, bulan maupun tahun pengajuan)Permohonan untuk mendapatkan Hak Milik terhadap tanah EigendomVerponding No. 34 terletak di Desa Bodjong dengan alamat Kemiri Muka,Pondok Tjina

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terdapat beberapa perkaratentang pihakpihak yang menjadi ahli waris dan oleh karenanya berhakterhadap harta warisan dari mendiang Djaja Tjandra (dahulu bernama TjanBoen Tjina) dan mendiang Masri Tansa (dahulu bernama Tan Chu Lan), danantara satu putusan dengan putusan yang lain saling bertentangan, danbahkan ada pihak yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medannomor 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 9 Mei 2019 sebagai ahli waris danberhak terhadap harta warisan

merupakan tanahHalaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pat.G/2019/PN Smrdan/atau bangunan bekas milik :a. perkumpulanperkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dandibubarkan dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat;b. perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengankepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dandibubarkan;Cc. perkumpulanperkumpulan yang menjadi sasaran aksimassa/kesatuan kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibatketerlibatan Republik Rakyat Tjina

ERNA EMANBHUDI (asal persil Pemisahan dariM.15/Bidara Tjina);. Bahwa kemudian juga telah dijadikan jaminan kredit oleh TergugatRekonpensi dan Il/para Penggugat Konpensi atau HINDARTOBUDIMAN dan THEODORUS DICY DAENG pada PT. SEJAHTERABANK UMUM, dengan buktibukti :1. Sertifikat Hak Milik No.98/Cipinang Besar atas nama Ny. ERNAEMANBHUDI;2. Akta Jual Beli (AJB) No.1262/1989/Jatinegara tanggal 29Desember 1989 yaitu antar Ny. ERNA EMANBHUDI (yangdiwakili kuasanya SOSROPRATONO) dengan Tn.

Bekas Milik Asing/Tionghoa merupakan tanahdan/atau bangunan bekas milik :a. perkumpulanperkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dandibubarkan dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat;Hal 23 dari 74 hal Putusan Nomor: 137/G/2015/PTUNJKT.6perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuaidengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakanterlarang dan dibubarkan;. perkumpulanperkumpulan yang menjadi sasaran aksimassa/kesatuankesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibatketerlibatan Republik Rakyat Tjina

SAKKA, agar menarik Surat Ukur tersebut, dengan alasan bahwa NenekTergugat telah menguasai, menempati dan membangun rumah diatas tanaha quo sejak tahun 1960an, sebagaimana surat Keterangan Kepala DesaBonipoi tertanggal 16 Desember 1966, yang menerangkan bahwa telahdiberikan sebidang tanah kepada Orang Tua Tergugat berlokasidipekuburan tjina bonik, yang juga diketahui oleh Camat Kota Kupangsaat itu, dan sejak tahun 1970 Orang Tua Tergugat , telah membayar pajakjatas obyek tersebut sampai dengan saat

Pada surat yang dikeluarkanDesa Buluh Cina tertanggal 14 April 1977 sudah memakai Ejaan YangDisempurnakan (EYD), namun cap/stempel masih memakai ejaan lama (EjaanSuwandi/Ejaan Republik) yang terlihat pada kata Ketjamatan Siak Hulu dankata "Buluh Tjina, pada hal Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) sudah berlakusemenjak tanggal 17 Agustus 1972;Menimbang, bahwa begitu juga untuk surat tanah atas nama Tergugat Il(surat bukti T. dan T.Il26) yang berasal dari Firngadi, surat tersebut bertanggal26 Mei 1976,

Bahwa lingkup Aset Bekas Milik Asing/Cina merupakan tanahdan/atau bangunan bekas milik:a. perkumpulanperkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dandibubarkan dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat;b. perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengankepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dandibubarkan;c. perkumpulanperkumpulan yang menjadi sasaran aksimassa/kesatuan kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibatketerlibpatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemeberontakanG

Foto copy sesuai asli, Daftar adanya bangsa Asing, yang dikeluarkanoleh Bagian Inteledjens Komando Resort Kepolisian 1031 Bondowoso,Nomor: PAa:507/28b23/1/54, tertanggal 12 Juni 1969, atas nama LIE IELAUW, tertulis isterinya WNI, WNA Tjina, tempat tinggal JI. KH. WahidHasjim 171 Bondowoso, dengan anggota keluarga (WNA):1. LIE AY HWA, (P), Anak, lahir di Bondowoso 2641951 (LILIANASEFA/Turut Tergugat III);2. LIE Al SIAN, (P), Anak, lahir di Bondowoso 15101954 (LINASINDAWATI/PENGGUGAT);3.

KOTV1964 danNomor 89/KOTV1965 ;Bahwa lingkup Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa merupakan tanah dan/ataubangunan bekas milik :a. perkumpulanperkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dandibubarkan dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat ;b. perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengankepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dandibubarkan;c. perkumpulanperkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuankesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan RepublikRakyat Tjina

Aset Bekas Milik Asing/Cina merupakantanah dan/atau bangunan bekas milik:Halaman 45 Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT SBY.14.a. perkumpulanperkumpulan Cina yang dinyatakan terlarangdan dibubarkan dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat;b. perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuaidengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakanterlarang dan dibubarkan;Cc. perkumpulanperkumpulan yang menjadi sasaran aksimassa/kesatuankesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibatketerlibatan Republik Rakyat Tjina

66.Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup ABMA/T meliputi tanahdan/atau bangunan bekas milik perkumpulan Tionghoa yang dinyatakanHalaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT PTKterlarang dan dibubarkan dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat,perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengankepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dandibubarkan.Perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan aksitahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibaran Republik Rakyat Tjina

sejak tanggal 23 SeptemberBahwa, lingkup Aset Bekas Milik Asing/Cina merupakan tanah dan/ataubangunan bekas milik : a. perkumpulanperkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkandengan Peraturan Penguasa Perang Pusat ; b. perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadianBangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan ; c. perkumpulanperkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuankesatuanaksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina

;Bahwa lingkup Aset Bekas Milik Asing/Cina merupakan tanah dan / atau bangunanbekas milik : a perkumpulanperkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan denganPeraturan Penguasa Perang Pusat; b perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian BangsaIndonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan; c perkumpulanperkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuankesatuan aksitahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalampemeberontakan