Majelis Hakim berpendapat bahwasebelum Pemohon Keberatan memasuki ranah hukum untuk mewakilikepentingan hukum rekanrekannya tersebut, maka harus ada pemberiankuasa hukum yang sah dari orang tersebut kepada Pemohon Keberatan,sehingga secara hukum terdapat legal standing yang sah bagi PemohonKeberatan untuk melindungi kepentingan hukum kliennya, bahkanPemohon Keberatan selanjutnya dapat mendampingi kliennya dalamproses penyidikan, sebagai bagian dari misi Pemohon Keberatan untukpemberdayaan masyarakat marginal

Amar Hanafi, SH, dkk) telahmelampui batas marginal kewenangan yang diberikan oleh parapemberi kuasa (incasu H. Abdul Kadir Siregar, dkk) dalam suratkuasa berperkara tertangga 18 Oktober 2012 tersebut, atau setidaknyabahwa surat berperkara pihak Penggugat tidak verknocht dengansurat gugatan Para Penggugat.

Selaku Advokat danPenasihat Hukum yang beralamat LK3M (Lembaga Bantuan Hukum, LembagaKonsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang/Marginal)dikKantor Pengadilan NegeriKepanjen di Jalan Raya Panji No.205 Kecamamatan Kepanjen Kabupaten Malang) ,Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kpnberdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2021/PNKpn tanggal 1 Februari 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor26/Pid.Sus/2021/PN

No.12/PID.SUSTPK/2017/PT SBY2014 senilai Rp. 78.430.000, (tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh riburupiah);d) Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan,Marginal dan Perempuan pada KPU Provinsi Jawa Timur,diketahuiPengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan,Marginal dan Perempuan dilakukan melalui Metode PengadaanLangsung dengan pelaksana CV.

SAHID CEMERLANGDIANABADI melalui SPK Nomor : 12/SPKPBJ/II/2014 tanggal 7 Maret2014 senilai Rp. 78.430.000, (tujuh puluh juta empat ratus tiga puluhribu rupiah);d) Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula,Keagamaan, Marginal dan Perempuan pada KPU Provinsi JawaHal. 51 dari 143 hal. Put. No.12/PID.SUSTPK/2017/PT SBYTimur,diketahui Pengadaan dan Pencetakan Modul PendidikanPemula, Keagamaan, Marginal dan Perempuan dilakukan melaluiMetode Pengadaan Langsung dengan pelaksana CV.

Perubahan atas Undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, maka yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugatadalah mengenai Apakah penerbitan kedua objek sengketa oleh Tergugat telah sesuaidengan Peraturan Perundangundangan yang mendasarinya dan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik(AAUPB) 2 ;2 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cn nnnMenimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka MajelisHakim akan melakukan pengujian secara marginal

Permendagri, yaitu diberhentikan sementaraakan tetapi dapat langsung diberhentikan secara penuh (point 26 halaman 8 jawabanTergugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa secara atributif kewenangan Tergugat dalampenerbitan kedua objek sengketa aquo mutitis mutandis terhadap norma dan ketentuanyang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 sebagai dasar bagi pengelolaanorgan dan kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehinggadijadikan dasar legalitas dalam pengujian secara marginal

Begitu pula dalam strata sosial yang masih kental menjadipengakuan masyarakat luas bahwa kehidupan bagi orangorang yang tergolang tidakmampu dikelompokan dalam status sosial masyarakat marginal atau masyarakat pinggiranatau masyarakat bawah.

,(tujunh puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);d) Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan,Marginal dan Perempuan pada KPU Provinsi Jawa Timur,diketahuiPengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan,Marginal dan Perempuan dilakukan melalui Metode Pengadaan Langsungdengan pelaksana CV.

SAHID CEMERLANG DIANABADI melalui SPKNomor : 12/SPKPBJ/IV2014 tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp.78.430.000, (tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan,Marginal dan Perempuan pada KPU Provinsi Jawa Timur,diketahuiPengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan,Marginal dan Perempuan dilakukan melalui Metode Pengadaan LangsungHalaman 52 Putusan Nomor: 152/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sbydengan pelaksana CV.

SAHID CEMERLANG DIANABADI melalui SPKNomor : 12/SPKPBJ/I/2014 tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp.78.430.000, (tujun puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan,Marginal dan Perempuan pada KPU Provinsi Jawa Timur, diketahuiPengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan,Marginal dan Perempuan dilakukan melalui Metode Pengadaan Langsungdengan pelaksana CV.

