Ditemukan 1573 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : misi mias missa mass misa
Register : 14-02-2023 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 17-04-2023
Putusan PN PONTIANAK Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk
Tanggal 4 April 2023 — Penuntut Umum:
PIETRA YULY F, S.H.,M.H
Terdakwa:
Iskandar Anak Dari Bong Kong Min
8149
  • 2 (dua) pcs Miss Girl Honey Moisturizer & Nourishing peel off mask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
  • 199 (seratus sembilan puluh sembilan) pcs Maybelline Mega Plush Volume Express, Sediaan farmasi tanpa izin.
  • 47 (empat puluh tujuh) pcs 3CE Lipgloss, Sediaan farmasi tanpa izin.
  • 3 (tiga) pcs Bioaqua Air Cushion Blusher, Sediaan farmasi tanpa izin.
  • 7 (tujuh) pcs Bioaqua Aloe Vera Soothing Moisture Jar, Sediaan farmasi tanpa izin.
Register : 27-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
AGUSMAN SINAGA
386119
  • saksi menerangkan pada Januari 2018, benar saksiYayaPurnomo menanyakan kembali kepada saksi melalui Whatsaap terkait apaada kabar dari pihak kementerian kesehatan terkait hal yang dilaporkanatau di informasikan dia.Bahwa benar saksi menerangkan, sekitar bulan januari 2018, saksiYayaPurnomo sering menelpon tetapi tidak saksi respon karena ada info telahsesuai prosedur namun setelah saksi konfirmasi ke kementerian kesehatanmelalui saksiAzhar Jaya dengan jawaban tidak tahu sehingga saksi berpikirada miss
    informasi yang miss sampai pak Yaya mengirim pesan melaluiwhatsaap yang isinya bahwa usulan DAK kabupaten Labuhanbatu Utaratingkatnya tidak disetujui oleh Kementerian KesehatanBahwa benar BAP saksi No.7 (tujuh) huruf g, menerangkan keterkaitansaksi bertemu dengan saksi Puji Suhartono dan menanyakan saksi, kenapasaksi tidak menjawab atau) merespon telepon dari saksiYayaPurnomokarena saksiYaya Purnomosering menelpon dan saksi jawab jikakaitan urusannya dengan DAK, silahkan selesaikan dengan kementeriankesehatan.Hal142
Register : 19-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
23150
  • menerangkan pada Januari 2018, benar saksi YayaPurnomo menanyakan kembali kepada saksi melalui Whatsaap terkait apaada kabar dari pihak kementerian kesehatan terkait hal yang dilaporkanatau di informasikan dia.Bahwa benar saksi menerangkan, sekitar bulan januari 2018, saksi YayaPurnomo sering menelpon tetapi tidak saksi respon karena ada info telahsesuai prosedur namun setelah saksi konfirmasi ke kementerian kesehatanmelalui saksi Azhar Jaya dengan jawaban tidak tahu sehingga saksi berpikirada miss
    informasi yang miss sampai pak Yaya mengirim pesan melaluiwhatsaap yang isinya bahwa usulan DAK kabupaten Labuhanbatu Utaratingkatnya tidak disetujui oleh Kementerian KesehatanBahwa benar BAP saksi No.7 (tujuh) huruf g, menerangkan keterkaitansaksi bertemu dengan saksi Puji Suhartono dan menanyakan saksi, kenapasaksi tidak menjawab atau merespon telepon dari saksi Yaya Purnomokarena saksi Yaya Purnomo sering menelpon dan saksi jawab jika kaitanurusannya dengan DAK, silahkan selesaikan dengan kementeriankesehatan.Bahwa
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 5 Maret 2018 — FITRADJAJA PURNAMA
502209
  • Setahu saksi FITRA orangnya pak EDI SUS.Bahwa PT MSU adalah anak perusahaan Lippo Cikarang, sepahaman saksiMSU Adalah penegembang MeikartaBahwa terkait master plan saksi mendapatkan dari desainnya MSU denganmiss LIU sesauui dengan BAP 35 yaitu saksi mendapatkan Gambar MasterPlan dan Building Plan tersebut dari Miss LIU Karyawan PT.MSU dihadapanTOTO BERTOLOMEUS bahwa itu tahun 2017,Bahwa saksi pernah melakukan review, saksi hanya meberitahu saja tidaksemua tanah yang diukuasai dalah untuk perumahan
Register : 25-06-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 10 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ANDI PRAWIRO SETIONO, SH
Terdakwa:
HASBULLAH, S.Pt.M.Si Bin H. ZAINAL ABIDIN
18376
  • Maros.Bahwa saksi meneri laporan kalau dalam kegatan sudah memakaiform yang susuai dengan juklat.Bahwa evaluasi terakhir dilakukan pada tanggal 22 Nopember 2015dilanjutkan sampai tanggal 15 Desember 2015.Bahwa tim saksi saat itu masih ada dilapangan pada tanggal 15Desember 2015.Bahwa ada laporan tim saksi yang dilaporkan mulai dari kegiatanseleksi.Bahwa dibandingkan dengan data saksi lenyap, saksi tidak tahudatanya kemana dan hal ini akan ada peluang terjadinya miss datasehingga perlu untuk di cek
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2015 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
660618
  • dari Bank Rakyat Indonesia, tetapi juga adayang memberikan jawaban ketidak mampuan perusahaan dalam memenuhisyaratsyarat yang ditetapkan oleh Termohon ;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis berpendapatpenerapan Terms and Condition yang tinggi sebagaimana dipertimbangkan olehTermohon dalam putusannya tidaklah diartikan sebagai cara dan sebagai pintupenghalang untuk masuk dalam melakukan usaha yang sama (entry berier) danjuga Majelis tidak melihat adanya perilaku yang menyimpang (miss
Register : 10-02-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Smg
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
DODIK HERMAWAN SH,MH
Terdakwa:
ANDY KURNIAWAN BIN ALM BAMBANG PRAYITNO
12332
  • Maybelline Aloe powder cake

