Ditemukan 203 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-04-2024 — Putus : 27-05-2024 — Upload : 27-05-2024
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 308/Pdt.P/2024/PA.JS Tanggal 27 Mei 2024 — Pemohon melawan Termohon
68 — 0
68 — 0
Usman, (anak laki-laki kandung), (anak kelima laki-laki kandung), dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 2(dua) orang anak yang bernama;
3.6.1. Siti Ayuni ( isteri ahli waris pengganti);
3.6.2. A.Taufik Bin Abdul Aziz (anak laki-laki kandung /ahli waris Pengganti;
3.6.3. A.Ruslani Bin Abdul Aziz (anak laki-laki kandung /ahli waris Pengganti;
3.7.Salamah Binti H.
Putus : 21-08-2008 — Upload : 24-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631K/PDT.SUS/2008 Tanggal 21 Agustus 2008 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA ; PT. AULA PRATAMA BERSAMA ; PT. DINAMIKA PRAKARSA ELEKTRIKAL ; PT. GUNA ERA DISTRIBUSI ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. GUNA ELEKTRO
273 — 451 — Berkekuatan Hukum Tetap
273 — 451 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila terpenuhi barulah unsurpelaku usaha dapat terbukti.UNSUR PERSEKONGKOLAN.Bahwa yang dimaksud persekongkolan atau konspirasi usaha adalahbentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelakuusaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutanbagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.Bahwa pada halaman 29 angka 3.6.2. putusan TermohonKeberatan, menyatakan unsur bersekongkol unsur pihak lain, unsurmengatur dan atau menentukan pemenangan tender.
Mestinyaketiga unsur tersebut dipisahpisah dan diurai secara tersendiri :Hal ini bisa dilihat dari halaman 29, angka 3.6.2. yang berbunyi :Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan ataumenentukan pemenang tender.Dari definisi di atas, maka sangatlah jelas bahwa elemen utamadalam unsur bersekongkol adalah kerjasama yang bersifat kolusifdilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain , oleh karenanyauntuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan bersekongkolharuslah dibuktikan dengan adan suatu
Dinas Penerangan Jalan Umum dan SaranaJaringan Utilitas Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2005,khususnya yang terkait dan yang dilakukan oleh PemohonKeberatan, jelas tidak ada persekongkolan.Dalam putusan Termohon Keberatan No. 20/KPPUL/2005,tidak pula menyebutkan dalam kategori persekongkolan apaPemohon Keberatan terbukti secara sah dan meyakinkan.Dimana unsur pihak lain, unsur mengatur dan atau menentukanpemenangan tender digabung menjadi satu sebagaimana yangdisebutkan pada halaman 29 angka 3.6.2
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2151 B/PK/PJK/2017 Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHUBB SAFES INDONESIA
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f UndangUndang PPN, dapat diambil kesimpulan bahwa selainpenyerahan di dalam negeri, penyerahan ekspor jugadikenakan PPN dan untuk menguji kepatunan pemenuhankewajiban perpajakan Wajib Pajak, Direktur JenderalPajak sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) UndangUndangKUP berwenang untuk menetapkan besarnya pajak yangterutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalamSurat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar;3.6.2
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR;
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unit Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa SawitBahwa dalam Unit Kegiatan Usaha Perkebunan KelapaSawit ini Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) melakukan penyerahan TBS yang diserahkankepada pihak luar maupun pihak dalam yaitu ke unitPengolahan Kepala Sawit.Bahwa atas penyerahan TBS (TBS termasuk dalam daftarjenis barang Lampiran PP 31) oleh Unit Perkebunan KelapaSawit, dibebaskan dari pengenaan PPN.3.6.2.
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR;
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unit Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa SawitBahwa dalam Unit Kegiatan Usaha Perkebunan KelapaSawit ini Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) melakukan penyerahan TBS yang diserahkankepada pihak luar maupun pihak dalam yaitu ke unitPengolahan Kepala Sawit.Bahwa atas penyerahan TBS (TBS termasuk dalam daftarjenis barang Lampiran PP 31) oleh Unit Perkebunan KelapaSawit, dibebaskan dari pengenaan PPN.3.6.2.
Register : 20-03-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Blcn Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 37
65 — 37
Mobil Sigra warna abuabu denganNomor Polisi DA 1738 ZF;3.6.2. Mobil MITSUBISHI L300 PICK UPwarna hitam dengan Nomor Polisi DA 9797 ZP;3.7. Emas PerhiasanAdalah sebagai harta bersama antara Almarhum ALMARHUM denganTergugat;4. Menetapkan 12 (setengah) bagian dari harta bersama tersebut diatas (Petitum Nomor 3) sebagai hak Almarhum ALMARHUM, dan saatini menjadi harta peninggalan (warisan) Almarhum ALMARHUM yangbelum dan harus dibagikan kepada Ahli Warisnya;5.
