Ditemukan 1527 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-08-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 1 Desember 2016 — RICHARD NAINGGOLAN ,S.SOS Als RICARD BIN J. NAINGGOLAN
101 — 49
101 — 49
tentanguang pengganti yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi sesuaiketentuan Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 jo UndangundangNomor 20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidanatambahan yaitu membayar uang pengganti (doble strict
Register : 25-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR Tanggal 8 Juni 2016 — ABDUL AZIZ, S.SOS,MSI. BINSLAMET (ALM)
87 — 33
87 — 33
tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2,Halaman 231 Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR232Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitumembayar uang pengganti (doble strict
Register : 09-08-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 1 Desember 2016 — JUNAIDI Als EDI Bin TALIB
82 — 32
82 — 32
Pbr2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidanatambahan yaitu membayar uang pengganti (doble strict system) yang jumlahnyasebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi.
Register : 18-05-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
WAHYU SUDRAJAT, S.H.,M.H
Terdakwa:
JUMALI, ST
343 — 103
WAHYU SUDRAJAT, S.H.,M.H
Terdakwa:
JUMALI, ST
343 — 103
Adanya klausula dapat dariunsur ini menunjukkan bahwa kerugian unsur yang timbul dari perbuatanmelawan unsur itu merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkansebagaimana tersebut dalam ajaran Strict Liability mengingat kata dapat merupakan suatu rumusan yang sangat luas terhadap adanya kerugian negara.Strict Liability mengandung suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktianadanya sengaja dari pembuat delik, dan cukup adanya dugaan akan adanyakerugian negara atau dengan kata lain bahwa akibat
Register : 07-09-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 175/PDT.SUS- PHI/2015/PN. BDG Tanggal 25 Nopember 2015 — SURANTO; ERIZAL; P. SUDARNO; IBNU ROKHMAN; LESMANA;
L A W A N; PT. K A R U N A;
179 — 53
179 — 53
Penggugat karena Penggugat ada di tempat dengan demikian cukup beralasandan memenuhi unsur kepatutan dan keabsahan sebuah surat panggilan yaitu dibuatsecara tertulis (in writing) dan disampaikan secara langsung ( in person ) kepada paraPenggugat sebagaimana digariskan dalam Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 1 Rv ( M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, hal 222 ) karena para Penggugat beradaditempat dengan demikian tata cara pemanggilan tersebut tidak harus melalui segipendekatan hukum yang sempit ( strict
Register : 25-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.TPK/2016/PT PT PBR Tanggal 8 Juni 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : SETYAWAN NUR CHALIQ, SH
Terbanding/Terdakwa : Abdul Azis S.Sos M.Si Bin Slamet (Alm)
96 — 43
Terbanding/Terdakwa : Abdul Azis S.Sos M.Si Bin Slamet (Alm)
96 — 43
mempertimbangkantentang uang pengganti yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsisesual ketentuan Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) hurufb UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkandalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa jugadijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (doble strict
Register : 06-04-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn Tanggal 29 Oktober 2015 — - ARISUMARTO TASLIM Bin EDI SUMARTO (Alm)
116 — 24
116 — 24
Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegaraMenimbang, bahwa kata dapat dari unsur ini menunjukkan bahwaKerugian Negara yang timbul akibat perbuatan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan ataukedudukan dari TerdakwaAri Sumarto Taslimitu merupakan suatu hal yang dipertanggungjawabkan sama dengan Strict Liability, karena dapat merugikankeuangan negara merupakan perumusan yang amat luas artinya;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan
Register : 24-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 12/Pid.Sus-LH/2021/PN Ksn Tanggal 11 Mei 2021 — UD. KARYA ABADI Yang diwakili oleh RIPANSYAH Alias ISAH Bin RAMLI
709 — 463
709 — 463
Pada tatarandoktrin yang berkembang di Negara maju dan menganut paham anglo saxon,ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan di atasdan banyak diadopsi sebagai teori yang digunakan untuk menilaipertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana korporasi, yaitu: Pertama,doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut UU (strict liability), jadipertanggungjawaban korporasi sematamata berdasarkan bunyi undangundang.
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
289 — 921
289 — 921
Dalam kaitannya dengan hal itu, dikenaladanya konsep strict liability, dan Vicarious /iability. Ajaran dan konsep atrictliability dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (liabilitywithout fault). Dalam pengertian seperti itu dipahami, bahwa si pembuat sudah dapatdipertanggungjawabkan jika ia telah melakukan suatu perbuatan sebagaimanadirumuskan dalam undangundang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.
