No. 178 PK/PdtSus/2012Indonesia" untuk sidang tanggal 29 November2010 sebanyak 1 (satu) kali sebagaimanapertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim padahalaman 18;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, makaJurusita telah lalai dan tidak menjalankan tugasnyasesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku, sehingga Pemanggilan kepadaPelawan dahulu Tergugat atas perkara a quo tidaksah dan tidak patut secara hukum;Bahwa atas kelalaian tersebut jelas telahmenimbulkan kerugian bagi Pelawan dahuluTergugat

No. 178 PK/PdtSus/2012pendaftaran atas Merekmerek Tergugat, makasecara tidak langsung Terlawan dahulu Penggugattelah melibatkan Direktorat Merek dalam perkaraa quo;12 Bahwa oleh karena itu, maka jika tidak diikutkansebagai Pihak yang digugat, maka gugatandinyatakan mengandung cacat plurium litisconsortium.

No. 178 PK/PdtSus/2012merek akan diperoleh melalui pendaftaran: "The exclusive right to a mark conferred bythis law shall be acquired, subject to the following provisions, by registration";11 Bahwa inconcreto, Pelawan dahulu Tergugat adalah sebagai Pendaftar Pertama(First to File) di Indonesia sejak tahun 1981 atas Merek merek Icon Daftar NomorIDM000161269, Merek Dagang L'EGGS SPORT Daftar Nomor 475487, Merek Daganghsr waLEGGS.

No. 178 PK/PdtSus/2012menerus selama 30 (tiga puluh) tahun di Indonesia atas hak atau ijin yang telahdiberikan oleh Negara;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama alasanalasan peninjauan kembali tanggal 11 Juni 2012 danjawaban alasan peninjauan kembali tanggal 26 September 2012 dihubungkan denganputusan Judex Juris dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung

No. 178 PK/PdtSus/2012Biayabiaya:1 Meterai .............. cc2 Redaksi3 AdministrasiPeninjauan kembali .....Jumlah....... i.Panitera Pengganti,ttd /RITA ELSY, SH., MH.Rp 6.000,00Rp 5.000,00Rp9.989.000.00Rp10.000.000,00UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG RI.a.n PaniteraPanitera Muda Perdata Khusus,RAHMI MULYATI, SH., MH.NIP: 19591207 198512 2 002

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/PdtSus-PHl/2023/PN Mtr., tanggal 26 Oktober 2023;MENGADILI SENDIRI:Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 27 April 2023;3.

Di bawah ini adalah beberapa penghargaan yangHal 4 Putusan No.29/PdtSus/Merek/201S PN.Niaga JktPstmenunjukkan bahwa pengakuan melalui penghargaan ini dimenangkan jauh sebelum permohonan untukmendaftarkan merek Tergugat diajukan pada di tahun 2008.

Regis Princeville Resort, Kauai ,Hal 7 Putusan No.29/PdtSus/Merek/201S PKNiaga JkLPstHawaiiSuite Hotel 101 Terbaik versi Majalah Traveler Elite Elite Traveler 's Top 101 Suites of theSt. Regis Deer Crest Resort, Park City, UtahSt. Regis Princeville, Kauai, HawaiiSt. Regis Mexico CityPenghargaan Keunggulan 2010 " Hotel/Resor Mewah Terbaik di Amerika Utara (Luxury TravelAdvisor Awards of Excellence 2010: Best Luxury Hotel/Resort in North America)1Nn FF W WNYN UU fF WO NYSt.

Regis San Francisco)Hal 17 Putusan No.29/PdtSus/Merek/2015 PN.Niaga JktPst13 Hotel Terbaik di Selatan; St. Regis Atlanta (Best Hotels in the South: St. Regis Atlanta)14 Resor Terbaik di Colorado: St. Regis Aspen (Best Resorts in Colorado: St. Regis Aspen)15 Resor Terbaik di Florida (Atlantic & Keys); St. Regis Bal Harbour (Best Resorts in Florida(Atlantic & Keys); St. Regis Bal Harbour)16 Resor Terbaik di Barat; St. Regis Deer Valley (Best Resorts in the West: St.

REGIS yang terdaftarHal 27 Putusan No,29/PdtSus/Merek/2015 PN.Niaga Jkt.Pstatas nama Penggugat I, khususnya merek ST. REGIS milik Penggugat I telah terdaftar terlebih dahulu diIndonesia yaitu kurang lebih sekitar 4 dan 3 tahun lebih awal dari permohonan merek REGIS @ the Peak atSudirman milik Tergugat. Elemen yang dominan dan menonjol dari merek Tergugat adalah REGIS terlepasbahwa terdapat beberapa elemen tambahan.

