karena ILHAWA pada waktu itu sedang berada di WarungPuk IMUQ yang jaraknya kurang lebin 30 meter dari tempat Saksi duduktersebut dan Saksi menjawab kepada orang tersebut itu dia ILHAWA di warukPuk IMUQ dan Saksi memanggil sdra ILHAWA karena dicari sama orangyang tidak Saksi kenal, setelah Saksi panggil sdra ILHAWA sdra ILHAWAmenemui orang tersebut dan berbicara pada waktu itu Saksi hanya mendengarHalaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pyasdra ILHAWA mengatakan kepada orang tersebut sanaan

Termohon yang tidak sesuaidengan bukti serta kenyataan sebenarnya dan menolak tegas semuatuntutan Termohon sesuai dengan dalil serta alasanalasan yang telahPemohon berikan dilembar jawaban tanggal 9 februari 2017, Pemohontidak sanggup untuk memenuhi semua tuntutan Termohon, untukkebutuhan anakanak masik banyak yang Pemohon lengkapi;Oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan AgamaSungai Penuh dan Majelis Hakim supaya: Mengabulkan permohonan dariPemohon dan memberi keadilan dan kebijak sanaan

Atas putusan rapat tersebut amat sangat memberatkan pihakTergugat I, dikarenakan banyak pekerjaan pembangunan yang harusdilakukan malam hari seperti pengecoran bangunan, mengingatperusahaan penyedia beton melakukan pengiriman pada malam hariuntuk menghindari kemacetan lalu lintas di kota Jakarta dansekitarnya yang bisa mengakibatkan pengerasan dan kerusakanbeton;10.Namun kembali warga bersikeras melarang Tergugat melakukanpelak sanaan pekerjaan pada malam hari, atas hal tersebut kembalilagi dilakukan

No. 083PK/Pdt.Sus/2010CATATAN :sanaan tugas ;Ayat (2) Perlindungansebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputiperlindungan hukum,perlindungan profesi, sertaperlindungan keselamatan dankesehatan kerja ;Ayat (3) Perlindungan hukumsebagaimana dimaksud dalamayat (2) mencakupperlindungan terhadap tindakkekerasan, ancaman, perlakuandiskriminatif, intimidasi,atau. perlakuan tidak adildari peserta didlk, orang tuapeserta didik, masyarakat,birokrasi, dan atau pihaklain ;Ayat (4) Perlindungan profesisebagaimana

tentangPenunjukan Benda Cagar Budaya/Situs dan Pengangkatan JuruPelihara yang melaksanakan pemeliharaan, pengamanan, danperlindungan benda cagar budaya/situs yang antara lain beradadi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan melaporkan kepadaDinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Selatanbahwa honor tidak tetap bagi 9 juru pelihara Cagar Budayauntuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dibagikan sesuai~dengan prosedur bertentangan juga dengan x PresidenoNomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman os Sanaan

Pasal 26 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelak sanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Saksi AHMAD SANAAN, tidak disumpah olehkarena ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat yaitusaksi merupakan PNS pada Pemko Tanjungbalai, yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:2Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalahmenyangkut aset Pemko Tanjungbalai yang tukar guling dengan pihakketiga Berus Muliono;Bahwa aset Pemko yang ditukar guling terletak di Jalan Mesjid yangsudah bersertifikat hak pakai dan terdaftar dalam aset Pemko danditukar dengan lahan yang terletak di Desa

dibuat oleh saksi Drs.NANASUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan RancanganPeraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi bersamasamadengan terdakwa RIKSA SABARA dalam membuat pertanggungjawaban keuangan yangtidak sesuai dengan keadaannya sebenarnya, sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RIPerwakilan Provinsi Jawa Barat terhadap 02rincian sebagai berikut :(dua) kegiatan perjalanan dinas dengan No Tanggal Pelak Tempat Pelak Yang Melak Keterangansanaan sanaan

Perjalanan dinas fiktif dan kelebihan pembayaran biayaperjalanan dinasKegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (dalam rupiah) Uraian /Tanggal Perjalanan Kelebihan pembayaran biaya per Jumlah Il JumlahN pelak (dinas fiktif jalanan dinas (Rp) 1+ IloO sanaan (Jumlah Uang Trans Ako (Rp)I) harian portasi modasi(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 91 Perjalanan 1921 37.800.000 19.900.000 1.254.000 17.800.000 38.954.000 76.754.000dinas MeiPansus 2011VIII keDPRDKab.Sleman2 Perjalanan 2628 19.675.000

dibuat oleh saksi Drs.NANASUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) KegiatanRancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Cimahi yang dibantu oleh terdakwa RIKSA SABARA dalam membuatpertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan keadaannyasebenarnya, sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan ProvinsiJawa Barat terhadap 02 (dua) kegiatan perjalanan dinas dengan rinciansebagai berikut : No Tanggal Pelak Tempat Pelak Yang Melak Keterangansanaan sanaan

NANASUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) KegiatanRancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Cimahi yang dibantu oleh terdakwa RIKSA SABARA dalam membuatpertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan keadaannyasebenarnya, sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan ProvinsiJawa Barat terhadap 02 (dua) kegiatan perjalanan dinas dengan rinciansebagai berikut : No Tanggal Pelak Tempat Pelak Yang Melak Keterangansanaan sanaan sanakan1 2 3 4 51

Per 1921 37.800.000 19.900.000 1.254.000 17.800.000 38.954.000 76.754.000jalanan Meidinas 2011Pansus Halaman 93 dari 213 Putusan Nomor 49/TIPIKOR/2015/PT.Bdg No Uraian Tanggal Per Kelebihan pembayaran biaya per Jumlah Il Jumlahpelak jalanan jalanan dinas (Rp)sanaan dinas fik Uang Trans Akotif harian portasi modasi(Jumlah (Rp) (Rp) (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8VIII keDPRDKab.Sleman2.

Faktanya para penggugat tidak pernah mengadu kepengawas Disnaker sehingga selama itu pula tergugat juga tidak pernahmendapat nota pemeriksaan, jadi PKWT jelas tidak ada masalah.Halaman 12 dari 43 Putusan No. 37/Pdt.Sus PHI/G/2016/PN.Smg.Dengan demikian disini ada beda pendapat tentang sanaan dan penafsiranpasal PKWT, maka disinilah yang dinamakan perselisihan hak dan ituditemukan dalam posita gugatan.

Kasih point 5.3 juga disampaikan bahwaCitra Timur berdasarkan hasil evaluasi pelak (NOVUM) sanaan paket pekerjaan rehabilitasidan peningkatan jalan dari simpangJalan Provinsi menuju Desa OrahiliBawonahono mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannyakarena ketidakmampuan dari sisiteknis dan administrasi dan jugabukan karena halhal yang dapatdiajukan perpanjangan waktu.PPK.2 Surat dari Kuasa Pengguna Menunjukkan dan membuktikanAnggaran (KPA) Perumahan bahwa sisa pekerjaan yang belumdan Infrastruktur

Ltd.Dan PT Energi Tata Persada tanggal 22 Mei 2012 2310)11)12)sebagaimana yang dimakud pada Bank Garansi PelaksanaanNomor: 348.1556/PKP/II/GP/201 2;Bahwa pada angka 2 Surat tersebut dicantumkan:"2.Bahwa Surat Pencairan Performance Bond tersebut telahdiajukan oleh Perusahaan kepada Bank Sumsel Babel seusaidengan jangka waktu pengajuan yang telah ditentukan,dengan maksud untuk melakukan pencairan atas BankGaransi Pelak sanaan Nomor: 384.1556/PKP/III/2012 yangditerbitkan." bahwa Tergugat tegaskan sekali

banding Penggugat, Tergugat selaku KepalaKepolisian Daerah Maluku membentuk Komisi Kode Etik PolriTingkat Banding pada tanggal 11 Mei 2020 (vide Bukti T19), danhasil putusan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding pada tanggal8 Juni 2020 menolak permo honan banding Penggugat danmenguatkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri untukatas nama Penggugat (vide Bukti T 20);bahwa atas pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri TingkatBanding, Ketua Sidang Komisi Banding menyampaikan hasilpelak sanaan

antaraPemerintahan Kabupaten Simalungun dengan KAP Hasnil MYasin & Rekan tidak sah dan tidak dapat diproses sesuaidengan ketentuan yang berlaku di Pemerintahan KabupatenSimalungun dan DPRD pun tidak bisa mengeluarkan izinpembayaran Honorium KAP Hasnil M Yasin & Rekanmendahului P.APBD 2008, Pemohon Kasasi selakuSekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Simalungunbukan sebagai penentu dalam mengambi suatukebijaksanaan di Pemerintahan Kabupaten Simalungun tapiBupati yang punya wewenang penuh dalam menentukankebijak sanaan

.: 049/009/DIR/KRD.RTL, tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelak- sanaan Kredit Program Lampiran KUR;9. Photo copy sesuai dengan asli pedoman kerja Analisis dan Penyelia Pemasaran Bank Jatim No. XII/2003;10. Photo copy Surat Edaran Direksi No. 043/39/KRD, Tgl 07 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan On The Spot ( yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur pemasaran );11.

