Ditemukan 1439 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penghasilan pengadil penghafal penghasti pengasih pengasi penghalis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1829 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
237 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demikian pulabumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasaioleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran dankesejahteraan rakyat;Mengingat Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategistak terbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yangmemegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri,pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisanegara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimalmungkin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 10-06-2014 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 05-03-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 117/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 26 Nopember 2014 — Drs. TUTUT HARIYADI, M.Si;1.MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,2.REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
84 — 34
  • Di bidang pertanian, Banyuwangi sebagai penyangga penghasil beras di JawaTimur serta perlu pengembangan teknologi paska Panen; Bahwa saksi menjelaskan bahwa kenapa mengajukan Program studi Akutansi karenaBanyuwangi sangat kekurangan tenaga akutansi sampai Bupati mengundang orang luarBanyuwangi untuk menjadi akuntan di Banyuwang!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-10-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1534 K/PID.SUS/2011
Tanggal 13 Oktober 2011 — Drs. YUSFINAR ;
38 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Widya Jaya Mandiritersebut mengingat Subdivre Bukittinggi lebih dekat denganKabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah penghasil produkandalan berupa gambir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
139 — 238 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • East Block reserve dianggap sebagai daerah yang tidak dapat dieksploitasipada saat itu dan setelah Banpu memberikan bantuan, blok tersebut dapatdikembangkan menjadi salah satu penghasil produk utama dari anakperusahaan.4. Bantuan negosiasi ulang atas kontrak jangka panjang: CLPFCG, Udupi,STEAG, TNB.5. Optimalisasi pendapatan dan manajemen risiko menggunakan strategipemasaran di bawah bimbingan Banpu.6. Managemen hubungan pelanggan.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-05-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN AMBON Nomor 189/Pid.B/LH/2020/PN Amb
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.AWALUDIN, SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
Terdakwa:
NUR ABIDIN Alias BIDIN
365 — 44
  • Dan arealpertambangan Mineral logam Cinnabar sebagai bahan penghasil Merkuri/Raksa di Maluku sesuai data kami belum ada pada lokasi lain di wilayahProvinsi Maluku, selain pada lokasi Desa Ilha dan Luhu.Ketentuan yang mengatur terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produksi, berupa :> UP Operasi Produksi diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi danPerseorangan, dan yang mengeluarkan IUP Operasi Produksi tersebutkewenangannya ada pada Menteri, Gubernur, Bupati/ atau Walikota.> Kewenangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Februari 2014 — Ir. RICKSY PREMATURY, Dipl. M.M.
321 — 368 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Chevron PacificIndonesia yang harus memiliki izin tersebut, karena yang mengoperasikansarana pengolahan limbah dan seluruh fasilitas pengolahan limbah/SBFtersebut adalah milik dari penghasil limbah yaitu : PT. Chevron PacificIndonesia dan untuk itu berdasarkan bukti surat yang dihadirkan dalamperkara ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI telah mengeluarkan izinkepada PT. Chevron Pacific Indonesia yaitu:Hal. 275 dari 270 hal. Put.
    Deputi Bidang Pengelolaan BahanBerbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;Dalam Point 2 disebutkan : Bahwa izin yang dimaksud dalam angka 1 diatas diberikan kepada penghasil limbah bahan berbahaya dan beracundalam hal ini adalah PT. Chevron Pacific Indonesia, sedangkan kontraktoryang melaksanakan kegiatan atau pekerjaan Bioremediasi tidak diwajibkanmemiliki izin; (Lampiran : 1);Dengan demikian PT. Chevron Pacific Indonesia yang wajib memiliki izin,sedangkan PT.
    Green Planet Indonesia sebagai kontraktor yang hanyamengerjakan pekerjaanpekerjaan sipil yang merupakan bagian daripekerjaan pengelolaan limbah B3 dengan cara yang merupakan bagian daripekerjaan pengelolaan limbah B3 dengan cara Bioremediasi tersebut tidakmemerlukan izin dari KLH, karena pekerjaan tersebut dilaksanakan ditempat/fasilitas (SBF) milik dan berdasarkan teknologi serta SOP (StandartOperating Prosedure) penghasil limbah dengan pengawasan penuh, yaitu :PT.
