• Memerintahkan agar barang bukti berupa :------------------------------------------------- 1 (satu) unit kapal pengangkut ikan KM. Putra Bahari Pratama-18 (27), muatan KM. Putra Bahari Pratama-18 berupa ikan seperti cakalang, baby tuna, layang, tongkol sebanyak total 36.468 (tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan);----------------------------------------------------------------- 1 Bundel Dokumen KM.

  Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal pengangkut ikan KM. Putra Bahari Pratama18 (27),muatan KM. Putra Bahari Pratama18 berupa ikan seperti cakalang, babyHal. I dari21 halaman Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2016/PN Dpstuna, layang, tongkol sebanyak total 36.468 (tiga puluh enam ribu empatratus enam puluh delapan), ; 1 Bundel Dokumen KM.

  Putra Bahari Pratama 18 merupakanjenis kapal perikanan pengangkut, yang digunakan untuk mengangkut ikanport to port sesuai dengan Pelabuhan Pangkalan maupun PelabuhanMuat/Singgah yang tertera pada Surat Izin Kapal Pengangkut IkanBahwa saat pemeriksaan kegiatan pembongkaran ikan KM. Putra BahariPratama 18 di Pangkalan Pendaratan Ikan Kedonganan dirinya hanyamelihat Ikan Cakalang dan Baby Tuna dalam keadaan fresh;Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.3.

  Putra Bahari Pratama18 adalah kapalperikanan dan jenis kapal pengangkut ikan;Ahli menerangkan bahwa dokumen perikanan yang harus ada diatas kapalKM.

  Benoa, SIKPI (Surat Ijin KapalPengangkut Ikan) nomor : 523.32/2238/BPMP tanggal 17 pebruari 2016dan Surat jin Nomor 523.3/21127/BPMP untuk melakukan kegiatan usahapenangkapan dan pengangkut ikan dengan menggunakan kapal motor;Ahli menerangkan bahwa sesuai yang tertera dalam SIKPI (Surat jjinKapal Pengangkut Ikan) nomor : 523.32/2238/BPMP. atas nama KapalPUTRA BAHARI PRATAMA18 mempunyai 2 (dua) Pelabuhan Pangkalanyaitu : PU.

  ;Terdakwa menyesali perbuatannya ; +722 222 oonMenimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dariPenuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan,Hakim memandang telah adil dan patut ; 200 soe one nne noeMenimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal pengangkut ikan KM. Putra Bahari Pratama18 (27),muatan KM.

• Suba Air Perdana melalui faximili yakni flight ofapproval security clereance diketahui bahwa tujuan penerbangan pesawattersebut adalah cargo flight selanjutnya Terdakwa memberitahukan RencanaKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dengan surat Nomor : JKS/189/IX/2006 yang ditandatangani oleh Direktur PT.

  Jasa Karya Semesta yakni HalindaVidya Pramesty kepada Kantor Bea dan Cukai Medan yakni saksi GodfridHerberth Naiborhu dan untuk pemberitahuan tersebut Terdakwa memerintahkansaksi Jabal Altarik untuk mengantarkan rencana kedatangan sarana pengangkutpesawat yang dibuat oleh saksi Ardiansyah selaku staf operasional pada PT.Jasa Karya Semesta, selanjutnya Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut(RKSP) yang diberikan oleh Terdakwa melalui saksi Jabal Altarik kepada saksiGodfrid Herberth Naiborhu selaku petugas

  Nomor: 1575 K/Pid.Sus/2009konsekuensinya dan kemudian Terdakwa melakukan hal tersebut denganmenyerahkan pemberitahuan pabean yang tidak benar pada MRencanaKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan outward manifest denganmencantumkan cargo nil untuk pesawat Antonov AN24 Reg.QUU4A/XUtanggal 25 September 2006 ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Medansedangkan RKSP yang diserahkan diberitahukan Terdakwa dengan tujuanpenerbangan adalah Technical Landing for Refueling padahal seharusnyadiberitahukan

  JASA KARYA SEMESTA yang selanjutnyauntuk menghandle kedatangan pesawat tersebut dengan menyiapkanRENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT (RKSP) dan membuatOUTWARD MANIFEST yang berupa CARGO FLIGHT yang akan dikirmkepada 18 instansi terkait termasuk Bea dan Cukai ;Bahwa pokok permasalahan sehingga PEMOHON KASASI dijadikanTerdakwa dalam perkara ini menyangkut adanya perubahan dalam dokumenRencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dengan tujuanpenerbangan pesawat adalah CARGO FLIGHT dirubah menjadi TechnicalLanding

• tersebut telah melewati 3 (tiga) hari kerjasebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 40/BC/2008;bahwa sesuai Pasal 11A UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 dinyatakansebagai berikut:1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean;2) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukanterhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut

  Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2007tanggal 22 November 2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor dinyatakansebagai berikut:1)2)3)Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor dan telah mendapatkan Nomorpendaftaran pemberitahuan pabean ekspor dapat dibatalkan ekspornya;Terhadap pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eksportir wajibmelaporkan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean pemuatan, dalam jangkawaktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut

  adalah hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012;bahwa Terbanding mengenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) terhadap pembatalan PEB Nomor 205496 tanggal 27 Juli 2012 karenapermohonan pembatalan PEB tersebut telah melewati 3 (tiga) hari kerja, yaitu 4 (empat)hari kerja sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut tanggal 28 Juli 2012;bahwa Pemohon Banding telah menanyakan permohonan pembatalan PEB tersebut kepadaDirektorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea

  Pengertian kata sejak dalam frase ...sejak tanggal keberangkatan saranapengangkut... adalah tanggal keberangkatan sarana pengangkut termasuk tanggalyang dihitung untuk memenuhi criteria kewajiban pembatalan ekspor yang tidakdikenakan sanksi administrasi;3.

  Oleh karena hari Sabtu tidak termasuk hari kerja makaperhitungan dimulai pada hari Senin;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonanpembatalan ekspor (PEB Nomor 205496 tanggal 27 Juli 2012) Pemohon Banding denganSurat Nomor: 245/EXIM/PIDID/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang diterima olehTerbanding pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 adalah masih dalam jangka waktu 3(tiga) hari kerja sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut tanggal 28 Juli 2012karena hari

• MASDE bin MASJURIterbukti bersalah melakukantindak pidana Dengan Sengaja di wilayah pengolahan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan dibidang Penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan tanpa memiliki surat ijin UsahaPerikanan (SIUP) dan mengoperasionalkan kapal penangkap ikan berbenderaIndonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikananIndonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)2.

  45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.DAN :KEDUA :Bahwa ia terdakwa H.MASDE bin MASJURIselaku pemilik kapal nelayan baganapung BAROKAH IIpada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 08.00 Wibatau di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Perairan +/6 Mil utaraperairan Pelabuhan Kota Pasuruan atau setidaktidaknya di tempat lain yang masihtermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan , yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal Pengangkut

  ikan di wilayah pengelolaan perikan RepublikIndonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang memilikiSurat Ijin Kapal Pengangkut Ikan ( SIKPI), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :e Bahwaia terdakwa memiliki dan mengoperasikan kapal motor nelayanBAROKAH II sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu namun terdakwa selamamengoperasikan kapal motor tersebut tidak memiliki ijin usaha perikanan( SIUP) namun terdakwa hanya memiliki surat ukur dalam negeri

  MASDE bin MASJURIyang mengakuiidentitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama jalannyapersidangan tidak diketemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa daripertanggungjawaban pidanaDengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi.Unsur dengan sengaja memiliki dana atau mengoperasikan kapal pengangkut Ikandi wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukanpengangkutan Ikan atau kegiatan terkait yang tidak memiliki Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP)Menimbang

  MASDE bin MASJURI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha perikanan dibidangPenangkapan ikan yang tidak memiliki surat ijin Usaha Perikanan (SIUP) danmengoperasionalkan kapal pengangkut ikandi wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan terkaityang tidak memiliki SIKPI2. Menjatuhkan pidana terhadap H. MASDE bin MASJURI dengan pidana penjaraselama 4(empat) bulan103.

• lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sarana pengangkut

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sarana pengangkut KM.

memberitahukan Rencana KedatanganSarana Pengangkut (RKSP) ke KPPBC tujuan paling lambat 24 (dua puluhempat) jam sebelum kedatangan sarana pengangkut; Bahwa untuk waktu tempuh pelayaran yang kurang dari 24 (dua puluhempat) jam, maka RKSP wajib diserahkan paling lambat saat lego jangkardi perairan Pelabuhan, untuk sarana pengangkut melalui laut; Bahwa pada saat kedatangan, pengangkut wajid menyerahkanpemberitahuan berupa inward manifest kepada pejabat KPPBC tujuan; Bahwa dalam hal kapal yang datang

RAJAWALI GT.15No. 1985/PPf adalah barang impor karena berasal dari Satun, Thailandyang merupakan luar daerah pabean; Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor158/PMK.07/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan PemberitahuanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan SaranaPengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, nahkodaKM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf adalah pengangkut sehinggabertanggungjawab atas seluruh dokumen KM.

pengangkut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana PenyerahanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, ManifesKedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut atau inward manifestwajib diserahkan oleh pengangkut ke kantor pabean kedatangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sarana pengangkut KM.

