Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tangani tendang tennang tingang tongang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 28-01-2014 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 22 Mei 2014 — 1.H. ANDI HARAHAP, S.Sos,2.Drs. H. SUTIMAN, M;1.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,2.I. Drs. YUSRAN ASPAR, M.Si., II. Drs. H. MUSTAQIM MZ., M.M.,
106 — 31
  • Gugatan Para Penggugat daluwarsa/lewat waktu(Exceptio Temporis) karena telah melampaui tenggang waktu lebih dari 90 (sembilanpuluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986dengan pertimbangan hukum sebagaiberikut; Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukan gugatan diPeradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-07-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 107/G/2021/PTUN.SBY.
Tanggal 15 Desember 2021 — Penggugat:
1.PAIMIN
2.JUMADI
3.PAERAN
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII SUARABAYA
351 — 195
  • Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 TentangPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuhPUTUSAN No. 107/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 7 dari halaman 97upaya Administrasi tengang waktu pengajuan gugatan di pengadilandihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratifditerima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atauPejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upayaadministratif ;7.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum
Register : 08-02-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID/2021/PT KPG
Tanggal 31 Maret 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
212 — 136
  • telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat /Kuasa Hukum FERDINAN DETHAN, S.H dan ALOISIUS GAGO, S.H yangmemili domisili pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum FERDINAN DETHAN,S.H & REKAN, untuk itu dalam hal ini kami selaku kuasa hukum dapat bertindakuntuk dan atas nama Pemohon Banding guna dapat membuat, menandatanganiserta mengajukan Memori Banding dan adapun Permohonan Banding tersebuttelah memenuhi ketentuan dalam Pasal 233 ayat (2) Kitab UndangundangHukum Acara Pidana (KUHAP) yakni masih dalam tengang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 11-01-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 11/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 26 Juni 2018 — Penggugat:
Urip Utami
Tergugat:
Bupati Tegal
150 — 34
  • Dengan demikian tengang waktu untuk mengajukangugatan terhadap objek sengketa tersebut masih dalamtenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 55UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha KOMPETENSI PERADILAN 1. Bahwa Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017Tentang Pemberhentian Sdri. Urip Utami sebagai Kepala DesaTembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa TerpilihDesa Tembok Luwung Sdr. H.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-08-2017 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 19-03-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 168/G/2017/PTUN_JKT
Tanggal 27 Februari 2018 — CECILIA SAPUTRI GUNAWAN ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
525 — 151
  • Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatandapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara;Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negaratetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengang waktuHalaman 60 dari 118 halaman.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 30-09-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP.
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
143 — 49
  • WaktuMengajukan Gugatan) angka 1 sampai dengan angka 6, hal. 910, yangpada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan ketentuanHalaman 30 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABNPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PengadilanTata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan oleh Penggugat masihdalam Tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 100/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 2 Oktober 2019 — I GUSTI BAGUS RAY ARYAWANGSA, S.E ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
260 — 145
  • Bagi merekayang tidak dituju olen Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannyadirugikan maka tengang waktu sebagaimanadimaksud Pasal 55 dihitung secarakasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanyakeputusan tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, tentangPetunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986).b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 12-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 942 K/Pid/2013
Tanggal 12 Nopember 2013 — TJOENG ANDY ANTHONY DAN KAWAN
79 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CB874340 tertanggal 24 Maret 2008 tersebutyang dicairkan oleh Saksi EDDY LEO pada tanggal 19 Nopember2010 (Bukti JPU2) dan terbukti Cek tersebut telah daluwarsamelebihi 6 Bulan atas tanggal yang tercantum pada Cek tersebutyaitu tertanggal 24 Maret 2008 dan sesuai Surat Edaran BankIndonesia No.9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 pada Butir 11berbunyi: Cek dan Bilyet Giro sudah daluwarsa apabila telahmelampaui waktu 6 Bulan terhitung sejak berakhirnya tengang waktupengunjukan.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 16-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 16/PID/2020/PT DKI
Tanggal 26 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : LUTFI NOOR ROSIDA, SH
Terbanding/Terdakwa I : THE SUNG SENG Alias RONNI
Terbanding/Terdakwa II : YUSRI
185 — 55
  • kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 8 Januari2020 s/d 15 Januari 2020 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;Menimbang, bahwa permitaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukandalam tengang waktu dan menurut tata cara serta syaratsyarat yangditentukan UndangUndang maka permintaan banding tersebut dapatditerima ;Hal 66 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKIMenimbang
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 18-06-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 10/G/2020/PTUN.YK
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
522 — 430
  • TENGANG WAKTU1.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) OBYEKGUGATAN diterbitkan Tergugat tanggal 30 Maret 2020;. Bahwa OBYEK GUGATAN tersebut diterima /diketahui Penggugatpada tanggal 13 April 2020;Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.YK. Halaman 203. Bahwa atas terbitnya OBYEK GUGATAN tersebut PENGGUGAT telahmelakukan upaya administratif sebagai upaya pembelaan untukmempertahankan Hak Atasa Tanah yang merasa telah diperolehdengan prosedur yang benar.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 02-12-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MUDIYANTO, S.E.,M.M.