Biro akomodasi hotel atau asrama)Hal 37 Putusan No.29/PdtSus/Merek/2015 PN,Maga JktPst(diklasifikasi dalam kelas kelas 42), Reservasi hotel (diklasifikasi dalam kelas 43). Perhotelan (diklasifikasidalam kelas 43). dengan demikian merek Para Penggugat diklasifikasikan dalam kelas 35 dan kelas 43.Namundemikian merek ST. Regis dengan Nomor Pendaftaran IDM000114829 yang terdaftar dalam kelas 36 tidakpernah didalilkan dan dibuktikan oleh Para Para Penggugat sebagai merek terkenal.

Menyatakan bahwaHalaman 19 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G/2016/PN RapPengadilan Negeri Rantauprapat tidak berwenang mengadili perkara ini, 3.Menghukum Termohon Keberatan membayar ongkos perkara ini; Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat No.53/PdtSus/BPSK/2016/PNRap tertanggal O02 Agustus 2016, soalpermohonan keberatan menjadi sekarang Pemohon Kasasi dan dahuluPemohon Keberatan, dimana PT.

ke Pengadilan NegeriRantauprapat; Bahwa dalam putusan No. 53/PdtSus/BPSK/2016/PNRap tertanggal 02Agustus 2016 itu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapatdiketuai Sugeng Sudrajat, SH.

Azhar Tanjung, Msi dibantu SekretariatErwinsyah, S.Sos) dengan mengabulkan gugatan konsumen untukseluruhnya;Menyatakan sah dan berharga putusan Pengadilan NegeriRantauprapat No. 53/PdtSus/BPSK/2016/PNRap tertanggal 02Agustus 2016, diketuai Majelis Hakim Sugeng Sudrajat, SH.MH, danHakim Anggota Teuku Almadyan, SH.MH serta Mince S. Ginting,SH.MKn dibantu) Panitera Pengganti Mahmuddin Siregar, SH,tercantum adalah 1.

Oto Multiartha CabangRantauprapat mengajukan permohonan keberatan tertanggal 31 Mei 2016 diPengadilan Negeri Rantauprapat dengan terdaftar dalam register perkara No.53/PdtSus/BPSK/2016/PNRap;Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriRantauprapat No. 53/PdtSus/BPSK/2016/PNRap tertanggal 02 Agustus 2016,telah diajukan kasasi oleh Pemohon Keberatan tertanggal 11 Agustus 2016 dantelah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Termohon pada hari Kamistanggal 1 September 2016;Menimbang

Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak berwenang mengadili perkara ini,Menimbang, Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa PengadilanNegeri Rantauprapat tidak berwenang mengadili perkara ini, karena belumdiketahui apakah sudah putus atau belum dalam perkara kasasi diajukan olehPemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 53/PdtSus/BPSK/2016/PNRap tertanggal 02 Agustus 2016, sehingga seharusnyaHalaman 26 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Rapditunggu inkracht

Nomor 407 K/Pdt.SusPailit/2015Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/PdtSus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 15/Pdt.SusPailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 03 Januari 2014. Bahwa PT. Orchid Residence Indonesia (DalamPailit) sebelumnya dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/PdtSus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo.

Orchid Residence Indonesia (selanjutnya disebut Perseroan)dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 04/PdtSus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor15/Pdt.SusPailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Maret 2013, danberdasarkan putusan a quo ditunjuklah Sdr. lbnu Ibrahim S., S.H., danSdr. Yudhi Wibhisana, S.H., menjadi Tim Pengurus PT.

Bahwa di samping itu, tindakan tersebut juga telah merugikanTim Pengurus (dalam PKPU) baik dari segi waktu maupun biaya pengurusanselama PKPU;22.Bahwa karena masa PKPU selama 270 hari berakhir tanpa perdamaian,maka perseroan diputus dalam keadaan pailit beserta akibat hukumnyaberdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan Nomor Register Perkara 04/PdtSus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo.

Orchid (dalam Pailit), namun juga dari segi objekAdendum Perjanjian Kerjasama yang dimintakan untuk dibatalkan (ActioPaulina) tersebut waktunya juga telah melebihi dari waktu yang ditentukanoleh hukum yaitu melebihi dari 1 (Satu) tahun, karena waktu AdendumPerjanjian Kerjasama ditanda tangani adalah tanggal 03 Juni 2010sedangkan Putusan Pernyataan Pailit (Putusan Nomor 04/PdtSus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo.

