Ditemukan 1873 data
MUHAMMAD ZAINI,H
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
Intervensi:
1.NURIKA
2.JUNAIDIN AHMAD
3.MOH.MISBAHUL MUNIR
325 — 152
Bahwa dari perbuatan TERGUGAT menerbitkan ObjeObjekSengketa, diatas tanah milik PENGGUGAT, akibatnya telah merugikanPENGGUGAT karena tanah PENGGUGAT berdasarkan Sertifikat HakMilik Nomor 1636 Tahun 2001, Kelurahan Basirih, Kecamatan BanjarSelatan, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan atasHalaman 19 Putusan Perkara Nomor:7/G/2020/PTUN.BJMnama Pemegang Hak MUHAMMAD ZAINI dengan sisa luas 6.622 M2 (Enam ribu enam ratus dua puluh dua Meterpersegi ) sebagian menjaditumpang tindin (Overlapping
PT.PANDU CITRA MULIA
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA
299 — 144
yang tidak benar dan mengadaada, dimana kita lihat padaHalaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN.KDIdiktum Menimbang pada poin a dan poin b dalam Surat Keputusan a quosebagal berikut: 220222 non nnn nn nnn nen nn nnn nnn nee= Poin a. bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor540/261 Tahun 2010 tanggal 8 November 2010 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Pandu Citra Mulia terjadi tumpang tindin
94 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1499 K/Pdt/2016tidak benar bahwa Penggugat telah mencampuradukan gugatannya antaramenggugat PT CLS dan pribadi pengurusnya, dengan demikian tidakterjadi tumpang tindin dalam gugatan Penggugat oleh karenanya eksepsiTergugat sampai Tergugat VI harus ditolak";Unquote;Bahwa pertimbangan yang demikian adalah suatu pertimbangan yangtidak benar, keliru dan sumir dalam penerapan hukum, karena:Bahwa PUK I/Pembanding I/Terbanding I/Tergugat . dalam hal iniPT Citra Lestari Semesta (PT CLS) adalah perseroan
54 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAKIN GLORIA tumpang tindin dengan tanah sebagaimanatersebut dalam Sertifikat HGB No. 9903/ Sunter atas nama PT. TIWA MUDACONTRAKTOR, seluas 11,5 Ha GS (Gambar Situasi) No. 833/1988;Bahwa yang menjadi pertanyaan kini, apakah tumpang tindih dimaksudtumpang tindih dengan tanah Penggugat dalam SHGB No. 1286 dan SHGBNo. 1287 atau tumpang tindih dengan tanah Tergugat yang 11,5 Ha;Bahwa dalam Sertifikat HGB No. 9903, tertanggal 22 Oktober 2002 atasnama PT.
1.JONI INDRAWADI
2.TURIADI
3.DAUD NOVERLIS
4.JUADI
5.EVI S
6.AMIRUDIN
7.SUPIN RIANTO
8.M HIDAYAT GULO
9.RAMLY
10.TOTOK
11.DARMAN
12.TASRIL
13.MARYAN
14.ERMIS
15.WINARTO
Tergugat:
KOPERASI UNIT DESA AL BAROKAH
Turut Tergugat:
1.PT. TANI SUBUR MAKMUR
2.BUPATI INDRAGIRI HULU
3.KEPALA DESA SEI GUNTUNG HILIR
133 — 35
pembagian Rp. 35.000, (Tiga puluh lima ribu rupiah)saat itu tidak ada dijelaskan, saksi hanya menerima uang saja, entah kalaukepada pengurus;Bahwa dalam addendum tersebut masih ada pasal yang lama yang dipakaidan ada pasal tambahannya disitu berbunyi apabila perkebunan tidakterbangun 2018, maka pengelolaan diambil alih oleh KUD ;Bahwa yang berhak melakukan pemanenan adalah KUD, KUD yangbertanggung jawab ;Bahwa diperusahaan ada kendala yaitu izin tidak keluar, berbelitbelitpengurusannya, hutan tumpang tindin
83 — 31
tersebut dipertimbangkan sekaligus, seperti di bawah ini;Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti di atas, bahwakedudukan SHM Nomor 346/Sario Utara tidak terbantahkan sebagai alas hakbagi Penggugat dalam menguasai tanah miliknya, dan tidak pernah terbuktisebagai sertifikat yang tidak sah baik oleh Turut Tergugat (BPN) sebagaiinstansi yang berwenang, kecuali apa yang telah dipertimbangkan oleh PTUNManado sebagaimana Bukti P.12, P.13, dan Bukti P.14, surat bukti mana telahmenyatakan adanya tumpang tindin
1.H. M. YUSUF
2.HJ. SITI RAHMAH.A.MD
3.HJ. SITI AISYAH
4.H.M. Yusuf, Hj. Siti Rahmah, Hj. Siti Aisyah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Intervensi:
1.SUPARJO
2.AGUS YUSUF SUDIRMAN, IR
304 — 144
Para Penggugat menguasai tanah a quo dengan Itikad baik yangmana tanah tersebut tumpang tindih :1) Objek Sengketa 1 tumpang tindih dengan Penggugat 12) Objek Sengketa 2 tumpang tindih dengan Penggugat 23) Objek Sengketa 3 tumpang tindin dengan Penggugat 32.
99 — 42
pemeriksaan sebagai berikut :TENTANG LETAK OBJEK SENGKETAHalaman 57 dari 65 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tas Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugatmenunjuk lokasi objek sengketa yang sama, yakni bidang tanah yang diatasnya terdapat tanaman pohon sawit; Bahwa Kepala Desa Jenggalu menerangkan bahwa objek tanah sengketatersebut masuk ke wilayah Desa Jenggalu, yang mana pada objek tanahsengketa tersebut tidak berbatasan langsung, tidakbersinggungan/bersepadan dan tidak tumpang tindin
61 — 42
Susanto Pali Sarjana Ekonomi; Bahwa sesuai dengan data yuridis sebagai dasar hukum orang tuaTergugat , Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dalam menguasaidan menempati serta memiliki tanah berikut bangunan telah tumpangtindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1989/ Sekip, atas namaSusanto Pali Sarjana Ekonomi; Bahwa oleh karena adanya perbedaan antara dalil Penggugatdengan subjek hukum yang terdaftar dalam Sertipikat Hak MilikNomor: 1989/Sekip atas nama Susanto Pali Sarjana Ekonomi dantumpang tindin
50 — 9
Bahwa menunjuk dalil Jawaban Rekonpensi pada angka 3 yangmenyatakan membuat tumpang tindin dan kaburmya Gugatan Rekonpensisudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya, karena dalam GugatanRekonpensi sangat jelas manakah yang menjadi tanah objek sengketa yaitusebidang tanah beserta bangunannya yang saat ini dibangun kostkostan terletakdi Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri, seluas luas + 800 M2 (delapanratus meter persegi) dengan batasbatas :Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Pak.
150 — 80
Akan halini telah terjadinya tumpang tindin keputusankeputusanyang dikeluarkan oleh TERGUGAT, tuduhantuduhanpelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT sehinggaPENGGUGAT semakin dibatasi hakhaknya.
MARTHEN RUPIASA, SH.,M.Si
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
171 — 94
Sehingga perlu diketahuimengenai luasan tanah dan letak tanah yang disengketakan oleh para3. bahwa mengenai luasan tumpang tindih yang didalilkan oleh Para Pihakdikaitkan dengan belum dilaksanakannya pengembalian batas untukmemperjelas mengenai luasan tumpang tindih secara pasti menurut hokumdan apakah benar ada tumpang tindin dimaksud sebagaimana telahdiklaim/diakui oleh masingmasing pihak terkait kKepemilikannya.
183 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Menteri KehutananPeraturan Nomor : 22 Tahun 2009 harus memperoleh persetujuan IzinPelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan.Bahwa dengan demikian terdapat tumpang tindin penentuan kawasan arealPT. KAL berdasarkan penentuan Pemda Kalimantan Tengah denganpenentuan kawasan areal PT.
1.MARSIADI
2.NURDJAMILAH
3.SITI CHAMIDAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Intervensi:
DANIEL RYANTO WIJAYA
144 — 192
Siti Marwijah yang notabenePewaris dari PARA PENGGUGAT, yang dikenal sebagai Persil Jalanmargomulyo No. 18 Surabaya.Bahwa terhadap salah penunjukan objek yang berakibat terjadinyatumpang tindin seluruhnya (Overlapping) objek sengketa incasuSertipikat Hak Guna Bangunan No. 1417 Kelurahan BalongsariKecamatan Tandes Kota Surabaya sebagaimana terurai dalamgambar situasi No. 6802 dengan luas 2277 m2 tertanggal 09 Juni 1995diterbitkan atas nama Daniel Ryanto Wijaya terhadap objek sebidangtanah milik PARA
Mamat Bin Niih
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan
2.Kelurahan Bangka
3.Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Mampang Prapatan
77 — 44
Di samping itu TERGUGAT III juga mengeluarkanSPPT PBB dengan NOPNOP lain untuk ketiga bidang tanah yang olehTERGUGAT telah diterbitkan sertifikat yaitu no. 3228,3225 dan 3222.Untuk itu kami telah bersurat kepada TERGUGAT Ill yang intinyamenanyakan apakah dimungkinkan terjadi tumpang tindin penomoranNOP, artinya apakah terdapat satu bidang tanah dengan lebih dari satuNOP.Atas pertanyaan ini TERGUGAT Ill menjawab melalui surat No.636/1.722.1 tanggal 31 Januari 2019 yang berisi:1.
424 — 90
ST Nickel tidak tumpang tindin dengan IUP No. 231,karena Bupati sudah mencabut IUP PT. ST. Nickel pada tahun 2012,sehingga Pak Bupati mendudukkan perusahaan kami ; Bahwasaksi mengetahui draf perubahan titik koordinat karena saksi yangmemproses permohonan perubahan titik koordinat tersebut dari awal danmengetahui proses tanda tangan oleh Lukman Abunawas dan Penomoranserta stempel oleh Tarsan Samin di Sub.
101 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 18 Maret2015 terhadap soal yang sama yaitu tentang penerbitan 4 (empat)buah Sertifikat Hak Milik Nomor 11502/2012, Sertifikat Hak MilikNomor 11503/2012, SHM Nomor 11504/2012 dan Sertifikat HakMilik Nomor 11505/2012 yang menurut Penggugat keempatSertifikat Hak Milik tersebut tumpang tindin dengan Sertifikat HakMilik atas nama Penggugat yaitu:1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3478 Tahun 1997 tanggal 10September 1997, Gambar Situasi Nomor 12/97 tanggal 7Januari 1997 seluas 1.978 m?
49 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2869 K/Pdt/201515.16.17.18.12.dan sengketa kepemilikan tanah;Bahwa gugatan Penggugat yang mencampuradukan masalah di atas,mengakibatkan gugatan menjadi tumpang tindin dalam suatu gugatanperdata perkara a quo (over lapping) dan menjadi bias;Bahwa gugatan Penggugat kabur/obscuur libel, karena gugatan perkaraa quo diajukan tentang masalah perbuatan melawan hukum, tetapidalam posita gugatan halaman 4 butir 5, 7, 10, Penggugat mendalilkanadanya kesepakatan jual beli yang belum terlaksanakan atauwanprestasi
307 — 185
(1) huruf d KUHAP tersebut,Termohon berpendapat frasa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksaoleh pengadilan negeri, dimaksudkan bahwa, dengan dilimpahkannya perkarapokoknya ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sedangkanpermohonan praperadilannya belum diputus oleh Hakim Praperadilan, makapermohonan Praperadilan itu menjadi gugur.Menimbang, bahwa menurut Termohon tujuan hukum acara pidanaadalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penegakan hukum agar tidakterjadi tumpang tindin
1.SUWANDI
2.SYAHBUDIN
3.ADRI ADI
4.ANDI NOVEL
5.AMBIYAH
6.AWIT SIMAN
7.LAND CONERY
8.YUNITA SUSENO
9.JON EKA PUTRA
10.MARIA SOFIA
11.MISGIATI
12.TRI KUSWATI
13.SITI MUMTAMAH
14.ERNI AMINAH
15.SARWIYAH
16.NURAINI
17.TUGINEM
18.NINING NOVIANI
19.SUMIATI
20.SRI MURNI
21.SUMIATI
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau, sebagai pelaksana pengadaan tanah jalan Tol Pekanbaru-kandis-Dumai Kel. Bagan Besar-Kota Dumai
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL melalui Kepala kantor Pertanahan Kota Dumai
92 — 12
Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 halaman 4juga secara tanpa dasar/landasan apapun menyatakan menurutTergugat I" tanah milik Para Penggugat tumpang tindin dengan tanahmilik PT. Chevron Pacifik Indonesia.2. Bahwa terhadap "tuduhan" tanpa dasar kepada Tergugat tersebut,secara hukum tidak memenuhi syarat untuk menjadi dasar adanyasengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.