Apoteker dan Tenga TeknisKefarmasian;Menimbang, bahwa mengedarkan sediaan farmasi adalah setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaanfarmasi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 TentangHalaman 16 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN MkdKesehatan menyebutkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan harusaman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu

sediaan farmasi berupaobat/pil jenis YARINDO berwujud obat ada tulisan huruf Y dengan tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatandan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 TentangKesehatan, karena tidak memenuhi syarat keamanan karena tidakdiketahui kadar atau dosisnya dan efek samping yang bisa ditimbulkan,tidak memenuhi syarat khasiat karena tidak terjamin efek terapi yangdihasilkan, tidak bermutu

No. 2313 K/Pid.Sus/2013terpasang sebanyak 578,51 m3 yang bermutu Urugan Pilihan / TimbunanPilihan dengan perincian sebagaimana tersebut di bawah ini :. Terdapat kekurangan Volume pekerjaan agregat B dengan nilai uangsebesar Rp.247.605.752,00 yaitu: No Uraian pekerjaan Sat Volume Volume Kekuran Harga Nila Kerugiankontrak/ Hasil gan Vol. satuan akibatadendum Penelitian kontrak kekurangankontrak Tim teknis (Rp) I.

Terdapat sebagian pekerjaan Agregat B yang bermutu Urugan pilihan/timbunan Pilihan, dengan selisih uang sebesar Rp. 66.690.008,01 No Uraian Pekerjaan Sat Volume Harga satuan Total Harga(Rp) (Rp)1. Lapis Pondasi agregat Kelas B M3 578,51 272.216,88157.480.187,252.

MARSINTA SIMAMORA,MT terhadap Pekerjaan Pemeliharaan Jalan MauponggoPuuwada Dana APBN(STIMULUS) FISKAL TA 2009 yang ditandatangani pada tanggal 23 September2010, masih terdapat kekurangan volume pekerjaan lapis pondasi aggregat Bsebanyak 909,91 m3 serta terdapat sebagian pekerjaan Aggregat B yangterpasang sebanyak 578,51 m3 yang bermutu Urugan Pilihan / TimbunanPilihan dengan perincian sebagaimana tersebut di bawah ini :I.

Lapis Pondasi M3 3.307,50 2397,91 909.91 272.216,8 247.605.752,00agregat kelas B 8ll Terdapat sebagian pekerjaan Agregat B yang bermutu Urugan pilihan/timbunan Pilihan, dengan selisih uang sebesar Rp. 66.690.008,01No Uraian Pekerjaan Sat Volume Harga satuan Total Harga(Rp) (Rp)1. Lapis Pondasi agregat Kelas B M3 578,51 272.216,88157.480. 187,252.

jalanMauponggo Puuwuda Tahun Anggaran 2009 dimana Terdakwa selaku PPKatas pekerjaan tersebut meminta kepada Agustinus Andi Lay Wakil Direktur PT.Cipta Mustika Pratama (PT.CAP) untuk menyiapkan PHO dengan alasanberakhir tahun 2009 yaitu sesuai adendum yaitu 28 Desember 2009 sejauh halitu telah benar;Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai100% yang berdasarkan laporan investigasi terdapat kekurangan dalampekerjaan lapis fondasi/agregat B 909,1 m3 dan yang terpasang baru 578,51m3 yang bermutu

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapanserta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, makaperlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini terkait sediaanfarmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU RI No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan harusaman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu

, dan teyangkau ;Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : Pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam 5 (lima)plastik klip dibungkus plastik warna hitam (digunakan untukpemeriksaan laboratoris sebanyak 10 (Sepuluh) butir); 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam;Menimbang, bahwa Obatobatan jenis Pil LL tersebut diatas adalahmerupakan barang bukti dalam bentuk sediaan farmasi berupa obat yang tidakmemenuhi syarat harus aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, sedangkanplastic klip dan plastik

proses pembelajaran.(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitungbagi segenap warga masyarakat.(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melaluiperan serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.BAB IVHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAHBagian KesatuHak dan Kewajiban Warga NegaraPasal 5(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu

dan evaluasiprogram pendidikan.Pasal 9Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.Bagian KeempatHak dan Kewajiban Pemerintahdan Pemerintah DaerahPasal 10Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasipenyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Pasal 11(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjaminterselenggaranya pendidikan yang bermutu

Pembuatan pupuk hanyamengandalkan bahan pupuk bermutu dari pupuk ZA non subsidi yangmemiliki jaminan kandungan unsur Nitrogen dan Belerang.Sedangkan untuk Sumber unsur P, K, Magnesium, Calsium dan Boron,hanya mengandalkan dari bahan kapur kalsit yang kandungan unsurmakro (P, K, Mg) dan mikro (Boron, Cu) relatif sangat rendah, kecualiunsur Calsium.