    96

    Pcs

    66

    menow bareminerals matte foundation

    1056

    pcs

    67

    noyin cosmetics

    48

    Pcs

    68

    Miss

Register : 09-08-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Desember 2016 — RICHARD NAINGGOLAN ,S.SOS Als RICARD BIN J. NAINGGOLAN
10449
  • ;Bahwa Terdakwa mengontrol pekerjaan cetak sawah namun hanya beberapakali ;Bahwa alasan Terdakwa tidak mengontrol cetak sawah di Desa Alim karenapekerjaan Terdakwa bukan itu saja karena wilayah yang Terdakwa naungi 20desa yang juga terdapat ada pekerjaan dari dana APBN/APBD ;Bahwa Terdakwa ada melaporkan pekerjaan kepada Kepala Dinas hanyasebatas lisan ;Bahwa pencairan tahap kedua Terdakwa tandatangani meskipun volumepekerjaan tidak sesuai ;Bahwa menurut Terdakwa pekerjaan tidak selesai karena miss
Register : 09-08-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Desember 2016 — JUNAIDI Als EDI Bin TALIB
8532
  • rumah Saksi akan diblokir ;Bahwa Saksi mengontrol pekerjaan cetak sawah namun hanya beberapakali ;Bahwa alasan Saksi tidak mengontrol cetak sawah di Desa Alim karenapekerjaan Saksi bukan itu saja karena wilayah yang Saksi naungi 20 desayang juga terdapat ada pekerjaan dari dana APBN/APBD ;Bahwa Saksi ada melaporkan pekerjaan kepada Kepala Dinas hanyasebatas lisan ;Bahwa pencairan tahap kedua Saksi tandatangani meskipun volumepekerjaan tidak sesuai ;Bahwa menurut Saksi pekerjaan tidak selesai karena miss
Register : 29-01-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MERRISA AMELYA PUTRI H., SH
732523
  • Namun IWANTA SUTJIAWANmenjawab Bahwa terjadi miss komunikasi dengan Terdakwa MERISSAAMELYA PUTRI H, SH dan sudah melakukan panggilan telephone ke KantorCabang Pembantu Kelapa Gading 2 dan menyampaikan perihal terjadi missHalaman 246 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.komunikasi tersebut. Saat itu Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SHmenjelaskan Bahwa penempatan dana nasabah tidak dalam program SimasDouble Untung namun ditempatkan dalam produk investasi di AsuransiMSIG.
    Utr.dan miss selling penjualan produk perbankanBahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa:1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Nomor: 18761/S&D/2018CP Tanggal17 Mei 2018 kepada NGALIMIIN HALIM yang ditandangani oleh GEORGEJACKSON S VP 1 Bank Sinarmas;1 (Satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Nomor: 008996/S&D/2018CP Tanggal13 Februari 2018 kepada NGALIMIIN HALIM yang ditandatangani olehGEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas;1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Nomor: 500861/S&D
Register : 26-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 167/Pid.B/2021/PN Sbs
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
1.Salomo Saing, S.H., M.H.
2.Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ADI MARTIN Als ADI Bin MARTIN. Alm
161695
  • Itu adalah syarat mutlak harus ada; Bahwa peraturan baku tetap tidak boleh dilanggar, kalau terjadipelanggaran maka akan ada pengalihan di miss kredit, misalnya kalaukredit itu belum selesai SHM nya maka kreditnya tidak bisa jadi KPR tapijadi kredit tanpa jaminan atau kredit konsumsi.
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
290103
  • penawaran secara tertutup, kenapadibeberapa aturan disyaratkan developer apabila ingin melakukan pemasaranatau launching harus ada IMB dan lain sebagainya tujuannya adalahmemproteksi konsumen, memproteksi masyarakat umum karena tidakmungkin masyrakat umum melakukan due diligence, melakukan legal auditkarena banyak kasus developer lari pembangunan macet, padahalpembangunan macet itu bukan sematamata karena izin, ada juga beberapaproyek yang izinnya sudah lengkap tetapi tetap macet pembangunannyakarena miss
Register : 05-06-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 11-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 September 2017 — PATRIALIS AKBAR
20671416
  • Miss understandingberart?, muncul istilah bahasa Inggris itsswitching. iyah, aduh stand by bertiga ana nungguin aja, berita gimanaarahannya nah lihat di sini gimana arahannya ini dari kawan yang tadi laluarahan, arahan itu menunjukkan hubungan yang satu tempat tidak imbangkarena memberikan arahan jadi yang punya power dan less power seperti itu;Bahwa lailahaillallah... bukan nah ini keheranan. Berikutnya bukan nah inimuncul sanggahan atau negasi.
