Nomor 620 K/Pdt/2018Bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan benar, karena Judex Factitelah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkaraini serta putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16.2 Joint Venture Agreement padaintinya telah ada klausula Arbitrase yang menyatakan bahwa setiapsengketa atau tuntutan yang timbul dari Joint Venture Agreement yangtidak dapat diselesaikan secara damai harus diselesaikan melalui Arbitrasedi

Kendaraan ToyotaInova venture 2.0 A/T. Tahun 2018 No. Pol. KT 1747 WF.2. BPKB No. M12792988 A/n. Sarlena Layuk, Sepeda MotorYamaha, Tahun 2017 No. Pol. KT 2148 BDB.3. STNK No. Pol. KT.1126 BJ. Suzuki APV DLX MT Tahun 2007 A/n.Sarlena Layuk.8.

Sarlena Layuk.Kendaraan Toyota Inova venture 2.0 A/T. Tahun 2018 No. Pol. KT1747 WF.yang dikeluarkan oleh Kantor SatLantasPolres Samarindatanggal 29 Juni 2018, kemudian surat bukti tersebut dicocokkandengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telahbermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut,(bukti P.29);B. Saksi:1.

Kendaraan ToyotaInova venture 2.0 A/T. Tahun 2018 No. Pol. KT 1747 WF.Halaman 17 dari 32 putusan Nomor 90/Pat.P/2020/PA.Smd2. BPKB No. M12792988 A/n. Sarlena Layuk, Sepeda MotorYamaha, Tahun 2017 No. Pol. KT 2148 BDB.3. STNK No. Pol. KT.1126 BJ.

Kendaraan Toyota Inova venture 2.0 A/T.Tahun 2018 No. Pol. KT 1747 WF.yang dikeluarkan oleh KantorSatLantasPolres Samarinda tanggal 29 Juni 2018, bukti tersebut dicocokkandengan aslinya, telah bermaterai cukup, dinazegelin, bukti otentik, isi buktitersebut menjelaskan mengenai Sarlena Layuk mempunyai Mobil ToyotaInova venture 2.0 A/T. Tahun 2018 No. Pol.

Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah perusahaan joint venture yang bergerakdi bidang konstruksi dan pembangunan berdasarkan Akta PendirianPerseroan No. 60 Tertanggal 18 Februari 1974 berdasarkan hukum NegaraRepublik Indonesia dan telah mendapat izin BKPM No. 4A//PMA/70 dan IzinBKPM No.267/T/Pa/1990 ;2. Bahwa TERGUGAT adalah sebuah perusahaan asing yang bergerak di bidang konstruksi dan pembangunan dan berkedudukan di Jepang ; 3.

Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatanganiPerjanjian Kerja Sama (joint venture) mengatur kerjasama di bidang konstruksidan pembangunan selama 30 tahun sehingga kerjasama tersebut akanberakhir pada 2004 sebagaimana tercatat dalam Basic Agreement, tanggal 27September 1973 mengenai ; 4.

Dextam sebesar US$1.0. 000 (satu juta dolar Amerika Serikat/tahun dan sampai saat ini totalkerugian mencapai US$ 16.000.000 (enam belas juta dolar Amerika Serikat),padahal 4th and 5th floor Mid Plaza Il Building, tersebut merupakan asset yangdidapatkan PENGGUGAT sebagai kompensasi dari Joint Operation antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam proyek pembangunan Mid Plaza dan Il Building (berdasarkan Joint Venture/Basic Agreement); KERUGIAN IMMATERIILBahwa selain kerugian materiil, PENGGUGAT juga menderita

Dextam sebesar US$ 1.000.000/tahun,padahal 4th and 5th floor Mid Plaza Il Building, tersebut merupakan asset yang seharusnya didapatkan oleh PENGGUGAT dari proyek pembangunan MidPlaza dan Il Building oleh Joint Operation PENGGUGAT dengan TERGUGAT(berdasarkan Joint Venture/Basic Agreement);Kerugian immateriilmembayar kerugian immateril sebesar US$ 160.000.000, (seratus enam puluh juta dolar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus selambatlambatnyadelapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan

Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut agar Tergugat dinyatakanmelakukan Perobuatan Melawan Hukum serta membayar ganti kerugian yakni biayaremunerasi/ service charge terhadap 4th floor dan 5th floor Mid Plaza Il Building yangdibebankan kepada PT Dextam sebesar US$1.000.000 per tahun, padahal29seharusnya asset tersebut didapatkan oleh Penggugat dari proyek pembangunan MidPlaza dan Il Buliding oleh ajoint operation Penggugat dan Tergugat (berdasarkan joint venture

2014Selemadeg Barat, mengingat Penggugat dalam Rekonvensi sudah mengeluarkanbanyak modal, namun belum mendatangkan hasil baginya;7101112Bahwa untuk itu semenjak akhir Februari 2009 sampai akhir bulan November2009, kedua belah pihak sepakat untuk berbagi hasil sebesar masingmasingpihak mendapat 50 % (lima puluh persen) dari keuntungan yang didapatdalam pengelolaan villa;Bahwa guna adanya kepastian hukum dalam kerjasamatersebut, makakedua belah pihak sepakat untuk membuat sebuah Perjanjian Kerjasama(Joint Venture

No.802 K/Pdt/2014101 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalamrekonvensi seluruhnya;2 Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat dalam Rekonvensi telahmelakukan merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);3 Menyatakan hukum Perjanjian Kerjasama (Joint Venture Agreement) yangditandatangani pada tanggal 30 November 2009 antara Penggugat dalamRekonvensi dan Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah sah;4 Menyatakan hukum membatalkan Perjanjian Kerjasama (Joint VentureAgreement

Rekonvensi untuk membayar semua biayayang timbul dalam perkara ini;ATAU:e Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequoet bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikanPutusan Nomor 15/PDT.G/2013/PN TBN., tanggal 22 Agustus 2013 dengan amarsebagai berikut:DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSIe Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;10112 Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama (Joint Venture

Bahwa terhadap Termohon Eksekusi yang lain yaitu Made Anom Antara,PT Raja Prima Management, Grand McArthur dan AAA Venture Fund SPCLimited yang tidak hadir pada saat aanmaning tanggal 25 April2016tersebut, namun oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tidak adamemerintahkan Panitera dan Juru Sita untuk memanggil kembali paraHalaman 2 dari 26 Putusan Perdata Nomor 70/PDT/2017/PT.DPSTermohon Eksekusi (para Turut Terlawan) tersebut untuk kedua kalinya,padahal dalam putusan untuk pembayaran ganti rugi

Raja PrimaManagement, Grant McArthur dan AAA Venture Fund SPC Limited.Sehingga tidak berdasar bila sita eksekusi hanya dibebankan kepada salahsatu Termohon Eksekusi, terlebih lagi tanah yang disita bukan merupakanobyek sengketa ataupun tanggungan jaminan hutang;Bahwa pelaksanaan sita eksekusi tersebut merupakan tindakan yangbertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata serta bertentanganHalaman 4 dari 26 Putusan Perdata Nomor 70/PDT/2017/PT.DPSdengan prinsip keadilan karena merupakan tindakan

AAA VENTURE FUND SPC LIMITED selaku Termohon Eksekusi 5dahulu Tergugat V/Turut Terbanding Il/Turut Termohon Kasasi;Sesuai dengan Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011 tersebut ParaTermohon Eksekusi di dihukum untuk membayar secara tanggung renteng,seketika, dan sekaligus untuk membayar ganti kerugian material kepadaPemohon Eksekusi sebesar Rp. 19.326.400.000, (Sembilan belas milyartiga ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);Padahal Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan pemanggilansebanyak

pihakpihak yang berperkara dan Para TermohonEksekusinya adalah sebagai berikut :PT PANORAMA BALI selaku Termohon Eksekusi 1 dahulu Tergugat/Pembanding I/Pemohon Kasasi PELAWAN dalam perkaraPerlawanan ini; MADE ANOM ANTARA selaku Termohon Eksekusi 2 dahulu Tergugati/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi;PT RAJA PRIMA MANAGEMENT selaku Termohon Eksekusi 3 dahuluTergugat Ill/Pembanding Il/Pemohon Kasasi Il;GRAND MC ARTHUR selaku Termohon Eksekusi 4 dahulu TergugatIV/Pembanding Ill/Pemohon Kasasi Ill;AAA VENTURE

