Peradilan Anak sebagaimana dalam SuratDakwaan;Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2020/PN Lbs2.

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak danPenasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Anak, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke4KUHP; Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telahterpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaantunggal:Menimbang, bahwa dalam permohonan penasihat hukum Anak maupunAnak pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman bagi Anak olehkarena anak telah mengembalikan seluruh laptop yang dicuri dan sudah adaperdamaian

Peradilan Anak, UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan telahmengerti akan isi serta maksudnya, selanjutnya atas dakwaan tersebutPenasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut :1.

Peradilan Anak atau Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke5KUHP Jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 TentangSistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anakmemenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahuluhalaman 17 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.SusAnak/2019/PN Bknakan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anaksebagaimana diatur dalam Pasal

Peradilan Anak, yang unsurunsurnya sebagai berikut :Ad.1.

Peradilan Anak, dan oleh karena tidakditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasanpembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Anak, maka Anak harusdinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akandijatunkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbangkan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,disebutkan

Peradilan Anak, sertaketentuan peraturan perundangundangan lain yang besangkutan denganperkara ini ;MENGADILI1.

peradilan anak ;Hal 13 dari 19 Hal Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.BlsMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatifmaka Hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahuluberdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila dakwaantersebut telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyusundakwaannya secara Alternatif, maka berdasarkan faktafakta yuridis yangterungkap

dipersidangan maka hakim akan memilih dan mempertimbangkandakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Undangundang Nomor 35 tahun2009 tentang narkotika jo Pasal (1) ayat 3 Undangundang RepublikIndonesia No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 undangundang no 35tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalah guna adalah orangyang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkanyang dimaksud dengan setiap orang sama dengan barang siapa, yaitumenunjuk kepada orang selaku subyek hukum yang diajukan kepersidanganoleh Penuntut Umum sebagai anak karena didakwa telah melakukan tindakpidana ;Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UndangUndang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak dikatakan bahwa Anak yangberkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telahberumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahunyang diduga melakukan tindak pidana.Menimbang, bahwa didepan persidangan anak telah membenarkanidentitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan PenuntutUmum yaitu TENGKU INDRA GUNAWAN Bin T.

peradilan anak serta peraturan perundangundangan yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

EkaHandayani,SpOG dari RSU Dr.R.M.Djoelham yang pada kesimpulannya Dijumpairobekan lama pada selaput dara arah jam tiga, jam lima dan jam Sembilan tidaksampai kedasar, arah jam enam sampai kedasar, selaput darah tidak utuh;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal82 UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.yo UU RI No.11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjaitertanggal 2 Maret 2015, No. Reg.

dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadapAnak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapbkan agar Anak tetap beradadalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dandipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikeduatingkat peradilan;Memperhatikan ketentuan Pasal 82 UndangUndang Republik Indonesianomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UndangUndang RepublikIndonesia nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, UndangUndang Republik Indonesia nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP, sertaketentuanketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILL:e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bnj, tanggal 23 Maret 2015, yang dimintakan banding;e Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;e Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;e Membebankan

,MH dan pihakpihak terkait dalam prosesDiversi perkara Anak Nomor /Pid.SusAnak/2020/PN Bbu telah mencapaiKesepakatan Diversi sebagai berikut:dikembalikan kepada orang tua dibawah pengawasan pembimbingkemasyarakatan selama 6 (enam) bulan sebagaimana disebutkan dalam pasal10 ayat 2 huruf c UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak(SPPA) aaeApabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaandilanjutkan dalam proses persidangan yang diatur dalam dakwaaan pertamaPasal

dari JaksaPenuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan maupun pertimbanganHakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah keliru dalam menerapkan hukumacara, karena ternyata usia Terdakwa ketika peristiwa pidana tersebutterjadi masih berusia belum cukup 18 tahun (= baru berusia 17 tahun,5 bulan ), sedangkan Terdakwa disidangkan dengan acara persidanganuntuk orang yang sudah dewasa, tidak sesuai dengan Pasal 20 UUNo. 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dimana Terdakwa harus disidangkan dengan cara Peradilan Anak, oleh karena itu.