Nomor 407 K/Pdt.SusPailit/2015Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/PdtSus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 15/Pdt.SusPailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 03 Januari 2014. Bahwa PT. Orchid Residence Indonesia (DalamPailit) sebelumnya dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/PdtSus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo.

Orchid Residence Indonesia (selanjutnya disebut Perseroan)dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 04/PdtSus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor15/Pdt.SusPailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Maret 2013, danberdasarkan putusan a quo ditunjuklah Sdr. lbnu Ibrahim S., S.H., danSdr. Yudhi Wibhisana, S.H., menjadi Tim Pengurus PT.

Bahwa di samping itu, tindakan tersebut juga telah merugikanTim Pengurus (dalam PKPU) baik dari segi waktu maupun biaya pengurusanselama PKPU;22.Bahwa karena masa PKPU selama 270 hari berakhir tanpa perdamaian,maka perseroan diputus dalam keadaan pailit beserta akibat hukumnyaberdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan Nomor Register Perkara 04/PdtSus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo.

Orchid (dalam Pailit), namun juga dari segi objekAdendum Perjanjian Kerjasama yang dimintakan untuk dibatalkan (ActioPaulina) tersebut waktunya juga telah melebihi dari waktu yang ditentukanoleh hukum yaitu melebihi dari 1 (satu) tahun, karena waktu AdendumPerjanjian Kerjasama ditanda tangani adalah tanggal 03 Juni 2010sedangkan Putusan Pernyataan Pailit (Putusan Nomor 04/PdtSus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo.

Z II/5, Rt.001, Rw.001,Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.Selanjutnya disebut 11 0): ( haTERGUGAT ;Pengadilan Niaga tersebut ;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat.Nomor : 09/PdtSus/Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 03Pebruari 2016., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danHal 1 dari 44 hal. Ptsn.

No. 09/Pdt.Sus/Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.memutus perkara ini 5Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 09/PdtSus/Merek/ 2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal O09 Pebruari 2016., tentangPenetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;Membaca dan memeriksa suratsurat bukti yang diajukan oleh kedua belahpihak yang berperkara ; n nnn nn nnn no nnn nnn nnn nnn nnn nnnnnsTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan PembatalanMerek Micro Fiber, tertanggal 30 Nopember

2015 dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 02 Pebruari 2016 denganNomor 09/PdtSus/Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., denganmengemukakan halhal sebagai berikut1.

belum bekerja,maka Majelis berpendapat tuntutan uang proses yang dimintakan olehPenggugat mulai bulan Mei 2015 sampai dengan putusan ini dibacakandapat dilakukan dengan rincian 11 (sebelas) bulan x Rp1.600.000,00 =Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);Hal ini tidak dapat dibenarkan Termohon Kasasi/Penggugat mendapatkanupah proses selama 11 (sebelas) bulan x upah dikarenakan secara faktualMajelis Hakim perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Gorontalo Nomor 2/PdtSus

Nomor 511 K/Pdt.SusPHI/2016pengusaha maupun bekerja/oburuh harus tetap melaksanakan segalakewajiban;Bahwa mengenai hukuman Termohon Kasasi/Tergugat pada angka limadalam pokok perkara yang mengenai upah selama proses penyelesaianterhitung sejak bulan Mei 2015 sampai dengan putusan ini dibacakanterhadap Termohon Kasasi/Penggugat haruslah ditolak.Oleh karena itu, pertimbangan yang diputus oleh Majelis Hakim perkaraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor2/PdtSus/PHI/2016

Advan Teknologi Solusi yang telah dinyatakanPailit oleh Putusan No.29/PdtSus/Pailit/2018/PN.Naiga.Jkt.Psttanggal 22 Oktober 2018; Bahwa dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPUtidak memberikan ruang untuk melakukan renvoi prosedur terkaitpengakuan hutang dalam kepailitan sehingga Pemohon tidak memlikilegal standing dan menyatakan permohonan pemohon ditolak atausetidak tidaknya tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa eksepsi Termohon tersebut setelah dicermati olehMajelis Hakim adalah tentang

Advan TeknologiSolusi ( dalam pailit ) yang telah diputus dengan Putusan Majelis HakimNo. 29 /PdtSus/Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 22 OKtober2018 sehingga Termohon selaku Kurator PT. Advan Teknologi Solusi( Dalam Pailit ) tidak berwenang dan berkapasitas untuk memberikanjawaban karena hal tersebut telah diputuskan sebelumnya oleh MajelisHakim pemutus yang menyatakan bahwa PT.