Pengadilan PN CIAMIS Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 05-09-2013 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN CIAMIS Nomor 155/PID.SUS/2013/PN.CMS
Tanggal 5 September 2013 — - CHRISDIANTO RAHARDJO - PT ALBASI PRIANGAN LESTARI
805 — 850
  • 32 Tahun 2009 ini;Logika oleh 100L per minggu limbah IPAL yang tidak dimasukkan ke saluranmasyarakat, dan tidak merusak lingkungan hidup (dalam surat tuntutan oleh JaksaPenuntut Umum), kami harus berurusan dengan hukum, sangatlah terlihat dipaksakan.Sejak awal saya bergabungdengan perusahaan ini berusaha untuk secara progresifmemperbaiki sistem produksi dan pengelolaan limbah secara nyata dan fakta;8 Kami PT APL yang merupakan perusahaan eksportir dengan 2300 orang tenaga kerjasebagai salah satu penghasil
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-04-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 22 September 2014 — 1. PT. BANGUN GUNA GRAHA (untuk selanjutnya disebut “PT.BGG”), 2. Ny. JULIATI WIDJAJA, 3. HARIJANTO SOEPANGKAT WIDJAJA, M E L A W A N : 1. PT. SULAWESI MINI HYDRO POWER (selanjutnya disebut "PT. SMHP") cq. KF FJELLSIKRING AS, 2. KNUTT FOSSUM, 3. TOR SOVE SYVERUD, 4. NOTARIS BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH; 5. NOTARIS ZULKIFLI HARAHAP, SH. 6. Ny. HEIDI HOLM BAKKEN. 7. NOTARIS Rr. Y. TUTIEK SETIA MURNI, SH, MH, 8. PEMERINTAH RI cq. Ka. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) cq. DIREKTUR WILAYAH III, 9. PEMERINTAH RI cq. MENTERI KEUANGAN RI cq. DIRJEN PAJAK cq. Ka. KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKTIM. 10. PEMERINTAH RI cq. MENTERI HUKUM dan HAM RI cq. DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM cq. DIREKTUR PERDATA, 11. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) cq DIREKSI. 12. PEMERINTAH NORWEGIA cq. KANTOR KEDUTAAN BESAR NORWEGIA untuk PEMERINTAH RI cq DUTA BESAR NORWEGIA untuk PEMERINTAH RI, 13. PT. BANK MANDIRI cq KANTOR CABANG JAKARTA GRAHA IRAMA, 14. HSBC JAKARTA - WORLD TRADE CENTRE,
209 — 248
  • kali jabatan sehingga hakpendapatan yang masih diperoleh oleh Penggugat II danPenggugat III adalah 45 (empat puluh lima) ditambah 60(enam puluh) bulan sehingga total 105 (seratus lima)bulan dan dengan asumsi setiap tahun mengalamikenaikan gajisebesar10%(sepuluh prosen) dandengan setiap tahun menerima THR sebanyak 1 (satu)bulan gaji dan / atau honor dan setidaknya 2 (dua) bulangaji sebagai bonus; dengan rincian sebagai berikut:(seratus lima) bulan;Gaji, THR dan Bonus Penggugat II selama 105 Bulan Penghasil
    Penghasil Bonus THR Totalan anKe per Bulan per Tahun1724 55.000.00 440.000.0 /110.000.0 55.000.00 605.000.00 00 00 0 0025 36 60.500.00 726.000.0 121.000.0 60.500.00 907.500.00 00 00 0 0037 48 66.550.00 798.600.0 133.100.0 66.550.00 998.250.00 00 00 0 0049 60 73.205.00 878.460.0 /146.410.0 73.205.00 1.098.075.0 00 00 0 00061 72 80.525.50 966.306.0 161.051.0 80.525.50 1.207.882.0 00 00 0 50073 84 88.578.05 1.062.936. 177.156.1 88.578.05 1.328.670.0 600 00 0 75085 96 97.435.85 1.169.230. 194.871.7
Pengadilan PN TAHUNA Pidana Khusus
Register : 08-12-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN TAHUNA Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Thn
Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
DANU WAHYU H., S.H.
