Peradilan Anak sebagaimana dalam SuratDakwaan;Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2020/PN Lbs2.

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak danPenasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Anak, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke4KUHP; Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telahterpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaantunggal:Menimbang, bahwa dalam permohonan penasihat hukum Anak maupunAnak pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman bagi Anak olehkarena anak telah mengembalikan seluruh laptop yang dicuri dan sudah adaperdamaian

Peradilan Anak, UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan Anak. ...........ccccceeeeeeeeeeeeeeees terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan atauturut serta melakukan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman , sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoHalaman 1 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2021/PN BnaPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Undang Undanng Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak Sebagaimana

didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas dapat memilin salah satu dari dkwaanPenuntut Umum yang akan dibuktikan dan dalam hal ini Hakim akanmempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalamPasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Undangundang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

Peradilan Anak.

Peradilan Anak,Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Pasal 6 : Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan; penipuan dari pihak manapun ;Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangUndangan , sehingga beralasan untuk dikabulkan ;Memperhatikan ketentuan pasal 12, pasal 52 ayat 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang"sistem Peradilan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara3 Pidana serta Peraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan

Peradilan Anak JoPasal 65 KUHP DAN Kedua Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016Tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Anak.2.

Soediran mangunSumarso Kabupaten Wonogiri pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017telah memeriksa seorang korban bernama Wahida Khoirunnisa denganHasil pemeriksaan: warna kemerahan pada bibir kemaluan dalam kanandan kiri, akibat trauma benda tumpul.nnnnennne Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaiPasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atasUU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo Pasal

UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo Pasal65 KUHP dan Kedua Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2014 tentang Perlindungan Anak jo. UndangUndang RI 17 Tahun 2016 jo.UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa karena Anak didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan kumulatif, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu Dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun2014 tentang Perlindungan Anak jo.

Undanghalaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 17/Pid.SusAnak/201 7/PN WngUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo Pasal65 KUHP;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan DakwaanKedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. UndangUndang RI 17Tahun 2016 jo. UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Anak yang mempunyai unsurunsur penting sebagai berikut :Setiap Orang;2.

UndangUndang RI Nomor 11 Tahunhalaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 17/Pid.SusAnak/201 7/PN Wng2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo Pasal 65 KUHP dan Pasal 82 ayat(1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo.UndangUndang RI 17 Tahun 2016 jo.

Menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum ANAK telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MenguasaiNarkotika Golongan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009tentang narkotika jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.2.

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo UU No.11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,Penasehat Hukum Anak dan Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukankeberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Nomor 11 TahunHalaman 11 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.SusAnak/2019/PN Lbp2012 tentang sistem Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1. Setiap orang;2. Tanpa hak atau melawan hukum;3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalamjual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan dalambentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur'tersebut Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012tentang sistem Peradilan Anak, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual BeliNarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman;2.

padatuntutannya semula, dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anakmelalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untukSidang Pengadilan Anak yang disampaikan Petugas Balai PemasyarakatanKlas Il Pekanbaru di persidangan yang pada pokoknya merekomendasikanagar klien diPidana penjara bertempat di lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) Pekanbaru sesuai pasal 71 Ayat (1) huruf (e) UU RI Nomor 11 tahun2012 tentang sistem

peradilan Anak;Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah didakwa Penuntut Umumdengan Dakwaan sebagai berikut;DAKWAANPERTAMA :Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum SUSILO Als SILO Bin NANOKbersamasama dengan saksi ANDREAN (dilakukan penuntutan secaraterpisah) pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 WIBatau pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Lokasi MatiKelurahan Telaga SamSam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau padasuatu tempat yang masih termasuk dalam

perbuatan Anak telah terbukti terhadap Dakwaan Penuntut Umum,maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan terlebihdahulu ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan tentang unsur unsur tindak pidana yang didakwakankepada Anak;Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang disusun secara alternatif, yaitu:Pertama : Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika jo pasal 1 ke 3 UU RI No. 11 tahun 2012tentang sistem

