Ditemukan 1537 data
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
190 — 50
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tentang turut serta (dee/neming);Menimbang, bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H.
175 — 67
. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarenajabatan atau kedudukan ;4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.Menimbang, bahwa Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalahmengenai pidana tambahan;Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana adalah mengenai penyertaan (dee/neming
344 — 365
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dandenda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).Menimbang, bahwa Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001adalah mengenai pidana tambahan.Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (dee/neming
284 — 111
UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, adalah :a. setiap orang ;b. secara melawan hukum ;c. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi ;d. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.Menimbang, bahwa pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalahmengenai pidana tambahan.Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (dee/neming
10.menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan ;11.yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.Menimbang, bahwa pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalahmengenai pidana tambahan.Halaman 887 dari 1205 halaman Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.JKt.Pst.Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (dee/neming
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
286 — 85
Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan ituMenimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandungpengambilan bagian atau penyertaan (dee/neming atau take part time in crime),khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang kualitas keikutsertaanTerdakwa atau kualifikasi bentuk penyertaan yang disesuaikan denganperbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak
Syarifuddin, Adi Zulhamidan Rozali memiliki hubungan kerja, memiliki niat dan tujuan yang sama, makadengan demikian Terdakwa dan saksisaksi tersebut telah bersamasamamerealisasikan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga dalam kontekspenyertaan (dee/neming), Terdakwa dikatagorikan sebagai pihak bersamasamamelakukan tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan, MenyuruhMelakukan atau Turut Serta Melakukan telah terbukti.Ad. 6.
ARDIANITA FEBRINIARTY
Terdakwa:
1.ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd bin Engki
2.SIMAH, S.Pd binti Emod.
145 — 46
bekerja bersama(pelakupelaku lain) samasama dengan sadar dan erat untukmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakankepada terdakwa tidak perlu. melakukan sendiri perbuatanpelaksanaan tindak pidana;Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidanatidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undangundangdirumuskan untuk tindak pidana itu;Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkandan membuktikan adanya penyertaan (dee/neming
78 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Karena posisiSekwan merupakan bawahan di dalam struktur DPRD maka barangtentulah Sekwan tidak bisa menolak perintah pimpinan DPRD;42.Bahwa judex facti telan salah dalam menerapkan hukum kepadaTerdakwa terutama dalam peranan para Terdakwa yang disamaratakandengan Pelaku utama in casu saksi Mardinas N Syair selaku KetuaDPRD tanpa mempertimbangkan teori pembantuan sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal Penyertaan diatur didalam pasal 55,56, dan 57 KUHP ;43.Bahwa Penyertaan (Dee/neming) terjadi
111 — 42
bahwa fakta hukum tersebut didukung dengan adanyaketerangan saksi Yoyo Suryanto, Heri Setyawan, Geoffrey Rejoice NovenaSapija, Santo, Nurhadi, Arnold Welly Arde, dan saksi Binahar Pangaribuan sertaketerangan Terdakwa Ahmad Mawardy.Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsurMemalsu bukubuku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaanadministrasi telah terpenuhi.Halaman 610 Putusan No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.JKT.PST Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana tentang penyertaan/de/neming
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
MASDALENA POHAN,S.SOS
98 — 23
Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutmelakukan perbuatanMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,sering disebut dengan istilah dee/neming, disebutkan bahwa dipidana sebagaipelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri Suatu tindak pidana(plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana(doen plegen), mereka yang turut serta (bersamasama) melakukan tindakpidana (mede plegen), dan mereka yang dengan sengaja mengajurkan oranglain melakukan
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
EFNI EFRIDAH,S.PD.M.PD
123 — 36
(dua milyar tiga ratusenam puluh satu juta seratus empat pulunh Sembilan ribu empat puluh saturupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Ad.5 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatanMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,sering disebut dengan istilah dee/neming, disebutkan bahwa dipidana sebagaipelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri Suatu tindak pidana(plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidanaHalaman471
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
DRS.H.PARDAMEAN SIREGAR,M.AP
133 — 29
PenghitunganKerugian Keuangan Negara dalam Pengadaan Buku Panduan Pendidik SD danSMP Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi yangdilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tersebut bahwakerugian negara telah nyata sebesar seperti tersebut diatas, maka dengandemikian unsur ini telah terpenuhi.Ad.5 Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutmelakukan perbuatanMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,sering disebut dengan istilah dee/neming
366 — 85
pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah,padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagaiakibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (dee/neming
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
ABDULLAH HIKU, S.S alias PAK DULLAH
255 — 279
padasadarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertaggungjawaban danpembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal di masa suatu delik yangmenurut rumusan undangundang sebenarnya dapat dilakukan seseorangsecara sendirian akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secarapsikis (intelektual) maupun secara material.Menurut MEMORIE VAN TOLLIGTIG (MvT) dan pendapat daripara sarjana hukum bahwa bentukbentuk ajaran penyertaan (dee/neming
143 — 35
Dengan demikian penyertaan (dee/neming) dalambentuk bersama sama sebagai orang yang turut melakukan (medepiger) tindakpidana telah dapat dibuktikan;Ad.6.