Pailit/20 18/PN.Jkt.PstPersekutuan Inamata, akan tetapi Pemohon/ Pelawan tidak mengakuitagihan tersebut ;Menimbang, terhadap keberatan dari Pemohon/ Terlawantersebut,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa fakta yang tidak dibantah oleh para pihak danberdasarkan bukti T 1 yaitu. berupa Putusan No. 29/PdtSus/Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst telah membuktikan bahwa PT.

AdvanTeknologi Solusi yang dalam perkara ini sebagai Pelawan, berdasarkanPutusan tersebut telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnyapada tanggal 22 Oktober 2018, dan dalam perkara tersebut, PT AvidexCentra Ent adalah sebagai Pemohon dalam perkara Permohonan PailitNo.29/PdtSus/Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut dan Andoko Gunawansebagai Kreditur Lain, dan dalam putusan tersebut telah menunjuk HakimPengawas dan Kurator ;Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan ( PT Advan TeknologiSolusi )

116 ayat 1 menyebutkan : Kurator wajibmencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditur dengancatatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitur Pailit ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan tersebut makadalam proses kepailitan Kurator telah melakukan pencocokan utang atastagihan para kreditur , akan tetapi Pelawan membantah tagihan yang telahdiakui oleh Terlawan/ Kurator sebagaimana telah disebutkan diatas;Menimbang, setelah Majelis mencermati Putusan Pailit No. 29/PdtSus

ANAS SUHARYONO darikeanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa, terbukti bahwa penggugattelah diberhentikan oleh tergugat sebagai anggota PKB;Menimbang, bahwa atas pemberhentian tersebut, ternyatapenggugat keberatan atau menolak atas diterbitkannya suratpemberhentian tersebut, keberatan mana dibuktikan dengan telahpernah diajukannya gugatan oleh penggugat di Pengadilan NegeriBojonegoro sesuai bukti P5 berupa Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 831K/PDTSUS/2011 dan bukti P6 berupajawaban atas

membuktikan bahwaperselisihan diantara kedua belah pihak telah diselesaikanmenurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena belum dilakukan penyelesaianperselisihan di dalam internal Partai Kebangkitan Bangsasebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 32 ayat (1) dan ayat(2) UU Partai Politik, maka gugatan penggugat prematur;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat sertadibuktikan dengan bukti P5 berupa Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 831K/PDTSUS

., beralamat di Curug Agung No.29, Rt.002, Rw.006, DesaKertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.Selanjutnya disebut 1 = 012 (6 a caTERGUGAT ;Pengadilan Niaga tersebut ;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat.Nomor : 06/PdtSus/Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 26 JanuariHal dari 25 hal. Ptsn.

., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraMembaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06/PdtSus/Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Januari 2016., tentangPenetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;Membaca dan memeriksa suratsurat bukti yang diajukan oleh kedua belahpihak yang berperkara ; nnn n nnn nnn nn nnn nn enn nnn nnn nananTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan PembatalanMerek Dagang, dan telah terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Niaga padatanggal 25 Januari 2016 dengan Nomor : 06/PdtSus/Merek/2016/PN.Niaga.

Istiajaya Gunaperkasa (dalamPKPU), berkedudukan di Jalan Pertanian No. 99 Ciawi Bogor, yang didirikanmenurut dan berdasar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia,berkedudukan di Bogor beralamat di Jalan Pertanian No. 99 diputus dalamkeadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS)selama 45 (empat puluh lima) hari Berdasarkan Putusan Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 159/PDTSUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 10 Januari 2018,diperpanjangan berdasarkan

;Bahwa secara keseluruhan Kreditor Separatis dan kreditor Konkuren secarasendirisendiri disebut KREDITOR dan secara bersamasama disebut PARAKREDITOR);(Selanjutnya DEBITOR dan PARA KREDITOR secara bersamasama disebutPARA PIHAK)Selanjutnya Para Pihak sepakat dalam Perjanjian Perdamaian ini, menerangkanterlebih dahulu halhal sebagai berikut:1)2)3)4)Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, Majelis Hakim Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan No. 159/PDTSUS/PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST

;Putusan No. 159/PDTSUS/PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 10Januari dan perpanjangannya lampiran 01)Bahwa Para KREDITOR adalah Kreditor dari DEBITOR yang telahmendaftarkan tagihannya kepada Tim Pengurus, dimana posisi tagihan parakreditor tersebut setelah dilakukan verifikasi/Pencocokan oleh Tim Pengurus,debitor dengan para kreditor.