Terdakwa:
JUNUS DAVID NUSI alias MBAU UNU
152 — 16
  • Bara, Pasal 129 adalah sebagaiberikut :1) Pemegang IUPK operasi produksi untuk pertambangan minerallogam dan batubara wajib membayar sebesar 4 % (empatpersen) kepada pemerintah dan 6 % (enam persen) kepadapemerintah daerah dari Keuntungan bersih sejak berproduksi;Halaman 62 dari 95 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Thn2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur sebagai berikut :a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1 % (satupersen);b. pemerintanh kabupaten / kota penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2018
Tanggal 30 Oktober 2018 — PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA )PD. FSPPP - SPSI PROVINSI SUMATERA UTARA)., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
283 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa norma, pasal, dan definisi Fungsi Ekosistem Gambut yangterdapat dalam Pasal 1 angka 15 d Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2017tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri yang berbunyi:Fungsi ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yangberfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragamanhayati, penyimpanan cadangan karbon~ penghasil oksigen,penyeimbang iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung ekosistemgambut dan fungsi budidaya
Pengadilan PA TANJUNG PATI Perdata Agama
Register : 03-12-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.LK
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
89 — 21
  • Sumatera Insan Prima yangmenyatakan bahwa total penghasil Tergugat setiap bulannya adalahsebesar Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;Bahwa dari uraian surat bukti Tergugat dengan produk T. 01, T. 16, T. 21dan T. 22 diatas, maka membuktikan bahwa Tergugat akan sanggup untukmembiayai dan menjamin kehidupan anak apabila Majelis Hakim YangMulia mempercayakan hak asuh anak kepada Tergugat;Halaman 77 dari 109 Halaman Putusan Nomor 452/Padt.G/2018/PA.LKBahwa Tergugat merasakan adanya
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 29/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
1.KUSNADI
2.ANJAT AROHMAN, S.E
3.SUNAMI
4.MISNARI
5.SUTIAH
6.SAMIDI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII SUARABAYA
235 — 145
  • PerkebunanXXIII dalam hal ini pemohon.Bahwa Panitia B Propinsi Jawa Timur, dalam Risalah PemeriksaanTanahnya tanggal 21081985 No. 46/Agr/HGU/Jatim/1985,berkesimpulan bahwa permohona tersebut dapat diluluskan untukdiberikan Hak Guna Usaha seluas + 1.863,86 Ha, selebinnya seluas +506,30 Ha yang adalah merupakan pendudukan/garapan rakyatdikeluarkan dari permohonan Hak Guna Usaha.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dan mengingat fungsiperkebunan sebagai penghasil devisa Negara serta sesuai dengankebijaksanaan
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 14 Desember 2016 — DRS. ALI IMRON Bin AMIR RASYAD
76 — 16
  • & Teknologi di sekitar314 kita315 Seri Aku Tahu 6 : Aku Ingin Tahu316 Seri Aku Tahu 7 : Tubuh Kita317 Seri Aku Tahu 8 : Sumber Energi318 Seri Aku Tahu 9 : Tokoh dan Penemu319 Seri Aku Tahu 10 : Dunia Hewan320 Mengerti tentang Mamalia321 Mengenal Tubuh kita322 Dampak rumah kacaoco Biogas324 Mikroskop325 Asam, Basa dan Garam di sekitar kita Halaman99 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.Pgp 326 Memahami Unsur, Senyawa dan campuran327 Ayo, mempelajari Lumut328 Mengenal Protozoa329 Tumbuhan penghasil
    Percobaan dengan Cahaya250 Mengenal Herbarium FloraPeranan Mikroorganisme dalam Kehidupan251 Manusia252 Mengenal Serangga di sekitar kita253 Mengenal ragam Tumbuhan Air254 Mengenal Mata dan cara merawatnya255 Manfaat karet bagi kehidupan manusia256 Manfaat Plastik257 Mengenal Hewan Australia 1258 Mengenal Hewan Australia 2259 Biasa dengan Sains seri Energi Matahari260 Biogas261 Mikroskop262 Asam, Basa dan Garam di sekitar kita263 Memahami Unsur, Senyawa dan campuran264 Mengenal Protozoa265 Tumbuhan penghasil
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 35/Pidsus/2014/PN.Sby
Tanggal 3 Juni 2014 — Drs. ABDULLAH YAZID, MM Bin MOCH. SUJA (Alm); Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO, MP Bin MA’SUM SUDIBYO
86 — 21
  • Turen bukan merupakan daerah penghasil Pisang di Jawae Bahwa saksi menerangkan selama ini Kec. Turen Kab. Malang memangsering didatangi oleh lembaga maupun Universitas untuk melaksanakankegiatan baik penelitian maupun KKN (Kuliah Kerja Nyata) namunmayoritas hanya dari sekitar Kab. Malang ;e Bahwa saksi menerangkan tata cara atau prosedur jika suatu lembaga atauPerguruan tinggi maupun instansi lain jika akan melakukan suatu kegiatanpenelitian di wilayah di Kecamatan Turen Kab.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-03-2011 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 2473/PID.B/2010/PN.SBY
