karena samasama kerja pada Tergugat ;e Bahwa saksi bersamasama para Penggugat menuntut kenaikan gaji yang hanyaRp.650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;e Bahwa sebelum ini karyawan telah berkalikali menuntut kenaikan upah ; Bahwa saksi mengetahui para Penggugat di PHK Tergugat tanggal 31 Oktober 2013secara lisan oleh Manager ; Bahwa saksi dan para Penggugat di kumpulkan oleh manager dan diberhentikanTergugat secara lisan oleh Tergugat.

Bahwa benar saksi dan para Penggugat tidak bekerja tanggal 31 Oktober dan1 November 2013 karena pemogokan kerja, menuntut kenaikan upah;e Bahwa atas tuntutan kenaikan upah tersebut, manager berkomunikasi dengan pemilikperusahaan namun belum ada kepastian penyelesaian atas persoalan tersebut dan meminta agar karyawantetap bekerja namun karyawan minta agar ada jawaban saat itu juga ; Bahwa saksi dan para Penggugat tanggal 4 November 2013 mengadu ke DisnakerKab.

upah yangRp.650.000, dan memilih untuk tidak melakukan pekerjaan sampai adanya kepastian ataspersoalan kenaikan upah tersebut.

Atas tuntutan tersebut seluruh karyawan dikumpulkanoleh manager dan manager menghubungi pemilik SPBU melalui telepon menanyakanperihal tuntutan kenaikan upah tersebut.

upahtersebut, seluruh karyawan dikumpulkan oleh manager dimana kemudian managermenghubungi pemilik perusahaan namun tidak ada kepastian kapan kenaikan gaji akandiberikan.

Kenaikan pangkatbagiHalaman 6 dari 111 halaman Putusan Nomor 243/G/2018/PTUNJKTPegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golonganIV/c ke atas selain kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yangmenduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta PejabatFungsional Keahlian Utama; dan b.

Kenaikan pangkat bagiPegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golonganlV/c ke atas selain kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yangmenduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta PejabatFungsional Keahlian Utama; dan b.

Presiden Nomor : 00397/KEPKA/AZ/04/18 tanggal 23 April2018 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian,Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun PNS yang Mencapai BatasUsia Pensiun, atas nama Drs.

19 Januari 2018tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian,Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yangMencapai Batas Usia Pensiun atas nama Dr.

Lampiran : SuratKeterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)Pensiun;Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir NasionalNomor : 09678/KP 0202/2014, tertanggal 11September 2014 tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil.

KARIM BINTANGmenggunakan ljazah Strata (S1) Ilmu Kesehatan Masyarakat di STIKESHelvetia Medan Nomor : 203681 tertanggal 24 Oktober 2008 yangdibelinya tersebut sebagai kelengkapan Pengusulan kenaikan Pangkatdan Golongan sehingga kemudian terdakwa . HASNI Binti Alm.

BANTA RISYAHmenggunakan ljazah Stratal (S1) Ilmu Kesehatan Masyarakat di STIKESHelvetia Medan Nomor : 203686 tertanggal 24 Oktober 2008 yangdibelinya tersebut sebagai kelengkapan Pengusulan kenaikan Pangkatdan Golongan sehingga kemudian terdakwa Il.

BANTA RISYAHmenggunakan ljazah Strata (S1) Ilmu Kesehatan Masyarakat di STIKESHelvetia Medan Nomor : 203686 tertanggal 24 Oktober 2008 yangdibelinya tersebut sebagai kelengkapan Pengusulan kenaikan Pangkatdan Golongan sehingga kemudian terdakwa Il.

