CHEVRON PACIFICINDONESIA telah habis masa berlakukanya pada tahun 1989, namun PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA masih berhak memakai tanah tersebut karena51PT.

UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan TataUsaha Negara, jo.Pasal 87 UU No 30 Tahun 2014 Tentang AdminstrasiPemerintahaan;Pasal 1 angka9:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata;Pasal 87:Dengan di berlakukanya

Bahwa, tidak dipungkiri Pemohon dan Termohon mendapatkan sejumlah hartabenda selama Perkawinan berlangsung, karenanya berlakukanya percampuran hartaantara Pemohon dan Termohon dan tidak adanya perjanjian kawin sebelumPerkawinan mengakibatkan terbentuknya Harta Bersama dimaksud;5.

orang jualan wajar saja mendapatkeuntungan .Bahwa tidak ada ketentuan undang undang yang mengatur untukmengharuskan mempergunakan buku yang di sahkan oleh PUSKURBUKPendidikan Nasional, karena didalam Permendiknas Nomor : 18 tahun2010 tidak memakai kata Harus tetapi memakai kata Dapat yangmemiliki makna boleh di pakai boleh tidak, dan memberikan sinyal bolehdipakai buku yang disahkan oleh selain dari puskurouk (Dari KementrianAgama dan Pusat Bahasa);Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tidak berlakukanya

ketentuan undang undang yang mengatur untukmengharuskan mempergunakan buku yang di sahkan oleh PUSKURBUKPendidikan Nasional, karena didalam Permendiknas Nomor : 18 tahun2010 tidak memakai kata Harus tetapi memakai kata Dapat yangmemiliki makna boleh di pakai boleh tidak, dan memberikan sinyal bolehdipakai buku yang disahkan oleh selain dari puskurouk (Dari KementrianAgama dan Pusat Bahasa);Halaman 183dari 216 Hal Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2015/PN Pag.Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tidak berlakukanya

Hal Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2015/PN Pag.Bahwa tidak ada ketentuan undang undang yang mengatur untukmengharuskan mempergunakan buku yang di sahkan oleh PUSKURBUKPendidikan Nasional, karena didalam Permendiknas Nomor : 18 tahun2010 tidak memakai kata Harus tetapi memakai kata Dapat yangmemiliki makna boleh di pakai boleh tidak, dan memberikan sinyal bolehdipakai buku yang disahkan oleh selain dari puskurouk (Dari KementrianAgama dan Pusat Bahasa);Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tidak berlakukanya

orang jualanwajar saja mendapat keuntungan .Bahwa tidak ada ketentuan undang undang yang mengatur untukmengharuskan mempergunakan buku yang di sahkan oleh PUSKURBUKPendidikan Nasional, karena didalam Permendiknas Nomor : 18 tahun 2010tidak memakai kata Harus tetapi memakai kata Dapat yang memiliki maknaboleh di pakai boleh tidak, dan memberikan sinyal boleh dipakai buku yangdisahkan oleh selain dari puskurbuk (Dari Kementrian Agama dan PusatBahasa);Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tidak berlakukanya

orang jualanwajar saja mendapat keuntungan .e Bahwa tidak ada ketentuan undang undang yang mengatur untukmengharuskan mempergunakan buku yang di sahkan oleh PUSKURBUKPendidikan Nasional, karena didalam Permendiknas Nomor : 18 tahun 2010tidak memakai kata Harustetapi memakai kata Dapat yang memiliki makna boleh di pakai boleh tidak, danmemberikan sinyal boleh dipakai buku yang disahkan oleh selain dari puskurbuk (DariKementrian Agama dan Pusat Bahasa);e Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tidak berlakukanya

200 Putusan No.14/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Pdge Bahwa tidak ada ketentuan undang undang yang mengatur untukmengharuskan mempergunakan buku yang di sahkan oleh PUSKURBUKPendidikan Nasional, karena didalam Permendiknas Nomor : 18 tahun 2010tidak memakai kata Harus tetapi memakai kata Dapat yang memiliki maknaboleh di pakai boleh tidak, dan memberikan sinyal boleh dipakai buku yangdisahkan oleh selain dari puskurbuk (Dari Kementrian Agama dan PusatBahasa);e Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tidak berlakukanya

Yorim sudah habis masa berlakukanya pada bulan September 2014 dan saat ini masihdalam tahap perpanjangan namun belum terbit oleh karena adanya persyaratan yang belumdipenuhi, akan tetapi faktanya CV. Yorim telah melakukan pengangkutan dan penjualanatas batuan hasil pertambangan yang diperolehnya dibuktikan dengan peralatan yangdigunakan serta dokumen pengiriman barang, selain itu CV.