Sebagaimana Yang Telah Dirubah DanDitambah Dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009, maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksadan mengadili perkara ini, Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikanberbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SIPI sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang dengan cara sebagaiberikut; Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul20.00 Wita Kapal FB VIENT09 milik Marchael Sea Venture

Tentang Perikanan Sebagaimana Yang Telah Dirubah DanDitambah Dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009, maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksadan mengadili perkara ini, Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikanberbendera Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yangtidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(3) yang dengan cara sebagaiberikut; Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul20.00 Wita Kapal FB VIENT09 milik Marchael Sea Venture

Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unit kapal kayu warna putih tanpa nama GT 28 ;Dirampas untuk negara ;1 (satu) buah telepon satelit merek Inmarsat ;1 (satu) buah GPS merek etrex Garmin Type Venture HC ;1 (satu) buah HP merk Nokia 1200 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;5.

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit kapal kayu warna putih tanpa nama GT 28 ;Dirampas untuk Negara ;e 1 (satu) buah telepon satelit merek Inmarsat ;e 1 (satu) buah GPS merek etrex Garmin Type Venture HC ;e 1 (satu) buah HP merk Nokia 1200 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;e Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah) ;Hal. 6 dari 10 hal. Put.

persidanganMajelis yang dilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat JenderalRepublik Indonesia Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia telah menjatuhkanPenetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah)yang diajukan oleh:Rudi Bin Sanai, umur 41 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia,pekerjaan Buruh Ladang, alamat di Keningau AgroVenture Belinin Division, Sabah Malaysia, sebagaiPemohon ;Sumarni Binti Paro, umur 39 tahun, agama Islam, warga negaraIndonesia, pekerjaan Buruh Ladang, alamatKeningau Agro Venture

Pada awal tahun2005, TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT telah membuatKESEPAKATAN LISAN untuk bekeija sama menyelenggarakan jasa penyiarantelevisi berlangganan berbasis satelit melalui PENGGUGAT, yang pada intinyamenyepakati sebagai berikut :Group perusahaan TURUT TERGUGAT menyediakan satu perusahaan (i.c.PENGGUGAT) untuk menjadi wadah karjasama patungan tersebut tersebut.TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT dan/atau perusahaan yang ditunjukoleh TERGUGAT I akan bergabung dalam usaha patungan (Joint Venture) didalam

Denganadanya klausula arbitrase dalam Perjanjian Joint Venture tersebutmaka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara inidengan dasar hukum Pasal 1332 BW jo. Pasal 615 RV jo.

First Media) atas nama PT.Direct Vision.Pada waktu itu perwakilan Lippo menyampaikan informasi kepada Tergugat VIImengenai rencana joint venture antara Lippo Group dan Astro Group dan bahwakesepakatan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sehubungan denganrencanajoint venture tersebut.Tergugat VII memahami bahwa ada Subscription and Shareholders Agreement("SSA") yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2005 antaraLippo Group yaituPenggugat (PT. Direct Vision), Turut Tergugat (PT.

Hal ini terjadi karena TergugatIX akan menjabat sebagai komisaris pada Penggugat apabila joint venture antaraGrup Lippo dan Grup Astro pada Penggugat terlaksana sebagaimana terkaitdengan rencana Tergugat IX sebagai komisaris ini telah disepakati oleh parapihak yang terkait dengan rencana joint venture tersebut (vide Bukti T.X2).Bahwa sesuai dengan prinsip dasar dari sahnya perjanjian sebagaiman diaturdalam pasal 1320 KUHPerdata, adanya pembayaran yang mendahuluipelaksanaan dari perjanjian tersebut

AhliGUNAWAN WIJAYA : Bahwa perjanjian Joint Venture mengatur mengenai kehendak para pihak untukmembuat usaha bersama, jadi apapun nanti diatur dididalam Joint Venture diaturoleh para para pihak terkait dengan usaha bersama yang dilakukan ; Bahwa dalam suatu kesepakatan apapun isinya ada suatu klasula yang menyatakanbahwa perjanjian menggantikan seluruh kesepakatan maka biasanya pada saatmencapai kesepakatan tidak secara langsung tetapi secara bertahap satu persatutetapi kemudian apabila sudah mencapai

PARAPELAWAN telah dihukum untuk membayar hutangnya kepadaTERLA WAN;. terhadap dalil Perlawanan dari PARA PELAWAN sebagaimana diuraikan dalam pointnomor 2 tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum karena:1 dalam Perjanjian PINJAMAN (LOAN AGREEMENT) tertanggal 30 Nopember 2009tersebut TIDAK ADA ketentuan yang menyatakan pengembalian uang pinjaman tersebutdilakukan dengan cara memotong ataupun diambil dari hasil kerja sama sebagaimanayang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (Joint Venture

Foto copy Perjanjian Kerjasama / Joint Venture Agreement, tertanggal 30 November 2009,diberi tanda P 1 ;2.

,tertanggal 12 September 2011, diberi tanda T 1 ; Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, dalam Perkara No : 487/PDT.G/2012/PN.Dps, tertanggal 8 Januari 2013, diberi tanda T 2 ; Foto copy Perjanjian Kerjasama (Joint Venture Agreement), tertanggal 30 Nopember 2009,diberi tanda T 4 ; Foto copy Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement), tertanggal 30 Nopember 2009, diberitanda T 5 ; Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Reg.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal kayu warna putih tanpa nama GT 28 ; 1 (satu) buah telepon satelit merek Inmarsat ; 1 (satu) buah GPS Merek etrex Garmin Type Venture HC ;1 (satu) buah HP merk Nokia 1200 ;Dipergunakan dalam perkara atas nama SIRMAN ;5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ; V.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal kayu warna putih tanpa nama GT 28 ; 1 (satu) buah telepon satelit merek Inmarsat ; 1 (satu) buah GPS Merek etrex Garmin Type Venture HC ; 1 (sattu) buah HP Merk Nokia 1200 ; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SIRMAN ; 6. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ; Vi. Akta Permintaan Banding tanggal 30 April 2014, Nomor : 30/Akta.Pid/2014/PN.TNG.

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang dengan cara sebagai berikutBerawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 20.00 WitaKapal FB VIENT09 milik Marchael Sea Venture Co yang beralamat di LeunledoPalgie Srit General Santos City Philipina yang dinahkodai oleh Terdakwamemasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan LautSulawesi pada posisi 03 03' 30 U 122 36 00 T guna melakukanpenangkapan ikan bersama sama dengan kapal penagkap ikan yang lainnyadimana Kapal

2015/PT.SMR.Sebagaimana Yang Telah Dirubah Dan Ditambah Dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, maka Pengadilan Negeri Tarakanberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengoperasikan KapalPenangkap Ikan berbendera Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEl)yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)yang dengan cara sebagai berikut ;Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 20.00 WitaKapal FB VIENT09 milik Marchael Sea Venture

Cyclops Venture;

Cyslops Venture yang sebelumnyasudah melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK yang dikeluarkan PPKsebelumnya yakni Drs. Ahmad Khotib, MSi, namun oleh karena PPKnyaberganti, maka diperbaharuilah dokumendokumen kegiatan berikut SPKdan ditandatangani oleh GERSON WENDA, STh, MM dengan rincian :a.

Cyclops Venture melalui rekening Bank Papua KCP Abepura AC100.21.20.01.085.061, sesuai SPM Nomor : 00280, tanggal 12 Desember2012, SP2D No. 567334B tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp.189.715.000. dan bukti SPM Nomor : 00386, tanggal 16 Desember 2012 ,SP2D No. 567550B tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp.9.985.000.Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan oleh LembagaPengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua tertanggal 4September 2014, kedua pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan

CV Cyclops Venture Bahwa Terdakwa ANDI TAMMA, SE yang adalah Direktur CV. PutraNurben Jayayang juga menjabat sebagai Pengurus Wilayah dari PartaiPersatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Papua yang mengetahui padaTA 2012 akan pada pekerjaan dilingkungan Kantor Wilayah KementerianAgama Propinsi Papua kemudian menemui MELIAS ADII, STh. MMselaku Pgs.

Cyslops Venture yangsebelumnya sudah melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK yangdikeluarkan PPK sebelumnya yakni Drs. Ahmad Khotib, M.Si, namunoleh karena PPKnya berganti, maka diperbaharuilah dokumendokumenkegiatan berikut SPK dan ditandatangani oleh GERSON WENDA, STh,MM dengan rincian :a.

Cyclops Venture melalui rekening Bank Papua KCP AbepuraAC 100.21.20.01.085.061, sesuai SPM Nomor : 00280, tanggal 12Desember 2012 , SP2D No. 567334B tanggal 18 Desember 2012sebesar Rp. 189.715.000. dan bukti SPM Nomor : 00386, tanggal 16Desember 2012 , SP2D No. 567550B tanggal 19 Desember 2012senilai Rp. 9.985.000.Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan oleh LembagaPengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua tertanggal 4September 2014, kedua pekerjaan tersebut telah dilaksanakan

Jaya Niaga Shipping,mengenai hubungan kemitraan usaha yang sifatnya jangka panjang,akan membangun suatu usaha patungan bersama (joint venture) diIndonesia, tanpa janjijanji, komitmenkomitmen dan kesepakatankesepakatan tersebut, maka sejumlah uang tersebut dan JaminanBank tidak mungkin di transfer atau diberikan kepada Tergugat;.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI VENTURECAPITAL, berkedudukan Gedung Artha Loka Lantai 10,Jalan Jendral Sudirman, Kavling 2, Jakarta Pusat, diwakilioleh Sasono Hartanto selaku Direktur Utama PTPermodalan Nasional Madani Venture Capital, dalam hal inimemberi kuasa kepada M. Salim Radjiman, S.H., dankawankawan, Para Advokat pada Kantor Hukum RadjimanBillitea & Partners, beralamat di The H Tower, Lantai 19,Suite E, Jalan H.R.

Nomor 621 K/Pdt/2020mengagunkan ke 11 bidangbidang tanah milik Tergugat Ill kepada PTPermodalan Nasional Madani Venture Capital (Turut Tergugat VI) masingmasing:1.Sertifikat Hak Milik Nomor 668/Kreo Selatan atas nama Drs. EliasLumban Tobing berdasarkan AJB Nomor 145/2013 dibalik namakepada Onggo Wicaksono, S.T., dan dipasang Hak TanggunganNomor 7282/2013:. Sertifikat Hak Milik Nomor 674/Kreo Selatan atas nama Drs.

Nomor 621 K/Pdt/2020perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telahmengagunkan ke 11 bidangbidang tanah milik Tergugat Ill kepada PTPermodalan Nasional Madani Venture Capital (Turut Tergugat VI) masingmasing:1.Sertifikat Hak Milik Nomor 668/Kreo Selatan atas nama Drs. EliasLumban Tobing berdasarkan AJB Nomor 145/2013 dibalik namakepada Onggo Wicaksono, S.T., dan dipasang Hak TanggunganNomor 7282/2013:Sertifikat Hak Milik Nomor 674/Kreo Selatan atas nama Drs.

DDC Consultants(hereinafter collectivelly called the "Consultant);Sedangkan dalam General Condition of Contract juga dijelaskan bahwa"Joint Venture" means a Consultant which compries two or more Peartnerseach of wich will be jointly and severally liable to the Client for all theConsultant's obligations under the Contract;a) Dasar Hukum: UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan AtasBarang

DDC Consultants(hereinafter collectivelly called the "Consultant);Sedangkan dalam General Condition of Contract juga dijelaskan bahwa"Joint Venture" means a Consultant which compries two or more Peartnerseach of wich will be jointly and severally liable to the Client for all theConsultant's obligations under the Contract;a) Dasar Hukum:UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan AtasBarang

Raden Fathan Kamil untuk melakukankerjasama bisnis (joint Venture ) antara perusahaan yang dipimpin olehTerdakwa yaitu PT. KITB dengan perusahaan yang baru dibentuk oleh Sar.Raden Fathan Kamil yaitu PT. Miway Persada Makmur (MPM);Bahwa PT. Miway Persada Makmur (MPM) Perusahaan yang baru dibentukSdr.

