Ditemukan 1335 data
TAUFIQ IBNUGROHO SH MH
Terdakwa:
GILANG RAMADHAN
157 — 33
Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMDb Pimpinan BI dan BPPN (sdh tdk ada)C. Pimpinan PTNd Pejabat eselon dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militerdan Kepolisian negarae. Jaksaf. Penyidikg. Panitera Pengadilanh.
98 — 45
Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN;c. Pejabat Eselon dan pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil,militer, dan kepolisian negara Rl;d. Jaksa;e. Penyidik, Panitera Pengadilan danf. Pimpinan dan Bendaharawan Proyek;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perluseluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatanterdakwa.
142 — 26
Pimpinan Bank Indonesia dan BPPN;o. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;d. Pejabat Eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan dilingkungan sipil,Militer dan Kepolisian Negera RI;e. Jaksa;f. Penyidikg. Panitera Pengadilan;h.
105 — 169
memiliki198strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.Penjelasan Pasal 2 angka 7 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat lainyang memilki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalammelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dannepotisme, yang meliputi :Menimbang, memperhatikanDireksi, Komisaris, danpejabat struktural lainnyapada BUMN dan BUMD,Pimpinan Bank Indonesia danPimpinan BPPN
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
265 — 59
Indonesia.Halaman 153 dari Putusan Nomor. 6/Pid.Sus /TPK/2018/PN TpgBahwa yang dimaksud dengan Pagu Indikatif adalah perkiraan paguanggaran yang dikeluarkan oleh Menteri Bappenas / Kepala BPPNdan Kementrian Keuangan.Bahwa yang menjadi acuan awal dari Kementrian / Lembaga untukmenyusun anggaran yang akan dituangkan dalam Rencana KerjaKementerian / Lembaga dengan mengacu kepada RPJMN yangditerbitkan oleh BAPENAS.Bhawa setahu saksi Pagu Indikatif diterbitkan dalam bentuk SuratBersama Menteri Bappenas / Kepala BPPN
115 — 29
atau orang lain dapat dibuktikan dengan kerugiannegara sebagai akibat pengunduran KWH meter listrik karena tidak dibayarkanTerdakwa untuk pembiayaan pabrik kertas hasil korupsi ini selain dipergunakanTerdakwa sendiri sebagian dibagikan kepada Terdakwa Ill dan kepada seorangsaksi;Putusan MARI Nomor : 380 K/Pid/2001 tanggal 10 Maret 2001, ditentukan bahwaperbuatan Terdakwa mencairkan klaim Bank Bali dari Bank Indonesia tanpamenghiraukan keputusan Presiden dan SKB Bank Indonesia, Menteri Keuangandan BPPN
Mohamad Nur Azis
Terdakwa:
Harry van Sidabukke
1789 — 1722
Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN,c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri,d. Pejabat Eselon dan pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil, militer,dan Kepolisan Negara RI,e. Jaksa,f. Penyidik,Halaman 336 dari 374 halaman.Pututusan No.8/Pid.SusTpk/2021/PN.Jkt.Pstg. Panitera Pengadilan, danh.
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
ABU HASAN
120 — 9
Perkebunan CIMAYAK CILELES;
- 1 (satu) lembar surat nomor : S-315/KN.5/2021 tanggal 09 Maret 2021 Perihal Penyelesaian Piutang Negara Eks BPPN C.q. Bank Intan BBKU (d.h. Bank Mayindo Pertama) Debitur a.n. Kliwon.
- 1 (satu) buku fotokopi legalisir Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 100 tanggal 20 April 2009 yang dibuat dihadapan Dr. IRAWAN SOERODJO, S.H., M.Si., Notaris Jakarta.
Dikembalikan kepada saksi RAMSON DAMANIK
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
865 — 435
URAIAN BARANG BUKTI4 1 (satu) jilid fotocopy dokumen RingkasanDaftar Aset BPPN tahun 2004. Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikanbantahan atau keberatan sebagai berikut :1. Bahwa terkait BAP 54, KETUT SUARBAWA tidakpernah menyampaikan kepada saksi untuk membuatlaporan pertanggungjawaban dalam akun biaya umum;2. Terkait BAP 83, KETUT SUARBAWA tidak pernahmenyarankan kepada saksi untuk melakukan3. peminjaman uang kepada HARIYANTO guna memenuhikebutuhan eksternal:;4.
451 — 221
Pimpinan Bank Indonesia dan BPPN;c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;d. Pejabat Eselon I dan Pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil, militerdan Kepolisian Negara RI;e. Jaksa;f. Penyidik;Panitera Pengadilan;= 09Pimpinan dan Bendaharawan Proyek.Menimbang, bahwa faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwaadalah Plt.
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
198 — 50
pimpinan);Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 angka 7 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi danNepotisme, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalammelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dannepotisme, yang meliputi :a Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD;b Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
850 — 339
Fajar Bumi Sakti dan PT RPC Indonesia; Bahwa Ahli sebagai konsultan memberikan advise dalam kontekspengambilalinan perseroan, pembelian piutang di BPPN; Bahwa Ahli sebagai pengajar mata kuliah Hukum OrganisasiPerusahaan di Fakultas Hukum UI, di S1 maupun PascasarajanaIlmu Hukum dan Magister Kenotariatan; Bahwa sebagai Saksi Ahli sengketa perseroan di PengadilanIndonesia di forum arbitrase meliputi BANI, BADAPSKI dan SIAC(Singapore International Arbitration Center); Bahwa Ahli berpendapat Perseroan
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
AGUSMAN SINAGA
326 — 119
pimpinan);Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 angka 7 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi danNepotisme, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalammelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dannepotisme, yang meliputi:a Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD;b Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
141 — 88
Bahwa pada saat di transaksikan, Tanah Sengketa SHM4380/Kel.Panjer tersebut ada dalam penguasaan BPPN (BadanPenyehatan Perbankkan Nasional) sebagaimana Putusan No.272/Pdt.G/2007/PN.Dps;Halaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
331 — 105
URAIAN BARANG BUKTI 4 1 (satu) jilid fotocopy dokumen RingkasanDaftar Aset BPPN tahun 2004. Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukankeberatan atau bantahan sebagai berikut :1. Keberatan dengan BAP nomor 54, terkait ADNANdianggap mempersulit rekanrekan PT Wika di lapangan.2. Keberatan dengan BAP nomor 21 saat kunjungan keSurabaya yang sarankan lakukan kunjungan adalah PTWika dan biaya dari ADNAN.Halaman 594 dari 1260 halaman Putusan Perk.