Pembuatan pupuk hanya mengandalkanbahan pupuk bermutu dari pupuk ZA non subsidi yang memiliki jaminanHalaman 37 dari 51 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Mkdkandungan unsur Nitrogen dan Belerang. Sedangkan untuk sumber unsurP, K, Magnesium, Calsium dan Boron, hanya mengandalkan dari bahankapur kalsit yang kandungan unsur makro (P, K,Mg) dan mikro (Boron,Cu) relatif Sangat rendah, kecuali unsur Calsium.

Dengan demikiansangat tidak memungkinkan kombinasi bahan pupuk yang dipergunakanbisa menghasilkan pupuk bermutu sesuai standar Kepmentan 209/2018maupun label yang dicantumkan dalam kemasanBahwa berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap kandungan unsurdidalam ke5 jenis pupuk tersebut, sudah jelas tidak sesuai dengankandungan unsur yang dicantumkan dalam kemasan pupuk.

unsur setiap orang ini adalah diri terdakwa sebagai subjekhukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;Ad.2. sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan/mutu persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (2) dan ayat (3)Menimbang, bahwa Pasal 98 UU UU No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan menyebutkan : Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/oermanfaat,bermutu

Latar Belakang :Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa yang disingkat GETARDESA adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh PemerintahKabupaten Bondowoso dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitasPendidikan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi ketentuanPasal 11 ayat (1) UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional,dimana pemerintah dan pemerintah daerahwajib memberikan layanan dan kemudahaan, serta menjaminterselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga

Latar Belakang :Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa yang disingkat GETARDESA adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh PemerintahKabupaten Bondowoso dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitasPendidikan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi ketentuanPasal 11 ayat (1) UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional, dimana pemerintah dan pemerintahdaerah wajib memberikan layanan dan kemudahaan, serta menjaminterselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga

Latar Belakang : Gerakan Pendidikan KesetaraanBerbasis Desa yang disingkat GETAR DESA adalah sebuah inovasi yangdikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan tujuanmeningkatkan akses dan kualitas Pendidikan kepada masyarakat dalamupaya memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) UndangUndang Nomor : 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pemerintah danpemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahaan, sertamenjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganegara

Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2020/PT.SBYGerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa yang disingkat GETARDESA adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh PemerintahKabupaten Bondowoso dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitasPendidikan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi ketentuanPasal 11 ayat (1) UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional, dimana pemerintah dan pemerintahdaerah wajib memberikan layanan dan kemudahaan, serta menjaminterselenggaranya pendidikan yang bermutu

Dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal ManajemenPendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional menerbitkanbuku Panduan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pendidikan Gratis dalam rangkawajib belajar 9 tahun yang bermutu setiap tahun anggaran;e Bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS), harussesuai dengan petunjuk dalam Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah KementerianPendidikan Nasional

Dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal ManajemenPendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional menerbitkan22buku Panduan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pendidikan Gratis dalam rangkawajib belajar 9 tahun yang bermutu setiap tahun anggaran;Bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS), harussesuai dengan petunjuk dalam Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah KementerianPendidikan Nasional

apapun yang bersangkutan tidak dapat diterima kembalikuliah di Universitas Sriwijaya;Hal ini berarti Penggugat tidak dapat lagi bisa kuliah di UniversitasSriwijaya untuk seluruh program studi telah menghilangkan hakPemohon untuk mendapatkan pendidikan dan telah pula berlakudiskriminatif terhadap Pemohon;bertentangan dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni: Pasal 5 ayat (1) menyatakan: Setiap warga negara mempunyaihak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu

Hal ini berarti Penggugat tidak dapat lagi bisa kuliah diUniversitas Sriwijaya untuk seluruh program studi yang berartimerugikan Pemohon karena telah menghilangkan hak Penggugatuntuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan menghilangkankesempatan untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat diUniversitas Sriwijaya;Kop surat tercantum katakata MEMENTERIAN PENDIDIKANNASIONAL harusnya KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL ,bertentangan dengan Lampiran Keputusan Rektor UniversitasSriwijaya Nomor 0065/UN9/TU

PK Etanol 28.18 % Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut = Bahwacara terdakwa memproduksi ballo suling (CT) tidakmemperhatikan 14 (empat belas) aspek sebagaimana Cara produksi panganyang baik (CPPB) agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi yakni :1.caonam Fe PpPRP RP RBOo nN FR Oo14.Lokasi dilingkungan produksi;Bangunan dan fasilitas;Peralatan produksi;Suplai air dan sarana penyedia air;Fasilitas higenis dan sanitasi;Kesehatan dan higenis karyawan;Pemeliharaan dan program higenis dan

PKEtanol 28.18% E Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut Bahwa cara terdakwa memproduksi ballo suling (CT) tidak memperhatikan 14 (empat belas) aspek sebagaimana Cara produksi panganyang baik (CPPB) agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi yakni :1.

Dalam pelaksanaannyaDirektorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan MenengahKementrian Pendidikan Nasional menerbitkan buku Panduan OperasionalSekolah (BOS) untuk Pendidikan Gratis dalam rangka wajib belajar 9 tahunyang bermutu setiap tahun anggaran.Bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS),harus sesuai dengan petunjuk dalam BUKU PANDUAN BANTUANOPERASIONAL SEKOLAH (BOS) dari Direktorat Jenderal ManajemenPendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional yangberisikan

Dalam pelaksanaannyaDirektorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah13Kementrian Pendidikan Nasional menerbitkan buku Panduan OperasionalSekolah (BOS) untuk Pendidikan Gratis dalam rangka wajib belajar 9 tahunyang bermutu setiap tahun anggaran.Bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS),harus sesuai dengan petunjuk dalam BUKU PANDUAN BANTUANOPERASIONAL SEKOLAH (BOS) dari Direktorat Jenderal ManajemenPendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional yangberisikan

No. 27 K/TUN/2012Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara, yang melaksanakan urusan pemerintahanberdasarkan peraturan perundangundangan;Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2003 mengatur bahwa :Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomiannasional pada umumnya dan penerimaan negara padakhususnya;b. mengejar keuntungan;c. menyelenggarakan kemanfataan umum berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai

Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi danberdaya saing kuat;b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;Pasal 4 ayat (1) UU No.19/2003 mengatur:(1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negarayang dipisahkan;Pasal 11 UU Nomor 48 Tahun 1999 tentang PokokPokokKepegawaian menyatakan bahwa pejabat negara terdiri atas :a. Presiden dan Wakil Presiden;b. Ketua Wakil Ketua dan Anggota MPR;c. Ketua Wakil Ketua dan Anggota DPR ;d.

Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupabarang dan jasa yang bermutu dan memadaibagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;d. Menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yangbelum dapat dilaksanakan oleh sektor swastadan koperasi;Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 27 K/TUN/2012e.

bibit buahan diperoleh saksi Suryadi juga atas sepengetahuandari saksi Zulkiflianyah.Surat Dukungan Kerjasama ataupun Supply dari penyedia benih yangmemiliki sertifikasi, yang mana Sertifikasi/ surat keterangan kompetensisebagai penangkar benih merupakan bentuk pengesahan dari dinas yangberwenang kepada para penangkar ataupun prodesen bibit holtikultura,yang tujuannya agar benih atau bibit holtikultura yang dihasilkan ataudisediakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan benihunggul dan bermutu

,memiliki keterangan domisili usaha dari kelurahan/ kecamatan setempatyang dilengkapi dengan peta/ denah lokasi.Syarat Teknis.Antara lain yaitu mempunyai sumber daya manusia yang cukup dankompeten dibidang perbenihan, mempunyai akses terhadap penggunaanbenih sumber, memiliki fasilitas produksi benih, memiliki fasilitaspengelolaan benih, mempunyai fasilitas penyimpanan benih, mempunyairencana produksi dan penyaluran benih yang dibuat setiap musim tanamdan atau pertahun, sanggup memproduksi benih bermutu

No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMRdomisili usaha dari kelurahan/ kecamatan setempat yang dilengkapi denganpeta/ denah lokasi.Syarat Teknis.Antara lain mempunyai sumber daya manusia yang cukup dan kompetendibidang perbenihan, mempunyai akses terhadap penggunaan benih sumber,memiliki fasilitas produksi benih, memiliki fasilitas pengelolaan benih,mempunyai fasilitas penyimpanan benih, mempunyai rencana produksi danpenyaluran benih yang dibuat setiap musim tanam dan atau pertahun,sanggup memproduksi benih bermutu

Surat Dukungan Kerjasama ataupun Supply dari penyediabenih yang memiliki sertifikasi, yang mana Sertifikasi/ surat keterangankompetensi sebagai penangkar benih merupakan bentuk pengesahan daridinas yang berwenang kepada para penangkar ataupun prodesen bibitholtikultura, yang tujuannya agar benih atau bibit holtikultura yangdihasilkan atau disediakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebutmerupakan benih unggul dan bermutu/berkualitas baik dari produsenbenih/ pengedar benih yang sudah mendapat pengawasan

No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMRtanaman Holtikultura, dengan tujuan agar benih atau bibit holtikultura yangharus disedaiakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan benihunggul dan bermutu baik dari produsen benih.

Yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UUNo. 36 Tahun 2009, Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwatidak mengetahui kandungan obat yang terdakwa edarkan tersebut dan tidakmempunyai izin apapun dari pihak pemerintah untuk mengedarkannya dantidak mempunyai keahlian khusus di bidang

Pangan yang diproduksi harus memenuhi syarat aman,bermutu, dan bergizi ;Bahwa memproduksi dan mengedarkan mie basah dengan menggunakan bahantambahan pangan yang dilarang bertentangan dengan Undangundang pangandan dapat merugikan konsumen ;Bahwa tindakan terdakwa menambahkan formalin, caustic soda ke dalamproduksi mie basah itu dilarang karena penambahan formalin dan caustic soda kedalam produksi mie basah tersebut berbahaya bagi kesehatan konsumen danefeknya bisa kena ginjal, hati dan itu terjangkitnya

Bahwa Putusnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/semulaPenggugat dengan Termohon Kasasi/semula Tergugat sejak tanggal 1Februari 2010, juga tidak memiliki dasar hukum, sehingga terlihat bahwaJudex Facti membuat narasi hukum, bukan pertimbangan hukum karenamencampur baur legal formal dan legal materiil dan menjadikan putusdalam perkara ini tidak bermutu;.

SMPN 1 Grabagan Tuban,mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :v menerima / mengambil uang BOS dari Bank Jatim Cab TubanBersama dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Grabagan Tuban ;v menyimpan uang BOS yang telah diambil dari Bank Jatim ; membayar / mengeluarkan uang BOS untuk kebutuhan sekolah danmencatat pengeluaran uang BOS ; Membuat LPJ / Laporan Penggunaaan Dana Bos ; Buku Petunjuk Tehnis berupa Buku Panduan Bantuan Operasional SekolahUntuk Pendidikan Gratis dalam rangka Wajib Belajar 9 yang bermutu

sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MUKLISONbekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Staf Tata Usaha SMPN 1 Grabagan,selain itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri GrabaganNomor : 800/0557/414.050.009.21/2010 tanggal 1 Juli 2010 diberikan TugasSebagai Bendahara BOS SMP Negeri 1 Grabagan menggantikanMUTMAINAH, SPd. ; Buku Petunjuk Tehnis berupa Buku Panduan Bantuan Operasional SekolahUntuk Pendidikan Gratis dalam rangka Wajib Belajar 9 yang bermutu

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapanserta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, makaperlu ditetaokan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini terkait sediaanfarmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU RI No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan harusaman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu

, dan terjangkau berdasarkan ketentuantersebut maka barang bukti dalam perkara ini berupa : Pil jenis LL sebanyak 30 (tiga puluh) butir dalam bungkus rokok Grendel; 1 (Satu) buah HP merk Xiaomi warna putih;Karena Obatobatan jenis Pil LL tersebut diatas adalah merupakan barangbukti dalam bentuk sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi syaratharus aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, sedangkan plastik warnahitam karena tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, berdasarkanpengamatan

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapanserta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, makaperlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini terkait sediaanfarmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU RI No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan harusaman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu

, dan teyangkau ;Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: Pil LL sebanyak 117 (Seratus tujuh belas) butir; Piljenis Y sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir; 1 unit HP merk Oppo warna merah;Menimbang, bahwa Obatobatan jenis Pil LL dan Pil Y tersebut diatas adalahmerupakan barang bukti dalam bentuk sediaan farmasi berupa obat yang tidakmemenuhi syarat harus aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, mengenaiHP merk Oppo warna merah karena sebagai sarana Terdakwa dalam melakukantindak pidana

No. 257K/Pid.Sus/2010dasar yang lebih bermutu)= sampai tamat dalamrangka penuntasan wajib belajar 9 tahun dansebagai dana kompensasi BBM yang disalurkanmelalui Dinas Pendidikan untuk membantuOperasional sekolah yang dilaksanakan untuk SDdan SMP. Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya dibentukanggota tim PKPSBBMtingkat propinsi tahun 2007,sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur LampungNomor : G/163/II1.11/HK/2007 tanggal 16 Maret2007, yaitu. Pengarah: 1.

pemberian Dana BOS adalah peningkatanpelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9tahun, dalam pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003sebagai sistem pendidikan nasional sehinggapemerintah wajib memberikan layanan pendidikanbagi seluruh peserta didik pada tingkatpendidikan dasar, sendangkan maksud dan tujuandari kegiatan BOS Propinsi Lampung TA. 2007adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagisiswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswalain, agar mereka memperoleh layanan pendidikandasar yang lebih bermutu