DASAR HARIADJI, S.Pd, DKK VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA DKK,

OEI LIM KIM, SH.MH (Advokat Magang) ;Kesemuanya Warganegara Indonesia, Advokat dan PenasehatHukum, beralamat kantor di Jalan Rungkut Barata XII/32Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret2014, selanjutnya disebut sebagai ;Seaeeeeeweeese PENGGUGAT /Melawan:KEPALA...2KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA,berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor : 354 356Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/251 0/436.6.4/2014 tertanggal 18 Maret 2014 dan berdasarkanPeraturan

LAILI ANITA >< Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservaioir Beslag) harta milik Tergugatyaitu Gedung C lantai 10 dan 11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI5.

Bahwa dalam kompanisi isi gugatan, PENGGUGAT mendudukan Biro Hukum danOrganisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaiHal 20 Putusan No.527/Pdt.G/2015/PN.Jkt.

langsung untukmenentukan kebijakan pendidikan, karena kewenangan penentu kebijakanmerupakan kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Penggugat mendudukan Biro Hukum danOrganisasi kementerian pendidikan dan Kebudayaan sebagai Tergugatsedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai Turut Tergugat;b.

Bahwa sesuai dengan Perpres 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikandan kebudayaan, dinyatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mempunyaitugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan seriapengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menjalarkanPemerintahan Negara;Dalam pasal 66 Permendikbud Nomor 11 tahun 2015 tentang organisasi dan tatakerja kementerian pendidikan dan Kebudayaan , Biro Hukum dan Organisasimerupakan badan struktural dengan pemimpinnya Kepala Biro Hukum

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

., Jabatan Sekretaris BadanPengembangan Sumber Daya Budpar Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;TETI BUDI RACHMIATI, SH., Jabatan Kepala Bagian HukumKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;BUDI SUDRADJAT, SH.MM., Jabatan Kepala bagian Perencanaandan Pengembangan Pegawai Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta;BURHANUDDIN, S.Sos., Jabatan Kepala

Bagian PerlengkapanKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;SRI SUSIATI, SH., Jabatan Kepala Bagian Kepegawaian BadanPengembangan Sumber Daya Budpar Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;Dr.

MH., Jabatan Direktur AkademiPariwisata Makassar Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,alamat di Jalan Gunung Rinjani Kota Mandiri, Tanjung BungaMakassar;WWNONARKO, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan HukumKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;HARMANTO, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Inventarisasi danPenghapusan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat diJalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta;Drs.

AJUB SJARIF, Jabatan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga danPerlengkapan Badan Pengembangan Sumber Daya BudparKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat Nomor 17 Jakarta;H.

Putusan Nomor 467 K/TUN/2012dirugikan oleh Tergugat Il Intervensi/Kementerian Kebudayaan DanPariwisata, yakni pada tanggal 27 Juni 2011 Penggugat mengajukanGugatan kepada Tergugat VKepala Kantor Pertanahan Kota Makassardan Tergugat Il Intervensi/Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata,terhitung masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yangdiisyaratkan dalam Pasal 55 UndangUndang 1986.

I GUSTI AYU SUDARTI SARINADII GUSTI NGURAH AGUNG SANATHA DHARMAlawanPEMERINTAH DAERAH KABBUPATEN BANJARKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARKEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN INDONESIA cq DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJAR cq SEKOLAH DASAR NEGERI INDRASARI 2KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN INDONESIA cq DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJAR cq TAMAN KANAK-KANAK INTAN LESTARI

Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiKalimantan Selatan), ANNA NUR PRATIWI, S.SiT (selakuAnalis Permasalahan Pertanahan pada Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan) danMURSYID (selaku Pengadministrasian Umum Pertanahanpada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiKalimantan Selatan), berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 23 Maret 2016; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il; KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN

INDONESIA cqDINASPENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN KABUPATENBANJAR cq SEKOLAH DASAR NEGERI INDRASARI 2,berkedudukan di Jalan Chandra Kirana Nomor 60, RT. 05,RW. 01, Martapura, yang diwakili Kepala Sekolah DasarNegeri Indrasari 2, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaST.

/Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN MtpPemerintah Kabupaten Banjar dan SRI MULIANA PelaksanaSub Bagian Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016; Selanjutnya disebut sebagai Turut TERGUGAT I; KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN INDONESIA cqDINASPENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN KABUPATENBANJAR cq TAMAN KANAKKANAKINTAN LESTARI,berkedudukan di Jalan Chandra Kirana Nomor 60, RT. 05,RW. 01, Martapura, yang diwakili Kepala Taman KanakKanakIntan

Penggugat:
RUDIYANTO
Tergugat:
1.Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Pemkab. Indramayu
2.KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, PEMKAB. INDRAMAYU

Penggugat:
Usman Harahap
Tergugat:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

Bahwa kemudian atas pekerjaan tersebut Tergugat telan pulamelakukan pemeriksaan dengan terbitnya Berita Acara Pemeriksaan danPenerimaan Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenSiak Nomor : 126/18.0818432232/PPHP/PDKSMP/XII/2018 tanggal 31Desember 2018 ;8.

Putra Mandiri Group kepadaKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 01/PP/XII/2018tanggal 20 Desember 2018 Perihal Permintaan Pembayaran, P5 berupa Suratdari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siakkepada CV.

Putra Mandiri Group kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Siak danbukti surat P49 berupa Surat Pernyataan Nomor : 12/421.3/SMPN 2Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.SakSIAK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang dibuat olen Kepala Sekolah SMPNegeri 2 Siak tersebut adalah tanda tangan saksi.; Bahwa saksi mendapatkan izin menggunaan barangbarang daripengadaan meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenSiak Tahun Anggaran 2018 dari bagian Sarana Prasarana SD di DinasPendidikan dan Kebudayaan

Putra Mandiri Group kepadaKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 01/PP/XII/2018tanggal 20 Desember 2018 Perihal Permintaan Pembayaran, T4 berupa Surat dariPengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak kepadaCV.

Putra Mandiri Group Nomor 63/PP/PDK/2018 tanggal 21 Desember 2018Perihal Persetujuan Pembayaran, T5 berupa Surat dari Direktur CV Putra MandiriGroup kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor13/FMKAHAR/XII/PMG/2018 tanggal 23 Desember 2018 Perihal PemberitahuanKeadaan Kahar, T6 berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan HasilPekerjaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Siak Nomor126/18.08.18432232/PPHP/PDKSMP/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, T7berupa Berita Acara

Pemohon:
Elektison Somi
Termohon:
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Teluk Segara Kota Bengkulu, untukselanjutnya disebut sebagai PEMOHON;TERHADAP:MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan,Jakarta Pusat.Dalam hal ini diwakili oleh Nadiem Anwar Makarim.,Kewarganegaraan Indonesia, Jabataan Menteri PendididanDan Kebudayaan Republik Indonesia ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38421/MPK.A/HK/2020, tanggal 30 Maret 2020 telah memberikankuasa kepada:1. Dian Wahyuni, S.H., M.ED.;2. Simul, S.H.;3.

, sedangkan PyB dalam hal iniyaitu Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan.

Bahwa pada tanggal 15 November 2019 Pemohon telah mengajukan SuratPermohonan Pengunduran Diri dari PNS, yang ditujukan kepada Termohonmelalui Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan dengan dasarpertimbangan bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai anggota Partai Politikyaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang dikirim melaluiEkspedisi JNE, pada tanggal 15 November 2019, dan telah diterima diKementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Penerima a.n.

Surat Permohonan Pengunduran Diri dari PNS dari Pemohonyang ditujukan kepada Termohon melalui Sekretaris JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 18November 2019 (Bukti T2); danb.

Elek Tison Somi, S.H., M.HUMkepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Melalui SekretarisHalaman 34 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.

Penggugat:
Wahdini
Tergugat:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, II. Dr. SURIEL SEMUEL MOFU, S.Pd.,M.Ed.,M.Phil., tersebut;

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, DK vs, Dr. Ir. ONESIMUS KAMBUAYA, M.Si.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan RayaJenderal Sudirman, Gedung D lantai 10, Senayan, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nuh,Jabatan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Dr. A. Pangerang Moenta, SH.,MH.,DFM., Jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, SekertariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;2. Wolter B.W.

., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;3. lriyanto Nainggolan, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi,Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;4. Mulyanto, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum dan Organisasi,Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;5.

., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum III, Biro Hukum dan Organisasi,Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;6. Dyah Kisworini, SH., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan, Biro Hukum dan Organisasi, SekertariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;7. Didit Junaedi, SH., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;8.

., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan, Biro Hukum dan Organisasi,Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;9. Ahmad Mudzaffar, SH., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan, Biro Hukum dan Organisasi, SekertariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;10. Affan Mohammad, SH., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan, Biro Hukum dan Organisasi, SekertariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Kesemuanya Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, JI.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, II. Dr. SURIEL SEMUELMOFU, S.Pd.,M.Ed.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat:Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. MUSLIKH, SH, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;2. IRYANTO NAINGGOLAN, SH, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Il,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;3.

MULYANTO, SH, Kepala Subbagian Hukum , Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan;4. LUSIANA MATONDANG, SH, Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/20145. DYAH KISWORINI, SH, Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;6.

sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:OBJEK SENGKETAAdapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Hasudungan Butarbutar, Msi sebagai Pegawai Negeri Sipil;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat yangmenjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo yaitu: Surat KeputusanMenteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.10772/A4.2/KP/2013 tanggal 13 Februari 2013 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Ir.

Bahwa atas buktibukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebutbutir 3, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negera Jakartayang memeriksa dan mengadili perkara Judex Facti memberikanpertimbangan hukum pada halaman 34 s/d halaman 35 sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara iniadalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan RepublikIndonesia No. 10772/A.4.2/KP/2013 tanggal 13 Februari 2013 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Ir.

MH dan Arif Awlan vs Pemerintah RI cq Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI cq Kepala DInas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan Cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan OKU Baturaja cq Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 06, Dkk

Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Pendidikan dan2.Kebudayaan RI Cq Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Sumatera Selatan Cq Kepala Dinas PendidikanKabupaten OKU Baturaja Cq Kepala Sekolah Menengah PertamaNegeri (SGMPN) Nomor 06 di Desa Peninjauan Kabupaten OKU;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan danKebudayaan RI Cq Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Sumatera Selatan Cq Kepala Dinas PendidikanKabupaten OKU Baturaja

melengkapi syaratsyarat pendaftaran tanahkonversi atau untuk pertama kali seperti: Adanya permohonan bermateraiRp6000,; Letter C, Model D, Model E; Fotokopi KTP yang berlaku; FotokopiPBB + STTS tahun terakhir;Menimbang, bahwa dengan model surat permohonan konversi tidaklengkap dan mal administrasi sebagaimana bukti T..II1 tersebut di atasternyata juga diteruskan dengan dengan bukti surat lain dari Tergugat 3bertanda T.I.3 tentang Permohonan Hak Pakai dari Kepala KantorDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan

Tergugat III dan diberi tandaT.NL.2 tercantum pada angka 2 dan 3 sebagai berikut:2) Bahwa atas tanah tersebut secara fisik telah dikuasai dandipergunakan untuk bangunan SLIP N.2 Peninjauan sejak tahun1981;3) Bahwa atas tanah tersebut di atas sejak tahun 1981 telahtercatat sebagai aset dari instansi Kantor Wilayah DepdikbudPropinsi Sumatera Selatan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pada angka (3) buktiSurat tersebut, mengapa Pemohon penerbitan sertifikat Kepala KantorDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan

Rivai Nomor 47 Telepon 354137 Palembang yangditandangani di Palembang tanggal 30 Maret 1999 oleh KepalaKantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera SelatanDrs.Suhirman NIP 130 682 641 dengan cap basah Kantor DepartemenPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten OKU tanpa tertulis atas namaKakanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan yang sebenarnya;Menimbang, bahwa terhadap halhal tersebut di atas maka majelishakim menilai bahwa sebenarnya Tergugat dan Tergugat II tidak cermat,tidak teliti dan memberikan data

Penggugat:
RIDUAN PANJAITAN
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

., , dk VS Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI c.q. Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sekarang Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dkk

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI c.g.Kanwil Departemen Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Jawa Barat sekarang Dinas PendidikanPemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukandi Jalan Dr. Radjiman, Nomor 6 Bandung, yang diwakilioleh Dr. H. Asep Hilman, M.Pd., Kepala Dinas PendidikanProvinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. H.J.J Budi Prastio, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, 2.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI Cq. KANWIL DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT sekarang DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Penggugat:
AGUSTINUS SIMANGUNSONG, ST
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

FX Untung Gunawan Als Franciscus Xaverius Untung Gunawan lawan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dkk

Sudirman No.28 Jakarta Pusatberdasarka surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2017, untukselanjutnya disebut sebagai Pembanding / Terbanding semulaPenggugat;LawanKementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, beralamat di KompleksKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung A LLt.2, Jl.Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 1). Dian Wahyuni, S.H., M.Ed., 2). M.Irsan Arief, S.H., M.H., 3). Lido Cahyadi, S.H., 4). MuhammadRavii, S.H., M.M, 5).

