Ditemukan 1369 data
38 — 14
;e Bahwa setelah ditemukan hasil tersebut maka diadakan rapat di kecamatandan ditanyakan kepada sdri Leni Marlina bahwa baru satu jorong sudahditemukan selisih sebesar tersebut diatas, maka kami menanyakan berapakirakira dana pengembalian SPP yang terpakai oleh Leni Marlina,kemudian Leni Marlina mengakui dan membuat surat pernyataan diatasmaterai telah memakai Dana pengembalian SPP sebesar Rp. 170.000.000,yang digunakan untuk kepentingan pribadi.Kemudian hal tersebut dirapatkan di kantor camat dan
Terbanding/Terdakwa : PRIYO RAHARJO Bin SETYO SUPARTO
62 — 43
di Kecamatan untuk mengambildan mengumpulkan dana aspirasi dari mereka, kemudianLUTHFI AHMAD menanggapi : saya tidak tahu pak kemana sajaharus meminta dan mengumpulkan dana aspirasi tersebut darikelompok tani atau kecamatan mana saja kemudian EDIYUSMIANTO menjawab : Nanti yang tahu kan pak PRIYO, kamumendampingi saja dan PRIYO RAHARJO mengatakan: Yananti sama saya yang tahu kemana saja harus memintai danaaspirasi tersebut, kemudian EDI YUSMIANTO bersamaTerdakwa PRIYO RAHARJO menentukan Wilayah Kecamatandan
1.DAMIANUS RAGA
2.EMERENSIANA BHOKI
Tergugat:
1.ANDREAS KAKO
2.ANTONIUS NENO
3.RAFAEL BALE
4.YOSEP WEKI
5.ROMANA JAWA
6.PETRUS JAWA
7.YOHANES KAKO
8.YANUARIUS SAKE
9.GASPAR KILA
10.EMANUEL NOGI
11.WADELTRUDIS DHONE
12.PEMERINTAH RI cq MENDAGRI cq GUBERNUR NTT cq BUPATI NGADA cq KEPALA DESA KILA KEC AIMERE KAB NGADA
84 — 20
antara Felix Rie (Om dari ParaTergugat) dan Yuliana Meze (Ibu dari Penggugat 1)karena Felix Rie ingin menukar jam tangan miliknyadengan tanah, karena keberatan, lalu Yuliana Mezemelaporkan hal tersebut ke Kantor Desa untukdiselesaikan; Bahwa permasalahan tanah tersebut pertamadiselesaikan di Kantor Desa, pada waktu itumelibatkan Yohanes Begu sebagai Ketua Suku Sesoyang mengatakan bahwa mengenai masalah tanahtersebut terserah dari Yuliana Meze tetapi karenamasih belum selesai maka diselesaikan di Kecamatandan
171 — 288
Bara Ekaprima di belakangRumah Sakit DKT dalam rangka sosialisasi pola kemitraan, dimanapara petani membuat kesimpulan ingin merealisasikan pola kemitraandan meminta dukungan dari pemerintah desa, pemerintah kecamatandan pemerintah Kabupaten;Bahwa saksi tidak tahu kapan terbitnya objek sengketa;Bahwa pemilik lahan mempunyai inisiatif untuk menyelesaikanpermasalahan ini dengan melibatkan masyarakat desa;Saksi SABIRIN, memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi tinggal di Desa Betung;Bahwa
151 — 70
Diur Sikkukuasai tanahnya Yacob Sikku' di belakangnya BPR;bahwa, Saksi tidak pernah dengar ada hibah dari Yacob Sikku' kepadaMarthen Teko karena hanya satusatunya hiba itu ke suami Saksi(Daniel Sikku) baik secara tulisan tangan maupun ketikan Kecamatandan Saksi langsung dengan suami Saksi yang terima secara tertulisdengan tulisan tangan;bahwa, tandatangan di bukti surat yang diperlihatkan kepada Saksidipersidangan, Saksi kurang jelas.