Peradilan Anak;AtauKedua : Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika jo pasal 1 ke 3 UU RI No. 11 tahun 2012tentang sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut asas hukum, Hakim memilikikewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu Dakwaan yang dianggap12dan dinilai relevan dengan faktafakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan,maka dalam perkara aquo Hakim memilin dan mempertimbangkan DakwaanPertama, dan hal inipun bersesuaian dengan

pendapat dan pilihan PenuntutUmum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan tertanggal 21 Mei2021;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentangdakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1)UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 1 ke 3 UU RI No. 11tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.

EkaHandayani,SpOG dari RSU Dr.R.M.Djoelham yang pada kesimpulannya Dijumpairobekan lama pada selaput dara arah jam tiga, jam lima dan jam Sembilan tidaksampai kedasar, arah jam enam sampai kedasar, selaput darah tidak utuh;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal82 UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.yo UU RI No.11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjaitertanggal 2 Maret 2015, No. Reg.

dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadapAnak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapbkan agar Anak tetap beradadalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dandipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikeduatingkat peradilan;Memperhatikan ketentuan Pasal 82 UndangUndang Republik Indonesianomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UndangUndang RepublikIndonesia nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, UndangUndang Republik Indonesia nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP, sertaketentuanketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILL:e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bnj, tanggal 23 Maret 2015, yang dimintakan banding;e Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;e Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;e Membebankan

warna hitamdimusnahkan;Pasal 3Bahwa apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi oleh Anak maka prosespemeriksaan diajukan dalam proses persidangan;Pasal 4Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruandan penipuan dari pihak manapun;Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dantidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehingga beralasanuntuk dikabulkan;Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) UndangundangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

Smr tanggal 13 Pebruari 2020 Hakim Tingkat Bandingsependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum putusan HakimTingkat Pertama yang menyatakan bahwa Muhammad Sandy Bin MuhammadYusuf telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya seriadengan tidak menjatuhkan pidana penjara karena menurut Hakim Bandingdalam Sistim Peradilan Pidana Anak (SPPA)/ UndangUndang Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak mindset penegak

pemidanaan dengan pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS ) oleh karena HakimHalaman 11 dari 13 Putusan Nomor 6/PIDAnak/2020/PT SMRtingkat pertama tidak secara jelas dan tegas menyebutkan apa yang harusdilakukan terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) tersebut oleh karenanya denganmengacu pada ketentuan pasal 71 ayat 1 huruf c UndangUndang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan mengingat latar belakangpendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum adalah SMK maka akan lebihtepat kepadanya juga dijatuhi pidana berupa PELATIHAN KERJA;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negerisamarinda Nomor 4/Pid.SusAnak/2020/PN.

pertama selebihnyadiambil alin Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan Hakim tingkatbanding ;Menimbang, bahwa karena Anak Berhadapan Dengan Hukum dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebutdalam diktum putusan ini;Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2), UndangUndang Nomor 35 Tahun2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak, UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak,UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, danperaturan perundang undangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan anak(Terdakwa) tidakmemenuhi unsur kedua tersebut, maka anak/terdakwa tidak teroukti memenuhiunsur didalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena itu anak/terdakwa haruslah dibebaskandari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanDakwaan Subsidair Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu Pasal 303 bisayat (1) ke2 KUHPidana jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, yang tersusun atas unsurunsursebagai berikut:1.

