Penggugat:
RIDUAN PANJAITAN
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIAmelawanProf. Dr. DONALD A. RUMOKOY, SH.,MH

., Kepala Biro Hukum dan Organisasi,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Syamsul Hadi, SH.,.MH., Kepala Bagian Bantuan Hukum BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan;Amsar, SH.,MM., Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian,Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, KementerianPendidikan dan Kebudayaan;Muhammad Ravii, SH.

., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Il,Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan;Mulyanto, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;Polaris Siregar, SH.,MH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Ill,Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan;Heru Kristiawan, SH.

John Frits Tarihoran, Staf pada Bagian Bantuan Hukum danKepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;12.

Bahwa Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor : 87/MPK.A4/KP/2014, tanggal 4 Maret 2014 TentangMemberhentikan Dengan Hormat Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH.,Halaman 3 dari 37 halaman.

Perpanjangan jabatanTermohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) ditetapbkan denganKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.182/MPK.A4/KP/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Vide T9), bahkanTermohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat masih menjabatRektor sampai dengan terbitnya objek sengketa, yakni tanggal 4 Maret2014 (Vide T1).Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.Halaman 26 dari 37 halaman.

Terbanding/Tergugat : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Putusan No.143/B/2020/PT.TUN.JKTMelawan:MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Gedung A, Komplek KementerianPendidikan dan Kebudayaan, Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 14776/MPK.A/HK/2019Tanggal O09 Desember 2019 memberikan kuasakepada: 1. Dian Wahyuni, S.H.,M.Ed, 2. PolarisSiregar, S.H.,M.H. 3. M. Irsan Arief, S.H.,M.H. 4.Ahmad Mudzaffar, S.H.,M.H. 5. Muhammad Ravii,S.H.,M.H. 6. Yasirman Hassan, S.H. 7.

Alberiza Hutrianto, S.H., kKesemuanyawarga negara Indonesia, pekerjaan PegawaiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia, beralamat di Gedung D Lantai 9 KomplekKemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu SatuMajelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Administrasi PemerintahanNomor: 143/B/2020/PT.TUN.JKT. setelan membaca, mempelajari danMenganaliSa: 222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn cence nnn n nee1.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA VS Drs. BIYANTO DKK

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN & KEPARIWISATAAN (KADIS PORBUDPAR) KOTA BEKASI tersebut;

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN & KEPARIWISATAAN (KADIS PORBUDPAR) KOTA BEKASI vs. MUHAMMAD HIDAYAT S.

PUTUSANNomor 509 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN &KEPARIWISATAAN (KADIS PORBUDPAR) KOTA BEKASI,berkedudukan di Jalan Rawa Tembaga IV Nomor 7, KelurahanMargajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. SUDIANA, S.H.;SUGIANTO, S.H.;JUSEP, S.H.;GOMOS JAKSANA PUTRA , S.H.

interest point aaction dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 36 ayat (1) huruf b PeraturanKomisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur PenyelesaianSengketa Informasi Publik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA DINAS PEMUDA,OLAHRAGA, KEBUDAYAAN

UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALADINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN

Penggugat:
Polaris Siregar
Tergugat:
Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)

Pembanding/Penggugat : Polaris Siregar
Terbanding/Tergugat : Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)

SEVIANE HENDRIK TIIP, SH VS DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;

Halini menunjukkan bahwa Oirektur Jenderal Pendidikan Tinggi KementerianPendidikan dan Kebudayaan (Pihak Termohon) tidak mempunyai hubunganapapun dengan permohonan a quo.

Sesuaiketentuan ayat (8) bahwa izin pendirian program studi pada perguruan tinggiumum diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;Persyaratan pendirian perguruan tinggi diatur dalam Keputusan MenteriPendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman PendirianPerguruan Tinggi (Lampiran7).

, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 213/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Agroekoteknologi (S1) di LuarDomisili Pada Universitas Andalas di Kampus Dharmasraya tanggal 5 Juni 2012(Lampiran17); dan program studi Peternakan (S1) di Payakumbuh, berdasarkanKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127/E/O/2012 tentangPenyelenggaraan Program Studi Peternakan (S1) di Luar Domisili Pada UniversitasAndalas di Payakumbuh tanggal 20 April 2012 (Lampiran18);3

Sekolah Tinggi Imu Kepolisian menyelenggarakan program studi Kepolisian(S1) semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor281/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Kepolisian (S1) di LuarDomisili Pada Sekolah Tinggi IImu Kepolisian (STIK) di Kampus Akademi KepolisianSemarang (Lampiran19);Berdasarkan uraian di atas bahwa izin penyelenggaraan program studi di luardomisili perguruan tinggi diberikan secara selektif dengan persyaratan yangsangat ketat dan sampai saat

Dengan kata lain, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 12 Tahun 2002 secara tegas menentukan harus ada izin penyelenggaraanperguruan tinggi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;Berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa Surat Edaran Direktur JenderalPendidikan Tinggi Nomor 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997, Nomor 2630/D/T/2000 tanggal 22 September 2000, dan Nomor 1506/D/T/2005 tanggal 16 Mei2005 tidak mempunyai hubungan substansi dengan UndangUndang Nomor 8Tahun 1974 sebagaimana

MA'RUF IRANTO, S.H. lawan DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WONOGIRI

BUDIMAN JAYA, M.Si vs - MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA - REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan JakartaPusat; Dengan ini memberikan kuasa kepada : 1. ANI NURDIANI AZIZAH, S.H., M.Si., Jabatan Kepala BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan. 2. SYAMSUL HADI, S.H., M.H.,Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No. 07/G/2015/PTUN.PLJabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan. 3.

., Jabatan KepalaSub Bagian Bantuan Hukum Ill Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.4. MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., Jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum Il, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.5. AHMAD MUDZAFFAR, S.H., M.H., Jabatan Fasilitator BantuanHukum pada Biro WHukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.6.

Bahwa pada 09 Oktober 2014, Tergugat menerbitkan objek sengketa,yaitu Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 152558/A4.2/KP/2014 tertanggal 09 Oktober 2014yang berisi pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil pada Universitas Tadulako atas nama Drs. BUDIMANJAYA, M.Si (Bukti TI4).

Republik Indonesia No.152558/A4.2/KP/2014, tanggal9 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Drs.Budiman Jaya M.Si., NIP.196712311993111001 yang diterbitkan olehMenteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Budiman Jaya, M.Si, NIP.196712311993111001 Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada UniversitasTadulako yang ditandatangani oleh Mohammad Nuh selaku MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan terbitnya obyek sengketa a quo,terdapat fakta hukum yaitu bahwa yang menerbitkan dan menandatanganiSurat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNo. 152558/A4.2/KP/2014, Tanggal 9 Oktober 2014 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Drs.

Tergugat:
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Ijin Kuasa Insidentil, Nomor03/P.H/K/PTUNJKT/2019, Tanggal O05 Nopember 2019,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,bertempat kedudukan di Gedung A, Komplek KementerianHalaman 1 dari 97 halaman Putusan Nomor: 213/G/2019/PTUNJKT.Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta 10270;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. DIAN WAHYUNI, S.H., M.Ed.;2. POLARIS SIREGAR, S.H., M.H.;3.

RepublikIndonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 mencantumkan bahwaHalaman 8 dari 97 halaman Putusan Nomor: 213/G/2019/PTUNJKT.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugasmenyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan anak usiaDini, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, Pendidikan Tinggi danPendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantuPresiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentangKementerian

ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,secara hukum harus dilakukan dengan menggugat Menteri Pendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia yang saat ini selaku PejabatPembina Kepegawaian di lingkungan Pendidikan Tinggi.H.

(fotokopi darifotokopi);Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 TentangKementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16Desember 2019. (fotokopi dari fotokopi);Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 27Desember 2019. (fotokopi dari fotokopi);Surat Perintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RINomor 5340/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 17 Januari 2020.

Berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2019 tentangKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, fungsi kementerian ini adalahmenyelenggarakan urusan dibidang pendidikan termasuk pendidikan tinggi.

Pembanding/Penggugat : Binoto Nadapdap
Terbanding/Tergugat : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

FX Untung Gunawan Als Franciscus Xaverius Untung Gunawan lawan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dkk

Sudirman No.28 Jakarta Pusatberdasarka surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2017, untukselanjutnya disebut sebagai Pembanding / Terbanding semulaPenggugat;LawanKementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, beralamat di KompleksKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung A LLt.2, Jl.Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 1). Dian Wahyuni, S.H., M.Ed., 2). M.Irsan Arief, S.H., M.H., 3). Lido Cahyadi, S.H., 4). MuhammadRavii, S.H., M.M, 5).

Kemudian dalamPerkara Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pwt, yang menjadi PihakPenggugat adalah Fransisca Lana Riani sedangkan Para Tergugatadalah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Tergugat ),Kementerian Riset, Tehnologi Dan Pendidikan Tinggi (Tergugat Il),Universitas Jenderal Soedirman (Tergugat Ill), dan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Banyumas (Turut Tergugat);Bahwa setelah Tergugat cermati ternyata Penggugat dalam PerkaraNomor. 57/Pdt.G/2017/PN Pwt dan Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pwtterikat dalam satu

kepadaKementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi/Kemenristek Dikti (Tergugat Il) berdasarkan BeritaAcara Serah Terima Aset dan Kewajiban dari UniversitasJenderal Soedirman Purwokerto Kementerian Pendidikandan Kebudayaan kepada Universitas Jenderal SoedirmanKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor 3255/UN23/2016, untuk digunakan oleh TergugatIII;Bahwa sekarang yang berwenang mengalihkan (tersebutdi dalamnya yakni diberikan kepada pihak ketiga sebagaiakses jalan) aset BMN tersebut

;Berdasarkan halhal yang telah diuraikan dalam EksepsiMengenai Gugatan Kabur tersebut diatas, maka dapat disimpulkanbahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas atau kabur (obscuurlibel), dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaar);Eksepsi Mengenai Error in Persona;Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD)(Tergugat ) seharusnya tidak menjadi pihak dalam perkara ini.1.Adapun alasannya sebagai berikut:a.Bahwa mengenai siapa saja yang akan

dan Kewajiban dari UniversitasJenderal Soedirman Purwokerto Kementerian Pendidikandan Kebudayaan kepada Universitas Jenderal SoedirmanKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor 3255/UN23/2016, untuk digunakan oleh TergugatIII;Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(KEMENDIKBUD) (Tergugat !)

PENUNDAAN

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa ini dari Para Penggugat sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Batal Surat Tergugat :
   • Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Menyatakan batal Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120990/MPK.A/KP/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Desember 2020., atas nama Dr. Elek Tison Somi, SH.

,M.Hum;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120990/MPK.A/KP/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Desember 2020., atas nama Dr. Elek Tison Somi, SH.,M.Hum;

4.

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atas nama Dr. Elek Tison Somi, SH., M.Hum., dengan keberlakuan keputusan terhitung mulai tanggal 2 Desember 2020;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

6.

Penggugat:
Elektison Somi
Tergugat:
Menteri Pendidika, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia

;

;

Penggugat:
DR.H.SUROYO.SE.MM
Tergugat:
MENTERI PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN,RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN RI MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, beralamatHal. 3 Dari 46 Hal. Put.No.48/PDT/2016/PT KDIdi Gedung Kemendikbud JI. Jenderal Sudirman Senayan,Jakarta pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. SyamsulHadi, S.H.,M.H, 2. Mulianto, S.H, 3. Muhammad Ravii, S.H.,M.M,4. Lusiana Matondang, S.H, 5. Eni Harliani, S.H 6. RiniWulandari, S.H 7. Ahmad Mudzaffar, S.H.,M.H. 8.

