BPNKota Jayapura sejak Tahun 2015 (saya saksikan sendiri); Pasal 23 ayat(2), Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria.Diatas lokasi tanah ini sudah ada rumah tinggal kami, perumahanKodim 1701 tahun 1983 (18 KK) bersertifikat; sudan ada rumahmasyarakat lainnya bersertifikat, ada juga masyarakat memiliki surattanah adat.Tidak ada lokasi tanah didalam peta lokasi di Kantor BPN KotaJayapura, (Pasal 23 ayat (2) seperti tersebut diatas).Perhatikan dicantum memutuskan dalam surat

Mendagri tersebut diatas sudah terpenuhi (harus batal demi hukum).C.

Mengembalikan tanah tersebut kepada bekas pemilik Almarhum Sdr.Zein Alhabsyi sesuai dengan Surat Mendagri tanggal 24 Desember 1987Nomor 593.83/049 dan Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPNtanggal 10 Oktober 1994, Nomor 4303096.DII;b.

Di dalam Surat Mendagri Nomor Btu.8/356/8/79.,perihal Keppres Nomor 32 Tahun 1979, dan Permendagri Nomor 3Tahun 1979, tanggal 30 Agustus 1979, di dalam Bab NV Nomor 2 alineapertama, dijelaskan bahwa penyebab subjek hak tidak memenuhi syaratsebagai subjek hak adalah tidak pernah datang untuk minta konversihak atas tanahnya sehingga tidak diketahui domisili dankewarganegaraannya.b. Bekas pemegang hak tidak menguasai atau mengusahakan ataumenggunakan sendiri tanah/oangunannya.

Surat Mendagri Nomor BTU. 8/356/8/79 tanggal 30 Agustus 1979butir 5 BeroUinyi t==e nase et tintMengenai Tanahtanah bekas HGU yang sudah diduduki rakyat akanterkena Pasal 5 Undangundang Nomor 51 Prp tahun 1960 padadasarnya akan diberikan prioritas kepada petani penggarap untukmemperoleh Hak Milik atas tanah tersebut ;8.

jual beli dengan aktaakta Notaris/PPAT Djoko Soepadmo, S.H.tersebut telah dilaporkan kepada Tergugat V telah mendaftar dan melakukanbalik nama sertifikatsertifikat/ouku tanah tiga bidang tanah Hak GunaBangunan No. 310/K aloonAloon Contong, No. 309/K AloonAloon Contongdan No. 329/K AloonAloon Contong menjadi atas nama Warip Raktion(Tergugat Il) ;Maka Tergugat V dalam melakukan pendaftaran dan balik nama tersebutadalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karenabertentangan dan melanggar surat

Mendagri cq.

2004 161204 45.000.000,JUMLAH 534.000.000, Anggaran Perjalanan Dinas Tetap yang telah dianggarkan dandirealisasikan dan diterima oleh Terdakwa dan seluruh anggotaDPRD Kabupaten Boyolali Periode 19992004 setiap bulan dari bulanJanuari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRDKabupaten BoyolaliPeriode 20042009 setiap bulan daribulanSeptember 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkandan tidak direalisasikan, karena bertentangan dengan PP Nomor 105Tahun 2000 dan berdasarkan surat

Mendagri Nomor 161/3211/SJtanggal 29 Desember 2003 mengatur bahwa anggaran PerjalananDinas Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada SatkerSekretariat DPRD dalam kelompok belanja operasi dan pemeliharaan,sedangkan pada Satker Sekretariat DPRD telah dianggarkan:1.