IV/a setelah dientri, berkas fisik kenaikan pangkat dibawa keBKPP Propinsi Aceh selanjutnya BKPP Propinsi Aceh membuatkanpengantar dan mengirimkan berkas tersebut ke BKN regional VI Medansetelah itu BKN Regional VI Medan melakukan pemeriksaan kemudianmengeluarkan Nota Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat yang dikirimkankembali ke BKPP Propinsi Aceh lalu dikeluarkan SK kenaikan pangkat dariBKPP Propinsi Aceh kemudian dikirimkan ke BKPP Aceh Selatan danselanjutnya dapat diambil secara kolektif maupun

KARIM BINTANG, Dkk mengakui telah menggunakanijazah itu untuk kenaikan pangkat dan golongan pada tahun 2013 dan tahun2014, selanjutnya karena perbuatan HASNI Binti Alm.

Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah menandatangani surat perjanjiaan tentang kenaikan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) atau surat sejenis itu, dengan kata lain Penggugat tidak pernah menyetujui /menolak tegas adanya kenaikan sehingga secara tegas kenaikan tersebutadalah kenaikan sepihak yang dibebankan oleh Para Tergugat kepadaPenggugat halmana kenaikan IPL sepihak melawan Undangundang No 8tahun 1999..

kenaikan luran Pemeliharaan Lingkungan (IPL)pernah disidangkan dengan Tempat yang sama yakni Green Apple,Tergugat yang sama namun Penggugat yang berbeda yang bernamaDR.P.W.T.

Bahwadalam perjanjian jual beli dibuatkan pula pernyataan pemilik tanahdan bangunan mengenai hak dan kewajiban yang diantaranya iuran Mfee berikut kenaikan tariff selanjutnya serta konsekuensi dan sanksi sanksi..

Oleh karenanya gugatanatas dasar kenaikan MAINTENANCE FEE sepihak ini wajib untuk ditolak..

denganjumlah kenaikan tarif yang diumumkan oleh pengelola perumahan Green Appledalam hal ini Para Tergugat (vide alat bukti surat T1.T.311) dan keterangansaksi yang diajukan Penggugat juga menerangkan pernah memberikan IPLpasca kenaikan tarif IPL sebelum ada pergerakan dari Penggugat yangkeberatan atas kenaikan IPL tersebut ;Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan ParaTergugat sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang prasarana, sarana danutilitas perumahan dan pemukiman perumahan Green

Bahwa untuk Surat Kenaikan Gaji Berkala yang di keluarkan oleh KepalaUPTD Pasawahan atas nama Dhiska Lestari, Terdakwa palsukan sekirabulan juni 2015 di kantor UPTD Pasawahan;Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN PwkFORM 01/SOP/01. 12/2016Bahwa untuk Surat Kenaikan Gaji Berkala yang di keluarkan oleh KepalaUPTD Pasawahan atas nama Devan yanuary, Terdakwa palsukan sekirabulan juni 2015 di kantor UPTD Pasawahan;Bahwa untuk Surat Kenaikan Gaji Berkala yang di keluarkan oleh KepalaUPTD Pasawahan

untuk Surat Kenaikan Gaji Berkala yang di keluarkan oleh KepalaUPTD Pasawahan atas nama Dena Damayanti, Terdakwa palsukansekira bulan juli 2015 di kantor UPTD Pasawahan;Bahwa untuk Surat Kenaikan Gaji Berkala yang di keluarkan oleh KepalaUPTD Pasawahan atas nama Nurhasanah, Terdakwa palsukan sekirabulan juli 2015 di kantor UPTD Pasawahan;Bahwa untuk Surat Kenaikan Gaji Berkala yang di keluarkan oleh KepalaUPTD Pasawahan atas nama Ace Heryadi, Terdakwa palsukan sekirabulan September 2015 di kantor

