Dikembalikan kepada Saksi Sobiyanto Bin Suproni.

• 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir Nomor 232/IST/PN/JB/20112008 atas nama Faizza Ramadani.
• 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga yang dilegalisir Nomor 3173080504110034 dengan nama kepala keluarga Mislam.
• 1 (satu) buah celana panjang legging warna hitam.
• 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna pink kombinasi dengan motif kartun dan menara Eiffel.

• Kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp2.802.366.150,00Bahwa selanjutnya Ahli Suproni Auditor pada BPKP Deputi BidangInvestigasi, Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah menerangkan dipersidangan dari dokumen Hasil Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas ruisilag tanah dan bangunan Pemerintah KotaPangkalpinang serta ruislag tanah dan bangunan eks China pada tahun20052006 sebagaimana Surat dari BPKP Nomor: SR250/06/01/2013tanggal 08 April 2013, perihal: Hasil Pemeriksaan Fisik atasPembangunan

  Penjelasannya adalah: Pertimbangan quod non mengenai kerugian keuangan Negaradidasarkan pada keterangan Ahli Suproni Auditor pada BPKP DeputiBidang Investigasi, Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah danAhli dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi BangkaBelitung,keterangan ahli hanya fokus pada asset sebagai berikut:1.

  Bahwa 2 (dua) orang ahli yang diajukan Penuntut Umum yaitu Suproni dariBPKP dan Kasta Agung Pertala, S.T. telah diragukan kualitasnya sebagaiAhi;4. Bahwa Judex Facti telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyatakarena menyatakan adanya kerugian keuangan negara tanpa adanyakerugian keuangan Negara;5.

• AK ;Ganovar ;Suproni (Saya sendiri) ;Tutung Handaru Susilo ;auf; oP =Djoko Waryanto ;Bahwa dasar Ahli mengaudit perkara ruislag Pemerintah Kota Pangkalpinangtahun 2007 adalah surat permintaan dari Bareskrim Mabes Polri tahun 2007yang ditujukan kepada Kepala BPKP Pusat di Jakarta atas nama TerdakwaZulkarnain Karim dan Erwin Sugianto;Bahwa Ahli bersama dengan tim ditunjuk oleh Kepala BPKP Pusat untukmelakukan Audit Investigasi terhadap perkara ruislag tanah dan bangunantahun 20052006 yang merupakan

  lain harusHalaman 122 dari 161 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2014/PN.Pgpterdapat fakta konkrit tentang adanya perolehan kekayaan yang melebihi kekayaanyang sebelumnya, memang sudah dimilki oleh Terdakwa sendiri, atau orang lain, atausuatu korporasi, bukan atas asumsi belaka.Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi, keterangan Ahli danketerangan Terdakwa yang terungkap di persidangan yang dihubungkan denganBarang Bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta berdasarkan keteranganAhli SUPRONI

  Ahli dari Dinas PekerjaanUmum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :1. 5 (lima) unit rumah dinas Kepala Dinas senilai Rp.1.992.310.000 (satu milyarsembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).2. 1 (satu) unit rumah dinas Kepala BKKBN senilai Rp.352.074.000 (tiga ratus limapuluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah).Jumlah Rp. 2.344.384.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tigaratus delapan puluh empat ribu rupiah).Bahwa menurut keterangan Ahli SUPRONI

  atau perekonomian negara.Sedangkan kata dapat dalam unsur ini menunjukan bahwa tindak pidanakorupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengandipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnyaakibat.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksi, keterangan Ahli danketerangan Terdakwa yang terungkap di persidangan yang kemudian dihubungkandengan Barang Bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta berdasarkanketerangan Ahli SUPRONI

  Kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp. 2.802.366.150Bahwa selanjutnya Ahli SUPRONI Auditor pada BPKP Deputi BidangInvestigasi, Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah menerangkan di persidangandari dokumen Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas ruislag tanah danbangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta ruislag tanah dan bangunan eksChina pada tahun 20052006 sebagaimana Surat dari BPKP Nomor : SR250/D6/01/2013 tanggal 08 April 2013, perihal : Hasil Pemeriksaan Fisik atasPembangunan

• MAHMUD)
  5.MUHAMAD SUPRONI (Ahli Waris dari Almarhum H. MUSTAR Bin H. MANAP )
  Turut Tergugat:
  5.Drs.H.SY.F.LUBIS. (Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah)
  6.PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG C.Q KEPALA KELURAHAN KUTABUMI
  7.PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG C.Q KEPALA DESA GELAM JAYA
  8.PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG C.Q KEPALA KELURAHAN KUTAJAYA
  9.KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

• BPKP) nomor : SR 746/D6/01/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi DalamPelaksanaan Pekerjaan Paket 10 : Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11:Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenTebo Tahun Anggaran 20132015 yang ditandatangani oleh Deputi Kepala BPKP , TimAudit Penghitungan kerugian keuangan negara, Sugiharto NIP.19611216 198302 1 001,Suproni

  BPKP) nomor : SR746/D6/01/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi DalamPelaksanaan Pekerjaan Paket 10 : Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 :Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenTebo Tahun Anggaran 20132015 yang ditandatangani oleh Deputi Kepala BPKP , TimAudit Penghitungan kerugian keuangan negara, Sugiharto NIP.19611216 198302 1 001,Suproni

• 23.405.479.255,80(dua puluh tigamiliar empat ratus lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu duaratus lima puluh lima delapan puluh sen) sebagaimana Laporan HasilAudit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara AtasDugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan swakelola pada SukuDinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Tahun 2013 yangdikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) RI Nomor: SR993/D6/01/2014 tanggal 23 Desember 2014 dandikuatkan dengan keterangan ahli SUPRONI

  Ahli SUPRONI :Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumDKI Jakarta Nomor 45/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentangPenetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pekerjaan UmumProvinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan danTata Air 5 Wilayah Kota Administrasi dan Suku Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Admnistrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran2013.o Kuasa Pengguna Anggaran: Kepala Suku Dinas PekerjaanUmum Tata Air Jakarta Barato Pejabat

  terdakwa termasukpenggunana dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkanpenggunaannya oleh terdakwa merupakan kerugian keuangan negara.Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsipada kegiatan swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air JakartaBarat Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) RI Nomor: SR993/D6/01/2014 tanggal 23 Desember2014 dan dikuatkan dengan keterangan ahli SUPRONI

• tersedianya air bukan komponen utamanyamelainkan diperlukan mobil tangki air pendamping, dan tanpa adanya suplai airmaka spesifikasi mobil damkar jenis damkar initial attack fire apparatus(damkar jenis jeep kecil).Bahwa benar menurut ahli bila mobil damkar ini tidak memiliki suplay air makapengadaan damkar jenis aerial fire apparatus ini siasia;Bahwa harga pokok produksi yang ahli lakukan dalam pengadaan mobil damkarini adalah bukan harga final akan tetapi dilakukan berdasarkan kepakaran(keahlian);Ahli SUPRONI

  sesuai dengan pasal 2 UU No.Halaman 161 dari 191 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2017/PN Bna17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;Bahwa benar ahli menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian kerugiankeuangan negara Sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undangundang Nomor 1tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara / Daerah adalahkekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnyasebagai akibat perouatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.Bahwa benar menururt ahli Suproni

  ROMIE OKTOVIANUS BURA yang dihubungkandengan hasil Audit dari ahli BPKP perwakilan Aceh SUPRONI, SE, MM dalamPengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern pada Dinas Pendapatan danKekayaan Aceh yang bersumber dari APBA Tahun Anggaran 2014 adalah sebesarRp 4.757.784.604,00 (empat Milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratusdelapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah), sebagaimana Laporan HasilAudit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh Nomor :SR0738/PW.01/05/2017 tanggal

  Hal ini dikuatkan oleh keterangan ahli auditorBPKP perwakilan Aceh Suproni, SE, MM., dan juga menurut ahli terjadinya kerugiannegara sebesar Rp. 4.757.787.604, (empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh jutatujuh ratus delapan puluh tujuh enam ratus empat rupiah) sehingga perbuatanterdakwa tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;4.

• Ahli SUPRONI, S.E.

  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pengertian dapatsebelum frasa merugikan keuangan Negara menunjukkan bahwa tindakpidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsicukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskanbukan dengan timbulnya akibat;Halaman 118 dari 135 hal Putusan Nomor 29/Pid.SusTPk/2017/PN BnaMenimbang, bahwa faktafakta hukum dan keterangan saksi Raitziati,saksi Dheny Okta Priandi, Syahrial,dan keterangan Ahli Romy OktavianusBura, Suproni

  Selisin kerugian negara (ab) Rp 4.757.784.604,003) Bahwa selisih kerugian negara tersebut telah memperkaya orang lainyaitu saksi Dheny Octa Priadi selaku Direktur PT Dhezan KaryaPradana sebesar Rp 4.757.784.604,00 (empat Milyar tujuh ratuslima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enamratus empat rupiah).Menimbang, bahwa berdasatkan fakta hukum di persidangan,keterangan saksi Ratziati, saksi Dheny Okta Priandi, Syahrial, danketerangan Ahli Romy Oktavianus Bura, Suproni dari BPKP bahwa

• Ahli SUPRONI,SE.MM, dibawah sumpah dan dimuka persidangan memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan sehubungan denganpengadaan 1 (satu) unit mobil DAMKAR senilai Rp.17.500.000.000, ( Tujuhbelas milyar lima ratus juta rupiah) pada Dinas Pendapatan dan KekayaanAceh (DPKA) yang bersumber dari anggaran APBA tahun 2014.Bahwa benar saksi sebagai Koordinator Pengawasan sesuai denganPeraturan Kepala BPKP Nomor 13 tahun 2014 meliputi pelaksanaan

  BnaDaerah yang bersumber dari APBA termasuk keuangan Negara sesuai denganpasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;Bahwa benar ahli menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian kerugiankeuangan negara Sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undangundang Nomor 1tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara / Daerah adalahkekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnyasebagai akibat perouatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.Bahwa benar menururt ahli Suproni

  ROMIE OKTOVIANUS BURA yangdihubungkan dengan hasil Audit dari ahli BPKP perwakilan Aceh SUPRONI, SE,MM dalam Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern pada Dinas Pendapatandan Kekayaan Aceh yang bersumber dari APBA Tahun Anggaran 2014 adalahsebesar Rp 4.757.784.604,00 (empat Milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuhratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah), sebagaimana LaporanHasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan AcehNomor : SR0738/PW.01/05/2017 tanggal

  Hal ini dikuatkan oleh keteranganahli auditor BPKP perwakilan Aceh Suproni, SE, MM., dan juga menurut ahiterjadinya kerugian negara sebesar Rp. 4.757.784.604, (empat milyar tujuh ratuslima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah)sehingga perbuatan terdakwa tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;Ad. 4.

• terdakwa termasukpenggunana dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannyaoleh terdakwa merupakan kerugian keuangan negara.Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsipada kegiatan swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air JakartaBarat Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) RI Nomor: SR993/D6/01/2014 tanggal 23 Desember2014 dan dikuatkan dengan keterangan ahli SUPRONI

• Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Kupang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, karena unsur setiap tidak terpenuhi, sebab personalia Terdakwa sebagai Direktur PT Jakayo Kridanusa mempunyai kedudukan dan ... [Selengkapnya]

• keuangan Negara serta berdampak terhadap kesehatan kaum ibudi bumi pertiwi ;Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding terkait IUD KIT tanpaijin edar berdampak timbulnya kerugian kKeuangan Negara sangatlah tidakberalasan serta tidak berdasar sebab proses BPKP dalam menetapkankerugian keuangan Negara dilakukan dengan cara melawan hukum (secaraformil telah tidak memenuhi Standar Akutansi Keuangan yang baik) sertatidak didukung dengan buktibukti sebagaimana diuraikan di bawah ini : Ahli BPKP yaitu Suproni

  (Kasubdit Penilaian Alat Kesehatan Kemenkes RI), selain itu baikahli Suproni dan ahli Drs. Masrul, Apt. tidak pernah melakukaninvestigasi secara langsung terhadap IUD KIT yang menjadi objek dalamperkara ini sebagaimana dengan pengakuan ahli di persidangan, hal initerbukti dengan sistem pemeriksaan IUD KIT secara sampling yang tidakmemiliki validitas data ; Ahli BPKP yaitu Suproni dan ahli Drs. Masrul, Apt.

  (Kasubdit PenilaianAlat Kesehatan Kemenkes RI) senyatanya dan sebenarnya tidakmelakukan penelitian secara komprehensif serta menyeluruh khususnyaterkait persoalan izin yang menjadi inti dari perkara a quo, hal ini terbuktidalam persidangan baik Suproni dan ahli Drs. Masrul, Apt. tidakmemeriksa atau memberikan pertimbangan seluruh dokumen ataupunizin yang dimiliki oleh PT. Hakayo Kridanusa dengan alasan tidakdiberikan oleh Penyidik sebagaimana yang telah dijelaskan didepanpersidangan.