• 7 (tujuh) botol kaca warna cokelat yang bertuliskan Aceton yang diduga mengandung Narkotika, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
• 1 (satu) unit becak pengangkut barang jenis Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa plat, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus teh cina warna hijau diduga narkotika jenis Sabu; 1 (Satu) unit handphone samsung SMB3103 warna putin dengan nomorHP : 081396707881, nomor IMEI : 351805092353728; 1 (Satu) unit handphone samsung SMB310E warna ungu dengan nomorHP : 085361802995; 7 (tujuh) botol kaca warna cokelat yang bertuliskan Aceton yang didugamengandung narkotika;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3084/Pid.Sus/2018/PN Mdn 1 (satu) unit becak pengangkut

Deli Serdang saat terdakwa sedangmengendarai becak barang dengan membawa 2 (dua) bungkus teh cinawarna hijau diduga narkotika jeni shabu seberat 2.000 gram netto, becakbarang terdakwa dihadang oleh saksi Muktiono, saksi Sanusi dan saksiMazlan (ketiganya anggota BNN Sumut) dan menyuruh berhenti, selanjutnyasaksi Muktiono, saksi Sanusi dan saksi Mazlan menyuruh terdakwamembukakan box di depan becak motor pengangkut barang tersebut dariterdakwa, setelah dibuka box tersebut ternyata berisikan 2 (dua)

Sunggal KabDeli Serdang Provinsi Sumatera Utara; Bahwa karena curiga petugas melakukan penyelidikan terhadap BecakMotor Pengangkut Barang Jenis Yamaha Jupiter Z warna Biru Tanpa Plattersebut dengan mengikutinya dan sekitar pukul 05.00 WIB pada saat diJalan. Suka Makmur Desa Sunggal Kanan Kec. Sunggal Kab.

Sunggal KabDeli Serdang Provinsi Sumatera Utara;Bahwa karena curiga petugas melakukan penyelidikan terhadap BecakMotor Pengangkut Barang Jenis Yamaha Jupiter Z warna Biru Tanpa Plattersebut dengan mengikutinya dan sekitar pukul 05.00 WIB diberhentikanpada saat di JaLan. Suka Makmur Desa Sunggal Kanan Kec. SunggalKab.

SunggalKab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;Bahwa karena curiga petugas melakukan penyelidikan terhadap BecakMotor Pengangkut Barang Jenis Yamaha Jupiter Z warna Biru Tanpa Plattersebut dengan mengikutinya dan sekitar pukul 05.00 WIB pada saat diJalan. Suka Makmur Desa Sunggal Kanan Kec. Sunggal Kab.

• untuk dikeluarkan dari daerahpabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barangekspor ;Bahwa dengan demikian secara nyata ekspor terjadi pada saatbarang melintas daerah pabean, namun mengingat dari segipelayaran dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabatbea dan cukai disepanjang garis pengawasan barang kespor,maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saatbarang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akanberangkat keluar daerah pabean ;Bahwa pengertian daerah

  pabean berdasarkan pasal 1 angka 2UU No. 17 tahun 2006 adalah wilayah RI yang meliputi darat,perairan dan ruang udara diatasnya serta tempattedmpattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen ;Bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkatmenuju ke luar daerah pabean wajib menyerahkanpemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelumkeberangkatan sarana pengangkut ;12e Bahwa pengangkut juga wajib mencantumkan barangsebagaimana dimaksud diatas dalam manifestnya apabila

  saranapengangkutnya menuju keluar daeran pabean ;e Bahwa yang dimaksud manifest adalah daftar barang niaga yangdimuat dalam sarana pengangkut ;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;Menimbang, bahwa selain saksisaksi tersebut Jaksa PenuntutUmum juga telah memanggil saksi Kamal Bin H.

  Tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai denganpemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1).Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006pada pokoknya telah mewajibkan kepada pengangkut yang saranapengangkutnya akan berangkat menuju ke luar ataupun kedalamdaerah pabean yang mengangkut barang impor maupun barang ekspor,untuk menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yangdiangkutnya, sebelum keberangkatran sarana pengangkut ;17Menimbang, bahwa dengan demikian

  pengangkut termasukpula terdakwa sebagai nakhoda KM.