BPN menerbitkanSertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah milik PenggugatI,II antara lainSertfikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 yang terbit tanggal 16 Desember 1985dan masa berlakukanya berakhir pada tahun 2005;Bahwa, namun sebelum berakhir masa berlakunya Sertifikat HGB No.7 tersebutoleh TergugatIV ic.

Yorim sudah habis masa berlakukanya pada bulanSeptember 2014 dan saat ini masih dalam tahap perpanjangan namun belum terbit olehkarena adanya persyaratan yang belum dipenuhi, akan tetapi faktanya CV. Yorim telahmelakukan pengangkutan dan penjualan atas batuan hasil pertambangan yang diperolehnyadibuktikan dengan peralatan yang digunakan serta dokumen pengiriman barang, selain ituCV.

Magelang tersebut disebabkan olehTerdakwa, dikarenakan dari petugas pos pare telah melakukan pengecekansurat keterangan berupa pengecekan masa berlakukanya surat keterangantersebut, dan ada tidaknya porforasi dalam surat keterangan tersebut.Petugas pos pare tidak mengetahui terkait ada perbedaan porforasi yangasli dikeluarkan dari BKAD Sleman, dan diketahui bahwa ada perbedaanHal 23 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkdporforasi setelahnya setelah terjadi peningkatan penggunaan suratketerangan

itu di dahulukan dia itu anslag karena penyerangan, jadi penyeranganitu sesuatu yang sifatnya adalah harus ada tindakan perbuatan yangdilakukan oleh seseorang, atau sekelompok terhadap, jadi serangan itu adadalam bentuk fisik yang dilakukan oleh kelompok tertentu, tetapi kalau kitaarti pengertian makar sebenarnya dalam bahasa Indonbesia artinya tipudaya, tipu muslihat jadi dia sudah agak jauh kalau kita menggunakan kataanslag dalam penyerangan itu mari kita buka sejarah hukum pidana bahwasebelum berlakukanya

orang jualan wajar saja mendapatkeuntungan .Bahwa tidak ada ketentuan undang undang yang mengatur untukmengharuskan mempergunakan buku yang di sahkan oleh PUSKURBUKPendidikan Nasional, karena didalam Permendiknas Nomor : 18 tahun2010 tidak memakai kata Harus tetapi memakai kata Dapat yangmemiliki makna boleh di pakai boleh tidak, dan memberikan sinyal bolehdipakai buku yang disahkan oleh selain dari puskurbuk (Dari KementrianAgama dan Pusat Bahasa);Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tidak berlakukanya

ketentuan undang undang yang mengatur untukmengharuskan mempergunakan buku yang di sahkan oleh PUSKURBUKPendidikan Nasional, karena didalam Permendiknas Nomor : 18 tahun2010 tidak memakai kata Harus tetapi memakai kata Dapat yangmemiliki makna boleh di pakai boleh tidak, dan memberikan sinyal bolehdipakai buku yang disahkan oleh selain dari puskurbuk (Dari KementrianAgama dan Pusat Bahasa);Hal 199 dari 216 Halaman Putusan No: 12/Pid.SusTPK/2015/PN.PdgBahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tidak berlakukanya

Maka wajib melakukan daftar ulang yangdiajukan secara tertulis selambatlambatnya 30 Hari sebelum batas waktuberakhir setelah dilakukan perubahan perjanjian, serta dilakukan peninjauanlapangan oleh Tim Teknis Perangkat Daerah (PD) terkait, sedangkan apabilakontrak kurang dari 2 (dua) Tahun masa berlakukanya disesuaikan dengankontrak.Bahwa artinya masa berlaku izin pemanfaatan limbah Non B3 yangdikeluarkan DPMPTSP sesuai dengan kontrak kerjasama, dan jikaHalaman 48 dari 89Putusan Nomor 111/Padt.G/2019