UPTD Pasawahan;Menimbang, bahwa untuk Surat Kenaikan Gaji Berkala yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pasawahan atas nama Dena Damayanti,Terdakwa palsukan sekira bulan juli 2015 di kantor UPTD Pasawahan;Menimbang ,obahwa untuk Surat Kenaikan Gaji Berkala yang diHalaman 56 dari 67 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN PwkFORM 01/SOP/01. 12/2016keluarkan oleh Kepala UPTD Pasawahan atas nama Nurhasanah, Terdakwapalsukan sekira bulan juli 2015 di kantor UPTD Pasawahan;Menimbang, bahwa untuk Surat Kenaikan Gaji

atas nama Dede Maeyani, Terdakwapalsukan sekira bulan juli 2015 di kantor UPTD Pasawahan;Menimbang, bahwa untuk Surat Kenaikan Gaji Berkala yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pasawahan atas nama Dena Damayanti,Terdakwa palsukan sekira bulan juli 2015 di kantor UPTD Pasawahan;Menimbang ,obahwa untuk Surat Kenaikan Gaji Berkala yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pasawahan atas nama Nurhasanah, Terdakwapalsukan sekira bulan juli 2015 di kantor UPTD Pasawahan;Menimbang, bahwa untuk Surat Kenaikan Gaji

UPTD Pasawahan;Menimbang, bahwa untuk Surat Kenaikan Gaji Berkala yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pasawahan atas nama Dena Damayanti,Terdakwa palsukan sekira bulan juli 2015 di kantor UPTD Pasawahan;Menimbang ,bahwa untuk Surat Kenaikan Gaji Berkala yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pasawahan atas nama Nurhasanah, Terdakwapalsukan sekira bulan juli 2015 di kantor UPTD Pasawahan;Menimbang, bahwa untuk Surat Kenaikan Gaji Berkala yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pasawahan atas nama Ace Heryadi,

SKPPKP0 d.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan0 e.Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar47.699.778 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasi Masa Pajakberikutnya0 PPN yang kurang dibayar47.699.778 oy &Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP22.895.893 Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP Kenaikan Pasal 13A UU KUP Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP ko ) 0 JaloopJumlah 22.895.893 Halaman 3 dari 9 halaman.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUPc. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUPd. Kenaikan Pasal 13A UU KUPe. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUPf. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUPg. Jumlah 22.895.893 Halaman 7 dari 9 halaman.

):Atas kekurangan pajak sebagai akibat adanya pengungkapan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, dan harus dilunasi olehWajib Pajak sebelum laporan pengungkapan tersendiri disampaikan.

Untuk Masa Pajakselain April 2009 dan Desember 2009 tidak terdapat Kurang Bayar, sehinggatidak ada pelunasan PPN yang harus dilakukan;Terhadap anggapan adanya Sanksi Administrasi Kenaikan 100 % Pasal 13Ayat (3) KUP;Bahwa sanksi administrasi kenaikan 100 % Pasal 13 Ayat (3) huruf c KUPhanya bisa dikenakan kepada Wajib Pajak apabila: berdasarkan hasilpemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnyadikompensasikan selisih

2017Memori Penjelasan Pasal 8 Ayat (5)Atas kekurangan pajak sebagai akibat adanya pengungkapansebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksiadministrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluhpersen) dari pajak yang kurang dibayar, dan harus dilunasioleh Wajib Pajak sebelum laporan pengungkapan tersendiridisampaikan.

sebagai akibat adanya pengungkapansebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administrasiberupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yangkurang dibayar, dan harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelumlaporan pengungkapan = tersendiri disampaikan.

;Faktanya Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)tidak membayarkan PPN Kurang Bayar sebesar Rp380.711.925,dan sanksi kenaikan 50% sebesar Rp190.355.962, untukpengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN MasaPajak September 2009.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 82.627 .839,00 73,00 82.627.766,00Jumlah PPN harus dibayar 165.255.678,00 146,00 165.255.532,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 November 2016;bahwa amarPutusan Menimbang,PUT107204.16/2012/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 12.417.895,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP 0,00f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP 0,00g. Jumlah 12.417.895,006.

Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena 0,00pembetulan)CG Jumlah 218.112.136,00PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 12.417.895,00Sanksi Administrasi:a Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00b Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 12.417.895,00C. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP 0,00f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP 0,00g.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 85.549.022,00 15.181.556,00 70.367.46Jumlah PPN harus dibayar 171.098.044,00 30.363.112,00 140.734.93 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 November 2016;Menimbang, bahwa amarPutusan Pengadilan Pajak NomorPUT107205.16/2012/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 22.400.402,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00 Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1854/B/PK/Pjk/2019 d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP 0,00f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP 0,00g. Jumlah 22.400.402,006.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 22.400.402,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP 0,00f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP 0,00g. Jumlah 22.400.402,006.

Kenaikan Pasal 13 ayat (8) VU KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 183A UU KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP 0,00f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP 0,00g. Jumlah 13.875.572,006.

Kenaikan Pasal 13 ayat (8) UU KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 183A UU KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP 0,00f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP 0,00g. Jumlah 13.875.572,006.

Akan tetapi Tergugat masih melakukan penagihan jasa pipa kepadapara Penggugat dengan menggunakan Surat Keputusan yang tidak berlakutersebut ;Karena kesepakatan baru tentang kenaikan tarif jasa pipa teroadu belum adamaka tarif lama sebesar Rp.1,75/kg masih berlaku sampai adanya kesepakatanbaru ;Bahwa kenaikan tarif yang besarnya mencapai 614% dari tarif jasa sebelumnya,adalah tidak wajar dan bertentangan dengan rasa keadilan.

1 Dollar US = Rp.10.000, yangmencapai 500% ; Bahwa kenaikan kurs Dollar US terhadap Rupiah juga memicukenaikan harga CPO dipasar, sehingga kenaikan tarif ini pada tahun1995 Rp. 450/kg dengan tarif pipa Rp. 1,75/kg dari persentase hargatarif CPO.

Sedangkan harga CPO pada tahun 2005 (Rp. 3.944/kg) dantarif pipa teroadu tahun tersebut Rp. 12,5/kg maka persentase hargatarif hanya 0,32% dari harga CPO, sehingga perbandingan persentasejasa tarif pipa terpadu (Rp.12,5kg) dengan harga CPO tahun 2005sangatkecil dibanding persentase tahun 1995, dengan kenaikan hargaCFO tahun 1995 (Rp. 450/kg) menjadi Rp. 3.944/kg pada tahun 2005adalah 876%, sedangkan kenaikan tarif jasa pipa terpadu dari tahun1995 Rp. 1,75/kg menjadi Rp.12,5/kg pada tahun 2005 hanya

No.1247 K/Pdt/2010Bahwa akan tetapi fakta hukum di atas dan tidak dibantah olehTermohon Kasasi/Penggugat/Terbanding di atas sama sekali tidakdipertimbangkan Judex Facti, dan apabila fakta hukum dan jugamerupakan fakta Internasional dan nasional yang seluruh pihak sudahmembacanya di media cetak dan media elektronik maka sudahseharusnya kenaikan tarif pipa terpadu dari 1,75/kg menjadi Rp.12,5/kgpada tahun 2005 dengan mengacu kepada kenaikan kurs Dollar USterhadap Rupiah yang ekuivalen dengan kenaikan

harga jual CPOmaka secara logika hukum kenaikan harga tersebut tidak melanggarhukum dan patut untuk dipertahankan, maka nyatalah pertimbanganhukum Judex Facti kurang cukup pertimbangan ;Bahwa adalah hal yang sangat irrasional sekali dalam kurun waktu +10 tahun kenaikan pelayanan jasa pipa terpadu tanpa kenaikan, yangjelas saja menurut kenyataan perekonomian biaya perawatan suatubarang dalam kurun waktu 10 tahun pasti akan mengalami kenaikanCost dan hal inimerupakan fakta yang dialami kita semua;

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 469.730.436c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5)UU KUP 0f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5)UU KUP 0g.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 469.730.436c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5)UU KUP 0f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5)UU KUP 0g. Jumlah 469.730.4366.

