Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan izin dariatasan berdasarkan surat izin perceraian dari Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor474.3/16/BKPSDMD/2018 tanggal 18 September 2018;6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:Primer :a.

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor474.3/16/BKPSDMD/2018 tanggal 18 September 2018, telah diperlihatkankepada Tergugat tidak dibantah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kKemudian diberi tandaP.2:B. Saksi saksi:1.

Membatalkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor862/5441/BKPSDMD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2019 tentang pemberhentiantidak dengan hormat ZULKIFLI NURDIN SH,SIP, MH Nip. 19680901 198903 1 009sebagai Pegawai Negeri Sipil.4.

perkara .Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari denganseksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memoribanding, alat bukti para pihak maupun suratsurat lainnya, maka Majelis HakimBanding dengan mufakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa objek Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah KeputusanWalikota Makassar Nomor: 862/5441/BKPSDMD

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin melakukan perceraian dari atasan, sebagaimana Surat KeputusanBupati Banggai Laut Nomor 800/124/BKPSDMD/2019 tertanggal 05Nopember 2019, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

Bukti surattersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor800/124/BKPSDMD/2019, tertanggal 05 Nopember 2019, tentang ijinperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil atas nama Kurnia Utami, S.H.

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil Guru di SDN Kapota Yudha Kota Makassar dan telahmendapatkan izin perceraian berdasarkan Keputusan Kepala BadanKepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia DaerahPutusan No. 1165/Pdt.G/2019/PA Mks,hal.2 dari 6 hal.Kota Makassaar Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor:862/926/BKPSDMD/V/2019.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas makaPenggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan AgamaMakassar dengan perantaraan

Bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negri Sipil (PNS) yang telahmemiliki izin atasan untuk melakukan perceraian dengan Nomor:862/4237/BKPSDMD/X1/2019.4. Bahwa kini usia perkawinan pemohon dan termohon telah mencapai 9tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istridan belum dikaruniai anak.5. Bahwa sejak bulan September 2018, keadaan rumah tangga pemohondengan termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinyaperselisinan dan pertengkaran.6.

permohonan pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di muka;Menimbang, bahwa pemohon adalah pegawai negeri sipil di instansipemerintah Kota Makassar, yang oleh karenanya dalam melakukan perceraianpemohon telah terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil junctoPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor862/4237/BKPSDMD

panggilannyadibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar hiduprukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidakpernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telan memperolehizin untuk melakukan perceraian dari pejabat berdasarkan Keputusan BupatiBungo Nomor 02/BKPSDMD

Untuk memenuhi' ketentuan tersebut, Penggugat telahmenyerahkan kepada Majelis Hakim berupa Keputusan Bupati Bungo Nomor02/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 17 April2017, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa lebihlanjut;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahanterhadap gugatannya, yaitu tentang identitas Tergugat, dimana sebelumnyatertulis X diubah menjadi X;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 R.v., perubahan gugatandibolehkan sampai saat

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berwilayah kerja diKabupaten Hulu Sungai Tengah telah mendapatkan izin dari atasanberdasarkan surat izin perceraian dari Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor474.1/1/BKPSDMD/2019 tanggal 08 Februari 2019;8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Barabai Cq.

Fotokopi Surat Izin Perceraian dari Bupati Hulu Sungai TengahNomor 474.1/1/BKPSDMD/2019 tanggal O08 Februari 2019, telah dinazegelen, aslinya telah diperlinatkan di persidangan, setelah diperiksadan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparafdan diberi tanda P.2;B. SaksiSaksi:1.

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah sah mempunyai izinuntuk melakukan perceraian yakni sebagai Keputusan Bupati Hulu SungaiTengah nomor : 474.2/03/BKPSDMD tentang Pemberian Izin perceraiantanggal 12 Mei 2017.

datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangrelaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkansurat izin untuk melakukan percerain sebagaiman surat Keputusan Bupati HuluSungai Tengah Nomor 474.2.03/BKPSDMD

No. 308/Pdt.G/2018/PA.Bkodalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkansuatu halangan yang sah;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin untuk melakukan gugatan perceraian Nomor806/321/BKPSDMD/PPSDM.3/2018, tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkanoleh An. Bupati Merangin, yang ditanda tangani oleh Pj.