dengan menggunakan kartu Domino merk KABUKI,ditempus di sebuah warung yang dapat dikunjungi umum yang berada diJalanKampung Lalang Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;Menimbang, bahwa oleh karena itu Unsur Ikut Serta Bermain JudiDijalan Umum atau Dipinggir Jalan Umum atau Ditempat Yang Dapat DikunjungiUmum telah terpenuhi;Ad.3 Anak atau Belum Dewasa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak atau Belum Dewasaberdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undangundang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dikatakan bahwa Anak yangberkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telahberumur 12 (Dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan belas) tahunyang diduga melakukan tindak pidana;Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa AnakFAJAR RAMADANI Bin ILHAM PULUNGAN lahir di DuriKecamatan MandauBengkalis (Riau), tanggal 05 Januari 1999 (Vide: Identitas Anak pada Dakwaanjo Surat LITMAS Untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register:267/SANVWV2016

tanggal 13 Juli atas nama FAJAR RAMADHANI Bin ILHAMPULUNGAN).Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, makaperbuatan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaDakwaan Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke2 KUHPidana Jo UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.SusAnak/2016/PN BIsKunjungi Website kami di pnbengkalis.go.idMenimbang

dari Hakim tingkat pertama bagi Anakdalam putusannya tersebut diambil alin dan di jadikan dasar sendiri olehPengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan untuk tingkat banding,dengan sedikit perbaikan tentang pidana bersyarat yang dijatunkan olehpengadilan tingkat pertama kepada Anak, yang belum memuat syarat khusus baikdalam pertimbangannya maupun dalam amar putusannya, sebagaimana yangdiamanatkan dalam Pasal 73 ayat (2) dan (4) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan anak, untuk itu PengadilanTingkat Banding akan memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama ;Menimbang, bahwa karena Anak, WARDIMAN DWI PUTRA Bin INDRAGUNAWAN masih anak anak yang umurnya baru 17 tahun dan masih berstatus pelajarsekolah SMK kelas 1, namun sudah biasa merokok layaknya orang dewasa, untuk itumenurut hemat Pengadilan Tingkat Banding sudah selayaknya kepada Anak yangdijatuhi hukuman bersyarat selain dari syarat umum berupa larangan melakukanperbuatan pidana juga diberikan

UndangUndang nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta PasalPasal dari ketentuanketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;e Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 6/Pid.SusAN/2015/PN.Crp tanggal 24 Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut sekedarmenambahkan syarat khusus bagi terdakwa, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :1.

Bahwa asas dari Peradilan Anak berdasarkan Undangundang Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak, berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaanterhadap pendapat anak,kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingananak, proporsional, perampasa kemerdekaan dan pemidanaan sebagai uapay hukumterakhir dan penghindaran pembalasan.

Perlindungan bagi anak seperti hal tersebuthendaknya sebagai aspek penjeraan dan edukatif agar kedepan anakanak tidakterjebak lagi sebagai residivis dalam konteks ini sebaiknya tidak serta mertamenggunakan KUHP dalam beracara akan tetapi lebih bijanya menggunakan UU nOm11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.3.

sepuluh.Perbuatan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum RAJES MANSUMBERdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak Menjadi UndangUndang Jo Pasal 76D tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak.

Peradilan Anak, Pasal 1 ke 3anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalahanak yang telah berumu 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan(litmas) untuk sidang pengadilan nomor register litmas: 20/Litmasanak/Maret/2018 tanggal 26 Maret 2018 terhadap Rajes Mansumber yangdibuat oleh pembimbing kemasyarakatan Jermias Ayhuan, SH.

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

menemukan faktafakta yang dikemukakandiatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa PenuntutUmum yang mendakwa Anak dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu :12Kesatu : Perbuatan Anak tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun2016 tentang perubahan kedua atas uu no. 23 Tahun 2002 tentangperlindungan Anak menjadi uu jo pasal 1 angka UU RI no 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;AtauKedua : Perbuatan Anak tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun2016 tentang perubahan kedua atas uu no. 23 Tahun 2002 tentangperlindungan Anak menjadi uu jo pasal 1 angka UU RI no 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak;AtauKetiga : Perbuatan Anak tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 D UU RI No.17 Tahun