Tim Pengurus PKPU adalah orang yang ditunjuk dan diangkat berdasarkanPutusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan putusan No. 159/PDTSUS/PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 10 Januari 2018;2. Tagihan KREDITOR adalah jumlah Tagihan yang diajukan oleh Kreditor KepadaTim Pengurus pada masa Pengajuan Tagihan.3.

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Kendari Nomor 2/PdtSus/PHI/2018/PN Kdi tertanggal 4 April2018;Mengadili Sendiri:1. Menolak Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Sah Termohon Kasasi/Penggugat adalah karyawankontrak/PKWT dan bukan sebagai karyawan tetap/PKWTT;3. Menolak membayar hak Termohon Kasasi/Penggugat berupa pesangondan penggantian hak;Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 802 K/Padt.SusPHI/20184.

., kepada Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 25/PdtSus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor: 26/PdtSus/PAILIT/ Q2013/PN.NIAGA.JKT.PST.; Bahwa dalam rapat Kreditur pada tanggal 26 November berkaitan dengan Kreditur Separatis dan Konkurenmenyampaikan perubahan suara dari hasil voting jesanggal 42013 yaitu: Kreditur Separatis:1. PT Bank DBS Indonesia;2. PT Bank Danamon Indonesia; 3. PT Rabobank International Indone Kreditur Konkuren:1. PT IFS Capital Indones2.

Daftar Ciptaan atas nama Logo SBSI yang masih dalam proses di DepartemenHukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual sesuai hasil Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Perkara Nomor : 01/PdtSus/HAK CIPTA/2013/PN.

Penggugat dari Petikan Hak Cipta yang dikeluarkan oleh Direktorat JenderalHal.5 dari 46 halaman Putusan No.69/Pdt.SusHak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst11Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI tertanggal 06 Februari2013 Nomor HKI.2HI.01.0706 ;Bahwa setelah Penggugat mengetahui telah didaftarkan oleh Rekson Silaban makaPenggugat melakukan upaya hukum yaitu dengan melakukan Gugatan Perdataterhadap Rekson Silaban di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,Perkara Nomor : 01/PdtSus

Bahwa atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PerkaraNo. : 01/PdtSus/HAK CIPTA/2013/PN. NIAGA Jkt.Pst, tanggal 1 Mei 2013 danPutusan Mahkamah Agung Perkara Nomor : 444 K/Pdt.SusHKI/2013, yang putuspada tanggal 9 Desember 2013, sangat jelas bahwa atas Logo SBSI adalah milikPenggugat ;14 Bahwa atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PerkaraNo. : 01/PdtSus/HAK CIPTA/2013/PN.

eksternal (di luar organisasi masih mengunakan logo SBSI dan nama SBSI) ;Bahwa dengan demikian karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X danTergugat XI masih mengunakan Hak Cipta milik tanpa ijin Lisensi dari Penggugatmaka dengan ini Penggugat meminta Royalty sebesar Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah) perbulan semenjak Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dalam Perkara Nomor : 01/PdtSus

,MA.Nomor dan tanggal permohonan : C00201300049, 7 Januari 2013Jenis Ciptaan : LaguJudul ciptaan : MARS SBSINomor Pendaftaran : 065537 Fotocopy sesuai turunan resmi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Perkara Nomor : 01/PdtSus/HAK CIPTA/2013/PN.

PemudaNo. 27 Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II;ll.PT ATALIAN GLOBAL SERVICE, sebuah badan hukum yang beralamat di JalanSwadaya No. 1 RT/RW 01/07 Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12850, untukselanjutnya disebut TERGUGAT III;Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutanperkara Nomor : 273/PDTSus/2019/PN.Bdg., dengan suratnya tertanggal 11 Desember2019, yang ditandatangani oleh kuasa Penggugat, dengan alasan karena akan diperbaikiterlebin

Penggugatdan berdasarkan surat pernyataan Penggugat dan masih dalam tahap pembacaan suratgugatan, maka pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan, oleh karena itu makapermohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sudah berjalan, maka segala biayaperkara dibebankan kepada Penggugat.Memperhatikan ketentuan Pasalpasal dari Peraturan perundangundanganyang bersangkutan.MENETAPKAN :14Mengabulkan permohonan kuasa Penggugat .Menyatakan permohonan Penggugat No. 273/PDTSus

