.------------------------------- 1 (satu) lembar keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-45292AH01.01 tahun 2011 tanggal 16 September 2011;------------------------------------------------------------------------ 1 (satu) lembar foto copy surat ijin Hinder Ordonantie (HO) nomor : 74/KPTSPPm/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011;------------------------------------- 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan terdaftar PEM-3370/WPJ.15/KP/1103/2011 tanggal 18 Juli 2011,

PlIk10.11.12.13.14.15.16.17.18.Asli dan fotokopi berupaSurat Izin Usaha Perdagangan No.503/116/SIUPK/KP27/VII/2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP6;Asli dan fotokopi berupalzin Tempat Usaha No.503/180/SITU/KP27/VII/2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P7;Asli dan fotokopi berupalzin Memasang Reklame Dalam DaerahNo.503/193/Reklame/KP27/VII/2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P8;Asli dan fotokopi berupalzin Gangguan/ Hinder

fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9;Asli dan fotokopi berupaTanda Daftar Perusahaan Tahun 2012, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10;Asli dan fotokopi berupaSurat Izin Usaha Perdanganan No.503/05.130/SIUPK/KPPT/IX/2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P11;Asli dan fotokopi berupa Surat Izin Tempat UsahaNo.503/03290/SITU/KPPT/ IX/2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P12;Asli dan fotokopi berupa IZIN GANGGUAN / HINDER

Atas paparan tersebut Terdakwa menyampaikanpada dasarnya pembangunan kawasan wisata tersebut dapat diberikan jinPrinsip sebagaimana yang dimohonkan oleh PT Djaja Business Group.Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Rusmanhady, bilamana jinPrinsip nantinya disetujui, agar dicantumkan jjinijin lain yang harus diajukanPT Djaja Business Group kepada Terdakwa, termasuk ljin PenggunaanPemanfaatan Tanah (IPPT), ljin Mendirikan Bangunan (IMB), ljinGangguan/Hinder Ordonantie (HO), Dokumen Analisis Mengenai

Atas paparan tersebut Terdakwa menyampaikanpada dasarnya pembangunan kawasan wisata tersebut dapat diberikan ijinPrinsip sebagaimana yang dimohonkan oleh PT Djaja Business Group.Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Rusmanhady, bilamana jinPrinsip nantinya disetujui, agar dicantumkan jjinijin lain yang harus diajukanPT Djaja Business Group kepada Terdakwa, termasuk ljin PenggunaanPemanfaatan Tanah (IPPT), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ljinGangguan/Hinder Ordonantie (HO), Dokumen Analisis Mengenai

TergugatIII dan TergugatV dinyatakan tidak diterima ; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari TergugatII ditolak oleh Majelis Hakimserta eksepsi TergugatII Intervensi ditolak selebihnya, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai Apakah keputusan a quo yang diterbitkan TergugatII dapat menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini ;Menimbang, bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh TergugatII berupa Suratjin Gangguan untuk mendirikan Rumah Sakit Onkologi, sesuai UndangUndang73Gangguan (Hinder

Bukli T2 foto kopi Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah danLayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tebo Nomor:503.08/554/KPMDPPT/2015 tentang Izin UndangUndang /Hinder Ordonatie(HO) Perseroan Terbatas CV TRY ARTA GOLDEN tanggal 10 November2015.. Bukti T3 foto kopi Izin Usaha Perdagangan CV. TRY ARTA GOLDEN yangdikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal Daerah dan Layanan PerizinanTerpadu Kabupaten Tebo tanggal 10 November 2015.. Bukti T4 foto kopi Tanda Perusahaan CV.

Gangguan (Hinder), menimbulkan kerugianimmaterial yaitu mengurang kenikmatan atassesuatu;c.

Gangguan (hinder), menimbulkan kerugian immaterial yaitumengurangi kenikmatan atas sesuatu;3. Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknyasendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikanorang lain.4) Bahwa unsur adanya hubungan causal, untuk dapat menuntutganti kerugian harus ada hubungan causal antara perbuatanmelawan hukum itu) dengan kerugian yang diderita olehPenggugat, hal tersebut harus dibuktikan dan wajib untukdikabulkan.Halaman 25 dari 55 hal.Put.