ALMARHUM dengan Tergugat;3.6.2 Mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengannomor polisi DA 9797 ZP, Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Hal. 62 dari 78 hal.
Putus : 22-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2864 K/Pdt/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — TUAN KWAN NAI CHUAN, DKK vs. NY. KWAN SHU SHAN, DK
59 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
3.6.2. Kapan Tergugat bercerai dengan ibu kandung ParaPenggugat?3.6.3. Apakah ada putusan harta bersama tersebut?3.6.4. Apakah Para Penggugat mempunyai hak waris atausejeninya atas harta bersama tersebut?Halaman 24 dari 29 hal. Put.
Putus : 12-08-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pdt.Sus/2010 Tanggal 12 Agustus 2014 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, DK
133 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unsur PersekongkolanBahwa yang dimaksud persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentukkerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha laindengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentinganpelaku usaha yang bersekongkol;Bahwa pada halaman 29 angka 3.6.2. putusan Termohon Keberatan,menyatakan unsur bersekongkol unsur pihak lain, unsur mengatur dan ataumenentukan pemenangan tender.
Mestinya ketiga unsur tersebut dipisahpisah dan diurai secara tersendiri;Hal ini bisa dilihat dari halaman 29, angka 3.6.2. yang berbunyi:Hal. 13 dari 113 hal Put.
diDinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Propinsi DKIJakarta Tahun Anggaran 2005, khususnya yang terkait dan yangdilakukan oleh Pemohon Keberatan, jelas tidak ada persekongkolan;Dalam putusan Termohon Keberatan Nomor 20/KPPUL/2005, tidak pulamenyebutkan dalam kategori persekongkolan apa Pemohon Keberatanterbukti secara sah dan meyakinkan;Dimana unsur pihak lain, unsur mengatur dan atau menentukanpemenangan tender digabung menjadi satu sebagaimana yang disebutkanpada halaman 29 angka 3.6.2
Register : 04-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 305/Pdt.G/2021/PA.Sgm Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 12
22 — 12
Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulanoktober tahun 2020, sampai putusan perkara ini mempunyalkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perharinyasebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);3.6.2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinyasebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehinggaseluruhnya berjumlah 100 / hari x Rp. 200.000,00 =20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);3.6.3. Nafkah Mutah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah);3.6.4.
Register : 23-05-2013 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MS TAKENGON Nomor 0187/Pdt.G/2013/MS-Tkn Tanggal 11 Juni 2014 — Para Penggugat vs Para Tergugat
70 — 6
70 — 6
Penggugat XLIII (cucu lakilaki/Penggugat XLIII);3.6.2. Alwi bin Umar (cucu lakilaki/Penggugat XLIV);3.6.3. Alm. Sudirman bin Umar, meninggalkan seorang isteri danketurunan/ahli waris 3 (tiga) orang anak masingmasingbernama:3.6.3.1. Indrawati binti H. Abdul Karim (isteri cucu/PenggugatVL);3.6.3.2. Rayu Ati Binti Sudirman (cicit perempuan/PenggugatXLVI);3.5.1.3. Hakim bin Sudirman (cicit lakilaki/Penggugat XLVII);3.5.3.4. Sukri Adianto Bin Sudirman (cicit lakilaki/PenggugatXLVIIN;3.7. Alm.
Register : 03-01-2017 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl Tanggal 22 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 6
15 — 6
Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan terhadap permohonanPemohon untuk menceraikan Termohon;3.6.2 Gugatan rekonvensiBahwa, selanjutnya Termohon mengajukan gugatan rekonvensi yangpada pokoknya sebagai berikut:Hal 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Padt.G/2017/PA.MblI1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawabandipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;2.
Register : 04-03-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kpn Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
STENLY HANDOJONO
Tergugat:
1.EKO SETIAWAN
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
Turut Tergugat:
1.INAWATI
2.ARIES KUNTORO
62 — 21
STENLY HANDOJONO
Tergugat:
1.EKO SETIAWAN
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
Turut Tergugat:
1.INAWATI
2.ARIES KUNTORO
62 — 21
Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat padaposita angka 16 halaman 7 dan petitum angka 4 halaman 8gugatan yang memohon untuk dilakukan sita jaminan terhadapobjek perkara a quo.3.6.2.
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1948 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
48 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dimaksudkan untukmencegah pengelakan pajak dari pihakpihak yangtidak berhak memanfaatkan fasilitas/ketentuan P3Bantar Negara;3.6.2. Bahwa di samping itu, ketentuan Pasal 11 ayat (4)P3B IndonesiaBelanda hanya dapat dilaksanakanapabila telah diatur mode of application sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (5) P3BIndonesiaBelanda, dimana sampai dengan saat inipejabat yang berwenang dari kedua negara masihdalam tahap perundingan untuk mengatur mode ofapplication.