161204 45.000.000, JUMLAH 534.000.000, Anggaran Perjalanan Dinas Tetap yang telah dianggarkan dandirealisasikan dan diterima oleh Terdakwa dan seluruh anggotaDPRD Kabupaten Boyolali Periode 19992004 setiap bulan dari bulanJanuari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRDKabupaten Boyolali Periode 20042009 setiap bulan dari bulanSeptember 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkandan tidak direalisasikan, karena bertentangan dengan PP Nomor 105Tahun 2000 dan berdasarkan surat

telahditetapkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)tahun 2003 sebesar Rp. 450.000.000, (empat ratus limapuluh juta rupiah) Pimpinan Dewan bersamasama denganseluruh anggota DPRD Kota lainnya telah menyetujui untukmasing masing anggota Dewan dan dalam penetapan posanggaran biaya SDMini tidak jelas peruntukannya karenabaik mereka Terdakwa selaku unsur Panitia Musyawarahmaupun para anggota DPRD lainnya tidak menetapkanperaturan tata tertib mengenai penggunaan pos posanggaran dan juga tidak diatur dalam Surat

Mendagri No.Hal. 31 dari 66 hal.

Mendagri No.161/3211/SJ. tanggal 29 Desember 2003 perihal PedomanTentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD,tidak terdapat pos pengembangan SDM tersebut;Kegiatan yang menggunakan dana pos SDM untuk kepentinganpartai adalah sebagai berikut:Tahun 2003:Drs.

serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah mengatur antara lain :e Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenaihak yang diperoleh oleh pihak yang menagih (Pasal 49 ayat 5).e Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaranpengeluaran atas bebanbelanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan (Pasal 55 ayat 2)e Bahwa berdasarkan Surat

MENDAGRI nomor 161 / 3211 / SJ tanggal 29 Desember2003 Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRDmengatur antara lain :e Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yangdilakukan oleh pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dansebagai Alat Kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang OperasionalPimpinan DPRD.

Disamping itu menurut Surat MENDAGRI No.161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang mengatur Pedomantentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRDyaitu :e Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yangdilakukan oleh pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dansebagai Alat Kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang OperasionalPimpinan DPRD.

MENDAGRI nomor 161 / 3211 / SJ tanggal 29 Desember2003 Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRDmengatur antara lain :Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yangdilakukan oleh pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dansebagai Alat Kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang OperasionalPimpinan DPRD.

MENDAGRI nomor 161 / 3211 / SJ tanggal 29Desember 2003 Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDPRD mengatur antara laine Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yangdilakukan oleh pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dansebagai Alat Kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang OperasionalPimpinan DPRD.

Liyanto Tjokrosuwarno, yangtadinya dimiliki oleh Laura, bahwa dimana dasar permohonanpenerbitan sertifikat tersebut, benar diterbitkan oleh Turut Tergugat Il,Camat Samarinda llir, karena pada saat itu, wilayah yangdisengketakan adalah benar masuk lokasi Samarinda Ilir, berdasarkanPeraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1996 Jo Surat Mendagri No.14/44/3248 Poud tanggal 1 Oktober 1993, Jo Peraturan WalikotaSamarinda No. 10 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006, Desa/KelSempaja, menjadi Desa/Kel Air Hitam, Kecamatan

Liyanto Tjokrosuwarno, surat ukur No. 4045/1995 Tanggal. 15Desember 1995, bahwa apabila dihubungkan dengan PeraturanPemerintah No. 38 Tahun 1996 Jo Surat Mendagri No. 14/44/3248Poud tanggal 1 Oktober 1993, Jo Peraturan Walikota Samarinda No.10 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006, Desa/Kel Sempaja, menjadiDesa/Kel Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ilir, menjadi KecamatanSamarinda Ulu, Kabupaten Kota Samarinda, oleh karena itu bahwaapa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, dan di proses oleh TurutTergugat

Samarinda Ulu, oleh karena itu Majelis Hakim kurang telitiHalaman 139 dari 326 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2021/PT SMRmengenai Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1996 tanggal 11Juni 1996 Jo Surat Mendagri No. 14/44/3248/Poud tanggal 1Oktober 1996 Jo Perda Kota Samarinda No. 1 tahun 2006tanggal 22 Februari tentang Kelurahan Dalam Wilayah KotaSamarinda, maka Majelis Hakim menjadi Judex Factie dalampertimbangannya, bahwa adapun yang dikatakan BuktiTERBANDING/PENGGUGAT adalah keliru, bagaimanamungkin