Bahwa TERGUGAT IV adalah pejabat yang diangkat oleh TERGUGAT berdasarkanSurat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor225/MPK.A4/KP/ 2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Haluoleo Periode20122016 untuk menjalankan tugas memimpin penyelenggaran pendidikan tinggi dilingkup Universitas Haluoleo dan bertanggung jawab kepada Menteri.Hal. 6 Dari 46 Hal.

Bahwa setelah TERGUGAT cermati antara dalil PARA PENGGUGATdengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,ternyata yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT adalah suatupenetapan tertulis (Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor2145/SK/UN29/PP/2014 tanggal 27 November 2014) yang dikeluarkan olehpejabat tata usaha negara.

Dalam rangka mendayagunakan potensi sumber daya yang ada,Universitas Haluoleo membuka program Studi Teknologi Hasil Perikanan yangberada pada Fakultas perikanan dan Ilmu Kelautan berdasarkan KeputusanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 524/SK/J29/PP/2006 tanggal 18April 2006 (Bukti T.I1).

Bahwa yang benar PENGGUGAT , PENGGUGAT II, PENGGUGAT IV,PENGGUGAT XVIII adalah penerima beasiswa bidik misi yang oleh Negaramelalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membiayai Uang KuliahTunggal (UKT), biaya hidup sehingga besaran tuntutan ganti rugi yangdituntut oleh PARA PENGGUGAT adalah tidak berdasar dan mengadaada.Hal. 33 Dari 46 Hal. Put.No.48/PDT/2016/PT KDIf.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumenep

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumenep,berkedudukan di Jalan. Dr. Soetomo No. 5 Sumenep, dalam hal inidiwakili kuasanya yang bernama R. TITIK SURYATI, S.H.

Penggugat:
TARUNA IKRAR
Tergugat:
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekonologi Republik Indonesia

Penggugat:
Juli Asmed Simanjuntak
Tergugat:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

Sak pada tanggal 30Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak,berkedudukan hukum di Jalan Panglima Undan Nomor:02, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak,Kabupaten Siak, Provinsi Riau., sebagai Tergugat ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret2020

Bahwa kemudian atas pekerjaan tersebut Tergugat telan pulamelakukan pemeriksaan dengan terbitnya Berita Acara Pemeriksaan danPenerimaan Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenSiak Nomor : 125/18.0718432274/PPHP/PDKSD/XII/2018 tanggal 31Desember 2018 ;8.

dan kebudayaan Kabupaten SiakNomor 125/18.07.18432274/PPHP/PDKSD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018,P9 berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 125/BASTP/PDK/2018tanggal 31 Desember 2018, P10 berupa Berita Acara Serah Terima BarangNomor 109/PDKSET/BASTB/2018 tanggal 31 Desember 2018, P11 berupaBerita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 10Merempan Hilir Kecamatan Mempura tanggal 2 Januari 2019, P12 berupa BeritaAcara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang

Siak kepada Direktur CV Era DwiGemilang Nomor 38/PP/PDK/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 PerihalPersetujuan Pembayaran, T5 berupa Surat dari Direktur CV Era Dwi Gemilangkepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor036/PMKAHAR/XII/EDG/2018 tanggal 23 Desember 2018 Perihal PemberitahuanKeadaan Kahar, T6 berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan HasilPekerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor125/18.07.18432274/PPHP/PDKSD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018

Sampai sekarang barangbarangdari pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SiakTahun Anggaran 2018 tersebut masih digunakan karena barangbarang tersebutsangat dibutuhkan untuk menunjang proses belajar mengajar di SD Negeri 11 KotoGasib;Menimbang, bahwa diketahui dari keterangan saksi Evie Adra bahwasanyasaksi adalah Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Sri Gading yang menerimapenyerahan barang dari Penggugat terhadap pengadaan meubelair di DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten