Menyatakan menurut Hukum bahwa Pengugat telah membayar uang Kompensasi Kepemilikan Sumber daya alam (KSSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp.67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).3.

Menyatakan sah dan berharga semua dokumen Pembayaran (Aplikasi Setoran/Transfer) yang berhubungan dengan Pembayaran uang kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KSSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.67.13.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang rincian pembayaran/penyetorannya

Pipit Mutiara Jaya) No.406/PMJTRK/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 perihal Pengenaan Pungutan Daerah sebesar 6%dari Harga Jual Batubara/Ton oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, isinya antara lainmenegaskan bahwa pungutan yang dikenakan kepada Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya)bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yangberlaku;13. Bahwa Penggugat (PT.

Pipit Mutiara Jaya) pernah mengirimkan surat No.123/PMJTRK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 kepada Bupati Tana Tidung, perihal PermohonanPengembalian Pembayaran Pungutan Daerah, namun tidak pernah ditanggapi olehTergugat (Bupati Tana Tidung);Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan agar uang yang telah dibayarkan olehPenggugat (PT.Pipit Mutiara Jaya) kepada Tergugat berupa Pungutan PembangunanDaerah Sektor Batubara dan Mineral dapat dikembalikan, namun tidak membuahkan hasildan hingga saat ini uang

Bahwa jika sekiranya saat ini pungutan yang telah dilakukan Tergugat terhadapPenggugat dengan berdasarkan Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004selama ini, oleh Gubernur Kalimantan Timur dikatakan bertentangan dengan PeraturanPerundang undangan yang berlaku maka tidak serta merta bahwa dana yang telahdisetorkan Penggugat kepada Tergugat tersebut sebagai pungutan yang tidak sah danmelanggar hukum, dan selanjutnya oleh Penggugat diminta untuk dikembalikan olehTergugat kepada Penggugat ;7.

Gubernur Kaltim kepada Tergugat sebagaimana bukti P.28 tersebut, MajelisHakim berpendapat seharusnya Tergugat segera bertindak atau melakukan tindakan hukum44apabila pungutan yang dilakukannya kepada Penggugat bertentangan atau tidak sesuai denganperaturan dan perundangundangan yang berlaku, terlepas dari dalih pungutan yang dilakukantersebut berdasarkan Perda Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004 sebagaimana bukti T.1ataupun Surat dari Pj.

tersebuttidak bertindak hatihati karena tidak memperhatikan peraturan perundangundangan yangterkait dengan pungutan tersebut, bahkan Tergugat tidak mengindahkan Surat GubernurKaltim No.545/203/Ek tanggal 11 Januari 2011 sebagaimana bukti P.28, dimana seharusnyaTergugat segera melakukan langkahlangkah hukum terkait adanya surat tersebut dan bukanbersikeras jika pungutan yang dilakukannya adalah sah karena pungutan tersebut didasarkanatas Perda Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004 (bukti T.1) sebagaimana

Biaya Konsumsi = Rp 5.005.500,e Bahwa benar adapun rekapitulasi penerimaan pungutan biaya Ajudikasi yangdilakukan oleh Terdakwa BADRUN M.

NASIR bersamasama dengan saksiMARLINDA, dikembalikan pungutannya kepada warga dalam bentuk sertifikatsebagai berikut :e Tahun 2006:e Sertifikat yang diterbitkan = 472 sertifikat.e Masyarakat yang membayar = 392 orang.e Masyarakat yang tidak membayar = 79 orang.e Jumlah pungutan yang diterima = Rp 132.750.000,e Jumlah pungutan yang dikembalikan = Rp 89.750.000,e Jumlah pungutan yang belum dikembalikan = Rp43.000.000, (merupakan pembagian kepada TerdakwaBADRUN M.

NASIR bersamasama dengan saksiMARLINDA, dikembalikan pungutannya kepada warga dalam bentuk sertifikatsebagai berikut :e Tahun 2006:Sertifikat yang diterbitkan = 472 sertifikat.Masyarakat yang membayar = 392 orang.Masyarakat yang tidak membayar = 79 orang.Jumlah pungutan yang diterima = Rp 132.750.000,Jumlah pungutan yang dikembalikan = Rp 89.750.000,Jumlah pungutan yang belum dikembalikan = Rp43.000.000, (merupakan pembagian kepada TerdakwaBADRUN M.

Jumlah pungutan yang diterima = Rp 132.750.000, Jumlah pungutan yang dikembalikan = Rp 89.750.000,e Jumlah pungutan yang belum dikembalikan = Rp 43.000.000,(merupakan pembagian kepada BADRUN M. NASIR). Tahun 2007: Sertifikat yang akan diterbitkan =156 sertifikat.e Warga yang mengurus sendiri = 2 orang.

Warga yang dibatalkan sertifikatnya karena overlapping = 9 orang.e Sertifikat yang diterbitkan = 145 sertifikat.e Jumlah pungutan yang diterima untuk 145 orang = Rp 26.050.000,e Pungutan yang dikembalikan dalam bentuk kompensasi pembayaran PBB danBPHTB untuk 53 orang = Rp 8.300.000,e Jumlah pungutan yang belum dikembalikan = Rp 17.750.000,e Bahwa benar total uang yang diminta oleh BADRUN M.

No. 2670 K/Pid.Sus/2010e Pungutan lebih berupa biaya kawat di Kedutaan Besar RepublikIndonesia untuk Republik Rakya Cina (KBRI Cina) yangdidasarkan pada Keputusan Terdakwa selaku Duta Besar LuarBiasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia / KepalaPerwakilan Republik Rakyat Nomor : 280//KEP/IX/1999 tanggal24 September 1999 tentang Tarif Keimigrasian dalampelaksanaan pemungutan biaya kawat tersebut dicatat dalambuku kas penerimaan dan pengeluaran hasil pungutan biayakawat antara Januari 2000 sampai

Untuk RepublikRakyat Cina Nomor: 280/KEP/IX/1999 tanggal 24 September 1999 tentangTarif Keimigrasian dalam pelaksanaan pemungutan biaya kawat tersebutdicatat dalam buku kas penerimaan dan pengeluaran hasil pungutan biayakawat antara Januari 2000 sampai dengan 18 Mei 2001 yang ditandatanganioleh Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) KBRI Cina dan diketahuiTerdakwa, dengan jumlah pemasukan pungutan lebih berupa biaya kawatyang dipungut dari pemohon visa dan Surat Perjalanan Republik Indonesiadi KBRI

No. 2670 K/Pid.Sus/2010puluh enam Yuan) dari total penerimaan pungutan lebih berupa biaya kawatsekitar 1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribuYuan),e Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negarasekitar 1.313.741,00 (Satu juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus empatpuluh satu Yuan) dengan perhitungan jumlah penerimaan pungutan lebihberupa biaya kawat sekitar 1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilanpuluh enam ribu Yuan) dikurangi biaya kawat yang

dan atautambahan pungutan yang tidak tercantum dalamundangundang dan atau peraturan Pemerintah.O Keputusan Menteri Kehakiman RepublikIndonesia Nomor : M 01UM.01.05 Tahun1995 tentang Biaya Imigrasi Dan BiayaBeban, yang tidak mengatur adanya biayakawat.e Bahwa pungutan lebih dari biaya kawat di Kedutaan Besar RepublikIndonesia Untuk Republik Rakyat Cina (KRRI Cina) yangHal. 42 dari 80 hal.

Surat Keputusan tersebut menjadidasar pungutan biaya kawat, di mana dari bulan Januari 2000sampai dengan 18 Mei 2001 pungutan biaya kawat yang telahberhasil dikumpulkan dan tidak disetor ke kas negara adalahsebesar 1.496.000, (Satu juta empat ratus sembilan puluh enamHal. 68 dari 80 hal. Put.

sejumlah uang di luaryang diatur dalam undangundang atas pemanfaatan barang milik daerah yaitukepada para pedagang yang berualan di los dan bedak yang berada diHalaman 4 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUSTPK/2021/PT SBYlahan Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo dan tidak menyetorkanuang hasil pungutan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggobertentangan dengan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 79 ayat

Karena khawatir dantakut tidak boleh berjualan di Pasar Kronong, sehingga para pedagangtersebut dengan terpaksa bersedia untuk membayarkan sejumlah uangyang diminta dan disampaikan oleh Terdakwa.Halaman 6 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPerbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yangmelakukan pungutan terhadap para pedagang di Pasar Kronong atau yangdisebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yangdiatur dalam peraturan perundangundangan adalah

tidak dibenarkan danbertentangan dengan :Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 TentangPengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa:Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebutnama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diaturdalam undangundang.Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dandikumpulkan dari masingmasing para pedagang baik yang diterimaoleh Terdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalahsebagai

:Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebutnama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diaturdalam undangundang.Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dandikumpulkan dari masingmasing para pedagang baik yang diterima olehTerdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalah sebagai berikut :No.

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yangmenyatakan bahwa :Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebutnama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diaturdalam undangundang.Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dandikumpulkan dari masingmasing para pedagang baik yang diterima olehTerdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalah sebagai berikut :No.

SEMBILANG Bulan April 2017 PT.ASDP INDONESIA FERRY (Persro)
dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Sapto Pujud alias sapto
- Uang hasil tangkap tangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Efran Harefa
- Uang hasil pungutan Sewa Kasur dan tikar sejumlah Rp 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah)
dirampas untuk Negara
6.

SEMBILANGBulan April 2017 PT.ASDP INDONESIA FERRY (Persro).Dikembalikan kepada pemiliknya Uang hasil tangkap tangan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi Efran Harefa Uang hasil pungutan Sewa Kasur dan tikar sejumlah Rp 1.010.000,(satu juta sepuluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara.Menetapkan agar terdakwa BAKHTIAR Als TIAR Bin USMAN,membayar biaya perkara sebesar Rp.5 .000, (Lima ribu) Rupiah.Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan olehPenasihat Hukum Terdakwa

AGUS selaku TimSaber Pungli memberitahu saksi diruang makan tersebut.bahwa Operasi Tangkap Tangan tersebut dilakukan terhadap saudaraBAKHTIAR karena adanya dugaan Tindak Pidana Pungutan Liar yangdilakukan oleh saudara BAKHTIAR dengan cara saudara BAKHTIARmelakukan pungutan biaya sewa Kasur dan Tikar kepada PenumpangKapal Roro KMP SEMBILANG.bahwa Kasur dan Tikar yang digunakan oleh para penumpang KMP.Sembilang seharusnya tidak dipungut biaya karena tidak ada Izin dariHal 13 Putusan Nomor 224/Pid.B