Bahwa benar suratsurat yang menjadi dasar permohonan sertifikat No.2085/1996 di terbitkan oleh Camat Samarinda Ilir KARENA pada saat itutanah milik Tergugat IX masuk dalam wilayah Kecamatan Samarinda Ilir;Namun kemudian terjadi PEMECAHAN WILAYAH berdasarkan PP No. 38tahun 1996 jo Surat Mendagri No. 14/44/3248/Poud tanggal 1 Oktober1993 jo Peraturan Walikota Samarinda No. 10 tahun 2006 tanggal 14Maret 2006 tanggal 14 Maret 2006, maka DESA/KELURAHAN SEMPAJAmenjadi DESA/KELURAHAN AIR HITAM dan KECAMATAN

Bahwa benar suratsurat yang menjadi dasar untuk mengajukanpermohonan sertifikat No. 2088/1996 diterbitkan oleh CAMATSAMARINDA ILIR, KARENA SAAT ITU TANAH YANG DISENGKETAKANMASUK DALAM WILAYAH KECAMATAN SAMARINDA ILIR; Namunberdasarkan PP No. 38/1996 jo Surat Mendagri No. 14/44/3248/Poudtanggal 1 Oktober 1993 jo Peraturan Walikota Samarinda No. 10 tahun2006 tanggal 14 Maret 2006, maka terjadi pemekaran/perubahan yaituDESA/KELURAHAN SEMPAJA menjadi DESA/KELURAHAN AIR HITAMdan KECAMATAN SAMARINDA ILIR

., tanggal 17 Pebruari 19914 telah memerintahkanBupati Asaha untuk segera melaksanakan Surat Mendagri Nomor:525/20/SJ., tanggal 4 Januari 1994 agar segera menyelesaikan konversiatas 4382 Ha lahan PIR LOK Asahan DI P 1985/1986 dan tidakmengalinkannya menjadi tanah Kas Desa sesuai dengan dan berpedomankepada surat Dirjen Perkebunan Depertemen Pertanian Nomor:PL.810/E8.838/12.1992., tangga!

Sutoyo Kav. 22, Jakarta Timur telahditerbitkan sertifikat oleh Tergugat II menjadi 3 sertifikat Hak Pakai yaitu masing masing Sertifikat Hak Pakai No. 132, 133,134 tanggal 22 Juli 1988 atas namaYayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS);Menimbang, bahwa Sesuai TI6 dan surat bukti P32,P33 dan P34 walaupunberupa foto copy namun tidak dibantah oleh Tergugat maupun Tergugat II danbersesuaian dengari surat bukti yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti telahterbukti bahwa berdasarkan surat Mendagri

2004 161204 45.000.000,JUMLAH 534.000.000, Anggaran Perjalanan Dinas Tetap yang telah dianggarkan dandirealisasikan dan diterima oleh Terdakwa dan seluruh anggotaDPRD Kabupaten Boyolali Periode 19992004 setiap bulan dari bulanJanuari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRDKabupaten Boyolali Periode 20042009 setiap bulan dari bulanSeptember 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkandan tidak direalisasikan, karena bertentangan dengan PP Nomor 105Tahun 2000 dan berdasarkan surat

Mendagri Nomor 161/3211/SJtanggal 29 Desember 2003 mengatur bahwa anggaran PerjalananDinas Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada SatkerSekretariat DPRD dalam kelompok belanja operasi dan pemeliharaan,sedangkan pada Satker Sekretariat DPRD telah dianggarkan:1.

Bahwa Surat Mendagri dengan Nomor : 903/539/OTDAtanggal 20 Mei 2002 untuk melakukan perobahan dalamAnggaran DPRD dalam pasal pasal Perda No.2 Tahun 2002adalah Pasal 1001a Tunjangan khusus~ sebesar Rp.