No. 308/Pdt.G/2018/PA.BkoTahun 1990, Pemohon wajid memperoleh izin atau surat keterangan lebihdahulu dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut di atas,Penggugat telah memperoleh surat izin untuk melaksanakan perceraian daripejabat yang berwenang dengan surat izin untuk melakukan perceraian806/321/BKPSDMD/PPSDM.3/2018, tanggal 19 Maret 2018 sehingga tidak adahalangan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati

berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hakhaknya di persidangan;Bahwa, sebelum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara,majelis hakim terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap statusPenggugat sebagai PNS, dengan meminta kelengkapan syarat dan izincerai Penggugat sebagai PNS dari atasannya, dan atas pertanyaan majelishakim, Penggugat telah menyerahkan asli Surat Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor : 188.45/24/BKPSDMD

Putusan No.0156/Pdt.G/2020/PA.Sglt..Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harusmenyatakan upaya damai tidak terlaksana;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Guru diSatuan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Bangka Selatan, yang telahmemperoleh izin untuk melakukan' perceraian dengan Tergugat,berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor188.45/24/BKPSDMD/2020, yang di keluarkan oleh Bupati Bangka Selatan,tertanggal 31 Januari 2020, dengan demikian

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudahmendapatkan izin dari atasan berdasarkan surat izin perceraian dariBupati Hulu Sungai Tengah Nomor 474.4/13/BKPSDMD/2018 tanggal2/7 Agustus 2018;7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biayayang timbul akibat perkara ini;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkKenan memutuskan sebagai berikut :Primer :1.

Fotokopi Surat Ijin Atasan dari Bupati Hulu Sungai Tengah nomor474.4/13/BKPSDMD/2018 Bukti surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P2);3. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala KepolisianResor Polres Hulu Sungai Tengah, bukti tertulis tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P3)B.

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai NegeriSipil dan telah mendapatkan izin perceraian berdasarkan Keputusan KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia DaerahKota Makassar Nomor 862/3925/BKPSDMD/X/2019 tertanggal 15 Oktober2019.Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Penggugat memohon kepadaPengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnyasebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat2.

putusan;Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukupditunjuk halhal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakanbagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang bahwa Penggugat selaku PNS untuk melakukan perceraiantelah memperoleh izin dari Kepala Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Nomor862/3925/BKPSDMD

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkanizin dari atasan berdasarkan surat izin perceraian dari Wakil Bupati HuluSungai Tengah Nomor 474.4/12/BKPSDMD/2018 tanggal 04 Juli 2018;8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbuny/i:Primer :a.

Ma Nomor474.4/12/BKPSDMD/2018 tertanggal 04 Juli 2018 yang dikeluarkan olehwakil Bupati Hulu Sungai Tengah, setelan dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen,kemudian diberi tanda P.3;B. Saksi:1. Saksi 1, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan KPG, pekerjaanpensinan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Batang Alai Utara, KabupatenHulu Sungai Tengah;2.

Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.Walikota Makassar, sebagaimana tertuang dalam PetikanSurat Keputusan berikut ; Petikan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor817/4660/BKPSDMD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja WaktuTerbatas pada Dinas Pendidikan Kota Makassar TahunAnggaran 2017; Petikan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor817/5505/BKPSDMD/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja WaktuTerbatas pada Dinas Pendidikan Kota Makassar

Mohammad Ramdhan PomantoSaat Sosialisasi Yang Menggunakan Tagline Makassar Dua KaliTambah Baik/2x+v;Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor817/4660/BKPSDMD/X/2017 tentang Pengangkatan TenagaKontrak Kerja Waktu Terbatas Pada Dinas Pendidikan KotaMakassar Tahun Anggaran 2017, tanggal 2 Oktober 2017;Surat Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang MilikDaerah Nomor 650/BP/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017;Keputusan Walikota Makassar Nomor 1543/028/Kep/XII/2017,tanggal 6 Desember 2017;Keputusan

Walikota Makassar Nomor 1551/028/Kep/XII/2017,tanggal 12 Desember 2017;Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 570K/TUN/PILKADA/2016, Tanggal 4 Januari 2017;UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasidan Transaksi Elektronik;UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasidan Transaksi Elektronik;Keputusan Walikota Makassar Nomor 817/4660/BKPSDMD/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017;halaman 37 dari 70 halaman.

P25 Keputusan Walikota Makassar Nomor 817/5505/BKPSDMD/X1V2017, tanggal 4 Desember 2017;27. P26 Keputusan Walikota Makassar Nomor 1580/028/KEP/XII/2017,Tanggal 19 Desember 2017;28. P27 Formulir Dukungan Perseorangan dan lampiran Pamflet FotoPasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Ir.Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira MulyasariParamastuti Ilham;29. P28 Screen Shoot Aplikasi Smart RT & RW melalui Play Store;30.

