MUHAMMAD BADARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana MENERIMA SUAP DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG-ULANG DAN DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

MUHAMMAD BADARUDDIN bersalahtelah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MENERIMA SUAP DANPENCUCIAN UANG SECARA BERLANUJUT sebagaimana diatur dalamPasal 5 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang UU No. 20 tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo.

setidaktidaknya pada suatutempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinpada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatanyang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara dianggap pemberian suap

Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan pemberian / suap yang diterimanyakepada Komisi Pemberantasan KorupsiDengan demikian unsur Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu DalaAd. 4.

dari perusahaanperusahaan pemilik Izin UsahaPertambangan yang adadi daerah Kabupaten Tanah Laut adalah pelanggaran hukumDengan demikian unsur atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerpakan hasil tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secarasah menurut hukumBerdasarkan uraian unsurunsur tersebut di atas, maka dakwaan atas din terdakwa telahterbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalahtelah melakukan Turut Serta menerima Suap

MUHAMMAD BADARUDDIN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidanaMENERIMA SUAP DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKANSECARA BERULANGULANG DAN DIPANDANG SEBAGAIPERBUATAN BERLANJUT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(2) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah dengan Undang Undang UU No. 20 tahun 2001 TentangPerubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Satu) orang atas namaTerdakwa II sebesar Rp470.770,00 (empat ratus tujuh puluh ribu tujuhratus tujuh puluh Rupiah).Pada tanggal 30 Mei 2016 untuk tiket atas nama LUMASIA sebesarRp410.150,00 (empat ratus sepuluh ribu seratus lima puluh Rupiah);Pada tanggal 31 Mei 2016 untuk tiket atas nama MARWAH M DIAHsebesar Rp1.135.200,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu duaratus Rupiah).e Bahwa terhadap penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut yang diterimaTerdakwa dan Terdakwa Il merupakan pemberian suap

Selaindari itu Terdakwa Eddy Hermanto tanggal 19 Juli 2015 sudah pensiun, tidaklagi berstatus ASN;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dakwaankedua pertama pasal 12 B (Gratifikasi) tidak terbukti, maka oleh karena ituHalaman 135 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2021/PT PLGTerdakwa Eddy Hermanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Gratifikasi atau Suap sebagaimanadalam

H.Syarifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Gratifikasi atau Suap sebagaimana dalam dakwaan kedua pertamadakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;Il. Masalah Nilai / Jumlah Kerugian Negara.Menimbang, bahwa mengenai kerugian negara dalam perkara initerdapat bermacammacam pendapat / pandangan.

Kerugian keuangan negara (pasal 2 dan 3)suap menyuap (pasal 5, 6, 11, 12 dan 13)penggelapan dalam jabatan (pasal 8,9, 10a, b, b dan c)perbuatan pemerasan (pasal 12 e g f)oe &perobuatan curang (pasal 7 ayat (1) a,b,c dan d, Pasal 7 ayat(2) 12bbentukan kepentingan (pasal 12 1)ogrativikasi (pasal 12 B dan 12 C)tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsitertuang dalam pasal 21, 22, dan 24 Bab Ill UndangundangNo 31 tahun 1999 jo Undangundang No 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak

keterangansebagai berikut :127Bahwa yang dimaksud dengan Korupsi adalah barang siapa dengan sengajadan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang orang lain atauKorporasi/Badan yang dapat merugikan Perekonomian/Keuangan Negara ;Bahwa dengan sengaja (Opzet) sepanjang opzet tidak terpenuhi berarti tidakada Tindak Pidana Korupsi ; Orang terbukti melakukan Korupsi harus memenuhiunsurunsur Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa Mengenai Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi adalahpenyalahgunaan kaitannnya dengan suap

(Gratifikasi seperti untuk memuluskansuatu proyek orang memberikan uang lebih itu bukan merugikan KeuanganNegara tapi suap (Gratifikasi); Kalau Mark Up itu merugikan Keuangan Negaraseperti beli barang seharga Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) dan ditulis dalamkwitansi sebesar Rp.12.000, (dua belas ribu rupiah) dan ada uang lebihRp.2.000,(dua ribu rupiah) itu Mark Up dan merugikan keruangan Negara ;Bahwa Opzet (disengaja) sifatnya terlalu subjektif dan dikatagorikan ada 2(dua) yaitu kKesalahan disengaja

Menyatakan Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan lebihlebih subsidair lagi;4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ENDANG DYAHLESTARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 10(sepuluh) hari dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan kurungan selama 3 (tiga) bulan; 5.