Saksi menjelaskan bahwa Operasi Tangkap Tangan tersebutdilakukan terhadap saudara Bakhtiar dilakukan karena adanyadugaan Tindak Pidana Pungutan Liar tentang Penyewaan Kasur danTikar kepada Penumpang Kapal Roro KMP SEMBILANG dan setelahsaksi mengetahui bahwa telah terjadi OTT terhadap SaudaraBAKHTIAR saksi bekerja sebagaimana biasanya.

bagian sedikitpun dari hasilpungutan tersebut;Bahwa terdakwa bekerja di KMP Sembilang karena dimasukan oleh saksiSaid UR selaku mualim KMP Sembilang, bekerja sebagai pembantu Kokidengan tuas tambahan sebagai juru pungut Sewa kasur dan tikar yangdigunakan oleh penumpang;Bahwa benar terdakwa digaji oleh saksi Sapto Pujut;Bahwa saat penangkapan' terdakwa memang belum sempatmenyerahkan uang hasil pungutan malam itu karena sudah ditangkapoleh tim saber pungli sebelum menyetorkan hasil pungutan sewa dankasur

kepada saksi Sapto Pujut;Bahwa terdakwa sudah lama melakukan pungutan kasur tersebut, sudahsatu tahun, dan semua ABK yang jadi saksi mengetahul tindakanterdakwa tersebut atas perintah Safrudin, namun terdakwa tidak ada saksilain Kecuali para ABK KMP Sembilang;Bahwa ada pungutan ruang VIP dan itu dilakukan oleh pekerja lain bukanterdakwa;Bahwa terdakwa tidak mengetahui mana kasur yang inventaris dan manayang milik kantin, namun menurut yang terdakwa alami Semua kasur yangada didalam kapal maupun

Ikbal, S.Pd selakuKetua Pengelola Kegiatan dan selaku Kabid Dikdas Dinas PendidikanKabupaten Pasaman Barat kepada mereka antara lain telah terkumpul uang parasaksi/mahasiswa sebagai berikut: No Nama JenisJenis Pungutan JUMLAH (Rp)MahasiswaKelebihan Pungutan Pungutan Pungutan PungutanUang Uang Uang Uang JilidPungutan Pendaftaran Almamater /Mingguan Transport UlangUang Porto (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) PortoPolio (Rp) Polio (Rp)Defi Liarni. 750.000 100.000 375.000 40.000 20.000 1.285.0001 A.Ma2 M.

PPKHB danbukan kewajiban dari mahasiswa perkuliahan program PKKHB;d Pungutan uang transportasi untuk mengantar uang kuliah sebesarRp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada 75 Mahasiswa programPKKHB yang mana Pungutan Uang transfortasi tersebut tidak ada diaturdalam ketentuan Universitas Bung Hatta dan bukan kewajiban mahasiswaperkuliahan program PPKHB tersebut;e Pungutan uang jilid forto folio sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima riburupiah) kepada masingmasing guru/mahasiswa;f Pungutan uang untuk

ITU, NYATALAH JUDEX FACTI TELAH SALAHMENERAPKAN HUKUM yang membangun pertimbangan hukum putusannyaatas dua bentuk pembiayaan atau pungutan yang berbeda peruntukan dandasarnya.

kalaupelaksanaannya tidak dipungut biaya (gratis) karena telahdibiayai oleh APBN Pertanahan Tahun Anggaran 2008 danhal itu telah ditegaskan lebih lanjut berdasarkan SuratPemberitahuan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajodengan nomor : 3009053.17 tanggal 05 Mei 2008 yangditujukan kepada Seluruh Kepala Desa yang akanmelaksanakan Program Administrasi Pertanahan (PRONA)pada tahun 2008, termasuk terdakwa selaku Kepala DesaSogi bahwa pelaksanaan Program Administrasi Pertanahan(PRONA) tahun 2008 tidak ada pungutan

Bakri (Kepala DesaWatankalola) dan Tenri Tura (Kepala Lawatanae)melakukan pungutan biaya pengukuran kepada setiapmasyarakat pemohon per bidang sebesar Rp 350.000,dengan alasan untuk biaya administrasi ;Bahwa jumlah pembayaran yang berhasil dipungut dalamkegiatan Program Administrasi Pertanahan (PRONA)tersebut dari 43 masyarakat pemohon seluruhnya sebesar Rp14.800.000, (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah)dengan perincian dari Muh.

Bakri (Kepala DusunWatankalola) sebesar Rp 10.050.000, (sepuluh juta limapuluh ribu rupiah) dan Rp 4.750.000, (empatjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Tenri Tura(Kepala Desa Lawatanae), lalu uang hasil pungutan darisetiap masyarakat pemohon tersebut disetor kepadaZainuddin (Kaur Pemerintahan Desa Sogi), lalu Zainuddinmenyerahkan seluruh uang hasil pungutan dari setiapmasyarakat pemohon Program Administrasi Pertanahan(PRONA) tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwamempergunakan uang

Salem Kabupaten Brebes;Perkara KorupsiBahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa ;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp. 44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

Salem Kabupaten Brebes;Bahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa selaku kepala desa Indrajaya;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp.44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

sejumlah Rp.2.000, untuksetiao SPPT tersebut, untuk saat sekarang telah terkumpulRp.831.000, dari 415 SPPT, karena yang 185 SPPT tidakmembayar pungutan.

sebesar Rp.175.000, untuksetiap penerima dana PSKS sebelumnya tidakdimusyawarahkan, demikian juga mengenai pungutan sebesarRp.2000..8.

.600.000,Bahwa dana pungutan yangterkumpul dari 14 orangtersebut yaitu. sejumlahRp.2.405.000.4.

pinjamanmelalui Koperasi INTIDANA untuk membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta tersebut.Saksi mau dan percaya bayar uang pungutan tersebut karenasepengetahuan saksi Pak Wahyudiono dan Pak Susetyonoadalah PNS di Disperindagkop Kabupaten Banjarnegara yangberwenang mengurus pasar dan melakukan pungutan tersebut.Saksi tahu ada pedagang lain yang belum diberi SuratKeterangan Hak Pakai Kiosk arena belum lunas bayar pungutansebesar Rp. 22.2 Juta tersebut.Setelah pungutan tersebut tidak ada lagi pungutan

retribusi lagi.Ada ketakutan saksi, jika tidak membayar pungutan tersebuttidak dapat berjualan di kios pasar kuliner.Saksi tidak bersedia bayar lagi pungutan atau retribusiselanjutnya, karena saksi sudah membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta dan sudah memiliki Surat Kerangan Hak PakaiKios.13.

retribusi lagi.Ada ketakutan saksi, jika tidak membayar pungutan tersebuttidak dapat berjualan di kios pasar kuliner.Saksi tidak bersedia bayar lagi pungutan atau retribusiselanjutnya, karena saksi sudah membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta dan sudah memiliki Surat Kerangan Hak PakaiKios.14.

Para Pedagang juga bersedia membayarkarena yang melakukan pungutan tersebut adalah saksi Drs.

anggota Para Pemohon menjadi meningkatsangat tinggi, sedangkan anggota Para Pemohon sudah dikenakanpungutan PNBP berupa PSDH dan DR yang notabene merupakanpungutan sebagai pengganti pohon yang ditebang dan pungutan untukreboisasi.

Dengan demikian pungutan PNBP yangHalaman 13 dari 31 halaman.

KewajibanPenggantian Nilai Tegakan (PNT) telah menimbulkan pungutan bergandakarena objek kewajiban PNBP berkalikali dikenakan pungutan mulai dariDana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) danPenggantian nilai Tegakkan (PNT).Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon di atas, Termohon memberikanpenjelasan sebagai berikut:a.

PNBPberupa PSDH dan DR yang notabene merupakan pungutan sebagaipengganti pohon yang ditebang danpungutan untuk reboisasi.

Bahwa yang dimaksud dengan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik darihasil hutan yang dipungut dari hutan negara;c.

Pemerintah Desa Tapang Semadak dari tanggal 08 Juli 2010 s/d 31 Dessember 2013 (Asli);- 3 (tiga) lembar Berita Acara rapat tanggal 29 November 2009 (Fotocopy);- 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Nomor: 16 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) untuk lahan pertanian dan perkebunan (Fotocopy);- 1 (satu) berkas Peraturan Desa Tapang Semadak Nomor:04 tahun 2010 tanggal 06 Juni 2010 tentang pungutan

daftar harga pembuatan sertifikat programPPAN dan Perdes tentang pungutan Desa dan tidak ada persetujuan dariAnggota BPD ;Bahwa, saksi ikut dalam program PPAN sebanyak 1 lokasi dan dijadikan 2(dua) persil saat itu pungutan biayanya belum ada dan belum jadi sehinggasaksi belum melakukan pembayaran;Bahwa, sebagai Anggota BPD pungutan tahun 2009 dibayarkan dan diserahkankepada masingmasing RT, Kadus dan kepada Pak Sunjang ;Bahwa, tujuan Kepala Desa Tapang Semadak menulis di papan tulis tentangpungutan

Tidak ada pungutan lagi dan mengenaikwitansi pungutan dari masyarakat memang benar dan uang tersebut adalahpungutan secara sukarela sebagai ucapan terima ksih kepada Kepala Desabesarannya tidak ditentukan ada yang memberi Rp. 50.000, , Rp. 100.000,dan Rp. 200.000, dan uang tersebut dipergunakan untuk Negara dan dimintakan secara sukarela;Bahwa, tidak ada yang menolak pungutan suka rela tersebut;Bahwa, tidak benar ada penarikan ulang kwitansi selama saksi menjabat Pj.Kepala Desa Tapang Semadak;Bahwa

Kades TapangSemadak bukan pungutan yang sifatnya sukarela melainkan pungutan wajib;5919 Saksi FENDY.S.Sos.