Sumbar tidak mau menerimagaji/nonor bulan Agustus dan September 2002 atausampai dituntaskannya surat Mendagri tersebut.12.

paragraf pertamaputusannya keliru menerapkan hukum pembuktian sehingga tidak seksamamemberikan pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) mengenai hubungan antaraKasasi /Termohon Banding 1 /Tergugat 1 dengan Pemohon Kasasi 4 /TermohonBanding 4 /Tergugat 4 yang memiliki hubungan darah ayah dan anak bertentangandengan jiwa dan peraturan perundangundangan tersebut di atas (UndangUndangNomor Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Luber DanKKN, Pasal 28 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009, Surat

MendagRI Nomor270/214/SJ tanggal 25 januari 2010), sehingga bantuan dana bansos yangdilakukan oleh Tergugat 1 pada waktu masa PILKADA April 2010 yangmenguntungkan Tergugat 4.

., berpendapat bahwa alasanalasan kasasi dari PemohonKasasi di atas, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena judexfacti tidak salah menerapkan hukum dan sudah tepat dalam pertimbanganhukumnya ;Terdakwa selaku Ketua DPRD menandatangani perjanjian asuransi kesehatandengan pihak asuransi yang diperbolehkan sesuai surat Mendagri No. 161/321/SJ tanggal 29 Desember 2003 dan Perda No. 1 Tahun 2004 hingga bukanmerupakan perbuatan

serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan PerhitunganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur antara lain :e Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih (Pasal 49 ayat 5).e Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaranpengeluaran atas bebanbelanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan (Pasal 55 ayat 2) ;e Bahwa berdasarkan Surat

MENDAGRI nomor 161 / 3211 / SJ tanggal 29Desember 2003 Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan danAnggota DPRD mengatur antara lain :e Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnyayang dilakukan oleh pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerahdan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja PenunjangOperasional Pimpinan DPRD.

serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan PerhitunganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur antara lain :e Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih (Pasal 49 ayat 5).e Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaranpengeluaran atas bebanbelanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan (Pasal 55 ayat 2) ;e Bahwa berdasarkan Surat

MENDAGRI nomor 161 / 3211 / SJ tanggal 29Desember 2003 Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan danAnggota DPRD mengatur antara lain :19Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnyayang dilakukan oleh pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerahdan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja PenunjangOperasional Pimpinan DPRD (C.1) ;Penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, penggunaan belanja pimpinandan anggota DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD selaku

tersebut tidaktersedia atau dananya tidak cukup tersedia.Ayat (2) : Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaranpengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yangditetapkan.Bahwa sesuai bunyi pasal 55 ayat (1) dan (2), karena penganggaran biayaPembinaan dan Pemrosesan keuangan merupakan bagian dari DASKBelanja Administrasi Umum Kab Blitar pada unit kerja Sekretariat Pem KabBlitar, dengan demikian anggarannya dipergunakan untuk pembiayaan TimAnggaran Eksekutif.Bahwa berdasar Surat

No.105 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangandaerah, dalam penjelasannya semua pejabat yang ditunjuk sebagai pengelolakeuangan daerah bertanggung jawab kepada Kepala daerah sebagai pemegangKeuangan Umum Keuangan Daerah, selanjutnya dari ketentuan pasal (18) PP.RINo.110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD berbunyi PengelolaanKeuangan di Lembaga DPRD adalah Sekretaris DPRD (Sekwan), serta dariketentuan Surat Mendagri No.161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 mengaturtentang

yang intinya menerangkanbahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan sampai saat itu belummempunyai sertifikat baik asli/tetap maupun sertifikat sementara; Bukti TI.4;Bahwa H.Yusuf Mirta S. berdasarkan Surat Kuasa dari Para Ahli Waris NikahMidin di atas secara formil dan materiil telah melepaskan hak atas tanah tersebutkepada Tergugat I dengan disaksikan oteh Lurah/Kades Limo dan dikuatkanCamat Limo di bawah Surat Pelepasan Hak Untuk Kepentingan Swasta Nomor594/1/IX/2001, sesuai dengan Surat

Mendagri tanggal 3 Desember 1975 No.BN.12/10812/75; Bukti TI.5;Bahwa sebagai pembebasan atas tanah seluas 2.000 m?