• atau orang yang dipekerjakannya .Pasal 4 ayat (2) Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 tahun 2011 berbunyi sebagaiberikut:Apabila pembuktian penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatditerima oleh pengangkut atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) dinyatakan bersalah, maka gantikerugian ditetapkan setinggitingginya sebesar kerugian nyata penumpang;Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 tahun 2011 tentang TanggungJawab Pengangkut

  Udara bahwa pengangkut hanya bertanggung jawab terhadapbagasi tercatat, sedangkan terhadap bagasi yang tidak tercatat adalah tanggung jawabdari penumpang sendiri;Untuk lengkapnya adapun bunyi Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara adalah berbunyi sebagaiberikut:Pasal 5 ayat (1)Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnahatau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. huruf cditetapkan sebagai

  wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatatyang belum ditemukan dan belum dapat dinyatakan hilang sebagaimana dimaksudpada ayat (2) sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu) per hari paling lama 3 (tiga)hari kalender ;Berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesiatentang Penerbangan dan peraturan yang berlaku di Qatar Airways (PEMOHONKEBERATAN) bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknyabagasi kabin.

  Angkutan Udara;Pasal 4 ayat (1)Pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknyabarang kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebutdisebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya;5 (PK5) Ketentuan Mengenai Barang Bawaan Yang Berlaku pada PemohonKeberatan berdasarkan pada Pasal 9 angka 12 (http://www.gatarairways.com/global/en/conditionsofcarriage.page) tentang barang bawaaan Barang pribadi:"Kami (Qatar Airways) tidak akan

  Namun, jika pengangkutan tersebut terjadi pada saatpelaksanaan kontrak untuk pengangkutan melalui udara, untuk tujuan pemuatan,pengiriman atau pemindahan dari satu alat pengangkut ke alat pengangkut lain, setiapkerusakan yang diduga, tunduk pada bukti yang lain, telah menjadi akibat dari suatuperistiwa yang berlangsung selama pengangkutan melalui udara;8(PK8) Buku Komentar HIR yang disusun oleh Mr. R.

• dan diperlakukan sebagai barang ekspor , secara nyataekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat segipelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan Pejabat Bea dan Cukaidisepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadipada saat barang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akan berangkatkeluar daerah pabean dan terhadap perbuatan Terdakwa La Ulama Bin Lahaa(Alm) dengan menggunakan sarana pengangkut yakni kapal KM.

  , sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UUNo.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan 513Bahwa Bedasarkan pasal 9A Ayat (1) Huruf a UU No.17 tahun 2006 tentangKepabeanan menyatakan Pengangkut yang sarana pengangkutnya akanberangkat menuju keluar daerah Pabean wajid menyerahkanpemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelumkeberangkatan sarana pengangkut, dan berdasarkan UU No.17 tahun 2006tentang Kepabeanan pasal 9A diatur bahwa pengangkut yang saranapengangkutnya menju keluar daerah pabean wajib

  , sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UUNo.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Bedasarkan pasal 9A Ayat (1)Huruf a UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan Pengangkutyang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah Pabeanwajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnyasebelum keberangkatan sarana pengangkut, dan berdasarkan UU No.17 tahun2006 tentang Kepabeanan pasal 9A diatur bahwa pengangkut yang saranapengangkutnya menju keluar daerah pabean wajib mencantumkan

  Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai barang Ekspormenurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No.17 Tahun 2006 adalah Barang yangtelah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telahdiekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

• yangdilakukan hanya oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintasbatas, tidak termasuk perusahaan/importir sebagaimana yang dijalankanoleh Pemohon Banding.

  Pembayaran penerimaan negara atas impor barang yang dilakukanoleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas;danb. Pembayaran PNBP atas:1. Jasa pelayanan impor untuk barang impor yang tidak dikenakanpungutan impor;2. Jasa pelayanan impor Tempat Penimbunan Berikat; dan3. Jasa pelayanan manifes kedatangan sarana pengangkut(inward manifest);Halaman 8 dari 26 halaman.

  6:(1) Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak SaranaPengangkut yang tiba sebelum dan/atau setelah kedatanganPenumpang atau Awak Sarana Pengangkut, dapat diselesaikan olehPenumpang atau Awak Sarana Pengangkut, atau kuasanya denganmenggunakan:a.

  Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), untuk Barang PribadiPenumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yangterdaftar di dalam manifes;b.

  CD yang digunakan pada saat kedatangan Penumpang atau AwakSarana Pengangkut bersangkutan, untuk Barang PribadiPenumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yangterdaftar sebagal barang "Lost and Founda";(2) Barang Dagangan yang dibawa oleh Penumpang, Awak SaranaPengangkut, atau Pelintas Batas, diselesaikan oleh Penumpang, AwakSarana Pengangkut, Pelintas Batas, pemilik Barang Dagangan(importir), atau kuasanya, dengan menggunakan Pemberitahuan ImporBarang Khusus (PIBK);Pasal 14:(1) Apabila dari

• (sounding kapal);Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Kepabeanan yang menyatakanBarang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan daridaerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagaibarang ekspor.