• BPKP)nomor : SR746/D6/01/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Laporan HasilAudit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas KasusDugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Paket 10 :Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 : Pengaspalan JalanMuara Niro Muara Tabun pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TeboTahun Anggaran 20132015 yang ditandatangani oleh Deputi Kepala BPKP,Tim Audit Penghitungan kerugian keuangan negara, Sugiharto NIP.19611216198302 1 001, Suproni

  BPKP)nomor : SR746/D6/01/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Laporan HasilAudit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas KasusDugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Paket 10 :Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 : Pengaspalan JalanMuara Niro Muara Tabun pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TeboTahun Anggaran 20132015 yang ditandatangani oleh Deputi Kepala BPKP ,Tim Audit Penghitungan kerugian keuangan negara, Sugiharto NIP.19611216198302 1 001, Suproni

• mengetahui adanya temuan BPKP tersebut saksimengupayakan kepada seluruh pihak yang terkait untuk mengembalikan kerugiannegara tersebut dan pada tanggal 10 Januari 2011 seluruh kerugian sesuai dengantemuan BPKP tersebut sudah dikembalikan sesuai dengan surat yang telah kamitujukan kepada Kepada Direktur Penyidikan pada JAM PIDSUS dengan suratNomor : 01T.PS.14.00.214.119.2011 tanggal 10 Januari 2011 dan ditembuskan keBPKP Pusat.Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan ahliyaitu SUPRONI

• 2013 dilakukan perhitungan kembali bersama tim dari PUKota Pangkalpinang karena ada addendum dan ada tambahan data .Bahwa perhitungan tahun 2012 berdasarkan data dari Bareskrim yang denganperhitungan tahun 2013 ada perbedaan hasilnya .e Bahwa hasil perhitungan tahun 2013 lebih besar dari tahun 2012sehingga selisih harga dibandingkan dengan RAB menjadi lebih kecilkarena ada beberapa item yang belum dihitung ;an & NHN Bahwa Ahli membenarkan barang bukti hasil perhitungan tahun 2012 dan tahun2013;Suproni

  AK ;Ganovar ;Suproni (saya sendiri) ;Tutung Handaru Susilo ;Djoko Waryanto ;e Bahwa dasar tim audit melakukan audit adalah surat tugas yang isinyamelakukan pemeriksaan fisik bangunan rumah dinas Kepala BKKBNdan rumah dinas Eselon II di Tampuk Pinang Pura ;Bahwa Ahli hanya melakukan audit dan pemeriksaan fisik dilakukan oleh Ahlidari Dinas PU .Bahwa ada laporan hasil audit tanggal 06 Juni 2007 dan telah diserahkan ke pihakyang meminta yaitu Bareskrim Polri dan ditemukan ada kerugian negara sejumlahRp

• SUPRONI, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapatyang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa benar ahli pernah diminta oleh Penyidik Kejaksaan Agung untukmelakukan perhitungan kerugian negara terhadap pelaksanaan kegiatanswakelola di Sudin Tata Air Jakarta Barat Tahun 2013.Berdasarkan permintaan penyidik tersebut kemudian BPKPmenerbitkan Surat Tugas kepada ahi bersama dengan tim untukmelakukan perhitungan tersebut.Bahwa terhadap kegiatan swakelola pada Suku Dinas PekerjaanUmum

  Suku Dinas Pekerjaan Umum TataAir Jakarta Barat telan mengetahui bahwa semua dokumenpertanggungjawaban tersebut dibuat secara tidak benar.78.Bahwa besar nilai belanja yang terdapat pada dokumen suratpertanggungjawaban tidak sesuai dengan fakta anggaran yang sebenarnyadigunakan karena adanya pemotongan 30%, sehingga dokumen atau suratpertanggungjawaban yang dibuat oleh Yoyo Suryanto, Anmad Mawardi danHeri Setyawan adalah tidak benar.79.Bahwa ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Suproni