Edmundus dan sertifikattersebut sudah dibagi kepada masyarakat;Bahwa, ada pungutan biaya dari jumlah 474 buah sertifikat yang ada ditanganPj.

sesuaidengan kata sepakat yang dikoordinir oleh terdakwa, Sunjang dan Damri;Bahwa, atas kesepakatan team pungutan biaya kepada pemohon hak sertifikatantara Rp. 250.000,.

bandingBandingnyastatusdengan PembayaranPemohonMenteriNomor : 11/HJ.BC/VI1/07 dan sudah ditindaklanjutiberdasarkan surat Nomor : S1375/WBC.10/2007 tanggal 23Agustus 2007 tentang pemberitahuan pelaksanaan audit ;Bahwa berdasarkan tindak lanjut hasil audit dan sesuaidengan SPKPBM Nomor : SPKPBM00002/SPKP/WBC.09/KPP.03/2008tanggal 14 Februari 2008, Pemohon Banding dikenakanpungutan Negara berupa Bea Masuk, PPN, Denda Administrasidan Pajak Dalam Rangka Impor sejumlahRp. 445.033.000,00 dengan rincian sebagai berikut Pungutan

Negara berupa Bea Masuk, PPN, PPh danDenda atas selisih kurang bahan baku sebesar Rp.66.967.000,00 ; Pungutan Negara berupa Bea Masuk, PPN, Denda danBunga atas barang impor fasilitas KITE yang belumdiekspor berdasarkan laporan ekspor (BCLKTO1)sebesar Rp. 378.066.000,00 ;Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas,Pemohon Banding merasa keberatan Pemohon Banding tidak bersedia membayar pungutanNegara berupa Bea Masuk, PPN, PPh, Denda dan Bungaatas barang impor fasilitas KITE yang belum dieksporberdasarkan

dan barang setengah jadi,fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)yang belum dipertanggungjawabkan sesuaihasilaudit selanjutnya harus saudarapertanggungjawabkan sebagai saldo awal padafasilitas Kawasan Berikat, maka berdasarkanhal tersebut di atas, dengan mengacu pada azasYurisprudensi yang berlaku dalam hukum positifdi Indonesia, sehingga hal ini dapat jugadiberlakukan pada perusahaan Pemohon Banding ;Bahwa dalam laporan hasil audit (LHA) Pemohon Bandingjuga menyampaikan tidak setuju atas pungutan

Bahwa berdasarkan tindak lanjut hasil audit dansesual dengan SPKPBM Nomor : SPKPBM00002/SPKP/WBC.09/KPP.03/2008 tanggal 14 Februari2008, Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dikenakan pungutan Negara berupa BeaMasuk, PPN, Denda Administrasi dan Pajak DalamRangka Impor sejumlah Rp. 445.033.000,00 denganrincian sebagai berikut Pungutan Negara berupa Bea Masuk, PPn, PPh,dan Denda atas selisih kurang bahan bakusebesar Rp. 66.967.000,00 ; Pungutan Negara berupa Bea Masuk, PPN, Dendadan Bunga

Bahwa dalam Laporan Hasil Audit (LHA) PemohonPeninjauan Kembali (sSemula Pemohon Banding) jugamenyampaikan tidak setuju) atasS pungutan Negaraberupa Bea Masuk, PPN, Denda dan Bunga atasbarang impor fasilitas KITE yang belum dieksporberdasarkan Laporan Ekspor (BCLKT01) sebesar Rp.Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.482/B/PK/PJK/2010378.066.000, 7.

Blitar rapat/ sosialisasi dipimpin langsungoleh terdakwa, dalam rapat atau pertemuan tersebut yang menjadipermasalahan apakah dibenarkan para Kepala Desa memungut biaya kepadawarga masyarakat/ pemohon dalam program LMPDP (pensertifikatan tanah)dan hal tersebut banyak sekali pertanyaan dari Camat atau Kepala Desa dankalau dibenarkan apa yang menjadi dasar hukum (payung hukum) karenasesuai dengan ketentuan yang berlaku Kepala Desa tidak diperkenankanmenarik pungutan tanpa ada Perdesnya dan dikaitkan

Blitar, Bawasda., Kabag.Hukum, Camat serta Lurah/ Kepala Desa yang daerahnya/ wilayahnya yangmendapat program ajudikasi selanjutnya terdakwa menyampaikan kepadaundangan yang pada intinya sebagai berikut:1 Terdakwa menjanjikan/ menyanggupi adanya payung hukum/dasar hukumberupa SK Bupati kepada para kepala desa untuk menarik pungutankepada warga masyarakat/ pemohon dalam program pensertifikatan tanah(ajudikasi);2 Menetapkan biaya pungutan pensertifikatan tanah (ajudikasi) sebesar Rp.195.000, (seratus

mengacupada Surat Bupati, yang antara lain, intinya biaya ajudikasi (sertifikasitanah) Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), lebih dariitu, harus dikembalikan dan (untuk pungutan tersebut) supaya dibuatkanPerdes (Peraturan Desa);Saksi 12.

Konsumsi : Rp. 13.500,00e Perangkat Desa : Rp. 57.500,00Bahwa, rincian tersebut tidak mutlak dilaksanakan oleh desa, dalam rapatBPD., yang disetujui adalah dana partisipasi kepada Camat, sedangkankepada terdakwa tidak ada;Bahwa, masyarakat yang dibebani pungutan di desa (tempat saksibertugas) tidak ada yang berkeberatan dengan besar pungutan Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);Bahwa, uang leges sebesar Rp. 37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah)dari rincian dana Rp. 195.000,00

, oleh karena ada perbedaan (besaran pungutan terhadap pesertaajudikasi sertifikasi tanah);Bahwa, yang menentukan besaran pungutan untuk pemohon ajudikasi(sertifikasi tanah) adalah kesepakatan kepala desa/ kelurahan tersebut;Bahwa, dalam proyek ajudikasi (sertifikasi tanah) ini, terdakwa termasukdalam koordinator, termasuk Asisten (Bupati) dan Sekretaris Daerah(Kabupaten Blitar);Bahwa, sebagai koordinator dalam program ajudikasi (sertifikasi tanah),terdakwa mendapat honor, yang terdakwa terima sebanyak