/ X/2017, tanggal 2 Oktober 2017, danBukti P6 Keputusan Walikota Makassar Nomor 817/5505/BKPSDMD/halaman 66 dari 70 halaman.

berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hakhaknya di persidangan;Bahwa, sebelum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara,majelis hakim terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap statusPenggugat sebagai PNS, dengan meminta kelengkapan syarat dan izincerai Penggugat sebagai PNS dari atasannya, dan atas pertanyaan majelishakim, Penggugat telah menyerahkan asli Surat Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor : 188.45/152/BKPSDMD

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harusmenyatakan upaya damai tidak terlaksana;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Guru diSatuan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SDN 20 Toboali, xxxxxxxxxXXXXXX XXXXXXX, yang telah memperoleh izin untuk melakukan perceraiandengan Tergugat, berdasarkan Surat Keputusan Pemberian = IzinPerceraian Nomor : 188.45/152/BKPSDMD/2020, yang di keluarkan olehBupati Kabupaten

berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hakhaknya di persidangan;Bahwa, sebelum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara,majelis hakim terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap statusPenggugat sebagai PNS, dengan meminta kelengkapan syarat dan izincerai Penggugat sebagai PNS dari atasannya, dan atas pertanyaan majelishakim, Penggugat telah menyerahkan asli Surat Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor : 188.45/198.f/BKPSDMD

Putusan No.0627/Pdt.G/2019/PA.Sglt..Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil BidanPengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten BangkaSelatan , yang telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian denganTergugat, berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.45/198.f/BKPSDMD/2019, yang di keluarkan oleh Bupati BangkaSelatan, tertanggal 31 Juli 2019, dengan demikian berdasarkan Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah denganPeraturan

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkanizin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraiandari Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 474.3/09/BKPSDMD/2018 tanggal04 Juli 2018;9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Barabai Cq.

Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari BupatiHulu Sungai Tengah Nomor : 474.3/09/BKPSDMD/2018 tanggal 04Juli 2018, fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin,kemudian diberi tanda (bukti P.3);B. Saksi:Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 440/Pdt.G/2018/PA.Brb.1.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkanizin dari atasan berdasarkan surat izin perceraian dari Bupati Hulu SungaiTengah Nomor 474.4/17/BKPSDMD/2018 tanggal 18 September 2018;9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbuny/i:Primer :1.

Fotokopi Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah atas nama NoorKasihani, S.Pd (Penggugat) Nomor : 474.4/17/BKPSDMD/2018 tanggal18 September 2018, fotokopi tersebut setelah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok, telah diberi meteral yang cukup dan dinazegelin,kemudian diberi tanda P.2;B. Saksi:1.

Bukti surattersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.1); Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Kepuluan Nomor800/99/BKPSDMD/2017, tentang Pemberian Izin Perceraian PegawaiNegeri Sipil, tanggal 25 September 2017 yang ditanda tangani olehBupati Banggai Laut.

standing) dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti bahwaPemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah padatanggal 29 Agustus 1991dan sampai sekarang belum pernah bercerai,dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihakpihak (/egal standing)dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapat izin bercerai dari atasannya sesuai Fotokopi Surat KeputusanBupati Banggai Laut, tentang pemberian izin cerai Nomor800/99/BKPSDMD

Putusan No.0785/Pdt.G/2020/PA.Sglt..cerai Pemohon sebagai PNS dari atasannya, dan atas pertanyaan majelishakim, Pemohon telah menyerahkan asli Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian Nomor : 188.45/196/BKPSDMD/2020, yang di keluarkan olehBupati Kabupaten Bangka Selatan, tertanggal 26 Oktober 2020, dengandemikian Termohon telah memenuhi syarat formil sebagai Pegawai NegeriSipil untuk melakukan perceraian, dan pemeriksaan perkara dapatdilanjutkan;Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusahamenasehati

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harusmenyatakan upaya damai tidak terlaksana;Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil Guru diSatuan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 9 Payung,Kabupaten Bangka Selatan, yang telah memperoleh izin untuk melakukanperceraian dengan Termohon, berdasarkan Surat Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor : 188.45/196/BKPSDMD/2020, yang di keluarkanoleh Bupati Kabupaten