Pemeriksaan danPutusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tidak dapat dipertahankanlagi dan harus dinyatakan batal demi hukum ;Menimbang , bahwa karena pemeriksaan dan putusan Pengadilantingkat pertama dinyatakan batal demi hukum, maka Terdakwa harussegera dikeluarkan dari tahanan dan biaya perkara dibebankan kepadaNegara ;Memerhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undangundang RI.No. 23 Tahun 2002 dan Pasal 20 Undangundang No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak serta peraturan hukum lainnya

Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Subsidair :Bahwa la terdakwa Anak, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitarpukul 17.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2016,bertempat di Asahan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan jenis shabushabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara laindengan cara

Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan,bahwa Anak telah dituntut sebagai berikut :1.Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan ,sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa Anak dalam dakwaanSubsidair Pasal 112 ayat (1) Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo UU R.I No

Peradilan Anak JoPasal 65 KUHP DAN Kedua Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016Tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Anak.2.

Soediran mangunSumarso Kabupaten Wonogiri pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017telah memeriksa seorang korban bernama Wahida Khoirunnisa denganHasil pemeriksaan: warna kemerahan pada bibir kemaluan dalam kanandan kiri, akibat trauma benda tumpul.nnnnennne Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaiPasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atasUU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo Pasal

UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo Pasal65 KUHP dan Kedua Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2014 tentang Perlindungan Anak jo. UndangUndang RI 17 Tahun 2016 jo.UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa karena Anak didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan kumulatif, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu Dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun2014 tentang Perlindungan Anak jo.

Undanghalaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 17/Pid.SusAnak/201 7/PN WngUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo Pasal65 KUHP;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan DakwaanKedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. UndangUndang RI 17Tahun 2016 jo. UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Anak yang mempunyai unsurunsur penting sebagai berikut :Setiap Orang;2.

UndangUndang RI Nomor 11 Tahunhalaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 17/Pid.SusAnak/201 7/PN Wng2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo Pasal 65 KUHP dan Pasal 82 ayat(1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo.UndangUndang RI 17 Tahun 2016 jo.

,SpOG dengan mengingatsumpah dan jabatan.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Subsidair:Bahwa Anak, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, sekira pukul 13.00Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2018, atau setidaknyapada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Terusan Marindal XIlKecamatan Patumbak Kabupaten

,SpOG dengan mengingatsumpah dan jabatan.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Setelah memeriksa, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yangamarnya:Menuntut:1.

Menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum ANAK telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MenguasaiNarkotika Golongan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009tentang narkotika jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.2.

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo UU No.11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,Penasehat Hukum Anak dan Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukankeberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Nomor 11 TahunHalaman 11 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.SusAnak/2019/PN Lbp2012 tentang sistem Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1. Setiap orang;2. Tanpa hak atau melawan hukum;3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalamjual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan dalambentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur'tersebut Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012tentang sistem Peradilan Anak, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual BeliNarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman;2.

padatuntutannya semula, dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anakmelalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untukSidang Pengadilan Anak yang disampaikan Petugas Balai PemasyarakatanKlas Il Pekanbaru di persidangan yang pada pokoknya merekomendasikanagar klien diPidana penjara bertempat di lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) Pekanbaru sesuai pasal 71 Ayat (1) huruf (e) UU RI Nomor 11 tahun2012 tentang sistem

peradilan Anak;Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah didakwa Penuntut Umumdengan Dakwaan sebagai berikut;DAKWAANPERTAMA :Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum SUSILO Als SILO Bin NANOKbersamasama dengan saksi ANDREAN (dilakukan penuntutan secaraterpisah) pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 WIBatau pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Lokasi MatiKelurahan Telaga SamSam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau padasuatu tempat yang masih termasuk dalam

perbuatan Anak telah terbukti terhadap Dakwaan Penuntut Umum,maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan terlebihdahulu ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan tentang unsur unsur tindak pidana yang didakwakankepada Anak;Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang disusun secara alternatif, yaitu:Pertama : Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika jo pasal 1 ke 3 UU RI No. 11 tahun 2012tentang sistem

Peradilan Anak;AtauKedua : Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika jo pasal 1 ke 3 UU RI No. 11 tahun 2012tentang sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut asas hukum, Hakim memilikikewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu Dakwaan yang dianggap12dan dinilai relevan dengan faktafakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan,maka dalam perkara aquo Hakim memilin dan mempertimbangkan DakwaanPertama, dan hal inipun bersesuaian dengan

pendapat dan pilihan PenuntutUmum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan tertanggal 21 Mei2021;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentangdakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1)UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 1 ke 3 UU RI No. 11tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.