160 — 91
  • MUDIYANTOsebagaimana tertuang dalam Kontrak, sesuai informasi dan kontrak yangbersangkutan sudah sejak Tahun 2018 menggunakan Cold Storage milik PPILalonggasumeeto untuk 5 (lima) tahun kontrak.Setahu Saksi, sebelum Pak Yanto menyewa pernah ada pihak swasta lain jugayang menggunakan yakni UD A. 28 Kendari yang didalamnya termasuk Pak Rolanyang menjadi Pihak Perusahaan.Ada bukti pembayaran dari Pihak UD Aneka Laut berupa Dokumen Berita AcaraSerah terima dana sebesar Rp180.000.000, yang menyatakan tengang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 09-08-2011 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 21-06-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 82/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 22 Februari 2012 — NY. IDA FARIDA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, DKK
136 — 92
  • Gugatan Penggugat telah melampui tengang waktu90 (Sembilanpuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun1986; Berdasarkan posita gugatan point 11, Penggugat menerangkan pada tanggal 9 November 2010 Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa di atas bidangbidang tanah yang diakui milikPenggugat telah terbit 28 (dua puluh delapan) sertifikat Hak Milik atasnama orang lain,;Selanjutnya berdasarkan fakta dan bukti yang ada pada Tergugat,dapat dipastikan pula bahwa Penggugat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-11-2015 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 148/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Ps
Tanggal 28 Januari 2016 — Pidana Korupsi - HENDRA SUDJANA alias MINGKENG
89 — 32
  • waktu,kemudian hari itu juga SPI tersebut Saksi serahkan kembali kepada sar.NANI untuk melakukan pengurusan perubahan jangka waktu.Bahwa Copy Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar NegeriKementerian Perdagangan Republik Indonesia atau SPI No.1364/DAGLU/SD/6/2015 tanggal 25 Juni 2015 adalah perubahan jangka waktu atas SPINomor: 1341 /DAGLU/SD/6/2015 tanggal 19 Juni 2015, jadi yang semulajangka waktu sampai tanggal 30 Juni 2015 berubah menjadi tanggal 31Desember 2015.Bahwa saksi tidak mengetahui tengang
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-08-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 31-12-2014
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 59/Pid.Sus/2014/PN.Pkl
Tanggal 8 September 2014 — ALDI IRAWAN ALS JABLAI BIN GERING
54 — 4
  • SIGIT PURNOMO Als.TILUN Bin Khichaf1dbchaf13lochf1 Ahichaf1dbchaf13lochf1SIRUN, , dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik DisimpulkanNomor BB 182512014INNF berupa batang, daun dan biji tersebut di atas adalah GANJAdan terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang Undanghichaf1dbchaf13lochf1 Rhichaf1dbchaf13lochf1 epublik Indonesia No. 35 Tahun20 rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO fs24lang1033langfe2052langnp1033insrsid9576837hichaf1dbchaf13lochf1 09 tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 13-05-2013 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 PK/PDT.SUS/2012
Tanggal 13 Mei 2013 — PT. SIANTAR TOP Tbk. VS KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC.
746 — 1270 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 4 September 2012 ;Hal.20 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71, dan72 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kemballia quo beserta alasanalasannya yang diajukan dalam tengang
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Khusus
Register : 11-09-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sdk
Tanggal 19 Oktober 2020 — Pemohon:
SAUT H.P SIREGAR
Termohon:
1.Kepala Kepolisia RI Cq.Kepala Kepolsiian Daerah Sumatera Utara Cq.Kepala Kepolisian Resor Dairi
2.Jaksa Agung RI Cq.Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq.Kepala Kejaksaan Negeri Dairi
3.Kementrian Keuangan RI
236 — 126
  • SAUD HP SIREGAR ) dengan Pemohon (ic.SAUD HP SIREGAR) telahmenerima putusan pengadilan Nomor: 137/Pid.B/2017/PN sdk tanggal12 Maret 2018 dan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 530K/Pid/2018 tanggal 12 Juli 2018 dengan ini sesuai denganPasal 7 Ayat (1) peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan KUHAP menjelaskan Tuntutan ganti kerugian sebagaimanadimaksud Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tengang waktu3(tiga ) Bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-10-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 82/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD AHYAK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
Intervensi:
Suwardi
437 — 306
  • Putusan Nomor :82/G/202020/PTUN.SMG.Menimbang, bahwa oleh karena perbedaan faktor geografis, ekonomis,serta sarana dan prasarana bagi warga negara Indonesia yang berada danberdomisili berbeda diwilayah Indonesia tidak boleh dijadikan alasan hukumuntuk pemberlakuan perbedaan penghitungan Tenggang waktu Pengajuangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka secara in Casu pembatasanhukum untuk menghitung tengang waktu pengajuan hanya dipengaruhi olehfaktor hukum yang telah diciptakan (dinormakan) menurut
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 21-06-2013 — Putus : 19-08-2013 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL
Tanggal 19 Agustus 2013 — Pembanding/Terdakwa : M. FERRY AL CHAIDIR Diwakili Oleh : Drs. BENASO HAREFA, SH., MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : HALIDIMANJAYA, SH
87 — 50
  • tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana oleh karenanya terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan(ontslag van rechtsverolging)Meimbang bahwa selain pertimbangan tersebut diatas bahwa berdasarkan pasal 5undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan Hakim danhakim konstitusi wajib menggali, mengikuti,dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat.Menimbang bahwa berdasar pada pasal 5 ayat 1 Undangundang nomor 48 tahun2009 tengang
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 21-06-2013 — Putus : 19-08-2013 — Upload : 19-09-2013
Putusan PT BENGKULU Nomor 13/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL
Tanggal 19 Agustus 2013 — INDRANSONO, BE BIN (ALM) TOMAN
59 — 41
  • . : 13/Pid.Tipikor/2013/PT.BKL86Menimbang bahwa berdasar pada pasal 5 ayat 1 Undangundang nomor 48 tahun2009 tengang Kekuasaan kehakiman.tersebut diatas dapat dimaknai bahwa PutusanHakim dalam suatu perkara tidak hanya untuk memenuhi kepastian hukum saja tetapiberkewajiban menggali memahami, nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat.Menimbag bahwa berdasar pada pirinsip rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatapakah penjatuhan pidana terhadap terdakwa pada perkara a quo telah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
241 — 110
  • yangparalel dengan eksepsi ke2 (dua) Tergugat II Intervensi mengenai GugatanPenggugat Diajukan Melewati Dalam Batas Waktu/Daluarsa yang diisyaratkanMenurut Ketentuan Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana termuatdalam masingmasing jawabannya tersebut;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time /imit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang mengatur: Gugatan dapat diajukan dalam tengang