Aksi Pungutan Liar dimaksud telah terjadi berulangkali dengan korban beberapa para Sopir Truk yang melintasi tempat kejadianperkara, masingmasing dari Sopir Truk itu pula telah dipungut Uangnya antaraRp.10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.20.000, (Dua Puluh RibuRupiah) perTruk dengan Pembagian Tugas yakni, terdakwa selaku KetuaSERIKAT MERAH KUNING yang mempunyai peran sebagai Pengawas danPenerima Uang hasil Pungutan Liar, sedangkan terdakwa Il bersama denganterdakwa Ill bertugas sebagai

Orang yang menghentikan laju Sopir Truk agar Trukpara Sopir Angkutan Batubara berhenti dan memberikan ancaman kekerasanserta menarik Uang Pungutan Liar untuk diserahkan kepada terdakwa , kemudianterdakwa IV mempunyai tugas sebagai pencatat Nomor Plat Kendaraan Truk yangtelah menyetorkan Uang Pungutan Liar tersebut dan juga sebagai orang yangmenempelkan Stiker MERAH KUNING di salah satu bagian Truk yang ikut dalampenyetoran kepada para terdakwa itu.

Pendapatan atas pungutan liar yangdilakukan oleh para terdakwa itu berkisar Rp.350.000, (Tiga Ratus Lima PuluhRibu Rupiah) sampai dengan Rp.400.000, (Empat Ratus Ribu Rupiah) permalamnya, dengan pembagian hasil yaitu 30% (Tiga Puluh Persen) dari hasilPungutan Liar itu dibagikan kepada terdakwa Il, terdakwa Ill, dan terdakwa IV, lalu20% (Dua Puluh Persen) dari hasil itu mereka pergunakan untuk membelikannyaHalaman 6 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN Mremakanan, dan minuman, dan sisa dari Uang

Pungutan Liar tersebut sebanyak50% (Lima Puluh Persen)nya diambil oleh terdakwa selaku Pemimpin dariSERIKAT MERAH KUNING tersebut.

Sampai pada akhirnya perbuatan yang tidakpantas dilakukan oleh para terdakwa tersebut pun berakhir sewaktu saksi FAJRINASROR Bin KAMIRO bersamasama dengan saksi FERLINZA Bin ZULKIPNI,saksi SONI ARSON Bin AMIR HUSIN, sdr.GUNTUR ALAM, sdr.AWANG, dan jugasdr.RIKl, yang kesemuanya adalah Anggota Kepolisian Mapolres Muara Enimyang juga selaku Satuan SABER PUNGLI (Sapu Bersih Pungutan Liar) dari pihakMapolres Muara Enim melakukan Observasi atas Pungutan Liar dimaksud lalumengutus saksi FERLINZA Bin ZULKIPNI

PUTERA BATU MULIA KALIMANTAN yang digunakan sebagai acuan total retase pembayaran pungutan portal lintas jalan Desa Sungai Baru Asam Asam , Kecamatan Jorong kab.

Tanah Laut Periode April 2014 s/d Maret 2015.142. 5 (lima) lembar Peraturan desa simpang empat sungai baru Nomor 2 tahun 2014 tentang Pungutan desa yang di tetapkan di Simpang Empat sungai Baru pada tanggal 27 Maret 2014 di tanda tangani oleh kepala desa simpang empat sungai baru HUSNI FIRDAUS dan di undangkan di Pelaihari pada tanggal 06 Agustus 2014 yang di tanda tangani oleh sekertaris daerah Kabupaten tanah laut H.ABDULLAH.143. 3 (tiga) lembar surat keputusan Badan Permusyawarataan Desa, Desa

di tetapkan di Simpang Empat sungai Baru pada tanggal 26 Maret 2014 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Simpang Empat Sungai Baru HUSNI FIDAUS.147. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Dengan Pemerintah Desa Simpang Empat Sungai Baru di Simpang Empat Sungai Baru tanggal 23 Februari 2015 di setujui oleh Ketua BPD ISPUL HAMID dan kepala desa simpang empat sungai baru HUSNI FIRDAUS.148. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan Dana Desa (Pungutan

GAZALI RAHMAN) dan diketahui/disetujui oleh Kepala Desa (HUSNI FIRDAUS).156. 1 (satu) lembar Undangan Musyawarah / Rapat Tentang Pungutan Lintas Jalan Desa Desa Simpang Empat Sungai Baru yang ditujukan kepada Ketua LPM / Anggota dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 02 Maret 2015 Waktu Jam 08.30 Wita s/d Selesai Tempat Ruangan Rapat Kantor Desa simp. 4 Sungai Baru, Acara Musyawarah / Rapat Tentang Pungutan Lintas Jalan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa (Husni Firdaus di Simpang Empat Sungai

baru , 28 Pebruari 2015.157. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pungutan Lintas Jalan Desa, Desa Simp. 4 Sei Baru, kecamatan Jorong, Kabupaten tanah laut, tanggal 02 Maret 2015.158. 1 (satu) lembar BERITA ACARA Rapat Pemerintah desa Simpang Empat Sungai baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Disepakati bersama di Desa Simpang Empat Sungai baru Pada Tanggal 02 Maret 2015 , Ditandatangai Oleh Kepala Desa (HUSNI FIRDAUS), Ketua BPD (ISPUL HADI) , PENGELOLA (H.