atas nama saksi korbanoleh terdakwa tidak diproses dan diusulkan untuk kenaikan pangkat kejenjanglebih tinggi dari golongan 3 c ke golongan 3 d;Bahwa selang beberapa waktu kemudian Kepala SDM yaitu BapakSuyanto merubah DP3 atas nama saksi korban ARNI DWI LESTARI yangsemula nilainya buruk dan tidak memenuhi syarat kelengkapan untuk untukdiusulkan dan diproses kenaikan pangkatnya dari golongan 3 c ke golongan 3 dberubah menjadi baik dan memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat atasnama saksi korban

pangkat, saksi mendapat informasi dariatasan langsung Terdakwa yaitu saudara SUYANTO yang menjelaskankalau Terdakwa tidak mau memproses usulan kenaikan pangkat saksidan protes akan kenaikan pangkat saksi, karena saksi tidak terimakemudian saksi SMS Terdakwa dengan SMS yang menjelekjelekankeluarga Terdakwa.Bahwa selain saksi yang melihat kejadian penganiayaan tersebutadalah Kepala LPP RRI Bapak Drs.EDY PURWADI SILITONGA, BapakDrs.

,M.M. kinerjanyadinilai kurang, akhirnya kenaikan pangkat saudara ARNI DWILESTARI,S.Sos.

,M.M. ditunda, bahwa pada setiap kenaikan pangkattelah ada kesepakatan di RRI pada setiap kenaikan pangkat yangmemang kinerjanya dianggap kurang baik harus dinilai kurang baik, danpada saat itu ada salah satu rekan kerja yang lainnya yang nilainyakurang baik namun dinilai baik oleh atasan sehingga saksi sebagaipimpinan di Tata Usaha sepakat untuk memberikan nilai yang samadengan yang lain terhadap saudara ARNI DWI LESTARI,S.Sos.,M.M.

,M.M. menganggap bahwa yangmenyebabkan dirinya ditunda kenaikan pangkatnya adalah Terdakwa,padahal kenaikan pangkat itu atas keputusan team penilaiMenimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwamenyatakan benar ;3. Saksi R.

Il Langkat diterbitkan kenaikan gajiberkala terhitung mulai tanggal 01 September 1999 dengan gaji pokokRp. 271.800,;. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2001 Nomor : 822.2/399/UP/2001 olehBupati Langkat diterbitkan SK Kenaikan gaji berkala terhitung mulaitanggal 01 September 2001 dengan gaji pokok Rp. 285.400.;.Bahwa pada tanggal 16 September 2002 Nomor : 823.344/IX/SK/2002oleh Bupati Langkat diterbitkan SK. Kenaikan Pangkat dari GolonganRuang Pengatur (l/c) menjadi Pengatur Tk.

Kenaikan GajiBerkala terhitung mulai tanggal 01 September 2003 dengan gaji pokokRp. 992.600, dan pada tanggal 10 Juni 2003 Nomor : 892.24130/UP/2003 oleh Bupati Langkat diterbitkan Surat Izin BelajarPenggugat;.

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009 Nomor : 822.35972/BKD/2009oleh Kepala BKD Kabupaten Langkat diterbitkan SK Kenaikan GajjiBerkala terhitung mulai tanggal 01 September 2009 dengan gaji pokokRp. 2.095.700, dan pada tanggal 16 Oktober 2009 Nomor : 823.3338/IX/K/2009 oleh Bupati Langkat diterbitkan SK Kenaikan Pangkatdari Golongan Ruang Penata Muda (ll/a) menjadi Golongan RuangHal 10 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUNMDN /Penata Muda Tk.

Bukti P20822.2/9449 TU.C/93 Tanggal 27 Juli 1993 Perihal :Kenaikan Gaji Berkala AN. IRAWAN (foto copy sesuaidengan asli);: Foto copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.

