Ditemukan 1363 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : negeri ngirit niderti nganti narti ngesti ngarti negerti nerti ngeri ngerdi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
943 — 215
  • dianggap mengetahui hukumnya, tetapi kalau error faktiditiadakan pemidanaan atau pertanggung jJawaban ; Bahwa jka seseorang mempunyai jabatan, Kewenangan dan tanggungjawab tapi tidak melaksanakan kehatihatian menurut ahli kalau sampaiterjadi seperti itu tetap bisa dipertanggung jawabkan karena semakintinggi kedudukan itu semakin mempunyai instrumeninstrumen untukmenyelesaikan perobuatan yang sedang dihadapi ; Bahwa jika ada pendapat yang mengatakan dijebak, harus dilihat yangbersangkutan itu apa ngerti
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
398 — 126
  • Untukpelaksanaannya, Ibu Sri yang ngerti. Nanti saya buatkan SKnya. Saksimemahami bahwa perintah WARYONO KARNO dalam rapat inti ataurapat biro dan pusat tersebut adalah agar masingmasing biro dan pusatmemberikan kontribusi atau dana imbal jasa / kick back dari rekananpelaksana pengadaan di Sekretariat Jenderal KESDM yang kemudianhasil dana dari imbal jasa / kick back tersebut digunakan untukmembiayai kegiatan operasional di lingkungan Sekretariat JenderalKESDM.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
445 — 94
  • Untukpelaksanaannya, Ibu Sri yang ngerti. Nanti saya buatkan SKnya. Saksimemahami bahwa perintah WARYONO KARNO dalam rapat inti ataurapat biro dan pusat tersebut adalah agar masingmasing biro dan pusatmemberikan kontribusi atau dana imbal jasa / kick back dari rekananpelaksana pengadaan di Sekretariat Jenderal KESDM yang kemudianhasil dana dari imbal jasa / kick back tersebut digunakan untukmembiayai kegiatan operasional di lingkungan Sekretariat JenderalKESDM.