Konsep strict liability dapat diterapkan atas dasar alasanalasan tertentu,yaitu karena sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturanperaturanpenting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;Menimbang, bahwa telah menjadi pesan konstitusi dan masyarakat di manasaja, bahwasannya perkara korupsi adalah termasuk perkara yang bersifat extraOrdinary crime, yaitu. kejahatan luar biasa, yang oleh karenanya menuntutdiperlakukan secara luar biasa pula;469Menimbang, bahwa sistem pembuktian
Putus : 11-10-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 — PT KARUNA VS 1. SURANTO, DKK
108 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 89 PK/Pdt.SusPHI/201741sempit (strict Jaw) dan formalistic legal thinking karena bentukbentukpanggilan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum akan tetapiberpijak dari pendekatan perubahan sosial (social change) sehingga bentukbentuk panggilan seperti dimaksud Tergugat dapat diakomodasidikarenakan mogok kerja dilakukan secara spontan sehingga pemanggilanyang ditujukan kepada Para Penggugat pada tanggal 16, tanggal 17 dantanggal 19 April 2014, secara tertulis dengan ditujukan secara langsungkepada
Register : 19-09-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. Tanggal 2 Mei 2013 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA
PAIMAN bin MENTOSETIKO
SUKIJAN bin PARTONO
H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA
HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO
88 — 94
88 — 94
Satu pendekatan sosiologi dalam menggambarkanrakyat Indonesia; e Sehingga dalam hal ini para terdakwa dipandang tidak dapatbertanggungjawab pidana secara strict, secara pribadi.
Register : 27-01-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 10 Mei 2016 — SYOFIAN, M.Pd Bin ABU BAKAR KELING
130 — 24
130 — 24
PbrPasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahanyaitu membayar uang pengganti (doble strict system) yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepadaTerdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi atau sebanyakbanyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yangdinikmati oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PLW Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
679 — 1164
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
679 — 1164
mau membuat suatu materi undangundang dan di DPR dibicarakan antara executive dan yudikatif ini sistemhukum DPR, terhadap presiden apakah mau dibawa ke DPR, dan itu sudahpasti tidak mau ;Bahwa ada aturan yang secara khusus kaitan dengan peraturan perundangundangan, kalau peraturan perundangundangan' presiden yangHalaman 140 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwmengeluarkan, dibawah undangundang yaitu perpu bisa ke presiden dahulutapi pada saat sidang berikutnya harus didbawah DPR ;Bahwa, Strict
Register : 04-06-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 16 September 2015 — TAUFIK, S.Sos.,M.Si Bin H. IBRAHIM
72 — 24
72 — 24
tentang uangpengganti yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 18Undangundang Nomor 31 tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, makaselain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uangpengganti (doble strict
Register : 20-03-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 6 Juli 2017 — H.OTJIM SUPRIATNA, S.Hut
100 — 32
100 — 32
Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsurmelawan hukum, yang harus secara tertulis lebin dahulu telah berlaku, yangmerumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secarajelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana,sesuai dengan prinsip nullum crimen sine lege strict.
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
HARIYANTO, ST
186 — 47
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
HARIYANTO, ST
186 — 47
tentanguang pengganti yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi sesuaiketentuan Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 jo UndangundangNomor 20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidanatambahan yaitu membayar uang pengganti (doble strict
Register : 05-12-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
204 — 46
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
204 — 46
tentanguang pengganti yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi sesuaiketentuan Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 jo UndangundangNomor 20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidanatambahan yaitu membayar uang pengganti (doble strict
Register : 12-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
173 — 49
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
173 — 49
sebutkantadi, dalam perkara putusan peradilan yang memiliki Kewenangan ketikahal kewenangan tadi bukan di pundak panitera, kirakira analoginyaseperti itu;Bahwa (terkait adanya meeting of mind antara pemilik pekerjaan denganHalaman 262 dari 363 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2019/PN Smrpencari pekerjaan sepakat, terhadap kondisi yang demikian menurut Ahliseperti apa) sepanjang yang Ahli ketahui dan sudah final and binding, per25 Januari 2017 yang lalu, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskanbahwa recht strict
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
224 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
224 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
FIG;Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum,karena dengan adanya klausula pada unsur ini menunjukkan bahwa "kerugianNegara yang timbul dari perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu hal yangharus dipertanggungjawabkan sama dengan ajaran "Strict Liability", hal manadisebabkan kata dapat merupakan perumusan yang amat luas terhadap adanyakerugian Negara.
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
258 — 68
258 — 68
tentanguang pengganti yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi sesuaiketentuan Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 jo UndangundangNomor 20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidanatambahan yaitu membayar uang pengganti (doble strict