.: 049/009/DIR/KRD.RTL, tanggal29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelak sanaan Kredit Program Lampiran KUR;Photo copy sesuai dengan asli pedoman kerja Analisis dan Penyelia Pemasaran BankJatim No.

(yang ditandatangi Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & usahaSyariah);7 Photo copy sesuai dengan asli Keputusan Nomor 047/070/KEP/DIR/KRD.RTL tanggal 25Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;8 Photo copy sesuai dengan asli Surat Edaran Direksi No.: 049/009/DIR/KRD.RTL, tanggal29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelak sanaan Kredit Program Lampiran KUR;9 Photo copy sesuai dengan asli pedoman kerja Analisis dan Penyelia Pemasaran Bank JatimNo.

yangberlaku diakibatkan wanprest3sinya Terlawan kepada Terlawan Il.Apabila diteliti lebin jauh ternyata tidak ada safupun fundamentumpetendi yang meneranqkan sebab/dasar hukum yang mendukunq dalildan petitum tersebut Bahwa proses pelelangan yang dilakukan olehHalaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor38/Pat.G/2018/PN SbrTerlawan Il melaiui Terlawan ill telah Sesuai prosedur dan ketentuansebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016tanggal 19 Fabruari 2016 tentang Petunjuk Pela*sanaan

Mengawasi pelaksanaan kegiatan dilapangan selama kegiatan dilaksanakan.2 Menyusun laporan mingguan kepada Pimpinan Program/Kegiatan melalui PejabatPelaksana Teknis Kegiatan Tentang pelaksanaan kegiatan dilap angan.3 Member teguran kepada pela&ksana apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapatpenyimpangan / tidak sesuai dengan bestek.4 Memecahkan hambatan dalam pelaksanaan sebatas kewenangan yang diserahkan olehPimpinan Program/Kegiatan.835 Ikut menertibkan administrasi kegiatan dilap angan.6 Dalam pela&sanaan

Membuat rekomendasi tentang kebenaran hasil pela&sanaan kegiatan sebagai dasardasar pengajuan pembayaran termyn, berdasarkan pemeriksaan di lapangan.b. Memberi saran kepada pimpro kegiatan pada saat terjadinya hambatan pelaksanaankegiatan.c. Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pemeriksa Pekerjaan bertanggung jawab kepadaKepala SKPD.d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana yangtelah ditetap kan.e.

mencapai keberhasilan.Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan mengandung ari melakukan perbuatansedemikian rupa sehingga bertentangan dengan maksud atau tujuan diberikannya kewenangantersebut;Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas ternyata kalau atas seluruh KegiatanPemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se Kabupaten Jepara itu sudah dilakukanpembayarannya, meski sebenarnya, beberapa diantaranya tidak dilaklaksanakan oleh rekanan;Menimbang, bahwa dimungkinkannya pela&sanaan

.: 049/009/DIR/KRD.RTL, tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelak- sanaan Kredit Program Lampiran KUR;9. Photo copy sesuai dengan asli pedoman kerja Analisis dan Penyelia Pemasaran Bank Jatim No. XII/2003;10. Photo copy Surat Edaran Direksi No. 043/39/KRD, Tgl 07 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan On The Spot ( yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur pemasaran );11.

Sanaan RT O6/RW 03,Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, TangerangSelatan, No. Handphone 085939442888, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya Mohammad Syafii, advokatpada Kantor Law Firm IMS & ASSOCIATES, alamat Jl.Raya Rawabuntu Selatan Blok E.1, No. 28 Sektor 11.BSD.

.: 049/009/DIR/KRD.RTL, tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelak- sanaan Kredit Program Lampiran KUR;9. Photo Copy sesuai dengan asli pedoman kerja Analisis dan Penyelia Pemasaran Bank Jatim No. XII/2003;10. Photo Copy Surat Edaran Direksi No. 043/39/KRD, Tgl 7 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan On The Spot (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur pemasaran);11.

SIM dan TIK, berdasarkan Lampiran Bab Il huruf c angka 2.a ke11.b butir ke1 s/d 6 KeppresNo. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, mempunyai hak dan kewajibandiantaranya sebagai berikutHak dan kewajiban pihak Penyedia Barang/Jasa :(1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaansesuai dengan harga yang telah ditentukan dalamkontrak ;(2) Berhak meminta fasilitas fasilitas dalam bentuksarana dan prasarana dari pihak pengguna barang/j asauntuk kelancaran pelak sanaan