Smr tanggal 13 Pebruari 2020 Hakim Tingkat Bandingsependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum putusan HakimTingkat Pertama yang menyatakan bahwa Muhammad Sandy Bin MuhammadYusuf telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya seriadengan tidak menjatuhkan pidana penjara karena menurut Hakim Bandingdalam Sistim Peradilan Pidana Anak (SPPA)/ UndangUndang Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak mindset penegak

pemidanaan dengan pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS ) oleh karena HakimHalaman 11 dari 13 Putusan Nomor 6/PIDAnak/2020/PT SMRtingkat pertama tidak secara jelas dan tegas menyebutkan apa yang harusdilakukan terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) tersebut oleh karenanya denganmengacu pada ketentuan pasal 71 ayat 1 huruf c UndangUndang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan mengingat latar belakangpendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum adalah SMK maka akan lebihtepat kepadanya juga dijatuhi pidana berupa PELATIHAN KERJA;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negerisamarinda Nomor 4/Pid.SusAnak/2020/PN.

pertama selebihnyadiambil alin Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan Hakim tingkatbanding ;Menimbang, bahwa karena Anak Berhadapan Dengan Hukum dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebutdalam diktum putusan ini;Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2), UndangUndang Nomor 35 Tahun2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak, UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak,UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, danperaturan perundang undangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan anak(Terdakwa) tidakmemenuhi unsur kedua tersebut, maka anak/terdakwa tidak teroukti memenuhiunsur didalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena itu anak/terdakwa haruslah dibebaskandari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanDakwaan Subsidair Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu Pasal 303 bisayat (1) ke2 KUHPidana jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, yang tersusun atas unsurunsursebagai berikut:1.

dengan menggunakan kartu Domino merk KABUKI,ditempus di sebuah warung yang dapat dikunjungi umum yang berada diJalanKampung Lalang Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;Menimbang, bahwa oleh karena itu Unsur Ikut Serta Bermain JudiDijalan Umum atau Dipinggir Jalan Umum atau Ditempat Yang Dapat DikunjungiUmum telah terpenuhi;Ad.3 Anak atau Belum Dewasa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak atau Belum Dewasaberdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undangundang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dikatakan bahwa Anak yangberkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telahberumur 12 (Dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan belas) tahunyang diduga melakukan tindak pidana;Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa AnakFAJAR RAMADANI Bin ILHAM PULUNGAN lahir di DuriKecamatan MandauBengkalis (Riau), tanggal 05 Januari 1999 (Vide: Identitas Anak pada Dakwaanjo Surat LITMAS Untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register:267/SANVWV2016

tanggal 13 Juli atas nama FAJAR RAMADHANI Bin ILHAMPULUNGAN).Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, makaperbuatan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaDakwaan Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke2 KUHPidana Jo UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.SusAnak/2016/PN BIsKunjungi Website kami di pnbengkalis.go.idMenimbang

Peradilan Anak, yaitu pidana terhadapAnak terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, yang mana untuk pidanapokok bagi Anak terdiri atas: pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihankerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara;Menimbang, bahwa telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)yang dilakukan oleh SAYUTI, SH tertanggal 11Agustus2014 selaku PembimbingKemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Banjarmasin yang padapokoknya memberikan rekomendasi terhadap AnakMuhammad

Pazii BinFahriani dapat diberikan sanksi pembinaan dalam lembagadenganditempatkan pada Panti dibawa Pengelolaan Kementerian Sosial sesuai denganketentuan pasal 71 ayat (1) huruf d UndangUndang Republik IndonesiaNomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dengan pertimbanganAnak Muhammad Pazii melakukan tindak pidana karena ada dorongan atauajakan dari temannya meskipun juga ada motivasi Anak Muhammad Pazii untukmendapat keuntungan dari perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka

Peradilan Anak yang menyebutkan bahwa Diversidilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan bukan merupakanpengulangan tindak pidana, sehingga jika merupakan pengulangan tindakpidana maka tidak dilakukan Diversi.