Bahwa apabila Penggugat beralasan mutasi tersebut tidak dapat diterima oleh karenaorang tua dan keluarga tidak ada yang merawat, ketidaksanggupan melaksanakantugas, dan banyak kegiatan lainnya, makaedPutusan No. 16/PdtSus PHI/2015/PN.Mks Page 6hal itu bukan merupakan suatu alasan hukum, karena ketika PKB dibuat dan di tandatangani, maka Penggugat dan Tergugat secara hukm terikat pada isi PKB sesuai pasal56 dan pasal 57 PKB tersebut, dan didalam PKB tidak ada satu klausula yang mengaturmengenai alsanalasan

Pengurus Serikat Pekerja Kahutindo PUK PT.IRMASULINO masabhakti2009201 3;P3 : Fotocopy KTP atas nama Suhariadi, Samsira, Rahmatia dan SyamsirP4 : Fotocopy hasil pemeriksaan Thorax PA pada tanggal 30112012 dariRumah sakit IBNU SINA.P4.1 : Fotocopy rujukan atas nama Syamsir dari Puskesmas Mandai Kab.MarosPutusan No. 16/PdtSus PHI/2015/PN.Mks Page 8pada tanggal 29112012P5 : Fotocopy Hasil pemeriksaan dari Instalasi Radiologi RSUD.LABUANGBAJI pada tanggal 2912013.P5.1 : Fotocopy Surat Keterangan Dokter

Nomor 1476 kK/Pdt.SusBPSK/2017Bahwa sebagai acuan (pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat sebagaiberikut:1.Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.SusBPSK/2016/PNSim tanggal 27 April 2016 yang menguatkan Putusan Badan PenyelesaianSengket Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 489/Arbitrase/BPSKBB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016;Putusan Pengadilan Negeri Rantau = Prapat Nomor 32/PdtSus/BPSK/2016/PN.Rap antara Muhammad Arif Siregar melawan PT.

Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor654/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 31 Mei 2016;Putusan Pengadilan Negeri Rantau = Prapat Nomor 67/PdtSus/BPSK/2016/PN.Rap antara Edi Urung Pasaribu melawan PT.

BankDanamon Indonesia, Tok DSP Unit Pasar Baru Rantau Prapat, yang manaPengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor525/Arbitrase/BPSKBB/I/2016 tanggal 13 Juni 2016;Putusan Pengadilan Negeri Rantau = Prapat Nomor 83/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap antara Hartati Nasution melawan PT.

BankMybank Indonesia, Tbk Kantor Cabang/KC Rantau Prapat yang manaPengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor435/Arbitrase/BPSKBB/V1/2016 tanggal 28 Juli 2016;Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 63/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap antara Mariana Br Pernangin Angin melawan PT.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 19/PdtSus/BPSK/2016/PN TIB antara Lindawati Br Siregar melawan PT. PermodalanNasional Madani (Persero)Ulam Tanjung Balai, yang mana PengadilanNegeri Tanjung Balai menguatkan Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 419/Arbitrase/BPSKBB/X/2015 tanggal 13 April 2016;. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 11/PdtSus/BPSK/2016/PN TIB antara Sapii Manurung melawan PT.

Bahwa berdasarkan salinan resmi Putusan Mahkamah Agung RI No. 44511.K/PdtSus/2011 tertanggal 21 Oktober 2011 (Bukt P12), Mahkamah Agung RItelahmengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT.

Kertas Blabak selakuDebitur Pailit dan telah disetup Kreditur Konkuren sebagaimana Putusan Kasasitanggal 21Oktober 2011 No. 445K/PdtSus/2011 tanggal 17 Maret 2011 yangamarnya Mengadili (vide hal. 30 putusan tsb) : Mengabulkan permohonan dari pemohon Kasasi : PT. Kertas Blabak danPara Pemohon Kasasi Il : 1. Serikat Pekerja Kertas Blabak, 2. YDP, 3.Koperasi Karyawan, 4. Perman Yadi, 5. PT. SMM International InvedsmentsPte. Ltd, 6. PT.

Menghukum PT Kapuas Tunggal Persada sebagai Termohon Pailit untukmembayar seluruh biaya perkara;AtauApabila Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatberpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor65/PdtSus/Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2017, yang amarnyasebagai berikut:1.

JudexFacti sudah tepat dan benar;Bahwa tidak terbukti adanya dua atau lebih kreditor dan adanya fakta utangtelah jatuh tempo serta tidak dibayar, sehingga dengan demikian syaratuntuk dikabulkannya permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalamPasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor65/PdtSus