  Pst.Bahwa ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Suproni yang kemudian melakukan perhitungan kerugian negaraberkaitan dengan kegiatan swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum TataAir Jakarta Barat Tahun 2013 tersebut menyatakan bahwa telah timbul kerugianterhadap keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan swakelola pada SukuDinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat tahun 2013 tersebut.Bahwa khusus mengenai terdakwa Eko Prihantono maka kerugiannegara yang ditimbulkan akibat dari

  Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 tahun 1999 adalahtentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknyasama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa esensi dari pembayaran uang pengganti adalahadanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaktidaknya samadengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatanpenyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa.Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Suproni

  Bahwa SPJ atas nama rekanan tersebutHalaman 634 Putusan Nomor 90/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst.menurut ahli Suproni kemungkinan dibuat untuk menutupi dan untuk dapatmempertanggungjawabkan adanya pemotongan sebesar 30% untuk Kasudintersebut.

• pada tahun 2013 dilakukan perhitungan kembali bersama tim dari PU KotaPangkalpinang karena ada addendum dan ada tambahan data .Bahwa perhitungan tahun 2012 berdasarkan data dari Bareskrim yang denganperhitungan tahun 2013 ada perbedaan hasilnya .Bahwa hasil perhitungan tahun 2013 lebih besar dari tahun 2012 sehingga selisihharga dibandingkan dengan RAB menjadi lebih kecil karena ada beberapa item yangbelum dihitung ;Bahwa Ahli membenarkan barang bukti hasil perhitungan tahun 2012 dan tahun2013;Suproni

  AK ;Ganovar ;Suproni (saya sendiri) ;Tutung Handaru Susilo ;Djoko Waryanto ;Bahwa dasar tim audit melakukan audit adalah surat tugas yang isinya melakukanpemeriksaan fisik bangunan rumah dinas Kepala BKKBN dan rumah dinas Eselon IIdi Tampuk Pinang Pura ;Bahwa Ahli hanya melakukan audit dan pemeriksaan fisik dilakukan oleh Ahli dariDinas PU .Bahwa ada laporan hasil audit tanggal 06 Juni 2007 dan telah diserahkan ke pihakyang meminta yaitu Bareskrim Polri dan ditemukan ada kerugian negara sejumlahRp

• Hal ini dikuatkan olehketerangan ahli auditor BPKP perwakilan Aceh Suproni, SE, MM.Bahwa dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa terkandungjuga unsur dengan kesengajaan (opzet/tindakan aktif), artinya terdakwa dengansadar melakukan perbuatan dan mengerti akan dampak yang ditimbulkan dariperbuatan tersebut Bahwa kesengajaan yang dimaksud diketahui terdakwa dengansadar, perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengankesadaran serta pengetahuan yang demikian

• Hal ini dikuatkan olehketerangan ahli auditor BPKP perwakilan Aceh Suproni, SE, MM.Bahwa dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa terkandungjuga unsur dengan kesengajaan (opzet/tindakan aktif), artinya terdakwa dengansadar melakukan perbuatan dan mengerti akan dampak yang ditimbulkan dariperbuatan tersebut Bahwa kesengajaan yang dimaksud diketahui terdakwa dengansadar, perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengankesadaran serta pengetahuan yang demikian

• Hakayo sebesar Rp.100.000.000, (Sseratus juta rupiah);e Saksi tidak mengetahui untuk apa peminjaman uang tersebut hanyasaja Mei Susanto mengatakan ini ada mau pinjam 100 juta dan saksimengatakan ya silahkan saja asal dikembalikan nanti;e Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalampembelaan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli didepanPersidangan, untuk memberikan pendapat dibawah sumpah yaitu :77Saksi : Suproni :Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan

• kasus ini bahwa pada prinsipnya, penggunaan bagianDana Bagi Hasil yang = ditujukanuntuk mendukung operasionalpelaksanaan pemungutan PBB yang bukan sematamata untukpengeluaran tambahan penghasilan, secara substansi tidak layakditetapbkan dalam APBD dan dituangkan secara khusus dalam sebuahnomenklatur pengeluaran misalnya dalam rubrik/ pos pengeluaraninsentif;Atas keterangan Saksi ahli, Terdakwa tidak menyatakan keberatanHalaman 139 dari 359 Nomor 52/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn1.atas keterangan Saksi;SUPRONI

  SUPRONI (Ahli) sebagai Pengendali Mutu;2. SEPANYA HUTAPEA sebagai Pengendali Teknis;3. FETTY SONDANG RIAMA sebagai Ketua Tim;4.