GAZALI RAHMAN untuk uang hasil pungutan lintas jalan(portal) Desa SimpanG Empat Sungai Baru Kec. Jorong tersebutmerupakan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana Peraturan DesaNomor 2 tahun 2014 tentang Pungutan Desa pada Pasal 5 ayat (1)Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah PendapatanDesa.

Saksi menerangkan bahwa hasil pungutan harian dan pungutan lintasjalan tidak masuk ke rekening desa dan saksi menambahkan semuasaksi laporkan kepada Kepala Desa secara langsung dan secaratertulis yang mana laporan pertanggungjawabannya saksi buat dalambentuk dokumen.

Saksi menjelaskan bahwa pengelolaan uang pungutan di LPM Desasimpang empat Sungai baru tidak dilengkapi dengan pembukuan , baikbuku kas harian, BKU, dan buku kas bulanan namun setiap bulannyaLPM ( Sdr. GAZAL RAHMAN)melaporkan hasil pungutan lintas jalandesa Desa simpang empat sungai baru Kecamatan Jorong KabupatenTanah Laut.

Saksi menjelaskan bahwa yang mengelola Uang hasil pungutan lintasjalan desa, yang membuat laporan pungutan lintas jalan desa danlaporan keuangan hasil pungutan lintas jalan desa di LPM desaSimpang empat sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Lautadalah Sdr. H.

Terdakwa menerangkan bahwa pungutan dari uang lintas jalan (portal)merupakan sumber pendapatan desa di bawah pengawasan kepala desatetapi kepala desa hanya melakukan pemantauan saja tidak ada buktitertulis. Terdakwa menerangkan bahwa LPM tidak mempuyai rekening khususuntuk uang hasil pembayaran / pembelian karcis pungutan desa simpangempat sungai baru.

Dompu/IV/2018,tanggal 10 April 2018 perihal laporan adanya dugaan pungutan liarprogram sertikat prona tahun 2016 dan tahun 2017 yang dilaksanakanoleh Kepala Desa Mumbu an. SALAHUDDIN HEMON. selanjutnyaatas indikasi temuan tersebut oleh Kejaksaan Negeri Dompu bersamadengan tim audit dari Inspektorat Kab. Dompu melakukan pemeriksaankhusus terhadap indikasi dugaan pungutan tersebut dan hasilnyasesuai dengan LHP No : LHP.

SALAHUDDIN HEMON selaku Kepala Desa Mumbutertuang mengenai besaran jumlah iuran pungutan liar dalam kegiatansertifikat Desa Mumbu. Bahwa Saksi menerangkan berawal atas pengaduan dari Saksi HusenMuhammad selaku Kepala Dusun Tonda Timur dan Saudara Syarifserta puluhan masyarakat Desa Mumbu Kec.

Bahwa, terdapat pungutan yang tdak bisa dipertanggungjawabkan olehaparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/ juruukur dan foto copy kelengkapan dokumen;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN DpuTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa

yang tdak bisa dipertanggungjawabkan olehaparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/juru ukur dan foto copy kelengkapan dokumen;Bahwa, Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab.

liaroleh aparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/ juruukur dan foto copy kelengkapan dokumen, karena tdak sesuai dengan suratKepala Badan Pertanahan Nasional Kab.

yang dilakukan kepadamasyarakat umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP, tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dan pungutanFEE, Bahwa, Saksi menerangkan tidak tahu sejak kapan pungutan tersebut mulaidilakukan tetapi sejak Saksi ditempatkan pada bagian loket pada bulan april2016 barulah Saksi tahu ada dilakukan pungutan dana taktis dan dana FEEpada Kantor BPN Kota Sorong, Bahwa, Saksi menerangkan tidak tahu apa yang menjadi dasar dilakukannyapungutan dana

setahu Saksi pungutan tersebut disetor kepada sdri.

Niken Nurhalida Ramadhanti, Bahwa, Saksi menerangkan pungutan yang dilakukan kepada masyarakatumum tidak ada dilakukan pungutan diluar PNBP akan tetapi untuk PPAT adadilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis, Bahwa, Saksi menerangkan jumlah yang di bebankan kepada PPAT pada saatpengambilan Serifikat akan kami bebankan sebesar Rp.100.000,00 (seratusribu rupiah) per sertifikat dan yang mengambil / menyimpan sementara danatersebut yaitu Sdri.

yang dilakukan kepadamasyarakat umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dari PPAT, Bahwa, Saksi menerangkan setahu saksi untuk tahun 2016 sampai dengansekarang ada dilakukan pungutan dikumpul oleh Sdri.

Bahwa Saksi Niken Nurhalida Ramadhanti menerangkan, tidak ada dasarhukum dilakukan pungutan dana taktis tersebut melainkan pungutan tersebutdilakukan atas perintah Kepala Kantor BPN Kota Sorong. Bahwa Saksi Niken Nurhalida Ramadhanti menerangkan, mekanisme yangdilakukan terkait pungutan dana taktis tersebut yaitu sdri.

Vang hasil pungutan Prona 2006 tersebut diterima olehsaksi Budi Hartono pada tanggal 13 Juli 2006 vide bukti No. 18 danRp. 7.500.000. yang waktunya tidak dapat dipastikan dan uang tersebutdigunakan oleh saksi Budi Hartono sebagaimana tercantum dalam buktiNo.18.