Apabila dalam proses pemberian kredit adaunsurunsur memberi dan menerima suap (Pasal 5), penggelapan uangatau. surat berharga atau) membiarkan orang lain melakukanpenggelapan (Pasal 8), memalsukan bukubuku atau daftar khususuntuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9);Bahwa apabila perjanjian kredit telah sesuai prosedur, debitur jelas,jaminan/agunan mempunyai nilai jual dan ada hak tanggungan makaapabila debitur ingkar janji tidak melunasi hutangnya maka jaminanharus dilelang, apabila nilai jual jaminan

manolahtolong bantu menyelesaikan kasus ini saat itu terdakwa jawab wah,aku dak biso nyelesaikan, aku dak orang hukum, dan jugo masalah inikan lah sudah sampai di polisi apo guno lagi kito lapor saat itudesmadera mengatakan ia hendak memberikan uang kepada terdakwadan safarudin, saat itu safarudin mengatakan terserah berapo yangwajar saat itu terdakwa katakan aku tahu dengan pak widodo kajari,terus aku pernah koordinasi dengan orang jJaksa, masalah itu termasukpungli atau apo namonyo, jaksa jawab itu suap

Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdgtindakan melakukan sesuatu sesuai dengan kewenangannya dalamjabatannya tersebut yang bertentangan dengan kewajibannya (Suap). Pasal 12 huruf B yaitu pemberian hadiah atau jani kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara disebabkan karena TELAHmelakukan atau tidak melakuakan sesuatu sesuai dengan kewenangandalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (gratifikasi).

Pasal 11 yaitu pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeriatau penyelenggara negara berkaitan dengan kewenangannya dalamjabatannya (Suap).Yang dimaksud pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah Pegawai Negeri yang dimaksud UU Kepegawaian Pegawai Negeri yang dimaksud Hukum Pidana Orang yang menerima gaji atau upah dari negara atau daerah Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yangmendapatkan bantuan dari Negara atau daerah Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain

Patut itu kan ke norma, nanti tidak bisa dihukum;= Bahwa menurut Ahli apakah itu merupakan tindak pidana, harus terbuktiunsur objektifnya, katakanlah misalnya memang, seseorang bupati ini, diamenerima suap, katakan dia dibayar untuk proyek, meminta fee sekian %(persen), Nah itu tindak pidana kalau terbukti misalnya penipuan.

memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, pelaku tidak memiliki wewenang atau alas hak yangsah menurut hukum ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinyamengemukakan bahwa pengertian melawan hukum formil berarti harus sesuai denganazas legalitas, ada tidaknya unsur melawan hukum maka berarti harus ada peraturanperundangundangan yang dilanggar, dan peraturan yang dilanggar tersebut haruslahperaturan yang didalamnya memuat ancaman pidana, seperti dalam tindak pidana suap

dalam tahun 2011 sampai denganpertengahan tahun 2012, bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IIPekanbaru di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il Pekanbaru Jalan DatukSetiamaharaja Nomor : 4 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaktidaknyadi tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telahmelakukan atau turutserta melakukan, setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap

Dan banyak lagi hargatanah yang bersertipikat dengan Surat Keterangan Tanah harga tanahditetapkan tidak logis, karena itu ada sangkaan kuat terjadinya tindakHalaman 3 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2019/PN Mtppidana korupsi suap atau gratifikasi, atau manipulasi luas tanah danharga tanah yang terkena pembebasan lahan untuk proyek tersebut;7.

Sebagai contoh: ada penyedia lolos tender akan tetapimenyampaikan data palsu, ada penyedia yang bersengkokol dengan sesamapenyedia, demi mendapat paket pekerjaan, ada penyedia yang mengadakanKKN, suap atau gratifikasi kepada pelaku pengadaan dan ada juga penyediayang dikategorikan gagal mewujudkan apa yang telah dijanjikan; Bahwa, bentuk sanksi dari Pemerintah antara lain digugurkan, dicairkanjaminan penawarannya, ditutut ganti rugi dan ada pula sanksi yang diatursecara khusus yaitu sanksi masuk

Pertama, Oktober1991, halaman: 321); Menimbang, bahwa menerima suap Pasal 11, unsur perbuatannya adalahmenerima, yang dari unsur perbuatan ini dapat disimpulkan bahwa rumusanPasal 11 berupa rumusan formil bergantung pada selesainya dilakukanperbuatan, bukan pada apakah dari perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibatterlarang ataukah belum, akan tetapi dalam tindak pidana formil denganperbuatan menerimapun diperlukan syaratsyarata materiil, yakni diperlukansyarat telah beralihnya kekuasaan atas benda

Kalau Buk yudiani dan Pak Subagia tidak bersedia menandatangani,nanti itu bisa dianggap melakukan penyuapan, jadi ini harus ditandatanganisupaya tidak dianggap terlibat suap atas yang disampaikan oleh Pak Jagremtersebut saksi menjadi khawatir selanjutnya mertua saksi mengiyakan danberkata Ya kalau memang begitu Pak De, yasudah biar anak tyangmenandatanganinya.