Register : 02-07-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Sbs
Tanggal 22 September 2021 — Penuntut Umum:
1.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
2.Salomo Saing, S.H., M.H.
Terdakwa:
ROBBI FAJAR ISKANDAR, S. H.
226145
  • Itu adalah syarat mutlak harus ada; Bahwa peraturan baku tetap tidak boleh dilanggar, kalau terjadipelanggaran maka akan ada pengalihan di miss kredit, misalnya kalaukredit itu belum selesai SHM nya maka kreditnya tidak bisa jadi KPR tapijadi kredit tanpa jaminan atau kredit konsumsi.
Putus : 03-08-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 3 Agustus 2017 — - ZULKARNAIN
15837
  • Dr.Bahwa berdasarkan UndangUndang tentang perseroan terbatas (PT),kekayaan sebuah PT terpisah dengan kekayaan pemiliknya.Bahwa Pemda sebagai pemilik modal, dana yang disetor terpisah daripemiliknya karena sudah diserahkan kepada PT maka tercatat sebagaiharta kekayaan perseroan.Bahwa kekayaan yang dipisahkan dalam arti modal yang disetor olehPemda/ Pemkab dan Pemko adalah dalam bentuk saham.Bahwa semua yang dikelola adalah harta kekayaan perseroan tidak dapatmenjadi milik negara.Bahwa jika ada miss
Register : 23-05-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 13 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ARIF SUHERMANTO
Terdakwa:
Ir. CIPTO WIYONO, M.Si
305122
  • Nggih mas. 00:07:20 1270 Yang penting Komunikasi Pak Sek, 00:07:21kalau ada apaapa SMS atau apa ya. 3003 Oke, siap. 00:07:23 1270 Biar nggak ada miss dan segala 00:07:24macam kayak kemarin, njin? Njih, njihmaturnuwum Pak Sek.3003 Nggih, nggih, nggih, nggih. 00:07:271270 Njih, njih. 00:07:28 Terdakwa tidak pernah menemui Saksi untuk menyerahkanuang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal25 Juli 2015.
Putus : 27-07-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 27 Juli 2017 — - IRWAN PULUNGAN,S.Sos
12775
  • Bahwa jika ada miss pengelolaan dana tunduk pada ketentuan UndangUndang PT dan diperiksa didalam RUPS. Bahwa keputusan tertinggi ditangan RUPS.Terhadap pendapat maupun keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidakada tanggapan.2. Dr. Muzakir, dibawah sumpah pada pokoknya memberikanpendapat/keterangan sebagai berikut : Bahwa Ahli sebagai Dosen Hukum Pidana di fakultas Hukum UI.
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2017 — - Drs. M. YAHYA (TERDAKWA)
11021
  • perseroan terbatas.Bahwa Pemda sebagai pemilik modal, dana yang disetor terpisah daripemiliknya karena sudah diserahkan kepada PT maka tercatat sebagaiharta kekayaan perseroan.Bahwa kekayaan yang dipisahkan dalam arti modal yang disetor olehPemda/ Pemkab dan Pemko adalah dalam bentuk saham.Bahwa semua yang dikelola perbankan adalah harta kekayaan perbankantidak dapat menjadi milik negara.Bahwa Perseroan Terbatas didirikan dengan Akta Notaris dan badanhukumnya disahkan oleh Menkumham.Bahwa jika ada miss
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2017 — - M. JEFRI SITINDAON, ST.MM (TERDAKWA)
14232
  • menjadi perseroan terbatas.Bahwa Pemda sebagai pemilik modal, dana yang disetor terpisah daripemiliknya karena sudah diserahkan kepada PT maka tercatat sebagai hartakekayaan perseroan.Bahwa kekayaan yang dipisahkan dalam arti modal yang disetor olehPemda, Pemkab adalah dalam bentuk saham.Bahwa semua yang dikelola perbankan adalah harta kekayaan perbankantidak dapat menjadi milik negara.Bahwa Perseroan Terbatas didirikan dengan Akta Notaris dan badanhukumnya disahkan oleh Menkumham.Bahwa jika ada miss
Putus : 20-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 20 Mei 2019 — - JACOB ROTTIE, SAP
293229
  • Dan meskipun Auditor BPKP (BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan) mengetahui ada data atau faktayang menyebabkan miss leading, maka Auditor BPKP (Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan) harus melakukan prosedur tambahan denganbertemu penyidik atau pihak terkait untuk membahas data baru;Halaman 242 dari 323 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Gto.