Uang pungutan prona 2006 tersebut masih tersisa sebesarRp. 1.750.000. dan saksi Budi Hartono mengambil kembali uang sebesarRp. 5.250.000. yang saksi Budi Hartono titipkan kepada saksi Armilasehingga sisa uang yang ada pada saksi Budi Hartono adalah sebesarRp. 7.000.000,,"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diperoleh fakta bahwaperbuatan saksi Budi Hartono dilakukan dalam rentang waktu bulan Meisampai dengan diterimanya uang pungutan prona 2006 oleh saksi BudiHartono yaitu pada bulan Juli 2006

Dari fakta tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan saksi Budi Hartono telah selesai denganditerima dan digunakannya uang pungutan hasil prona 2006 tersebut,.Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sangat kelirukarena faktanya Terdakwa ANDI ASMAR WIRAWAN SH., MH mengetahuipelaksanaan Prona 2006 pada Kantor Pertanahan Kota Parepare telahHal. 14 dari 24 hal. Put.

., MH tidak pernah menyuruh saksi Budi Hartonountuk mengembalikan uang pungutan kepada masyarakat pemohon Prona,malah Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare telahsecara sadar menggunakan uang pungutan dari warga masyarakatpemohon sertifikat Prona dengan mengeluarkan tulisan tangan berupamemo yang berisikan permintaan uang kepada saksi Budi Hartono yaitu :1.

Firmansyah, namun oleh MajelisHakim Pengadilan tersebut telah keliru dengan tidak mempertimbangkannyapadahal alat bukti surat tersebut telah diperlinatkan di depan Majelis Hakim.Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare telahmendapatkan laporan dari saksi Budi Hartono selaku penanggung jawabkegiatan Prona 2006 dimana adanya pungutan dari warga masyarakat pemohonHal. 18 dari 24 hal. Put.

Nomor 40 PK/Pdt/20186.10.17.12.Menghukum Tergugat dan Il untuk menghentikan pungutan danmengembalikan seluruh pungutan biaya atas pembayaran via ATMBCA berikut kompensasi bunga sebesar 64.600% (646 kalli)sebagaimana perhitungan bunga yang diterapkan dan dijalankanTergugat dan Il kepada Penggugat terkait pungutan Pajak Bea Materaidari nominal Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) menjadi Rp3.880.656,00(tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh enamrupiah) atau sama dengan 646 kali;Menghukum

Tergugat dan Il untuk menyampaikan permintaan maafsecara terbuka kepada Penggugat atas perbuatan melanggar hukumterkait pungutan dan pembebanan biaya tambahan atas pembayaranvia ATM BCA secara tidak sah dan melawan hukum, yang harusdiumumkan dalam 7 (tujuh) Koran harian nasional, yaitu: Harian bisnisIndonesia, Harian tempo, Harian Kontan, Harian Kompas, harian MediaIndonesia, Harian Suara Pembaharuan, harian Pikiran Rakyat selama7(tujuh) hari berturutturut pada halaman muka dengan ukuran %(setengah

Menyatakan menurut hukum pungutan dan pembebanan biayatambahan atas pembayaran via ATM BCA kepada Penggugat adalahtidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat dengan putusanini;7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Halaman 5 dari 10 hal. Put.

Stiker E.009147, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. KO3661/2003,IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI No. 02.02.0570.08.03661 untuk KM.JAYA 01 dari PT. Bintang Lautan Jaya.2. Stiker E..009148, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03662/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03662untuk KM. JAYA 02 dari PT. Bintang Lautan Jaya.3. Stiker E..009168, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03663/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03663untuk KM. JAY A 03 dari PT.

Stiker ..009170, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03664/2003, untuk KM. JAYA04.Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1332 K/Pid/20075. Stiker E..009169, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03665/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03665untuk KM. JAYA 05 dari PT. Bintang Lautan Jaya.Bahwa ke5 (lima) Dokumen tersebut diatas diperoleh Terdakwa Il.AHMAD KOMARUDDIN als.

No. 1332 K/Pid/20071 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. K03661/2003 tanggal 16 Juni 2003.2. 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. K03662/2003 tanggal 16 Juni 2003.3. 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. K03663/2003 tanggal 16 Juni 2003.4. 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. K03664/2003 tanggal 16 Juni 2003.5. 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. K03665/2003 tanggal 16 Juni 2003.

Stiker E.009147, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. KO3661/2003,IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI No. 02.02.0570.08.03661 untuk KM.JAYA 01 dari PT. Bintang Lautan Jaya.2. Stiker ..009148, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03662/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03662untuk KM. JAYA 02 dari PT. Bintang Lautan Jaya.3. Stiker E..009168, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03663/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03663untuk KM. JAYA 03 dari PT.

Stiker ..009170, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03664/2003, untuk KM. JAYA04.5. Stiker E..009169, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03665/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03665untuk KM. JAYA 05 dari PT. Bintang Lautan Jaya.Bahwa ke5 (lima) Dokumen tersebut di atas diperoleh Terdakwa I.AHAMAD KOMARUDDIN als. RUDI, SE dari saksi HARPANI bin JAFARABDULLAH yang dibeli dari ALI UDIN (DPO) seharga Rp.4.000.000, (empatHal. 9 dari 19 hal. Put.