Pid.Sus/PN Bjbmaka perlu ditetapkan agar Anak Muhammad Pazii tetap berada dalamtahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidanganakan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Anak Muhammad Pazii dinyatakanterbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biayaperkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat dan memperhatikan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, Pasal 363 ayat (1) ke4Kitab UndangUndang Hukum Pidana, serta peraturan peraturan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini :1.

Agustus 2020 yang dibuat danditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. danFILANTARI CAHYANI A.Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik CabangSurabaya;Re Membeli, menjadi perantaradalam jual beli narkotika golongan jenis sabu tersebut tidak ada jjin dari yangberwenang;Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.SusAnak/2020/PN SpgPerbuatan anak I sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;AtauKedua :Bahwa anak sopada = waktu dan tempatsebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu diatas, tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan GE dengan caracara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelan sabusabukemudian 1 (Satu) poket sabusabu tersebut oleh anak mendapatkan sabusabukemudian 1 (satu) poket sabusabu tersebut oleh IWE akan diserahkan kepada

Lab. 8436/NNF/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang dibuat danditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. danFILANTARI CAHYANI A.Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik CabangSurabaya;Bahwa anak EE penguasai narkotika golongan jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;Perbuatan anak ssebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;AtauKetiga :Bahwa anak

Lab. 8436/NNF/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang dibuat danditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. danFILANTARI CAHYANI A.Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik CabangSurabaya;Bahwa EE menggunakan sabusabutersebut tidak ada jjin dari yang berwenang;Perbuatan anak i sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.SusAnak

Dengandemikian, jika Terdakwa MUHAJRI Alias AJRI Bin ASRI MUNTHE masihtermasuk kategori Anak, maka berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Terdakwa MUHAJRI AliasAJRI Bin ASRI MUNTHE perkaranya diperiksa dengan Sistem Peradilan Anak;Apabila melihat Dakwaan Penuntut Umum, maka terlihat PenuntutUmum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap didalam menyusunDakwaannya.

Jika tempus delictinya dibulan Juni 2016, maka Terdakwa MUHAUJRI Alias AJRI Bin ASRI MUNTHEberdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014, termasukkategori Anak, karena belum mencapai umur 18 Tahun, maka berdasarkanketentuan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanAnak, Terdakwa MUHAJRI Alias AJRI Bin ASRI MUNTHE perkaranyadiperiksa dengan Sistem Peradilan Anak;2.

bahwa setelah diketahui tentang kapan Terdakwadikategorikan sebagai Anak dan kapan sebagai Dewasa, selanjutnyapembahasan tentang tempus delicti, yakni mengenai apakah benar jika tempusdelictinya di bulan Juni 2016, Terdakwa MUHAJRI Alias AJRI Bin ASRIMUNTHE berdasarkan ketentuan UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2014,termasuk kategori Anak karena belum mencapai umur 18 Tahun sehinggaberdasarkan ketentuan UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Anak, perkaranya diperiksa dengan Sistem

Peradilan Anak,namun pembahasan tersebut akan dipertimbangkan bersama denganpermasalahan kedua;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpermasalahan kedua tentang Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhiketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undangundang Hukum Acarapidana, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum;Menimbang bahwa Surat Dakwaan adalah dasar atau landasanpemeriksaan suatu perkara bagi hakim di persidangan.

Peradilan Anak;ATAUKEDUA :Bahwa ia Anak TERDAKWA (Yang masih berusia 17 Tahun dan 11 Bulanserta belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.5630015708 Tanggal 30 Juni 2009, yang ditandatangani oleh Drs.

Peradilan Anak.