113 — 78
saat perkara iniberjalan bekerja sebagai Fasilitator Kabupaten PNPM MP Kabupaten Sukabumi; Bahwa Fasilitator Kabupaten (FasKab) adalah supervisor manajerial profesionalyang berkedudukan di Kabupaten dengan fungsi untuk memastikan seluruhHalaman 64 dari 169 Putusan Nomor : 145/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgproses tahapan kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan danpelestarian berjalan dengan baik serta memberikan bimbingan atau dukunganteknis dan manajemen kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatandan
148 — 34
pembayaran dilakukan sekaligus dalam sehari, karenasebelumnya tidak ada pemberian uang muka atau tanda jadi;e Bahwa harga tanah adalah Rp.110.000,/M2 bersih, dengandemikian per pemilik tanah gogol menerima pembayaran dariAgus Sukiranto masingmasing sebesar Rp.77.000.000, bersih;e Bahwa saksi sebagai anggota team 5 mendapat fee atau upahsebesar Rp.17.000.000, e Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaanpenyidikan;e Bahwa saat itu yang menjadi Camat adalahPak.Sudarto,sedang terdakwa masih Sekretaris Kecamatandan
48 — 12
dimasingmasing Desa/Kelurahan, dan untuk pengelolaan Pajak Bumi danBangunan ada pada Dirjen pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan PajakPratama Sukoharjo di Klaten.Bahwa prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh Wajib Pajakhingga sampai di kantor pajak, Kantor Direktorat Jendral Pajak menerbitkanSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk disampaikan kepadawajib Pajak melalui Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam hal ini DPPKAD,selanjutnya dari DPPKAD diteruskan kepada wajib pajak melalui Kecamatandan
80 — 16
Untuk melakukan pemeriksaan terhadap Benih Padi Non Hibridatelah ditunjuk Pelaksana pemeriksaan pengadaan benih padi nonhibrida, yaitu Kepala UPTD Pertanian Tanaman Pangan Kecamatandan Penyuluh Pertanian berdasarkan Surat penunjukkan dari KepalaDinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor520/1934/DipertaPS/IX/2007 tanggal 10 September 2007;Bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 9 ayat(3) Keputusan Presiden (Keppres) No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannyadalam
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
03 Tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah disebutkan bahwa:1)Setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batasbatasnya baikdalam pendaftaran tanah secara sistematik maupun sporadik diberiNomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang dicantumkan dalamrisalah penelitian data yuridis dan penetapan batas (daftar isian201)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 13 digit, yaitu8 digit pertama merupakan kode propinsi, kabupaten, kecamatandan
105 — 34
menunjuk siapa saja yang menurut Terdakwa mampu sehingga sangatlahtidak beralasan apabila terdakwa tidak mengetahui dokumen dan apa saja kelengkapan terkaitpencairan dana SOA tahun 2007 dan 2008, sebab hampir semua dokumen terkait bukti ditandatangani dan disahkan oleh Terdakwa sebagai penanggung jawab, apabila tidak sesuai tentunya7980terdakwa berwenang untuk melakukan koreksi atau menolak menyetujui/ menanda tangani surat/dokumen tersebut, dimana adanya 2 (dua) kuitansi untuk angkutan Raskin sampai Kecamatandan
SUDARMADI, SH.
Terdakwa:
ASAI Bin SIYAN
119 — 46
dari kecamatan tanjung harapan nomor900/327/kec.TH/2015 Tanggal 30 desember 2015 tentangrekomendasi pencairan dana APBDes 2015 sebesar Rp623.498.000,Saksi menerangkan Menurut ketentuan, proses pencairan harus dipergunakan sesuai belanja yang ada dalam APBDES, dan mengenaipenggunaanya desa random harus membuat SPJ di dalam SPJtersebut di sahkan oleh Camat,Namun faktnya kami tidak pernahmelakukan pemeriksaan secara rill dilapangan dan saat sudahdilakukan pencairan seharusnya diawasi oleh tingkat kecamatandan
ke BPMPD untuk dilakukanpemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan dari BPMPD dandinyatakan lengkap akan dikeluarkan Kwitansi/Bukti pembayaranyang ditanda tangani oleh Drs KATSUL WIJAYA M,Si dan kepaladesa selanjutnya kwitansi diserakan kembali kepada BPMPD untukdiserahkan kepada bagian keuangan.Dan selanjutnya dihubungi olehpihak BPMPD untuk melakukan pemeriksaan dibank kaltim tanahgrogot dan bila sudah dilakukan pemeriksaan dan ada uangnyaselanjutnya bendahara meminta surat rekomendasi dari kecamatandan
153 — 36
Maluku Barat Daya tahun 2009, berdasarkan gugus kecamatandan khusus untuk Kecamatan Wetar bertempat di Gedung Serbaguna LatupatiWonreli dan berlangsung selama 3 hati ;Bahwa yang melaksanakan Kegiatan tersebut adalah SKPD BPMDPP & PDKab. Maluku Barat Daya dan Kepala BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Dayasaat dilaksanakan Kegiatan tersebut adalah saksi Simon D. Laimeheriwa,Bahwa Kontribusi dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan AparaturPemerintahan Desa / Dusun di Kab.