Kemudian dalamPerkara Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pwt, yang menjadi PihakPenggugat adalah Fransisca Lana Riani sedangkan Para Tergugatadalah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Tergugat ),Kementerian Riset, Tehnologi Dan Pendidikan Tinggi (Tergugat Il),Universitas Jenderal Soedirman (Tergugat Ill), dan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Banyumas (Turut Tergugat);Bahwa setelah Tergugat cermati ternyata Penggugat dalam PerkaraNomor. 57/Pdt.G/2017/PN Pwt dan Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pwtterikat dalam satu

kepadaKementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi/Kemenristek Dikti (Tergugat Il) berdasarkan BeritaAcara Serah Terima Aset dan Kewajiban dari UniversitasJenderal Soedirman Purwokerto Kementerian Pendidikandan Kebudayaan kepada Universitas Jenderal SoedirmanKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor 3255/UN23/2016, untuk digunakan oleh TergugatIII;Bahwa sekarang yang berwenang mengalihkan (tersebutdi dalamnya yakni diberikan kepada pihak ketiga sebagaiakses jalan) aset BMN tersebut

;Berdasarkan halhal yang telah diuraikan dalam EksepsiMengenai Gugatan Kabur tersebut diatas, maka dapat disimpulkanbahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas atau kabur (obscuurlibel), dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaar);Eksepsi Mengenai Error in Persona;Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD)(Tergugat ) seharusnya tidak menjadi pihak dalam perkara ini.1.Adapun alasannya sebagai berikut:a.Bahwa mengenai siapa saja yang akan

dan Kewajiban dari UniversitasJenderal Soedirman Purwokerto Kementerian Pendidikandan Kebudayaan kepada Universitas Jenderal SoedirmanKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor 3255/UN23/2016, untuk digunakan oleh TergugatIII;Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(KEMENDIKBUD) (Tergugat !)

PENUNDAAN

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa ini dari Para Penggugat sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Batal Surat Tergugat :
   • Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIAmelawanProf. Dr. DONALD A. RUMOKOY, SH.,MH

., Kepala Biro Hukum dan Organisasi,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Syamsul Hadi, SH.,.MH., Kepala Bagian Bantuan Hukum BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan;Amsar, SH.,MM., Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian,Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, KementerianPendidikan dan Kebudayaan;Muhammad Ravii, SH.

., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Il,Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan;Mulyanto, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;Polaris Siregar, SH.,MH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Ill,Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan;Heru Kristiawan, SH.

John Frits Tarihoran, Staf pada Bagian Bantuan Hukum danKepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;12.

Bahwa Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor : 87/MPK.A4/KP/2014, tanggal 4 Maret 2014 TentangMemberhentikan Dengan Hormat Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH.,Halaman 3 dari 37 halaman.

Perpanjangan jabatanTermohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) ditetapbkan denganKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.182/MPK.A4/KP/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Vide T9), bahkanTermohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat masih menjabatRektor sampai dengan terbitnya objek sengketa, yakni tanggal 4 Maret2014 (Vide T1).Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.Halaman 26 dari 37 halaman.

Terbanding/Tergugat : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Putusan No.143/B/2020/PT.TUN.JKTMelawan:MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Gedung A, Komplek KementerianPendidikan dan Kebudayaan, Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 14776/MPK.A/HK/2019Tanggal O09 Desember 2019 memberikan kuasakepada: 1. Dian Wahyuni, S.H.,M.Ed, 2. PolarisSiregar, S.H.,M.H. 3. M. Irsan Arief, S.H.,M.H. 4.Ahmad Mudzaffar, S.H.,M.H. 5. Muhammad Ravii,S.H.,M.H. 6. Yasirman Hassan, S.H. 7.

Alberiza Hutrianto, S.H., kKesemuanyawarga negara Indonesia, pekerjaan PegawaiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia, beralamat di Gedung D Lantai 9 KomplekKemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu SatuMajelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Administrasi PemerintahanNomor: 143/B/2020/PT.TUN.JKT. setelan membaca, mempelajari danMenganaliSa: 222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn cence nnn n nee1.

Penggugat:
AGUSTINUS SIMANGUNSONG, ST
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR