maka proses hukumpidana sebagai ultimum remedium bisa diterapkan dan Jaksa PenuntutUmum baru bisa melakukan proses tindak lanjut melalui jalur Pidana, inipunbaru bisa dilakukan manakala Tim Auditor Badan Pemeriksa KeuanganRIsudah menyatakan FINAL dengan memberikan rekomendasi kepadaPenyidik untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut melalui jalur pidanadisertai dengan menentukan besarnya kerugian negara serta menentukanSiapa pelakunya, namun untuk pasal 5 UndangUndang Tindak PidanaKorupsi tentang suap

Tutuarimadengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagaimantan Anggota Komisi IX DPR RI periode 19992004 dalam kasussuap cek pelawat yang diduga ada kaitannya dengan Pemilihan DeputiGubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI);Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 019/Pid.B/TIPIKOR/201 1/PN.JKT.PST tanggal 16 Juni 2011 atas nama Panda Nababan denganamar putusan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulansebagai mantan Anggota Komisi IX DPR RI periode 19992004 dalamkasus suap

SedangkanTerdakwaTerdakwa lain sesama Anggota DPR RI seperti Putusan AgusCondro Prayitno, Max Moein, Rusman Lumban Toruan dan Williem MaxTutuarima sebagai anggota Komisi IX DPR RI tahun 19992004 dan jugaTerdakwa Panda Nababan dengan amar putusan Pidana Penjara selama 1(satu) tahun 5 (lima) bulan sebagai mantan Anggota Komisi IX DPR RIperiode 19992004 dalam kasus suap cek pelawat yang diduga adakaitannya dengan Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia(DGSBI) serta Terdakwa Sofyan Usman dengan

uangtersebut;Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, EKO SUSILO HADI kena OTTKPK dan tanggal 15 Desember 2016 ruangan saksi digeledah oleh KPK,saksi ada memberikan penjelasan bahwa saksi ada menerima uang dansaksi mau menerima uang tersebut karena ada perintah dari Kabakamla;Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut pada tanggal 15 Desember 2016melalui POM TNI, pada tanggal 17 Desember 2016 saksi ada menghadapke Kabakamla dan menyampaikan bahwa saksi keberatan uang yangdiberikan kepada saksi tersebut adalah uang suap

Pst.MUHAMMAD ADAMI OKTABahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan PenyidikKPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi,kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf padasetiap lembarnya;Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;Bahwa saksi adalah keponakan dari Terdakwa;Bahwa saksi tahu diperiksa sebagai saksi dalam perkara suap;Bahwa saksi memberikan uang kepada EKO SUSILO HADI, NOFELHASAN, BAMBANG UDOYO serta TRI NANDA

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Juns tersebuttidak jelas dan kabur karena tidak ada relevansinya antarapenerimaan uang dengan kewenangan dan fungsi Pemohon Kasasisebagai wakil rakyat, bila penerimaan uang tambahan diaggapsebagai korupsi, quod non, maka semestinya Para Terdaka dituduhmelakukan tindak pidana menerima suap bukan pelanggaran Pasal2 dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor;7.3.

Onamba Indonesia adalah terdakwa dan saksitidak pernah bertemu dengan Imas Dianasari ;Bahwa nilai dana dalam kasus suap ini adalah Rp.200 juta , dana untuk tahapberikutnya karena Perusahaan sudah dimenangkan di PHI Bandung ;Bahwa Perusahaan keseluruhan sudah mengeluarkan dana sekitar 300400 jutaan ,mulai dari level Karawang hingga PHI Bandung ;Bahwa dana yang dikeluarkan itu untuk konsultasi , pengamanan dan menurutlaporan terdakwa di Indonesia untuk menyelesaikan beberapa prosedur itu disetiap20tahapnya

Seperti suap, penipuan, Intimidasi dan sebagainya, ternyata tidak ada;Hal 71 dari 87 hal. Putusan No. 1704 K/PID.SUS/2016Bahwa dengan demikian unsur penyertaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP tidak terbukti menuruthukum dalam perbuatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi aquo;MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA:Apa yang sesungguhnya terjadi dalam perkara ini?.

Dan salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian dalampenjatuhan pidananya antara lain tindak pidana Korupsi ;Bahwa perkara suap pajak mendapat sorotan cukup serius dari berbagai kalangan,karena selain mengurangi kepercayaan para Wajib Pajak, juga berdampak negatifatas pendapatan Negara dari Sektor Pajak yang pada gilirannya mengganggukontinuitas pembangunan, sehingga sangat perlu diberi ganjaran hukuman yangberat guna memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana Korupsi terutama yangberkaitan

saksisaksi yang telah memenuhiketentuan Pasal 185 ayat (6), Pasal 188 KUHAP tersebut,semestinya Majelis Hakim mengesampingkan alibi/keteranganLILIK HARYOSO yang lebih lemah kualitas pembuktiannya.Terlebih Majelis Hakim seharusnya dengan mengacu padaketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf c KUHAP yang digunakanuntuk menilai alasan yang mungkin dipergunakan oleh LILIKHARYOSO untuk membuat alibi demikian, karena terhadap saksiLILIK HARYOSO seharusnya sadar bahwa dirinya mempunyaipotensi sebagai penerima suap

Herry Lukmantoharyselaku Kepala Inspektorat Kota Bekasi telah dinyatakan terbuktidengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi berkaitan dengan pemberian suap sejumlah Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) kepada petugas BPK,bersamasama dengan Herry Suparjan, Tjandra Utama Efendi danMochtar Mohamad ;Bahwa memang dalam penyerahan uang tidak secara langsung olehTerdakwa akan tetapi penyerahkan uang tersebut kepada AnggotaDPRD bernama Lilik Haryoso dilakukan oleh Tjandra Utama

No. 2547 K/PID.SUS/2011236murni, karena dalam dakwaan permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana korupsi (suap) yang perlu dibuktikan adalahpermufakatannya bukan pemberian uangnya ;Bahwa meskipun UndangUndang Tindak Pidana Korupsi tidakmemberikan pengertian akan arti permufakatan jahat sebagaimanajuga percobaan dan pembantuan dalam Pasal 15 UndangUndangTindak Pidana Korupsi, akan tetapi tidak berarti Hakim harusberdiam diri, tidak mencarinya, lalu membebaskan dari dakwaantersebut ;Bahwa oleh

Atau suatu paksaan tipuan atau suap maka itupenyelesaian yang bukan menjadi urusan administrasi tapimenyangkut dwaling salah kira baik salah kira atas jabatan salah kirasaya membaca undangundang salah kira saya terhadap peraturanperundangan maka menjadi prosedur administrasi ;Hal 150 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.

SelBahwa UU No. 3 Tahun 2014 betulbetul mendukung pemberantasankorupsi di Indonesia karena disitu jelas dinyatakan bahwa soaladministrasi adalah diluar dari soal paksaan, suap dan tipuan bukanurusan administrasi dan tidak dapat diselesaikan dengan administrasimaka didalam UU 1 Tahun 2004 bahwa kerugian negara tidakmenghilangkan pidananya maksudnya ketika memperoleh jabatankemudian saya gunakan jabatan untuk menerima sesuatu yang tidaksah, maka administrasi mundur karena tidak mungkin itu urusanadministrasi

Dengan demikian makaapabila ada dakwaan terhadap seseorang yang melakukan pemberian suap, makapenerima suapnya juga harus di adili;Bahwa suatu jabatan fungsional pada hakekatnya hanya diberikan kepada orangyang mempunyai tingkat keahlian dan spesialisasi tertentu.

hari dan tanggal sudah tidakingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 atau setidaktidaknya pada waktulain di dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Desa TapangSemadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Jalan Raya Sekadau SintangKabupaten Sekadau atau setidaktidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Gratifikasikepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap

Samsul BahrunNo. 48 Karang Anyar I RT. 04 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten BengkuluUtara, atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Terdakwa telah menerima gratifikasiyang nilainya sebesar Rp. 142.890.000, (seratus empat puluh dua juta delapanratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya lebih dari Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang dianggap pemberian suap, yangberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban

Semua ini disiasatidengan cacatnya pertimbangan yuridis Pengumuman tahun2011 dibandingkan dengan Pengumuman tahun 2007 dalihRevitalisasi dengan pola kerjasama pengelolaan/BOT denganMitra Tergugat tanpa lelang (tanpa negosiasi teknis dan harga)perbuatan hukum publik bersegi dua, pada hal bedrog(penipuan), paksaan (dwang), salah kira (dwaling) atau suap(omkoping) revitalisasi/oeremajaan dalam PublicPrivatePartnership(PPP)/joint operation yang sebenarnya sulitdipertanggungjawabkan secara teknis dan

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi naik lagi ke barak atas dan Saksi melihatPrada Agus Ludi Wartono sedang disuapi oleh Saksi7 Prada M Eko Prasetyo, namun14baru satu suap Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak mau makan lagi, kondisinyalemas, lalu Saksi bersama Prada Jumadin, Saksi3 Pratu Budy Santoso dan PradaFuad mengangkat Prada Agus Ludi Wartono ke saung karena kondisinya sudah tidaksadarkan diri (pingsan), sementara Saksi2 Prada Junaedi diperintah oleh Saksi untukmengambil baju Prada Agus Ludi

jawab terbitnya SKtentunya yang dalam hal ini adalah siapa yangmenanda tangani SK dialah yang harus bertanggungjawab karena ahli katakan bahwa sepanjang SK inibelum dicabut maka SK tersebut adalah suatu SKyang sah, jadi siapa yang tertera tanda tangan disitudialah yang harus bertanggung jawab ;Bahwa apabila ada dugaan disitu terdapat kesalahandalam proses SK menurut ahli harus dibuktikanterlebih dahulu bahwa apakah didalam penyusunankonsep tersebut dilatar belakangi misalnya ada suatutindak pidana suap

barulah si pembuat konsep itudapat dimintai pertanggung jawaban pidananya,tetapi kalau misalnya itu belum bisa dibuktikan adaperbuatan misalnya menerima suap, menurut ahliproses itu adalah suatu yang normalnormal saja ;Bahwa ketentuan Undangundang Pajak di Undangundang No. 16 Tahun 2000 pasal 36 A dikatakanayat 2nya pegawai pajak yang dalam melakukantugasnya dengan sengaja bertindak diluarkewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturanperpajakan dapat diadukan ke unit internaldepartemen keuangan

Mengikuti prosedur lelang secara murni, tidak ada unsur suap untukpengaturan pemenang tender, dalam hal ini Terdakwa memenangkanpekerjaan secara fair sebagai penawar yang terendah nampak dariPenawaran 4 penyedia barang yang satu sama lainnya tidak salingmengenal dan dari nilai penawaran yang tidak banyak selisin sebagaiberikut:PT. AlfiralndahnMegatama Rp. 2.497.209.000,PT. EricaCahayaBerlian Rp. 2.515.169.800,PT. DiyanCitraAbadi Rp. 2.544.284.600,PT. Mega Prima Makmur Rp. 2.561.930.800,2.

Mengikuti prosedur lelang secara murni, tidak ada unsur suap untukpengaturan pemenang tender, dalam hal ini Terdakwa memenangkanpekerjaan secara fair sebagai penawar yang terendah nampak dariPenawaran 4 penyedia barang yang satu sama lainnya tidak salingmengenal dan dari nilai penawaran yang tidak banyak selisih sebagaiberikut:PT. AlfiralndahMegatama Rp. 2.497.209.000,PT. EricaCahayaBerlian Rp. 2.515.169.800,PT. DiyanCitraAbadi Rp. 2.544.284.600,PT. Mega Prima Makmur Rp. 2.561.930.800,2.

Dengan demikian makaapabila ada dakwaan terhadap seseorang yang melakukan pemberian suap, makapenerima suapnya juga harus di adili;Bahwa suatu jabatan fungsional pada hakekatnya hanya diberikan kepada orangyang mempunyai tingkat keahlian dan spesialisasi tertentu.

Dengan demikian uang yang dikumpulkan adalahuang pungutan liar / suap atau illegal yang diterima dari para pemilikbarang yang memasukkan barangnya secara melawan hukum atauHal. 87 dari 89 hal. Put.

Hal ini dikarenakan delik korupsiyang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telah diuraikan secaraJelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkanpengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya dirisecara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapan dalamperusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan, mMenyembunyikanadanya kejahatan korupsi, dan menghalanghalangi proses peradilan.Bahwa nilai kerugian negara dalam perkara aquo tidaklah aktualdan nyata, sebagaimana

Hal ini dikarenakandelik korupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telahdiuraikan secara jelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan,memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publikmemperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapandalam perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan,menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, dan menghalanghalangiproses peradilan.Bahwa nilai kerugian negara dalam LHP Investigatif BPKNomor:47/LHP/XXI/10/2019 tanggal

HERRY NURHAYAT untuk memenuhikebutuhankebutuhan dana seperti:e Pengembalian kerugian Negara ; Pemberian dana kepada Ketua PT ; Pengurusan di tingkat PN ; Pengurusan Banding ;e Biaya pengacara ;e Biaya keamanan sidang dll ;Perlu saya tambahkan bahwa terkait upayaupaya yang saya lakukan untukmengamankan perkara Bansos tersebut di atas, saya sudah dihukum denganadanya peristiwa penangkapan (OTT) oleh KPK dalam perkara tindak pidanakorupsi Suap kepada Hakim PN Bandung dan PT Jawa Barat.Bahwa untuk memenuhi