SAHID CEMERLANG DIAN ABADI melalui SPKNomor : 12/SPKPBJ/I/2014 tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp.78.430.000, (tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan,Marginal dan Perempuan pada KPU Provinsi Jawa Timur, diketahuiPengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan,Marginal dan Perempuan dilakukan melalui Metode Pengadaan Langsungdengan pelaksana CV.

Nomor 1421 K/PID.SUS/2017d)Pamflet, Pengadaan Leaflet Informasi Pemilu dan Pengadaan Posterdilakukan melalui Metode Pengadaan Langsung dengan pelaksanapengadaan adalah PT Sahid Cemerlang Dianabadi melalui SPK Nomor12/SPKPBJ/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 senilai Ro78.430.000,00 (tujuhpuluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan,Marginal dan Perempuan pada KPU Provinsi Jawa Timur,diketahuiPengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula,

Keagamaan,Marginal dan Perempuan dilakukan melalui Metode Pengadaan Langsungdengan pelaksana CV Citra Lestari melalui SPK Nomor : 06/SPKPBJ/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 senilai Rp57.750.000,00 (lima puluhtujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;Sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh AntonYuliono SH., MAP selaku Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) denganke1..

2017c) Pembuatan Pamflet, Pengadaan Leaflet Informasi Pemilu) danPengadaan Poster pada KPU Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwaPembuatan Pamflet, Pengadaan Leaflet Informasi Pemilu) danPengadaan Poster dilakukan melalui Metode Pengadaan Langsungdengan pelaksana pengadaan adalah PT Sahid Cemerlang Dianabadimelalui SPK Nomor 12/SPKPBJ/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 senilaiRp78.430.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);d) Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan,Marginal

dan Perempuan pada KPU Provinsi Jawa Timur,diketahuiPengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan,Marginal dan Perempuan dilakukan melalui Metode Pengadaan Langsungdengan pelaksana CV Citra Lestari melalui SPK Nomor : 06/SPKPBUJ/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 senilai Rp57.750.000,00 (lima puluhtujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;Sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh AntonYuliono SH., MAP selaku Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) dengankegiatan

Kalimantan Timur Priode 20132018, maka merujuk pada dimensi kepentinganPengugat mengajukan gugatan berkaitan adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukumyaitu demi keadilan, oleh karena itu, pengujian yang akan dilakukan oleh Majelis Hakimdilakukan secara ex tunc yaitu pengujian dengan mendasarkan pada saat objek sengketa aquo diterbitkan terlepas sudah terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur KalimantanTimur Priode 20132018 serta terhadap persengketaan a quo Majelis Hakim akan mengujisecara terbatas (marginal

MH.Dkk.) telah melampaui batas marginal kewenangan yang diberikan olehPemberi Kuasa (in casu PT. Wijaya Karya) dalam surat kuasa berperkaraNomor SE.02.03/A. DIR. 1220/2009 tertanggal 2 September 2009 tersebut;Bahwa selain daripada itu ternyata pula bahwa materi isi surat kuasaberperkara pihak Penggugat tersebut tidak menyebutkan Pengadilan Negeritempat gugatan hendak didaftarkan, sehingga telah melanggar Pasal 147 RBgdan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, jo.

memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b Undangundang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;halaman 34 dari 45 halaman Putusan No. 15/G/2014/PTUNTPIMenimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut,Tergugat tidak hadir dalam Persidangan dan tidak mengajukan Jawaban atasGugatan Penggugat 52 2222022 2 nn nneeMenimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkanterhadap pokok sengketa akan menguji secara marginal

Selaku Advokat danPenasihat Hukum yang beralamat LK3M (Lembaga Bantuan Hukum, LembagaKonsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang/Marginal)dikKantor Pengadilan NegeriKepanjen di Jalan Raya Panji No.205 Kecamamatan Kepanjen Kabupaten Malang) ,Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kpnberdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2021/PNKpn tanggal 5 Februari 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor56/Pid.Sus/2021/PN

Mega Persada Prima, Tanggal 16/12/2013, nomor :28/1231/XII/KCU/ASEI ;Foto copy Permohonan Pencairan Marginal Deposit atas FasilitasPenjaminan LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal31/12/2013, nomor : 28/980/XII/AK ;Foto copy Reminder ke VI Monitoring Ketersediaan Dana PelunasanKewajiban LC Impor atas nama PT.

