UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 Ayat 1 , yang berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang betugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb). Bahwa Menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:Halaman 18 dari 30 hal Put. Nomor 541 K/Pdt.SusBPSK/2017a.

bertentangan dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb

Undangundang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi"Setiap konsumen yana dirugikan dapat menqqugat pelaku usahaHalaman 16 dari 38 Halaman Putusan No. 32/Pdt.SusBPSK/2016/PN DummelaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelakuusaha atau melalaui peradilan yang beradadiiingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :a.Melaksanakanpenanganandanpenyelesaian

Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 Ayat (1), yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang betugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb). Bahwa Menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :a.

Undangundnag Nomor: 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikandapatmenggugatpelakuusaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaian sengketakonsumendanpelakuusahaataumelaluiperadilanyangberada di lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :a.

Muddai Madang : Wakil Ketua Umumb. Doddy Iswandi : Sekretaris Jenderalc. Dasril Anwar : Wakil Sekretaris Jenderald. Anjas Rival : Bendaharae. Adinda Yuanita : Wakil Bendaharaf. Hellen Sarita Delima : Ketua Komisi Sport and Lawg. Harry Warganegara : Ketua Komisi Sport Developmenth. Syahrir Nawier : Ketua Komisi Finance and Budgetingi. Krisna Bayu : Ketua Komisi Athletej. Johanna Sri Ambarwati : Ketua Komisi Woman and Sportk. Indra Gamulya : Ketua Komisi Olympic Solidarity.

Tarif umumb.1. Tarif efektifc.1. Jumlah (al+a2)bDikurangib.1. PPN atas retur penjualanb.2. Pajak Keluaran yang dipungut olehpemungut PPNb.3. PPN yang disetor dimuka dalam MasaPajak yang samab.4.

bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2)PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undangundang Nomor 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)adalah:Undangundang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb

Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, bangunanpermanen seluas 12 meter x 22 meter dan tanah seluas 13 meter x 60meter terletak Aceh Singkil, tertulis atas nama dengan batasbatas :Utara : Saudara ............Timur Saudara ............Selatan Saudara .............Barat : Jalan Umumb.

Aceh Singkil, tertulis atas nama dengan batas batas :Utara : Saudara .........Timur : Saudara .........Selatan : Saudara ..........0Barat : Jalan Umumb. Sebidang tanah, seluas 5 meter x 60 meter, terletak di Aceh Singkil,tertulis atas nama dengan batas batas :Hal. 5 dari 102 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/MS.

Aceh Singkil, tertulis atas nama dengan batasbatas :Utara : Saudara .........Timur : Saudara .........Selatan : Saudara ..........0Barat : Jalan Umumb.

UndangUndang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaraditentukan bahwa pasal 87 ayat (4) huruf b ; PNS diberhentikantidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan/atau pidana Umumb. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Kepegawaian Negeri Sipil ditentukan bahwa :1.

Bjm16.17.18.19.pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ataupidana Umumb.

Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 Ayat (1), yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang betugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb). Bahwa Menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :a.

bertentangan dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah:UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb

dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2)PERMA Nomor : 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 rentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb

bertentangan dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb

Seorang Ketua Umum dan 1 (satu) Wakil Ketua umumb. Seorang Sekertaris Jenderal dan 2 (dua) orang Wakil SekertarisJenderal.c. Seorang Bendahara Umum dan 2 (dua) orang wakil BendaharaUmum.d. Seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua Kompartmen yangterdiri dari :i. Kompartmen Organisasi dan Keanggotaan.ii. .Kompartmen Pendidikan dan Latihan.iil. Kompartmen Penelitian dan Pengembanganiv. Kompartmen Peralatan dan Teknologi.v. Kompartmen Kerjasama Luar Negeri.vi.

DIVISI 1 : UMUMb. DIVISI2 : DRAINASEc. DIVISI3 : PEKERJAAN TANAHd. DIVISI5 : PERKERASAN BERBUTIRe. DIVISI7 : STRUKTURf. DIVISI 10 : PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTINg. DIVISI 11 : PEKERJAAN PEMINDAHAN JARINGAN HUTM ASC 3X70 mmh. DIVISI 12 : PEKERJAAN PEMINDAHAN JARINGAN PIPA AIRMINUM9.

Erick Thohir : Ketua Umumb. Muddai Madang : Wakil Ketua Umumc. Dody Iswandi : Sekretaris Jenderald. Dasril Anwar : Wakil Sekretaris Jenderale. Anjas Rivai : Bendaharaf. Adinda Yuanita : Wakil Bendaharag. Helen Satria Delima : Ketua Komisi Sport And Lawh. Harry Warganegara : Ketua Komisi Sport Developmenti. Krisna Bayu : Ketua Komisi Athletej. Johanna Sri Ambarwati : Ketua Komisi Woman And SportHal 4 Put. No. 38/PID.Sus /TPK/2017/PT.DKIk. Indra Gamulya : Ketua Komisi Olimpick Solidarity.

Muddai Madang : Wakil Ketua Umumb. Dody lswandi : Sekretaris Jenderalc. Dasril Anwar : Wakil Sekretaris Jenderald. Anjas Rivai : Bendaharae. Adinda Yuanita : Wakil Bendaharaf. Adinda Yuanita : Wakil Bendaharag. Helen Satria Delima =: Ketua Komisi Sport And Lawh. Harry Warganegara : Ketua Komisi Sport Developmenti. Krisna Bayu : Ketua Komisi Athletej. Johanna Sri Ambarwati : Ketua Komisi Woman And Sportk. Indra Gamulya : Ketua Komisi Olimpick Solidarity.

Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi : Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb. Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :a. Melaksakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi ;b.

bertentangandengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umumb

Tarif Umumb.2. Tarif efektifa.3. Jumlah (a1+a2)b. Dikurangib.1. PPN atas retur penjualanb.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPNb.3. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.4. Jumlah (b1+b2+b3)c. Jumlah Pajak keluaran yang dipungut sendiri (a.3.b.4)3 Pajak yang dapat diperhitungkana. Pajak Masukan yang dapat dikreditkanb. Dibayar dengan NPWP sendiric. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih Hal. 2 dari 25 hal. Put.