Peradilan Anak;ATAU :KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika Jo UndangUndang No. 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anakmemenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebin dahulu akandipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anaksebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitandengan

Peradilan Anak, yang unsurunsurnyasebagai berikut :1.

peradilan anak makaterhadap anak bernama TERDAKWA ditambah dengan pidana pelatinhan kerja;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (Dua) paket kecil Narkotika jenis shabushabu yang dibungkus plastik beningdengan berat kotor 0,03 gram, serta dikurangi berat pembungkus 0,22 gram danberat bersih 0,08 gram dengan perincian sebagai berikut :1.

UU RI No. 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam Dakwaan KesatuPenuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak terdakwa dengan pidana penjaraselama 5 (Lima) Tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalamtahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan serta menjalaniPembinaan Kerja Sosial di Yayasan Inspirasi Bangsa selama 6 (enam)Bulan;3.

MDNMenimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam keduatingkat Pengadilan, yang untuk Tingkat Banding besarnya sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, pasal 82 ayat (1) Jo.76 E Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo.UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem

Peradilan Anak dan Undangundang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI : Menerima permohonan Banding Penuntut Umum ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pid.SusAnak/2018/PN Mdn tanggal 27 Desember 2018,yang dimohonkan banding.

menemukan faktafakta yang dikemukakandiatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa PenuntutUmum yang mendakwa Anak dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu :12Kesatu : Perbuatan Anak tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun2016 tentang perubahan kedua atas uu no. 23 Tahun 2002 tentangperlindungan Anak menjadi uu jo pasal 1 angka UU RI no 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;AtauKedua : Perbuatan Anak tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun2016 tentang perubahan kedua atas uu no. 23 Tahun 2002 tentangperlindungan Anak menjadi uu jo pasal 1 angka UU RI no 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak;AtauKetiga : Perbuatan Anak tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 D UU RI No.17 Tahun

2016tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun2016 tentang perubahan kedua atas uu no. 23 Tahun 2002 tentangperlindungan Anak menjadi uu jo pasal 1 angka UU RI no 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegangteguh asas/prinsip yang menyatakan Tiada hukuman tanpa kesalahan (geenstraf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang dapatdihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya;Menimbang

dibawah umur; Antara keluarga Terdakwa Anak dan saksi korban belum tercapai upayaperdamaian ;Halhal yang meringankan : Terdakwa Anak belum pernah dihukum ; Terdakwa Anak menyesali perbuatannya; Terdakwa masih Anak Anak;Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D UU RINo.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu no. 23 Tahun 2002 tentangperlindungan Anak menjadi uu jo pasal 1 angka UU RI no 11 Tahun 2012tentang Sistem

Peradilan Anak;, UndangUndang R.I.

Dalam perkara terdakwa diajukan kePengadilan dengan dakwaan primair pasal 82 UU No. 23 tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidananya paling lama 15tahun, dengan demikian sesuai dengan pasal 82 ayat (3) UU No. 11halaman 6 dari 11 putusan No.03/Pid.Anak/2015/PT.SMRtahun 2012 tentang sistem peradilan anak terdakwa tidak dapatdiajatuhi tindakan melainkan harus dijatuhi pidana;3. Bahwa sesuai dengan pasal 3 Perma No. 4 tahun 2014 tentangPedoman Pelaksanaan Diversi.

tersebut diatas, makaPengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding Penuntut Umumkhususnya pada angka 1 yakni penjatuhan tindakan berupa pengembalianhalaman 8 dari 11 putusan No.03/Pid.Anak/2015/PT.SMRterdakwa kepada orang tuanya kurang adil apabila dibandingkan dengan efekatau akibat yang dirasakan oleh saksi korban Rita Hartika yang kehilangankehormatannya/kegadisannya dan mengalami trauma berat;Menimbang, bahwa memori banding selebihnya kurang beralasankarena yang dimaksudkan dalam UndangUndang Sistem

Peradilan Anak danjuga Perma No. 4 tahun 2014 tentang Diversi yang dapat dikenakan tindakanadalah perbuatan pidana yang ancaman pidananya paling singkat 7 (tujuh)tahun, dalam perkara ini Sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum pasal 82 UUNo. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman pidananya palingsingkat 3 (tiga) tahun, karena mengenai formal pengenaan tindakan dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa dari halhal yang telah dipertimbangkan diatas,Pengadilan Tinggi berpendapat