Bupati Bungo.Bahwa setelah rencana anggaran Pos DPRD Kabupaten Bungo inidisampaikan ke bagian keuangan Setda Kabupaten Bungo, dan selesai dibahasdalam pra anggaran oleh panitia anggaran DPRD dengan Tim anggaranEksekutif, kKemudian keluar Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJtanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuanganPimpinan dan anggota DPRD, maka dibuatlah perbaikan usulan RencanaAnggaran TA 2004 dengan Nomor 900/016/Keu tanggal 9 Januari 2004 denganmengacu kepada Surat

Mendagri, dimaan usulan untuk Tunjangan PerbaikanPenghasilan Anggota DPRD Kabupaten Bungo yang sebelumnya dianggarkanuntuk 12 bulan dirobah menjadi 1 bulan dengan jumlah Rp. 18.353.000,(delapan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) hal ini disebabkan gajianggota DPRD Kabupaten Bungo bulan Januari 2004 telah dibayarkantermasuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).Bahwa perbaikan usulan Anggaran TA 2004 dibuat oleh terdakwabersamasama dengan bagian keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten

Bupati Bungo.Bahwa setelah rencana anggaran Pos DPRD Kabupaten Bungo inidisampaikan ke bagian keuangan Setda Kabupaten Bungo, dan selesai dibahasdalam pra anggaran oleh panitia anggaran DPRD dengan Tim AnggaranEksekutif, kKemudian keluar Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJtanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuanganPimpinan dan anggota DPRD, maka dibuatlah perbaikan usulan RencanaAnggaran TA 2004 dengan Nomor 900/016/Keu tanggal 9 Januari 2004 denganmengacu kepada Surat

Mendagri, dimana usulan untuk Tunjangan PerbaikanPenghasilan Anggota DPRD Kabupaten Bungo yang sebelumnya dianggarkanuntuk 12 bulan dirobah menjadi 1 bulan dengan jumlah Rp. 18.353.000,(delapan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) hal ini disebabkan gajianggota DPRD Kabupaten Bungo bulan Januari 2004 telah dibayarkantermasuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).Bahwa perbaikan usulan Anggaran TA 2004 dibuat oleh terdakwabersamasama dengan bagian keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten

Neneng Hasanah Yasin),serta mengabaikan perintah Surat Mendagri yang isinya untukmemperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8173/OTDAtanggal 21 Oktober 2016 Hal Petunjuk Pengisian Pejabat padaPerangkat Daerah Kabupaten Bekasi, dan pengisiannya tanpamemperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (BuktiT13) j nanan anne nnn nnn eeeo. Bahwa Pit. Bupati Bekasi menetapkan Keputusan Plt.

Keputusan Bupati No;821.2/Kep.3107BKD/2016, tertanggal 21 Oktober2016 (foto copy sesuai dengan asll) ;Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No: 76Tahun 2015 Bab Il Pasal 2 ayat 1 dan ayat 3 (fotocopy sesuai dengan foto copy) ; Foto copy Surat Bupati Bekasi No; 821.1/3108BKD/2016, tertanggal 21 Oktober 2016 (foto copysesual dengan asli);Foto copy Surat Kemendagri RI No.821.2/13596/Dukacapil.Ses tentang PetikanKeputusan Mendagri, tertanggal 15 Desember 2016(foto copy sesuai dengan asli);Foto copy Surat

Mendagri RI No. 821/5035/SJ,Halaman 91 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUNBDG13.14.15.16.17.18.19.20.Bukti T13aBukti T13bBukti T14Bukti T15Bukti T16Bukti T17Bukti T18Bukti T19Bukti T20atertanggal 30 Desember 2016 (foto copy sesuaidengan foto copy) ;Foto copy Surat Keputusan Plt.