Pembina FakultasHalaman 62 dari 267 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2016/PN.PtkKedokteran Universitas Tanjungopura Pontianak atau atau setidak tidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pontianak dan berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU nomor46 tahun 2009 maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadilinya,sebagai orangyang menerima gratifikasi sebagai pegawai negeri atau penyelenggaraNegara dianggap pemberian suap

Bahwa penyelesaian administrasi dapat dilakukan untuk penyimpanganAPBD apabila menyangkut salah kira (dwaling) dan penyelesaian pidanadilakukan untuk penyimpangan APBD apabila menyangkut paksaan,ancaman, suap, dan tipuan dengan menggunakan dokumen administrasiuntuk memperoleh keuantungan atau uang/barang/surat berharga yangmelawan undangundang.

Bahwa penyelesaian administrasi dalam Pasal 59 UU Nomor 1 Tahun2004 dan Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014 apabila terdapat kesalahanadministrasi dan bukan adanya perbuatan melawan hukum pidana dengancara mengancam, menyuap/menerima suap, dan menipu denganmenggunakan dokumen yang dilarang undangundang.Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) sebagai berikut :1. kkhwani dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 172 dari 267 Putusan Nomor

Andi Hamzah, S.H. dalam makalahnya yang berjudul"Kerancuan dan Kekeliruan Rumusan Delik Pegawai Negeri dari HakimMenerima Suap Menimbulkan ketidakadilan Dalam Penerapannya yangpada pokoknya menyatakan pidana uang pengganti itu tidakdimaksudkan untuk delik suap; dan tidak ada bukti suap yang disita, danHal. 163 dari 201 hal. Put.

MUHAMMAD BADARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana MENERIMA SUAP DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG-ULANG DAN DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

MUHAMMAD BADARUDDIN bersalahtelah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MENERIMA SUAP DANPENCUCIAN UANG SECARA BERLANUJUT sebagaimana diatur dalamPasal 5 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang UU No. 20 tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo.

setidaktidaknya pada suatutempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinpada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatanyang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara dianggap pemberian suap

Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan pemberian / suap yang diterimanyakepada Komisi Pemberantasan KorupsiDengan demikian unsur Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu DalaAd. 4.

dari perusahaanperusahaan pemilik Izin UsahaPertambangan yang adadi daerah Kabupaten Tanah Laut adalah pelanggaran hukumDengan demikian unsur atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerpakan hasil tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secarasah menurut hukumBerdasarkan uraian unsurunsur tersebut di atas, maka dakwaan atas din terdakwa telahterbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalahtelah melakukan Turut Serta menerima Suap

MUHAMMAD BADARUDDIN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidanaMENERIMA SUAP DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKANSECARA BERULANGULANG DAN DIPANDANG SEBAGAIPERBUATAN BERLANJUT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(2) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah dengan Undang Undang UU No. 20 tahun 2001 TentangPerubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Kerugian keuangan negara (pasal 2 dan 3)suap menyuap (pasal 5, 6, 11, 12 dan 13)penggelapan dalam jabatan (pasal 8,9, 10a, b, b dan c)perbuatan pemerasan (pasal 12 e g f)oe &perobuatan curang (pasal 7 ayat (1) a,b,c dan d, Pasal 7 ayat(2) 12bbentukan kepentingan (pasal 12 1)ogrativikasi (pasal 12 B dan 12 C)tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsitertuang dalam pasal 21, 22, dan 24 Bab Ill UndangundangNo 31 tahun 1999 jo Undangundang No 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak

Menyatakan Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan lebihlebih subsidair lagi;4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ENDANG DYAHLESTARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 10(sepuluh) hari dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan kurungan selama 3 (tiga) bulan; 5.

Barang ( termasuk pula binatang ) yangdiperoleh dengan kejahatan misalnya uangpalsu yang diperoleh dengan melakukankejahatan memalsukan uang, yang didapatdengan kejahatan suap = danlainlain.Barang ini bisa disebut Corpora dilicti dansenantiasa dapat dirampas asal kepunyaanterhukum dan asal dari kejahatan ( baikkejahatan dolus maupun kejahatan culpa ).Apabila diperoleh dengan pelanggaran,barangbarang itu hanya dapat dirampasdalam halhal yang ditentukan ;b.