69 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kecamatan dan Kepala Desa menerima danmeminta "dana aspirasi dari kelompok tani/penerima manfaatdan darimana para kelompok tani bisa mengetahui adanyapermintaan "dana aspirasi";(4) Tidak terbukti darimana dan apa alasannya LUTHFI AHMADdan PRIYO RAHARJO bisa meminta "dana aspirasi tidaklangsung kepada para kelompok tani/penerima manfaat tetapilangsung kepada para petugas pertanian/PPL dan KepalaDesa;(5) Tidak terbukti adanya perintah dari LUTHFl AHMAD danPRIYO RAHARJO kepada petugas pertanian/PPL Kecamatandan
98 — 62
Melakukan pengawasan dan pengendalian intern secara memadai atasseluruh proses pengelolaan keuangan pada SKPD yang dipimpinnya.Bahwa dalam penyusunan anggaran yang dilakukan terkait dengan pekerjaantambak garam adalah adanya Musrenbang tingkat Desa dan dari hasilMusrembang tingkat Desa dilakukan lagi Musrembang Tingkat Kecamatandan pada saat itu kami dari pihak Dinas juga turut serta selanjut dari hasilMusrembang Tingkat kecamatan dilakukan pembahasan di tingkat Kabupatendan pihak Dinas hanya memfasilitasi
52 — 112
bahwa benihyang ditanam tersebut benar tidak tumbuh dan saksitidak tahu penyebabnya ;Bahwa Benih yang tidak mau diambil oleh masyarakattelah disita oleh pihak Kejati ;Bahwa benar benih jati dan mahoni' yang didrop' keKecamatan Fatuleu adalah benih yang dijadikanbarang bukti di sidang ini ;Bahwa saksi tidak tahu Kecamatan Fatuleu pernahmengusulkan proyek pengadaan benih jfati, benihmahoni dan anakan jambu mente yang didrop keKecamatan Fatuleu tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu MUSRENBANG ditingkat Kecamatandan
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YUNUS, SP
91 — 33
Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2012,terdakwa menjabat sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di DesaGambut Mutiara dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPertanian Kabupaten Pelalawan, terdakwa ditunjuk sebagai PetugasLapangan Bantuan Sosial;Bahwa terdakwa menjabat sebagai PPL sejak pertengahan tahun 2012;Bahwa terdakwa mengetahui tentang Kegiatan Cetak Sawah Baru padaDesa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;Bahwa Dalam rapat bulanan bersama dengan UPTD Pertanian Kecamatandan
187 — 84
Saksi menolaknya karena suratsegelnya bukan dari BPN melainkan berasal dari KepalaDesa dan suratsuratnya belum lengkap, lalu Saksimenyampaikan kepada Saksi3 Pek Reddy Kalu adasisa harus berdasarkan pengukuran dari BPN dantercatat dibuku tanah letter C yang ada di Kecamatandan kalau ingin mengetahui ada sisa atau tidaknyatanah silahkan bapak datang ke Kecamatan menemuibagian pendaftaran an. Sadr. Ajiji (Saksi10) lalu Saksi3pulang.4. Bahwa tanah tersebut setahu Saksi sudah dijualkepada Sdr.
46 — 11
Tanah Datar menjabat sebagai WakilSekretaris I yang bertugas ; Mensosialisaikan program Dana Alokasi Pembangunan nagari Pada tingkat kecamatandan Nagari ; Memfasilitasi prosespelaksanaan kegiatan Dana Alokasi pembangunan nagari, mulai daritahap perencanaan, pelaksanaan pelaporan dan pertanggung jawaban ; Melakukan pengendalian dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatanDana Alokasi Pembangunan Nagar ; Bahwa Wali Nagari dipilih oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh Bupati TanahDatar
110 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
sesualkarakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahanlainnya berdasarkan peraturan perundangundangan;BAB IV: Kedudukan, Tugas dan WewenangPasal 15 ayat(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;(2) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yangdilimpahkan oleh Bupati / Walikota;(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkupkecamatan sesual perundangundangan.Peraturan Walikota Nomor 19 A tahun 2009, tentang Rincian TugasJabatan Struktural dan Fungsional Umum di Lingkungan Kecamatandan