  (Penjelasan dimuat yaitu dimasukkannya barang kedalam sarana pengangkut dan telah diajukan pemberitahuan pabeantermasuk dipenuhinya pembayaran bea keluar);Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor P40/BC/2008 tentang Tata LaksanaKepabeanan di Bidang Ekspor, dinyatakan: Untuk mengetahui jumlahHalaman 5 dari 15 halaman.

  Putusan Nomor 1801/B/PK/PJK/2016Barang Ekspor yang pemuatannya ke sarana pengangkut melalui pipa,dilakukan pemeriksaan pada saat pemuatan berdasarkan hasilpengukuran alat ukur di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Beadan Cukai;Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas maka hasilpengukuran yang digunakan adalah hasil pengukuran berdasarkanjumlah barang ekspor yang telah dimuat di sarana pengangkut (ShipsTank Sounding);Bahwa pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisikbersama dengan

  surveyor pada saat mengukur jumlah barang ekspor disarana pengangkut, dan diperoleh hasil pengukuran jumlah barangekspor yang telah dimuat di sarana pengangkut sebanyak 5.054,947MT, sedangkan barang ekspor yang berasal dari 3 PEB seharusnyaberjumlah total 5.000 MT (sesuai hasil pengukuran jumlah barangekspor yang keluar dari tangki penimbunan di darat);Bahwa pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut dilakukansecara sekaligus sehingga terhadap selisih lebih jumlah barang eksportersebut tidak dapat

  , hal tersebut bertentangan dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 pada Pasal 2 dinyatakan bahwa BarangEkspor yang telah dimuat di atas sarana pengangkut dan telah diajukandokumen kepabeanannya dianggap telah diekspor;Bahwa alat ukur yang telah dipergunakan oleh pemeriksa Bea dan Cukai diKPPBC Tipe A3 Tembilahan menggunakan draft sarana pengangkut,seharusnya menurut peraturan perundangundangan harus menggunakanalat ukur yang ditera (kalibrasi) oleh Badan Meteorologi KementerianPerdagangan;Menurut

• Putusan Nomor 765/B/PK/PJK/2017penerimaan negara atas impor barang yang dilakukan olehpenumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas";Bahwa dalam peraturan tersebut memang Kantor Pelayanan Beadan Cukai menerima pembayaran penerimaan Negara (salahsatunya adalah PPN Impor) namun terbatas untuk impor barangyang dilakukan hanya oleh penumpang, awak sarana pengangkut,dan pelintas batas, tidak termasuk perusahaan/importirsebagaimana yang dijalankan oleh Pemohon Banding.

  atau barang pribadi awak saranapengangkut yang tiba sebelum dan/atau setelah kedatanganpenumpang atau awak sarana pengangkut, dapat diselesaikanoleh penumpang atau awak sarana pengangkut, atau kuasanyadengan menggunakan:a.

  Jasa pelayanan manifest kedatangan sarana pengangkut(inward manifest);Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, AwakSarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, diatur:Pasal 6:Halaman 18 dari 32 Halaman.

  Putusan Nomor 765/B/PK/PJK/2017(1)Barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak saranapppengangkut yang tiba sebelum dan/atau setelah kedatanganenumpang atau awak sarana pengangkut, dapat diselesaikan olehenumpang atau awak sarana pengangkut, atau kuasanya denganmenggunakan:a.Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), untuk barangpribadi penumpang atau barang pribadi awak saranapengangkut yang terdaftar di dalam manifes;CD yang digunakan pada saat kedatangan penumpang atauawak sarana pengangkut

  Pembayaran penerimaan negara atas impor barang yangdilakukan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, ataupelintas batas; danb. Pembayaran PNBP atas:1. Jasa pelayan impor untuk barang impor yang tidakdikenakan pungutan impor;2.

• Menetapkan Barang Bukti berupa: a. 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal SB. PRO EXPRESS 03 dengan 5 (lima) unit mesin "Yamaha 200 PK Berdasarkan surat Permintaan Izin Hibah Benda Sitaan Negara nomor : S385/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 06 September 2017 mengenai permintaan izin hibah benda sitaan negara berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB.

  PRO EXPRESS 03 ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan sesuai surat persetujuan hibah benda sitaan negara berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. PRO EXPRESS 03 dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun nomor : 5/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 07 September 2017.; Hibah barang bukti mendapat persetujuan dari tersangka Sdr.