2016tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun2016 tentang perubahan kedua atas uu no. 23 Tahun 2002 tentangperlindungan Anak menjadi uu jo pasal 1 angka UU RI no 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegangteguh asas/prinsip yang menyatakan Tiada hukuman tanpa kesalahan (geenstraf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang dapatdihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya;Menimbang

dibawah umur; Antara keluarga Terdakwa Anak dan saksi korban belum tercapai upayaperdamaian ;Halhal yang meringankan : Terdakwa Anak belum pernah dihukum ; Terdakwa Anak menyesali perbuatannya; Terdakwa masih Anak Anak;Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D UU RINo.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu no. 23 Tahun 2002 tentangperlindungan Anak menjadi uu jo pasal 1 angka UU RI no 11 Tahun 2012tentang Sistem

Peradilan Anak;, UndangUndang R.I.

Peradilan Anak, yaitu pidana terhadapAnak terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, yang mana untuk pidanapokok bagi Anak terdiri atas: pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihankerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara;Menimbang, bahwa telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)yang dilakukan oleh SAYUTI, SH tertanggal 11Agustus2014 selaku PembimbingKemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Banjarmasin yang padapokoknya memberikan rekomendasi terhadap AnakMuhammad

Pazii BinFahriani dapat diberikan sanksi pembinaan dalam lembagadenganditempatkan pada Panti dibawa Pengelolaan Kementerian Sosial sesuai denganketentuan pasal 71 ayat (1) huruf d UndangUndang Republik IndonesiaNomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dengan pertimbanganAnak Muhammad Pazii melakukan tindak pidana karena ada dorongan atauajakan dari temannya meskipun juga ada motivasi Anak Muhammad Pazii untukmendapat keuntungan dari perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka

Peradilan Anak yang menyebutkan bahwa Diversidilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan bukan merupakanpengulangan tindak pidana, sehingga jika merupakan pengulangan tindakpidana maka tidak dilakukan Diversi.

Pid.Sus/PN Bjbmaka perlu ditetapkan agar Anak Muhammad Pazii tetap berada dalamtahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidanganakan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Anak Muhammad Pazii dinyatakanterbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biayaperkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat dan memperhatikan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, Pasal 363 ayat (1) ke4Kitab UndangUndang Hukum Pidana, serta peraturan peraturan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini :1.

UndangUndang No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak Jo Pasal 486 K.U.H.Pidana, dengan unsurunsursebagai berikut:1. Unsur barang siapa;2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnyakepunyaan orang lain;Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;4.

melakukan tidak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan,dan jarak waktu kejadian tersebut dan putusan pengadilan tersebut denganperkara ini masih dalam jangka waktu di bawah 5 (lima) tahun;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pasal 486 KUHP dalamkaitannya dalam perkara ini telah terpenuhi sebagaimana fakta di persidangan;Menimbang, bahwa akhirnya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatananak telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke5 KUHP Jo.UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak Jo Pasal486 K.U.H.Pidana, maka oleh karena itu anak telah dapat dinyatakan terbuktiHalaman 11 dari 14 Hal Putusan Nomor: 31/ Pid.

UndangUndangNo. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo Pasal 486 K.U.H.Pidana,Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sertaketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;MENGADILI1. Menyatakan anak AL FIKRI ZULHAIRI Bin SAMSI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalanh melakukan tindak pidana Pencuriandalam keadaan memberatkan;2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan;3.

Agustus 2020 yang dibuat danditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. danFILANTARI CAHYANI A.Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik CabangSurabaya;Re Membeli, menjadi perantaradalam jual beli narkotika golongan jenis sabu tersebut tidak ada jjin dari yangberwenang;Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.SusAnak/2020/PN SpgPerbuatan anak I sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;AtauKedua :Bahwa anak sopada = waktu dan tempatsebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu diatas, tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan GE dengan caracara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelan sabusabukemudian 1 (Satu) poket sabusabu tersebut oleh anak mendapatkan sabusabukemudian 1 (satu) poket sabusabu tersebut oleh IWE akan diserahkan kepada