Berlaku secara komulatif ;Bahywa unsurunsur IPT tidak diperpanjangan karena yang bersangkutan pasif dan tidak melakukan perpanjangan lagi ;Bahwa makna ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota SurabayaNomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah adalah bilamana ijin IPTyang akan atau sudah habis masa berlakukanya bisa melakukan perpanjanganizinnya ; Bahwa pemberian IPT sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun2016 tentang Izin Pemakaian Tanah adalah izin hanya memakai tanah danbukan

No. xxxxxx Tahun 1989Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam,namun juga bertentangan dengan Hukum Positif Islamdalam hal ini Hukum Kewarisan Islam yang berlakutidak hanya sejak zaman kolonial Belanda, namunberlaku sejak berdirinya dan berlakukanya HukumIslam di negeri negeri Islam dalam wilayahkepualauan nusantara (archepelego)..

pemerintah untukmelakukan perombakan atau penataan status kepemilikan tanah serta penguasannya;Bahwa semenjak berlakunya Undangundang No.5 tahun 1960 tentang UndangundangPokok Agraria, maka segala hal mengenai tentang pertanahan diatur didalam undangundang tersebut:Bahwa sebelum berlakunya Undangundang No.5 tahun 1960 tentang UndangundangPokok Agraria, di Indonesia terdapat dualisme hukum terkait tentang hukum tanah, yaituhukum adat dan hukum barat;Bahwa hak atas tanah yang diberikan pada saat sebelum berlakukanya

ditelantarkan oleh perusahaan Consensi HunterVereniging Amisterdam (HVA) guna untuk dijadikan perladangan sertamemenuhi kebutuhan pangan dengan tanaman karet, nenas, dan tanamanlainnya, adapun batas dan ukurannya adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Dusun II Desa Bahdamar ; Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Afdeling II Kebun Dolok Ilir ; Sebelah Timur berbatas dengan Desa Desa Korajim dan Jurang ; Sebelah Barat berbatas dengan Dusun IDesa Bah Damar dan DesaMainu Tongah ;Bahwa sejak berlakukanya

Maka wajib melakukan daftar ulang yangdiajukan secara tertulis selambatlambatnya 30 Hari sebelum batas waktuberakhir setelah dilakukan perubahan perjanjian, serta dilakukan peninjauanlapangan oleh Tim Teknis Perangkat Daerah (PD) terkait, sedangkan apabilakontrak kurang dari 2 (dua) Tahun masa berlakukanya disesuaikan dengankontrak.Bahwa artinya masa berlaku izin pemanfaatan limbah Non B3 yangdikeluarkan DPMPTSP sesuai dengan kontrak kerjasama, dan jikaHalaman 48 dari 89Putusan Nomor 111/Padt.G/2019

Menurut ketentuan UndangUndangNomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Ketentuan PokokPokok Agrariahanya tanah hak milik barat (hak eigendom) yang dibatasi waktu berlakunya,yakni selama 20 (dupuluh) tahun terhiung sejak berlakukanya UUPA, yaknisampai dengan tanggal 28 September 1980, hal mana diatur dalam KetentuanKetentuan Konversi Pasal !

Untuk permohonan KTP Sementara sebetulnya tidak ada, yangada adalah permohonan penerbitan KTP, namun karena penerbitanKTP perlu waktu maka pemohon akan diberikan Surat Keteranganyang masa berlakukanya selama 6 bulan, persyaratan permohonanHalaman 50 dari 79 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN PIkKTP adalah foto copy KK dan sudah melakukan perekaman data padaDisdukcapil.Bahwa Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalampenerbitan KK dengan Nomor 6271031108170009 a.n.

Untuk permohonan KTP Sementara sebetulnya tidak ada, yangada adalah permohonan penerbitan KTP, namun karena penerbitanKTP perlu waktu maka pemohon akan diberikan Surat Keteranganyang masa berlakukanya selama 6 bulan, persyaratan permohonanKTP adalah foto copy KK dan sudah melakukan perekaman data padaDisdukcapil.Bahwa Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalampenerbitan KK dengan Nomor 6271031108170009 a.n.