(foto copy sesuai dengan asili);: Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Langkat Nomor : 822.31482/BKD/2015Tanggal 5 Pebruari 2015 Perihal : Kenaikan Gaji BerkalaAn. IRAWAN, S.Sos.

telah mengalami kenaikan hargasebesar Rp. 512,890,000 Rp. 80,000,000(NPOPTKP) = Rp. 432,890,000,5 % x Rp. 432,890,000 = Rp. 21,644,500,Rp. 21,644,500 Rp. 9,500,000 = Rp.12,144,500,Sehingga selisih kenaikan NJOP atas unit dibeli Rp.PENGGUGAT 34 tersebut antara Tahun 2011 ke 12,144,500,Tahun 2015 adalah sebesar, (b).

telah mengalami kenaikan hargasebesar Rp. 374,025,000 Rp. 80,000,000(NPOPTKP) = Rp. 294,025,000,5 % X Rp. 294,025,000 = Rp. 14,701,250,Rp. 14,701,250 Rp. 6,750,000 = Rp.7,951,250,Sehingga selisih kenaikan NJOP atas unit dibeliPENGGUGAT 38 tersebut antara Tahun 2011 keTahun 2015 adalah sebesar,Rp.7,951,250, (b).

tersebut telah mengalami kenaikan hargasebesar Rp. 512,890,000 Rp. 80,000,000(NPOPTKP) = Rp. 432,890,000,5 % x Rp. 432,890,000 = Rp. 21,644,500,Rp. 21,644,500 Rp. 10,575,220 = Rp.11,069,280,Sehingga selisih kenaikan NJOP atas unit dibeliPENGGUGAT 43 tersebut antara Tahun 2012 keTahun 2015 adalah sebesar, (b).

telah mengalami kenaikan hargasebesar Rp. 512,890,000 Rp. 80,000,000(NPOPTKP) = Rp. 432,890,000,5 % x Rp. 432,890,000 = Rp. 21,644,500,Rp. 21,644,500 Rp. 13,250,000 = Rp.8,394,500,Sehingga selisih kenaikan NJOP atas unit dibeli Rp.PENGGUGAT 54 tersebut antara Tahun 2013 ke 8,394,500,Tahun 2015 adalah sebesar, (b).

Selisih kenaikan NJOP antara Tahun 2013 s/d Tahun2015 atas Unit V, Lantai 8a, Tipe 3 BedroomCorner, Tower B dibeli PENGGUGAT 56 dariTERGUGAT telah mengalami kenaikan berkisar 40 %maka selisih tersebut jika dihitung adalah sebagaiberikut :(1) Tahun 2013 NJOP atas unit dibeliPENGGUGAT 56 tersebut adalah sebesar Rp.

O18/KPTS/BOD/PAS/2008, tanggai 2 Juli2008 tentang Ketentuan Kenaikan Golongan Gaji, huruf C, Kenaikan golonganpenghargaan;Bahwa selain itu, peristiwa hukum yang terjadi antara PENGGUGAT danTERGUGAT di atas, menurut ketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan merupakan peristiwa hukum yang di kategorikansebagai Perselisihan HAK, sebagaimana diatur oleh Undang Undang No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 1ayat 2 yang menyatakan : "Perselisihan

Bahwa TERGUGAT merupakan karyawan di perusahaan PENGGUGATterhitung sejak tanggal 9 April 1977 sampai dengan tanggal 15 September2011 (TERGUGAT telah bekerja pada PENGGUGAT lebih kurang selama34 tahun), dengan jabatan terakhir sebagai Fixed Wing Pilot yang pernahmenjadi penerbang kepresidenan;Bahwa dengan track record yang baik dan loyalitas yang tinggi selamabekerja, TERGUGAT mendapatkan kenaikan golongan dari perusahaanPENGGUGAT yaitu kenaikan golongan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dariharga golongan

Surat Keputusan No. 018/KPTS/BOD/PAS/2008, tanggal 2 Juli 2008 tentang Ketentuan Kenaikan Golongan Gaji,huruf C, Kenaikan golongan penghargaan, karena PENGGUGAT sama sekalitidak pernah menyerahkan Hak TERGUGAT berupa kekurangan pembayaranuang pensiun sehubungan dengan kenaikan golongan penghargaankepegawain 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari harga golongan terakhir (darigolongan 2 ke golongan 1) sebesar Rp. 1,000.000,/bulan dan kekurangan UangPesangon sebesar Rp. 180.000.000,;9.