Lab. 8436/NNF/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang dibuat danditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. danFILANTARI CAHYANI A.Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik CabangSurabaya;Bahwa anak EE penguasai narkotika golongan jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;Perbuatan anak ssebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;AtauKetiga :Bahwa anak

Lab. 8436/NNF/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang dibuat danditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. danFILANTARI CAHYANI A.Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik CabangSurabaya;Bahwa EE menggunakan sabusabutersebut tidak ada jjin dari yang berwenang;Perbuatan anak i sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.SusAnak

UU RI No. 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam Dakwaan KesatuPenuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak terdakwa dengan pidana penjaraselama 5 (Lima) Tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalamtahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan serta menjalaniPembinaan Kerja Sosial di Yayasan Inspirasi Bangsa selama 6 (enam)Bulan;3.

MDNMenimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam keduatingkat Pengadilan, yang untuk Tingkat Banding besarnya sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, pasal 82 ayat (1) Jo.76 E Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo.UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem

Peradilan Anak dan Undangundang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI : Menerima permohonan Banding Penuntut Umum ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pid.SusAnak/2018/PN Mdn tanggal 27 Desember 2018,yang dimohonkan banding.

Peradilan Anak;ATAUKEDUA :Bahwa ia Anak TERDAKWA (Yang masih berusia 17 Tahun dan 11 Bulanserta belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.5630015708 Tanggal 30 Juni 2009, yang ditandatangani oleh Drs.

Peradilan Anak.

Peradilan Anak;ATAU :KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika Jo UndangUndang No. 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anakmemenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebin dahulu akandipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anaksebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitandengan

Peradilan Anak, yang unsurunsurnyasebagai berikut :1.

peradilan anak makaterhadap anak bernama TERDAKWA ditambah dengan pidana pelatinhan kerja;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (Dua) paket kecil Narkotika jenis shabushabu yang dibungkus plastik beningdengan berat kotor 0,03 gram, serta dikurangi berat pembungkus 0,22 gram danberat bersih 0,08 gram dengan perincian sebagai berikut :1.

dalamputusan ini secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tak terpisahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telah didapat dipersidangan tersebut, apakahanak telah terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksaatau PenuntutUmum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaituPasal 363 ayat (1)Ke3, Ke4 dan Ke5 KUHPidana Jo Undangundang No. 11 Tahun 2012tentang Sistem

Peradilan Anak;11Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yangdisusun secara tunggal sebagaimana tersebut di atas, maka mengandungkonsekuensi yuridis dimana Majelis Hakim akan membuktikan apakahperbuatan anak telah memenuhi keseluruhan unsurunsur sebagaimanadimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke3, Ke4 dan Ke5 KUHPidana JoUndangundang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Bahwa untukadanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:(1) Kemampuan untuk membedabedakan antara perbuatan yangbaik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawanhukum;(2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurutkeinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. ( Prof.Moeljatno,SH, Azasazas Hukum Pidana Bina Aksara 1987);Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada Undangundang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka Hakim akan menerapkanketentuan sebagaimana pada undangundang

terdakwa dan saksi FAISAL MUHAMMAD Bin Alm KUDINGpulang kerumah masingmasing;18Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,maka unsur pasal dimaksud menurut Hakim telah terpenuhi menurut hukumdalam perbuatan anak ;Menimbang, bahwa dari seluruh uralianuraian pertimbangansebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwaperbuatan anak telah terbukti memenuhi seluruh unsurunsur Pasal 363 ayat(1) Ke3, Ke4 dan Ke5 KUHPidana Jo Undangundang No. 11 Tahun 2012tentang Sistem

Peradilan Anak dan Hakim memperoleh keyakinan anak telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapencurian sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhahal yang dapat menghapuskan pertangungjawaban pidana, baik sebagaialasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka anak harus mempertangungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan Pasal 44 dan Pasal 4851KUHP.maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.Menimbang