Register : 22-05-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Pare Tanggal 27 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 16
63 — 16
Isi rumah sebagai berikut :3.6.1. 2 Pasang kursi tamu,3.6.2. 6 Lemari kayu.3.6.3. 1 mesin cuci Panasonic.3.6.4. 1 unit kulkas.3.6.5. 1 unit kompor gas.3.6.6. 1 set meja makan.3.6.7. 2 set spring bed.3.6.8. 1 laptop.Hal. 5 dari 48 Hal.
Register : 09-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 269/Pdt.G/2014/PA.MS Tanggal 23 Februari 2015 — PEMOHON
TERMOHON
40 — 13
40 — 13
Geragai;7. bahwa, posita poin 8, Termohon menanggapi bahwa, memang benartidak pernah dilakukan upaya musyawarah untuk merukunkan Pemohondan Termohon meskipun Pemohon tahu dimana Termohon tinggal tetapitidak ada itikad baik dari Pemohon untuk memperbaiki rumah tanggaPemohon dan Termohon;8. bahwa, posita poin 9, Termohon menanggapi bahwa, rumah tanggaPemohon dan Termohon memang sudah tidak bisa dipertahankan lagidan setuju dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohonsebagai isteri Pemohon;3.6.2
Putus : 12-08-2014 — Upload : 09-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2010 Tanggal 12 Agustus 2014 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
109 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unsur PersekongkolanBahwa yang dimaksud persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentukkerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha laindengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentinganpelaku usaha yang bersekongkol;Bahwa pada halaman 29 angka 3.6.2. putusan Termohon Keberatan,menyatakan unsur bersekongkol unsur pihak lain, unsur mengatur dan ataumenentukan pemenangan tender.
Mestinya ketiga unsur tersebut dipisahpisah dan diurai secara tersendiri;Hal ini bisa dilihat dari halaman 29, angka 3.6.2. yang berbunyi:Hal. 13 dari 113 hal Put.
diDinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Propinsi DKIJakarta Tahun Anggaran 2005, khususnya yang terkait dan yangdilakukan oleh Pemohon Keberatan, jelas tidak ada persekongkolan;Dalam putusan Termohon Keberatan Nomor 20/KPPUL/2005, tidak pulamenyebutkan dalam kategori persekongkolan apa Pemohon Keberatanterbukti secara sah dan meyakinkan;Dimana unsur pihak lain, unsur mengatur dan atau menentukanpemenangan tender digabung menjadi satu sebagaimana yang disebutkanpada halaman 29 angka 3.6.2
Register : 20-08-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mnk Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 26
41 — 26
Mempertahankan dalildalil bantahan dan tanggapan Tergugat yangbenarbenar berdasar dan cukup beralasan hukum serta memenuhiseluruh azas hukum acara perdata dan hukum perdata, makasegenap permohonan pada posita angka 8 dan 9 mohon tidakdikabulkan karena gugatanya tidak berdasar dan tidak benar;3.6.2.
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1949 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dimaksudkan untukmencegah pengelakan pajak dari pihakpihak yangtidak berhak memanfaatkan fasilitas/ketentuan P3Bantar Negara;3.6.2. Bahwa di samping itu, ketentuan Pasal 11 ayat (4)P3B IndonesiaBelanda hanya dapat dilaksanakanapabila telah diatur mode of application sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (5) P3BIndonesiaBelanda, dimana sampai dengan saat inipejabat yang berwenang dari kedua negara masihdalam tahap perundingan untuk mengatur mode ofapplication.
Putus : 19-04-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 K/Pdt/2016 Tanggal 19 April 2016 — PT CATUR AGUNG RIZK vs PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, dk
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oknumoknum Bank Mandiri;3.6.2.
Putus : 13-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/AG/2012 Tanggal 13 Juli 2012 — Hj. SITI ARBAYAH binti H. ANANG IDRIS DKK VS 1. SAIFUDDIN NOOR bin H. A. JUNAID NOOR DKK
32 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi jikapertimbangan majelis hakim tersebut diterapbkan dalamperkara a quo adalah jelas tidak cocok, dan akanmengaburkan masalah sehingga akan bertentangan denganFikin tentang Waris, yang akan berujung dengan kekaburanhukum waris, sehingga memperkosa hak orang lain;3.6.2 Bahwa pertimbangan majelis banding tersebut, jelasjelastidak beralasan menurut hukum, karena secara formal,pertimbangan tersebut bertentangan dengan hukum Islam,yaitu tentang faroids serta bertentangan dengan Alquran danHadist yang