Tanggal 23 Maret 2011 — Drs. KOERNIAWAN HIDAJAT.Msi DAN ROEDY SETYONO, S.Sos
115 — 64
  • Bahwa saksi tidak tahu/tidak kenal dengan Para Terdakwa ;e Bahwa waktu itu Ketua Panitianya adalah Pak Budi ;e Bahwa kegiatan itu dilakukan untuk 1 kegiatan dalam 1 hari ;e Bahwa peserta pelatihan 75 orang ;e Bahwa saksi tahu jumlah peserta pelatihan ada 75 orang dari daftar hadir ; Bahwa untuk peserta pelatihan ada diberi uang transport tiap orang Rp. 25.000, dariPanitia ;e Bahwa kegiatan tersebut yaitu untuk pembuatan telur asin aneka rasa banyak manfaatnya,karena kebetulan daerah saksi adalah penghasil
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 10-03-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 05-11-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 07 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 2 Oktober 2014 — ABDUL RASYID BUPATI KOTABARU
95 — 38
  • BPMPD/2012, Tanggal 26 Desember 2012,Klasifikasi: Amat Segera;Fotokopi sesuai dengan aslinya Telekomunikasi dari: KepalaBPMPD KAB Kotabaru untuk: Semua Camat Dlm KabupatenKotabaru, Nomor: 140/442/BPMPD/2013, Tanggal 19 Agustus2013, Klasifikasi: Amat Segera;Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu) Bundel : LaporanPertanggung Jawaban Tunjangan KADES, BPD, RT.TRIWULAN (I&II) Desa Sembilang Kecamatan KelumpangTengah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013, terdiri dari: LaporanPertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Penghasil
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-07-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 107/G/2021/PTUN.SBY.
Tanggal 15 Desember 2021 — Penggugat:
1.PAIMIN
2.JUMADI
3.PAERAN
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII SUARABAYA
350 — 194
  • Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dan mengingat fungsiperkebunan sebagai penghasil devisa Negara serta sesuai dengankebijaksanaan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunanmaka dipandang perlu untuk memberikan Hak Guna Usaha atastanah Negara bekas hak erfpacht tersebut kepada PT.PERKEBUNAN Xxill dalam hal ini adalah Pemohon.Diktum Mengingat :PUTUSAN No. 107/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 27 dari halaman 978.9.UndangUndang No. 5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No. 104:.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-06-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 17/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 13 Juni 2012 — TRIJOKO AGUS SISWANTO bin SURYONO
82 — 14
  • Saksi SUEDI :Bahwa, Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, tidak adahubungan saudara baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungankerja ;Bahwa, Saksi mengetahui Di BPN stimulasi dari kepala BPN berdasarkan KepresNo.4/2003 No.2 tentang pendaftaran , ada 2 program kerja meliputi :1. tanah sporadis2. tanah swadaya3. negara, penghasil royan dan ada bantuan yaitu Proda ,LDDTBahwa, Pelayanan adalah pendaftaran adat, massal dan perorangan perorangan sporadis, dasar dari masyarakat sifat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-11-2007 — Upload : 20-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1626K/PID/2007
Tanggal 6 Nopember 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR ; I KETUT SUKITA, SE
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada angka V mengenai Penyusunan APBDpada sub atau bagian Belanja APBD pada huruf d ditentukan untukmenjamin kelangsungan pelayanan kepada masyarakat, Pendapatan AsliDaerah diprioritaskan untuk merecover biaya operasi dan pemeliharaansarana dan prasarana pada unit penghasil. Oleh karena itupengalokasian PAD untuk Belanja DPRD = agar benarbenarmempertimbangkan azas efisiensi. efektivitas dan hemat. dan tidak mengganggu kelancaranserta menurunkan standarpelayananmasyarakat.
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 18-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN MALANG Nomor 650/Pid.Sus/2015/PN Mlg
Tanggal 11 Februari 2016 — TIO PETRUS KRISTIANTO
266 — 62
  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 UU PPh, yaitu PPh sebagai hasil normapenghitungan khusus untuk menghitung penghasil an netto untukgolongan Wajib Pajak tertentu.4. Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) UU PPh, yaitu PPh yangbersifat final atas penghasilanpenghasilan tertentu.5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 19 UU PPh, yaitu PPh atas penilaiankembaii aktiva.