  DICKE bin DUDDU alias DIKI, dkk sesuai pernyataan tanggal 07 September 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sesuai dengan surat nomor : S- 395/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 September 2017, Berdasarkan Surat Perintah Hibah Barang Bukti nomor : SPHBB-033/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 September 2017, penyidik telah menggunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 45 KUHAP yaitu melakukan hibah terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut

  ) dan Manifest yang merupakan dokumen muatan kapal,yang didalamnya mencantumkan rincian barang yang dimuat di dalamsarana pengangkut, Untuk dapat mengajukan RKSP (rencana kedatangansarana pengangkut) dan Manifest, sebagai pemberitahuan pabeanpengangkut harus terlebih dahulu melakukan registrasi kKepabeanan yangdiatur dengan PMK 179 Tahun 2016, khusus untuk pengangkut registrasikepabeanan dilakukan dengan mendaftarkan seluruh dokumen idetitasperusahaan, serta mendaftarkan sarana pengangkut yang akandipergunakan

  Dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor,dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalamdaerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukanrencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuansebelum kedatangan sarana pengangkut kecuali sarana pengangkutdarat;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal ini mensyaratkan/mewajibkanbagi pengangkut untuk memberitahukan setiap barang niaga yang diangkutnyadalam manifest sehingga apabila ada pengangkut

  ) dan Manifest yang merupakandokumen muatan kapal, yang didalamnya mencantumkan rincian barang yangdimuat di dalam sarana pengangkut, Untuk dapat mengajukan RKSP (RencanaKedatangan Sarana Pengangkut) dan Manifest, sebagai pemberitahuan pabeanpengangkut harus terlebih dahulu melakukan registrasi kepabeanan yang diaturdengan PMK 179 Tahun 2016, khusus untuk pengangkut registrasi kepabeanandilakukan dengan mendaftarkan seluruh dokumen identitas perusahaan sertamendaftarkan sarana pengangkut yang akan

  dipergunakan, dengan tidakadanya nomor registrasi kepabeanan maka pengangkut tidak akan dapatmembuat dan mengajukan RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut)dan Manifest, sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatanpengimporan barang dan yang wajib mengajukan manifest adalah pengangkut,manifes yang telah diajukan dan diterima oleh pejabat Bea dan Cukaiselanjutnya mendapatkan nomor dan tanda pendaftaran, yang biasanya disebutnomor dan tanggal BC 11, sedangkan terhadap barang yang masuk

  ) danManifest sebagai pemberitahuan pabean, pengangkut harus terlebih dahulumelakukan registrasi kepabeanan sebagaimana diatur dalam PMK No.179/PMK.04/2016, knusus untuk pengangkut registrasi kepabeanan dilakukandengan mendaftarkan seluruh dokumen identitas perusahaan sertamendaftarkan sarana pengangkut yang akan dipergunakan, dengan tidakadanya nomor registrasi kepabeanan maka pengangkut tidak akan dapatmembuat dan mengajukan RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut)dan Manifest, sehingga tidak

• , pelaksanaan penerimaan,pendistribusian, penelitian dan penyelesaian manifest kedatangan dankeberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuanpengangkutan barang serta penghitungan denda administrasi terhadapketerlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut;Bahwa saksi menerangkan prosedur kepabeanan yang harus ditempuhatas kapal niaga yang membawa barang niaga dari luar negeri, sebagaiberikut: Pertama sekali sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal),pengangkut atau agen pelayaran yang

  ditunjuk wajibmemberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP)ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tujuan palinglambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan kapal; Untuk waktu tempuh pelayaran yang kurang dari 24 (dua puluhempat) jam, maka RKSP wajib diserahkan paling lambat sebelumkedatangan sarana pengangkut; Pada saat kedatangan kapal, pengangkut atau agen yang ditunjukwajid menyerahkan pemberitahuan berupa inward manifest kepadapejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan

  (RKSP) adalah pemberitahuan tentangrencana kedatangan Sarana Pengangkut yang disampaikan olehpengangkut kesuatu Kantor Pabean (Kantor Bea dan Cukal).

  Yangdimaksud dengan Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut yangselanjutnya disebut Inward Manifest adalah daftar muatan barang niagayang diangkut oleh Sarana Pengangkut (kapal) pada saat memasukiKawasan Pabean;Bahwa saksi menjelaskan jika memperhatikan lokasi penindakannyayaitu berada di 35 Mil Timur Laut Ujung Tamiang, Kab.

  Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/JadwalKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0.);b. Pemberitahuan Manifest Kedatangan/Keberangkatan SaranaPengangkut (BC 1.1);c. Pemberitahuan pengeluaran barang impor dari kawasan pabeanuntuk diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabeanlainnya (BC 1.2);d.

• Pasal 9A ayat (1) huruf a, pengangkut yang sarana pengangkutnyaakan berangkat menuju ke luar daerah pabean, wajib menyerahkanHalaman 22 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN TBKpemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelumkeberangkatan sarana pengangkut ;g.

  Kepulauan Meranti Provinsi Riau Indonesia tujuanBatu Pahat Malaysia, pada saat ditegah tidak ditemukan dokumenkepabeanan berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) danOutward Manifest (BC 1.1) ;Penyidik berkesimpulan bahwa sarana pengangkut KM.

  penyelundupan, maka sarana pengangkut KM.

  pabeanyang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerahpabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luardaerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.

  Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sarana pengangkut KM.

• Satria 05 yangmerupakan kapal pengangkutikan pada hari Kamis tanggal 17 April 2008 sekirapukul 06.05 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2008bertempat di Perairan Kepulauan Natuna pada posisi 05 14' 70" U 110 09'05" T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa danmengadilinya, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut

  No. 473 K/Pid.Sus/2010pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Surat IzinKapal Pengangkut Ikan (SIKPI), perouatan Terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas sedang mengoperasikapal pengangkut ikan hasil tangkapan dari kapalkapal penangkap Ikan dilaut dengan cara membawa drumdrum dan es curah yang akan dibagikankepada kapalkapal penangkap ikan yang mentransfer ikan kepadaTerdakwa dengan menghubungi melalui radio, apabila

  Phing terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana"memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutanikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Surat Izin KapalPengangkut Ikan (SIKPI)," melanggar Pasal 94 UU nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana dakwaan kami;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun potong tahanan sementara

  Phing telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana:Mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan ataukegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Surat Izin KapalPengangkutan Ikan);Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan;Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkanseluruhnya pada lamanya pidana penjara yang

  Bahwa berdasarkan Pasal 94 UU No. 31 Tahun 2004,setiap kapal asing yang melakukan mengoperasikan kapal perikanan yangmelakukan pengangkutan harus memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan(SIKPI), dimana dalam perkara ini adalah KM Satria 05 berbendera Thailanddan ikan yang ditampung hasil tangkapan kapal penangkap ikan sudahbanyak ikan tersebut dibawa ke Thailand, hal ini jelas dapat merugikanNegara RI serta merusak ekosistim laut Indonesia dan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya, serta

• kesalahan, eksportir dapat melakukan pembetulan data pemberitahuanpabean ekspor yang telah didaftarkan, setelah mendapat persetujuan dari kepala kantorpabean atau pejabat yang ditunjuk.2) Pembetulan data pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangmenyangkut jenis, jumlah, nomor kontainer, jenis valuta, dan/atau nilai FOB barang, dapatdilayani sebelum barang masuk ke kawasan pabean, kecuali dalam hal:a. short shipment, paling lama 3 (tiga) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut

  ekspor barang dengan karakteristik tertentu, paling lama 60 (enam puluh) hari sejakkeberangkatan sarana pengangkut.bahwa Pemberitahuan Ekspor diatur dalam Pasal 11A UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan sebagai berikut :Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean.Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan terhadap barangpribadi penumpang, awak sarana pengangkut

  Berdasarkan Pasal 2 Undangundang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan,"parang yang telah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabeandianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor(penjelasan dimuatyaitu dimasukannya barang ekspor ke dalam sarana pengangkut dan telah diajukanpemberitahuan pabean termasuk dipenuhinya pembayaran bea keluar),.

  Bahwa untuk mengalokasikan jumlah selisih tersebut Pejabat Bea dan Cukai KPPBCTipe A3 Tembilahan menggunakan perhitungan dengan metode perhitungan alokasiberdasarkan azas proporsional, sebagai berikut:JUMLAH BARANG EKSPORTIR PER PEB X SELISIH LEBIH JUMLAHMUATANJUMLAH TOTAL BARANG EKSPOR KESELURUHAN5. bahwa dikarenakan pada sarana pengangkut tersebut terdapat 2 (dua) PEB/Eksportirberbeda, maka atas kelebihan tersebut pada PEB nomor 000453 (Bukti T1) diperolehjumlah barang ekspor menjadi 1.008,765

  Dari dokumen Bill of Lading, sebagai dokumen yang diakui secara internasional baik dalamdunia perdagangan maupun pelayaran untuk tingkat akurasinya dalam menyatakanJenis, jumlah, berat, dan kondisi barang yang diangkut sarana pengangkut,disebutkan secara nyata dan jelas bahwa barang yang dimuat, dikapalkan, dan akandibongkar muat adalah Crude Palm Oil in Bulk sejumlah 1.000 MT,3.