dijawab oleh Pak JAGREM*uangnya sudah tidak ada, uangnya sudah saksi setor, sekarang saksi sudahtidak pegang uang... kalau Bu Yudiani dan Pak Subagia tidak bersediamenandatangani, nanti itu bisa dianggap melakukan penyuapan, jadi iniharus ditandatangani supaya tidak dianggap terlibat suap atas yangdisampaikan oleh Pak Jagrem tersebut saksi menjadi khawatir sehinggaakhirnya saksi mengiyakan dan berkata Ya kalau memang begitu Pak De, yasudah biar anak tyang menandatanganinya.

bermaterai dan 2 lembar surat pernyataan asli tidakbermaterai kepada menantu saksi (saksi NI MADE YUDIANI) selanjutnyamereka berdua pamitAlasan saksi mau menyuruh anak dan menantu saksi menandatangani kwitansidan surat pernyataan tersebut, meskipun Pak JAGREM maupun Bu CHANDRADEWI tidak ada membawa dan menyerahkan uang kepada saksi karena saksikhawatir terhadap apa yang disampaikan Pak JAGREM yakni nanti itu bisadianggap melakukan penyuapan, jadi ini harus ditandatangani supaya tidakdianggap terlibat suap

pembayaran/pengembalian pinjaman sebab yang menulis bukansaksi dan juga bukan anak dan menantu saksi, pada saat bu CHANDRA DEWImenyodorkannya kepada kami, memang sudah tertulis begitu, lalu anak danmenantu saksi hanya disuruh tandatangan saja ;Pada saat sebelum menandatangani surat dan kwitansi dan surat pernyataantersebut, saksi dan anak menantu saksi (saksi NI MADE YUDIANI) sudahmembaca tulisan pengembalian/pembayaran pinjaman tersebut namun PakJAGREM mengatakan anak dan menantu saksi akan terlibat suap

April 2015 s/d Juni 2015 atau setidak tidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat dikantor Dinas PerindustrianPerdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas atau setidak tidaknya disuatuHal 35 dari 160 halaman, Putusan Tipikor No. 9/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg.tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi satu satunyaPengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindakpidana korupsi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara dianggap pemberian suap

, apabila berhubungan dengan jabatannyadan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuansebagai berikut :a. yang nilainya Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta Rupiah) atau lebih,pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukanoleh penerima gratifikasi, beberapa perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yangdilakukan terdakwa dengan cara cara antara

99 hal putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PT.BTNtuntutan oleh tetangga sekitar bahwa persyartan pengajuan IMBtidak lengkap karena tidak disertai dengan persetujuan tetanggadekatnya (ijin H.O) dalam kasus posisi tersebut terjadi cacatprosedur, sehingga implikasinya IMB yang telahditerbitkan/dikeluarkan dapat dicabut kembali atau dibatalkan.Berbeda halnya diterbitkannya IMB dengan sudah mengetahuisebelumnhya ada persyaratan yang tidak lengkap tetapi karenapejabat administrasi tersebut telah menerima suap

Bukti P11 :Akta Permohonan Kasasi (Diajukan Oleh Penasihat HukumTerdakwa) Nomor 749/Pid.BLH/2019/PT SMR tertanggal15 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan asili);Berita yang diunduh dari website detiknews tertanggal 4 Mei2019 dengan judul KPK tetapkan Hakim PN BalikpapanTersangka Kasus Suap(https://news.detik.com/berita/d4535978/kpktetapkanhakimpnbalikpapantersangkakasussuap, (print out);Berita yang diunduh dari website Tempo.Co tertanggal 6 Mei2019 dengan judul "Hikayat Hakim Kayat yang Pernah AdiliKasus

Tipe tindak pidana korupsi suap;3. Tipe tindak pidana korupsi pemerasan;4. Tipe tindak pidana korupsi penyerobotan;5. Tipe tindak pidana korupsi gratifikasi;6. Tipe tindak pidana korupsi Percobaan, Pembantuan danPemufakatan Jahat;7.

Bahwa yang dimaksud tindak pidana korupsi tidak hanyasecara definitif berkutat pada Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyaitu Tindak pidana Korupsi menyebabkan kerugian Negara, melainkanjuga di pasalpasal lainnya yang tersebar di dalam UndangUndangtersebut seperti Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 13, Pasal 12Huruf a, b, c tentang Suap dan Pemberian/Penerimaan Hadiah, Pasal

7tentang Perbuatan Curang, Pasal 8 tentang Penggelapan DalamJabatan, Pasal 9 tentang Pemalsuan Data, Pasal 10 tentangPerusakan/Penghilangan Dokumen Bukti Tindak Pidana Korupsi, Pasal12 B tentang Gratifikasi Suap, termasuk pula Pasal 12 huruf e, f dan gHal. 146 dari 164 hal.