Raden FathanKamil untuk melakukan kerjasama bisnis (joint Venture ) antara perusahaanyang dipimpin oleh Terdakwa yaitu PT. KITB dengan perusahaan yang barudibentuk oleh Sdr. Raden Fathan Kamil yaitu PT. Miway Persada Makmur(MPM); Bahwa PT. Miway Persada Makmur (MPM) Perusahaan yang baru dibentukSdr.

KITBtanggal 20 Juni 2008 (Vide Bukti BT 41 yang telah diserahkandalam persidangan) telah menyetujui kerjasama bisnisperseroan pada joint Venture dan memberikan kewenanganpenuh kepada Dewan Komisaris untuk mengurus administrasipendirian perusahaan joint Venture .Bahwa untuk pendirian PT. TBMS bersama dengan PT. MiwayPersada Makmur (PT. MPM), PEMOHON KASASI HANYABERTINDAK SELAKU WAKIL KUASA DARI DEWANKOMISARIS PT.

KITBtanggal 20 Juni 2008 (Vide Bukti BT 41 yang telah diserahkandalam persidangan) telah menyetujui kerjasama bisnisperseroan pada joint Venture dan memberikan kewenanganpenuh kepada Dewan Komisaris untuk mengurus admin istrasipendirian perusahaan joint Venture .Hal. 54 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014 Surat Persetujuan Dewan Komisari PT. KITB Nomor: Ist/KOMKITB/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 (Vide Bukti 42) yangditanda tangani oleh Ir. H Zulkifli Saleh, Ir. H.

No. 2285 K/PID.SUS/2014 Bahwa ternyata kerjasama joint venture untuk pendirian PT. TBMStersebut tidak mendapat persetujuan dari DPRD Kab.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal kayu warna putih tanpa nama GT 28 ; 1 (satu) buah telepon satelit merek Inmarsat ; 1 (satu) buah GPS Merek etrex Garmin Type Venture HC ;1 (satu) buah HP merk Nokia 1200 ;Dipergunakan dalam perkara atas nama SIRMAN ;5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ; V.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal kayu warna putih tanpa nama GT 28 ; 1 (satu) buah telepon satelit merek Inmarsat ; 1 (satu) buah GPS Merek etrex Garmin Type Venture HC ; 1 (sattu) buah HP Merk Nokia 1200 ; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SIRMAN ; 6. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ; Vi. Akta Permintaan Banding tanggal 30 April 2014, Nomor : 30/Akta.Pid/2014/PN.TNG.

Sarana Kalteng Venture ke HATMAN PASAK sebesar Rp.185.224.600,;f. 1 (Satu) bundel bukti transfer dari PT. Sarana Kalteng Ventura ke HATMANPASAK melalui rekening Bank Negara Indonesia sebesar Rp.185.224.600,;Barang bukti huruf a s/d f dikembalikan kepada PT. Sarana Kalteng Ventura;g. 1 (Satu) bundel surat kontrak dan perjanjian jual beli rumah nomor :bene /PERUM/VI/Hiu Putih Vil Tabiring Raya yang ditanda tangani olehLUMBAN N.

Sarana Kalteng Venture ke HATMAN PASAK sebesar Rp.185.224.600, 1 (satu) bundel bukti transfer dari PT. Sarana Kalteng Ventura ke HATMANPASAK melalui rekening Bank Negara Indonesia sebesar Rp.185.224.600,Dikembalikan kepada PT. Sarana Kalteng Ventura; 1 (Satu) bundel surat kontrak dan perjanjian jual beli rumah nomor : /PERUM/VI/Hiu Putih VII Tabiring Raya yang ditanda tangani olehLUMBAN N.

Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama (Joint Venture Agreement)tertanggal 30 November 2009 yang dibuat antara Para Penggugatdengan Tergugat adalah SAH ; 3.