TERGUGAT merupakan karyawan di perusahaan PENGGUGAT terhitungsejak tanggal 9 April 1977 sampai dengan tanggal 15 April 2011 (TERGUGATtelah bekerja pada PENGGUGAT lebih kurang selama 34 tahun), denganjabatan terakhir sebagai Fixed Wing Pilot yang pernah menjadi penerbangkepresidenan;Bahwa dengan track record yang baik dan loyalitas yang tinggi selamabekerja, TERGUGAT mendapatkan kenaikan golongan dari perusahaanPENGGUGAT yaitu kenaikan golongan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dariharga golongan terakhir

Surat Keputusan No. 018/KPTS/BOD/PAS/2008,tanggal 2 Juli 2008 tentang Ketentuan Kenaikan Golongan Gaji, huruf C,Kenaikan golongan penghargaan, karena PENGGUGAT sama sekali tidakpernah menyerahkan Hak TERGUGAT berupa kekurangan pembayaran uangpensiun sehubungan dengan kenaikan golongan penghargaan kepegawain 1(satu) tingkat lebih tinggi dari harga golongan terakhir (dari golongan 2 kegolongan 1), terhitung sejak bulan November 2009 sampai dengan bulan Juli2013 yakni sebesar Rp. 1.000.000,/bulan x

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 937.487.777 . Bunga Pasal 13(5) KUP . Kenaikan Pasal 183A KUP Kenaikan Pasal 17D (5) KUP Cde. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf.g.

Putusan Nomor 99/B/PK/PJK/2017Banding kurang bayar sebesar Rp. 937.487.777, maka atas PPNyang tidak seharusnya dikompensasikan sebesar Rp. 937.487.777,tersebut dikenakan sanksi administrasi kenaikan 100% atau sebesarRp. 937.487.777, sesuai pasal 13 ayat (3) Undang Undang Nomor 6Tahun 1983 tentang KUP beserta perubahanperubahannya;d. bahwa dengan demikian, penghitungan dalam Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP 00068/207/08/052/09 tanggal

Maka menurut WajibPajak, pengenaan sanksi kenaikan sebesar 100% adalah kurang tepatkarena:1:Pasal 13 ayat (1) huruf c UU KUP No.28 tahun 2007 tentang KUPdijabarkan sebagai berikut:Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajakatau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen)",Dan sanksi administrasi berupa kenaikan diatur Pasal 13 ayat (3)huruf c UU KUP dijabarkan sebagai

Putusan Nomor 99/B/PK/PJK/2017Bahwa menurut Pemohon Banding, karena pajak masukan yangdikoreksi menghasilkan PPN yang tidak kurang bayar (Nihil), makasudah tentu tidak ada lagi perhitungan bunga dan denda pajak atastransaksi ini, sesuai dengan pasal 13 ayat 3c dari UndangUndangNomor 28 Tahun 2007 yaitu sanksi kenaikan sebesar 100% dari PPNyang tidak atau kurang di bayar;Kesimpulan Dan Permohonan;Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku,penjelasan dan bukti pendukung yang

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP i. Bunga Pasal 13(5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP g. Jumlah(a+b+c+d+e+f) Jumlah PPN yang masih hams dibayar (4 + 5g) Halaman 10 dari 27 halaman.

Keputusan Inspektur IVInspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor KEP01/IJ.5/2010 tanggal 19 Februari 2010 Tentang HukumanDisiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji berkala Selama 6(Enam) Bulan Kepada Sdr. Thomas Kusumo Wibowo, S.E./NIP197209151993021001, Penata (Gol.

KeputusanInspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian KeuanganNomor KEP01/IJ.5/2010 tanggal 19 Februari 2010 TentangHukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji berkalaSelama 6 (Enam) Bulan Kepada Sdr. Thomas Kusumo Wibowo,S.E.

Jenderal Kementerian Keuangan Nomor Kep182/IJ/UP.6/2010 Tentang Penguatan Penjatuhan MHukumanDisiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 6(Enam) Bulan Kepada Sdr. Thomas kusumo Wibowo, S.E./NIP197209151993021001, Penata (Gol.

Gaji berkalanya akan di tunda selamamenjalani masa hukuman ;Bahwa selain dampak kerugian akibat terbitnya suratkeputusan tersebut, maka akan mengakibat kan DaftarPenilaian Pangkat Pegawai (DP3) Penggugat akan bernilaitidak baik terutama untuk kenaikan pangkat dari Illc keIlld dan berdampak pula atas kenaikan pangkat Penggugatyang akan tertunda selama 2 (dua) tahun ;Bahwa berdasarkan pada alasan angka 5 (lima) s/d 8(delapan) tersebut di atas, maka sudah sepatutnyaPermohonan Penetapan Penudaan terhadap

Surat KeputusanInspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor Kep182/J/UP.6/2010 Tentang Penguatan Penjatuhan MHukumanDisiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 6(Enam) Bulan Kepada Sdr.

gaji yang hanya650.000 ( enam ratus lima puluh ribu rupiah )e Bahwa sebelum ini karyawan telah berkalikali menuntut kenaikan upah.e Bahwa saksi mengetahui para Penggugat di PHK Tergugat tanggal 31 secara lisan olehlager.e Bahwa saksi dan para penggugat di kumpulkan oleh manager dan diberhentikanugat secara lisan oleh tergugat.

gajiebut, ada orang lain yang bekerja menggantikan posisi saksi dan para penggugat* Bahwa saksi dan para penggugat ada bertemu dengan tergugat di Depnaker untukyelesaian soal tuntutan kenaikan gaji tersebut.e Bahwa pemilik perusahaan adalah Yopi Muthalib2 WAHYUDI menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi bekerja pada tergugat sejak tahun 1999 dengan jabatan operatore Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena samasama kerja pada Tergugat.e Bahwa saksi bersamasama para penggugat menuntut kenaikan

gaji yang hanya650.000 ( enam ratus lima puluh ribu rupiahe Bahwa sebelum ini karyawan telah berkalikali menuntut kenaikan upah.e Bahwa saksi mengetahui para Penggugat di PHK Tergugat tanggal 31 secara lisan olehnager4e Bahwa saksi dan para penggugat di kumpulkan oleh manager dan diberhentikanugat secara lisan oleh tergugat.

ada bertemu dengan tergugat di depnaker untukyelesaian soal tuntutan kenaikan gaji tersebut.e Bahwa pemilik perusahaan adalah Yopi Muthalib.Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy suratsuratyang telah diberi materai, yaitu :1 Foto copy Surat Perjanjian Kerja No.

Bahwa selain upah karyawan juga memiliki Jamsostek dan bantuan sosial lainnya antaralain perumahan.2 M.SIGUNTURe Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena samasama bekerja pada tergugate Bahwa saksi bekerja lebih dulu dari pada para penggugat yaitu sudah 16 tahun sejak tahun1996e Bahwa saat karyawan menuntut kenaikan gaji saksi tidak ada di tempat karena bukan shiftnya, dan keesokan harinya baru mengetahui persoalan tersebut Bahwa yang dituntut adalah kenaikan gaji agar sesuai UMP, dan saksi

IGNATIUS GUNARDI (tercantum dalam SK Kenaikan Pangkat PNS) adalah satu orang yang sama;