Bumi UdaraRaya & PT Mega Persada Prima;Permohonan Pencairan Marginal Deposit atas Fasilitas PenjaminanL/C Impor a/n PT Mega Persada Prima tanggal 31 Desember 2013;Persetujuan Prinsip Penjaminan LC atau SKBDN No.0085/PPBNI/IX/KCU/2013 tanggal 30 September 2013;Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) No.0024/SJPBNI/III/KCU/2013 tanggal 26 Maret 2013 dengan Nilai LC USD1.979.405,54;Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) No.0080/SJPBNI/IX/KCU/2013 tanggal 26 September 2013 dengan Nilai LC USD1.979.405,54

Mega Persada Prima (TOPURGENT);Nota Dinas No. 28/1069/ND/XII/KCU tanggal 31 Desember 2013perihal permohonan Pencairan Marginal Deposit atas FasilitasPenjaminan LC atas nama PT. Mega Persada Prima;Nota Dinas No. 29/031/ND/II/DKS/KLAIM PJM tanggal 14 Februari2014 perihal Quick Analisa Klaim a.n PT.

Perusahaan Listrik Negara Persero,dan surat kuasa berperkara para Penggugat tersebut tidakmemberikan hak kepada penerima kuasa untuk merubahpihak yang hendak digugat, maka penerima kuasa telahmelampaui batas marginal kewenangan yang diberikan olehpara prinsipal/pemberi kuasa dalam surat kuasa berperkaratertanggal 07 Oktober 2014 tersebut. ie Bahwa Pasal 1797 KUHPerdata telah menentukan bahwapenerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatuapapun yang melampaui kuasanya. a Bahwa oleh sebab itu

bones amenS SLTRIaR NSMenimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka MajelisHakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (rechtmathigeheid) terhadapObjek Sengketa a quo, dengan melakukan pengujian berdasarkan PeraturanPerundangUndangan yang menjadi dasarnya maupun dari segi AzasAzas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara alternatif maupunkumulatif; Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadapPokok Perkara a quo,akan mengujinya secara marginal

bukti penanganan Tripartite oleh Disnaker Jakarta Selatan dan tidakcermat ini sudah sepantasnya ditolak;Bahwa alasan penilaian yang subjektif dan tidak fair sehingga Tergugat diberikan Performance Appraisal 2 (Perlu Perbaikan/Need Improvement)selama 3 semester (semester ganjil tahun 2013, semester genap akhirtahun 2013 dan semester ganjil tahun 2014) dan bahkan berlanjut padasemester genap akhir 2014 (PA 2) kemudian semester ganjil dan semestergenap akhir tahun 2015 Performance Appraisal 1 (kurang/marginal

Mtr.10.11.12tergugat tidak pernah melakukannya, untuk diketahui kendati tergugathanya sorang tenaga Honorer yang berpenghasilan marginal akan tetapinormal dan otak berpikir adalah sehat dan dalam pendidikan selalumendapat prestasi dan rangking satu, jadi sangat tidak mungkinmelakukan pembunuhan sebagai isu murahan yang dijual dalam suratgugatan penggugat tersebut.Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil gugatan penggugat yangmengatakan jarang memberikan nafkah, tidak perduli kepada penggugatserta tergugat

dan mengangkut kayu jatiPerhutani dibayar dengan uang karena dana untuk itu sudah ada dan tidak bisadibayar dengan kayu hasil tebangan;Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim berprinsippada nilai dasar hukum yaitu harus dapat memberikan suatu kepastian hukum,keadilan dan harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagimasyarakat, serta menghindari hukum dijadikan sebagai alat bagi orang yangmempunyai akses dengan penegak hukum untuk menekan dan melaporkan31masyarakat marginal

pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat error in persona (salahsasaran/ salah subyek), gugatan Penggugat error in objecto, gugatanseharusnya diajukan kepada KPU RI bukan kepada Tim Seleksi dan/ ataugugatan kurang pihak serta Jawaban dalam Pokok Perkara yang padapokoknya menolak dalildalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan nyatadiakui; Menimbang, bahwa atas adanya eksepsi tersebut di atas, makaMajelis Hakim atau Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai fungsinya akanmelakukan penilaian secara marginal

dasarnya.Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 53 tersebut, menyebutkan bahwa dalamhal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan itudirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya, sehingga dapatditafsirkan / diartikan bahwa dalam melaksanakannya Badan / Pejabat TataUsaha Negara memiliki kelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan, makawewenang Pengadilan pada waktu menguji dari segi hukum Keputusan Tatausaha Negara yang dikeluarkan atas dasar ketentuanketentuan tersebutdilakukan secara marginal