• Malang untuk mengambil pakaian.> Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama denganSaksi IRVAN KUSUMA RIADI (Dalam penuntutan terpisah) melanjutkanperjalanan menuju rumah Rizal (DPO) yang berada di Kec.GondanglegiKabupaten Malang untuk mengambil BKC HT atau rokok tanpa pita cukaiyang akan dikirimkan ke Karawang kemudian Terdakwa bersama denganSaksi IRVAN KUSUMA RIADI (Dalam penuntutan terpisah) memasukkanBKC HT atau rokok tanpa pita cukai kedalam sarana pengangkut lalu sekitarpukul 13.30

  Malang kemudian saksi dan Petugas yang lain melakukan pengejaranlalu sekitar pukul 14.00 WIB tepatnya di Jalan Raya Talangagung, KecamatanKepanjen, Kabupaten Malang, saksi dan Petugas yang lain berhasilmenghentikan sarana pengangkut tersebut, selanjutnya Perwakilan dariPetugas menunjukkan Surat Perintah Tugas dan tanda pengenal kepadasopir (terdakwa) sarana pengangkut tersebut serta menjelaskan bahwa saksidan Petugas yang lain adalah Petugas dari KPPBC TMC Malang hendakmelakukan pemeriksaan sarana

  pengangkut karena diduga memuat BKC HTatau rokok tanpa dilekati pita cukal, selanjutnya dilakukan pemeriksaan,didapatkan dalam kendaraan tersebut terdapat BKC HT atau rokok jenis SKMmerek SUMBER BARU SBR isi 20 sejumlah 8.800 bungkus tanpa dilekatipita cukai dan BKC HT atau rokok jenis SKM merek RQ Pro Rizquna isi 20sejumlah 9.900 bungkus tanpa dilekati pita cukai.

  pengangkut karena diduga memuat BKC HTatau rokok tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan,didapatkan dalam kendaraan tersebut terdapat BKC HT atau rokok jenis SKMmerek SUMBER BARU SBR isi 20 sejumlah 8.800 bungkus tanpa dilekatipita cukai dan BKC HT atau rokok jenis SKM merek RQ Pro Rizquna isi 20sejumlah 9.900 bungkus tanpa dilekati pita cukai.

• , Pelintas Batas danBarang Kiriman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:e Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1 Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalampasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (Dua ratus lima puluh dolar amerika ) per orang atau FOB USD.1.000( Seribu US Dollar ) per

  No. 1030 K/Pid.Sus/2014e Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1.

  Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atauayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barangimpor melalui:a Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut1)2)3)4)5)membawa barang impor:Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak SaranaPengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masukyang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yangdiberikan pembebasan bea masuk dan cukai;Berupa hewan, ikan

  Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukanpemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan AwakSarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1.

  , Pelintas Batas dan BarangKiriman disebutkan: Dalam hal terdapat kecurigaan, PejabatBea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atasbarang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak SaranaPengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.2 pasal 14 ayat huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan BarangKiriman disebutkan:Hal.9 dari 22 hal.

• Berdasarkan Undangundang Kepabeanan, realisasi ekspor diartikandengan saat telah dimuat di sarana pengangkut,c. Harga ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang eksporberupa Crude Palm Oil (in bulk) ditetapkan sebesar USD 883.00 /MT,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri KeuanganNomor: 2056/KM.4/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang PenetapanHarga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar,d.

  (Pasal 1 angka 14 Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008) masih merupakan tanggal dugaan ataupraduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantung kepadakedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut di dermaga pelabuhanserta cepatlambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO ke dalamsarana pengangkut dan berapa banyak partai barang (PEBPEB) yang dimuatke dalam sarana pengangkut, kepastiannya dapat berupa terjadi sebelumtanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor

  Seharusnya jadwal kapal sudah dapat diketahui olehTerbanding dari Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut sesuai denganPasal 7A ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2006 yang antara lain menyebutkan pengangkut yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean, wajib memberitahukanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelumkedatangan sarana pengangkut dan kesiapan barang ekspor juga dapatdiketahui

  sebagai titikdilampauinya tanggal perkiraan ekspor, maka akan lebih banyak lagi PEByang akan ditetapkan kembali.bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah Undangundang 17 Tahun2006, barang dianggap diekspor apabila telah dimuat di sarana pengangkut,berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/BC.04/2008 tanggal perkiraan ekspor adalah tanggal perkiraankeberangkatan sarana pengangkut yang akan menuju ke luar

  , antara telah dimuat dengankeberangkatan sarana pengangkut mempunyai arti yang sangat berbeda,kalau telah dimuat berarti sarana pengangkut belum berangkat karenakemungkinan akan memuat partai barang (PEB) lain, tetapi kalaukeberangkatan sarana pengangkut semua partai barang sudah dimuat.Sehingga Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/BC.04/2008 dibuat dan dibentuk tidak sinkron dengan peraturanperundangundangan di atasnya yaitu Pasal 2 ayat (2) UndangundangNomor 10 Tahun 1995 tentang