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telahmemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang, maka permintaanbanding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnyamenyampaikan alasan yang pada pokoknya : Bahwa Penuntut Umum tidaksependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertamatentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti, menurut Penuntut Umumoleh karena Terdakwa Muzni Zakaria telah terbukti menerima suap

Kalau Buk yudiani dan Pak Subagia tidak bersedia menandatangani,nanti itu bisa dianggap melakukan penyuapan, jadi ini harus ditandatanganisupaya tidak dianggap terlibat suap atas yang disampaikan oleh Pak Jagremtersebut saksi menjadi khawatir selanjutnya mertua saksi mengiyakan danberkata Ya kalau memang begitu Pak De, yasudah biar anak tyangmenandatanganinya.

dijawab oleh Pak JAGREM*uangnya sudah tidak ada, uangnya sudah saksi setor, sekarang saksi sudahtidak pegang uang... kalau Bu Yudiani dan Pak Subagia tidak bersediamenandatangani, nanti itu bisa dianggap melakukan penyuapan, jadi iniharus ditandatangani supaya tidak dianggap terlibat suap atas yangdisampaikan oleh Pak Jagrem tersebut saksi menjadi khawatir sehinggaakhirnya saksi mengiyakan dan berkata Ya kalau memang begitu Pak De, yasudah biar anak tyang menandatanganinya.

bermaterai dan 2 lembar surat pernyataan asli tidakbermaterai kepada menantu saksi (saksi NI MADE YUDIANI) selanjutnyamereka berdua pamitAlasan saksi mau menyuruh anak dan menantu saksi menandatangani kwitansidan surat pernyataan tersebut, meskipun Pak JAGREM maupun Bu CHANDRADEWI tidak ada membawa dan menyerahkan uang kepada saksi karena saksikhawatir terhadap apa yang disampaikan Pak JAGREM yakni nanti itu bisadianggap melakukan penyuapan, jadi ini harus ditandatangani supaya tidakdianggap terlibat suap

pembayaran/pengembalian pinjaman sebab yang menulis bukansaksi dan juga bukan anak dan menantu saksi, pada saat bu CHANDRA DEWImenyodorkannya kepada kami, memang sudah tertulis begitu, lalu anak danmenantu saksi hanya disuruh tandatangan saja ;Pada saat sebelum menandatangani surat dan kwitansi dan surat pernyataantersebut, saksi dan anak menantu saksi (saksi NI MADE YUDIANI) sudahmembaca tulisan pengembalian/pembayaran pinjaman tersebut namun PakJAGREM mengatakan anak dan menantu saksi akan terlibat suap

Apabila dalam proses pemberian kredit adaunsurunsur memberi dan menerima suap (Pasal 5), penggelapan uangatau. surat berharga atau) membiarkan orang lain melakukanpenggelapan (Pasal 8), memalsukan bukubuku atau daftar khususuntuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9);Bahwa apabila perjanjian kredit telah sesuai prosedur, debitur jelas,jaminan/agunan mempunyai nilai jual dan ada hak tanggungan makaapabila debitur ingkar janji tidak melunasi hutangnya maka jaminanharus dilelang, apabila nilai jual jaminan

manolahtolong bantu menyelesaikan kasus ini saat itu terdakwa jawab wah,aku dak biso nyelesaikan, aku dak orang hukum, dan jugo masalah inikan lah sudah sampai di polisi apo guno lagi kito lapor saat itudesmadera mengatakan ia hendak memberikan uang kepada terdakwadan safarudin, saat itu safarudin mengatakan terserah berapo yangwajar saat itu terdakwa katakan aku tahu dengan pak widodo kajari,terus aku pernah koordinasi dengan orang jJaksa, masalah itu termasukpungli atau apo namonyo, jaksa jawab itu suap

keterangansebagai berikut :127Bahwa yang dimaksud dengan Korupsi adalah barang siapa dengan sengajadan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang orang lain atauKorporasi/Badan yang dapat merugikan Perekonomian/Keuangan Negara ;Bahwa dengan sengaja (Opzet) sepanjang opzet tidak terpenuhi berarti tidakada Tindak Pidana Korupsi ; Orang terbukti melakukan Korupsi harus memenuhiunsurunsur Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa Mengenai Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi adalahpenyalahgunaan kaitannnya dengan suap

(Gratifikasi seperti untuk memuluskansuatu proyek orang memberikan uang lebih itu bukan merugikan KeuanganNegara tapi suap (Gratifikasi); Kalau Mark Up itu merugikan Keuangan Negaraseperti beli barang seharga Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) dan ditulis dalamkwitansi sebesar Rp.12.000, (dua belas ribu rupiah) dan ada uang lebihRp.2.000,(dua ribu rupiah) itu Mark Up dan merugikan keruangan Negara ;Bahwa Opzet (disengaja) sifatnya terlalu subjektif dan dikatagorikan ada 2(dua) yaitu kKesalahan disengaja

April 2015 s/d Juni 2015 atau setidak tidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat dikantor Dinas PerindustrianPerdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas atau setidak tidaknya disuatuHal 35 dari 160 halaman, Putusan Tipikor No. 9/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg.tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi satu satunyaPengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindakpidana korupsi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara dianggap pemberian suap

, apabila berhubungan dengan jabatannyadan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuansebagai berikut :a. yang nilainya Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta Rupiah) atau lebih,pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukanoleh penerima gratifikasi, beberapa perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yangdilakukan terdakwa dengan cara cara antara

Tindak pidana pencucian uang terjadi karena maraknyaperselingkuhan antara pebisnis haram dengan aparatur Negara yang berwenang.Penyalahgunaan wewenang oleh aparatur Negara dalam bentuk pembiaran (bisa jadikarena telah menerima suap) atau bahkan ada yang terlibat langsung dalam kegiatanbisnis haram tersebut, kongkalikong terjadi pada tahap bisnis haram dijalankan bukanpada tahap pencucian uangnya.

99 hal putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PT.BTNtuntutan oleh tetangga sekitar bahwa persyartan pengajuan IMBtidak lengkap karena tidak disertai dengan persetujuan tetanggadekatnya (ijin H.O) dalam kasus posisi tersebut terjadi cacatprosedur, sehingga implikasinya IMB yang telahditerbitkan/dikeluarkan dapat dicabut kembali atau dibatalkan.Berbeda halnya diterbitkannya IMB dengan sudah mengetahuisebelumnhya ada persyaratan yang tidak lengkap tetapi karenapejabat administrasi tersebut telah menerima suap

Bukti P11 :Akta Permohonan Kasasi (Diajukan Oleh Penasihat HukumTerdakwa) Nomor 749/Pid.BLH/2019/PT SMR tertanggal15 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan asili);Berita yang diunduh dari website detiknews tertanggal 4 Mei2019 dengan judul KPK tetapkan Hakim PN BalikpapanTersangka Kasus Suap(https://news.detik.com/berita/d4535978/kpktetapkanhakimpnbalikpapantersangkakasussuap, (print out);Berita yang diunduh dari website Tempo.Co tertanggal 6 Mei2019 dengan judul "Hikayat Hakim Kayat yang Pernah AdiliKasus

Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdgtindakan melakukan sesuatu sesuai dengan kewenangannya dalamjabatannya tersebut yang bertentangan dengan kewajibannya (Suap). Pasal 12 huruf B yaitu pemberian hadiah atau jani kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara disebabkan karena TELAHmelakukan atau tidak melakuakan sesuatu sesuai dengan kewenangandalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (gratifikasi).

Pasal 11 yaitu pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeriatau penyelenggara negara berkaitan dengan kewenangannya dalamjabatannya (Suap).Yang dimaksud pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah Pegawai Negeri yang dimaksud UU Kepegawaian Pegawai Negeri yang dimaksud Hukum Pidana Orang yang menerima gaji atau upah dari negara atau daerah Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yangmendapatkan bantuan dari Negara atau daerah Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain

Demikian pula Terdakwal tidakmemperoleh keuntungan berupa uang atau barang dari pelaksanaan pekerjaanproyek tersebut atau Terdakwa memperoleh pemberian uang (baik suap ataugratifikasi) dari rekanan kontraktor, konsultan perencana atau konsultanpengawas atas pelakanaan proyek tersebut;Bahwa selanjutnya akan dinilai apakah perbuatanperbuatan Terdakwalyang turut menandatangani berupa: Laporan Kemajuan Pekerjaan, kwitansipembayaran dan as built drawing, harus dinilai sebagai perbuatan melawanhukum yang

Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah suatupertimbangan yang tidak benar dan tidak beralasan; karena fakta hukummembuktikan yaitu berkalikali (berulangulang) pihak Bosowa (MuslimSalam) menanyakan penadatanganan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yangdimohonkan, selalu dijawab oleh Terdakwa dengan "manami mobilnya, initelah cukup membuktikan terdakwa secara aktif meminta suap

MajelisHakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebutdiambil alin dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalammemeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan untukmempersingkat uraian putusan dianggap semuanya telah termuat dalamputusan ini, yang pada akhirnya sependapat dengan pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsimenerima suap

Jika besaran HPS pada pengumuman lelang ulang atau lelang yangkedua tersebut wajar dan dapat dipertanggungjawabkan penetapannya secarahukum, tidak ada markup dan tidak ada suap, maka harga penunjukan sebesarRp1.072.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta rupiah) yang masih dibawah harga HPS pelelangan kedua adalah harga yang wajar, sehinggapertimbangan hukum Judex Facti sepanjang dalam menetapkan danmenerapkan kerugian keuangan negara dalam perkara a quo adalah samadengan keuntungan rekanan