Dapat menghambat pembangunan (hinder development).c. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (victimizeindividuals and groups) ;2.

atassebelumnya, bahwa Tergugat sampai dengan Tergugat XVII tidak memilikihak atas tanah sengketa yang sebagaimana Majelis pertimbangkan dimukabahwasanya tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat sebagaimanabukti P2 dan Tergugugat sampai dengan Tergugat XVII tidak dapatmembuktikan sebaliknya, maka perbuatan Tergugat sampai dengan TergugatXVII yang mengakui untuk selanjutnya menguasai tanah objek sengketamerupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), karenamerupakan bentuk gangguan (hinder

/pemodal proyek revitalisasi objek dalam perkara iniyang berasal dari kota Bogor;13.Bahwa telah terbit ijin dari Turut Tergugat III nomor 590/3160/PEM tentangPersetujuan Izin Penataan dan Pembangunan Pertokoan Cipanas di atasPutusan Nomor 423/PDT/2018/PT.BDG, halaman 7 dari 65lahan Tanah Kas Desa Cipanas tertanggal 21 Juli 2017 dari Turut TergugatIll tapi Sampai gugatan ini dibuat belum ada ijinijin lainnya seperti :13.1.1jin Mendirikan Bangunan (IMB).13.2.Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL),13.3.Hinder

Hanya Penggugat saja yangpaling dekat dengan lokasi proyek SPBG tetapi ironisnya Penggugatyang belum menandatangani surat Izin Persetujuan Lingkungan;Bahwa surat Izin Persetujuan Lingkungan menjadi begitu pentingkarena untuk permohonan perizinan seperti Izin Membangun Bangunan(IMB), Izin Gangguan (HO/Hinder Ordonantie), UKLUPL (UpayaPengelolaan LingkunganUpaya Pemantauan Lingkungan) dan IzinLingkungan, memerlukan syarat adanya surat Izin PersetujuanLingkungan;Bahwa di kemudian hari Penggugat juga

TokoDamai pada tanggal 30 Djuli 1962;Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa SuratPengoperan Ruangan Toko Tjong dari Soe Tjongkepada Koo Liong Kiet dengan ukuran lebar 6 meterdan panjang 8 meter, pada tanggal 31 Januari 1962yang diketahui oleh Onder Distrik Militer 1960 Kalibaru,Moch Bakar;Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa SuratKeterangan Nomor : Ek.24/323/1980 oleh BupatiKepala Daerah Tingkat II, Banyuwangi tertanggal 07061980 tentang tidak perlunya Idzin tempat usahasesuai dengan keterangan Hinder

ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat berupa:e Uang dan dapat dengan berupa uang pemaksa;e Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa);e Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dapat denganuang pemaksa);Hal7 dari 74 Putusan No:106/Pdt.G/2014/PN.Smne Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifatmelawan hukum.e Lebih lanjut, yang dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdataantara lain:a Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian materiil);b Gangguan (Hinder

Menimbang, bahwa yang termasuk keputusankeputusan badan/Pejabat TUN,diantaranya adalah ;1 Keputusan tentang Perijinan ;Secara yuridis suatu ijin adalah merupakan persetujuan yang diberikan pemerintah(Badan/Pejabat TUN) kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melakukanaktivitas tertentu misalnya adalah :a Mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu (misalkan: iin prinsip, IMB, ijinpertambangan, ijin pengusahaan hutan, ijin berburu, dsb);b Mencegah bahaya atau gangguan (misalkan: gangguan/ hinder

bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atassebelumnya, bahwa Tergugat dan Tergugat II tidak memiliki hak atas tanahsengketa yang sebagaimana Majelis pertimbangkan dimuka bahwasanyamerupakan milik Peggugat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik nomor 512dan Tergugugat tidak dapat mebuktikan sebaliknya, maka perbuatan Tergugat dan Tergugat Il yang mengakui untuk selanjutnya menguasai tanah objeksengketa merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), karenamerupakan bentuk gangguan (hinder

Fotocopy Surat Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 503.44/00348/EKBANG-BPPT/2014 tertanggal 14 Juli 2014;11. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 430/BLH Tahun 2013 tertanggal 17Septmber 2013 Tentang Penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan Penggergajian Kayu (Sawmill) PT. Hidup Bahagia Industri di Desa Masaran Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas;12.

Fotocopy Surat Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) Surat lzin Tempat Usaha(SITU) No. 503.44/00348/EKBANGBPPT/2014 tertanggal 14 Juli 2014;11. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 430/BLH Tahun 2013 tertanggal17Septmber 2013 Tentang Penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan PenggergajianKayu (Sawmill) PT. Hidup Bahagia Industri di Desa Masaran Kecamatan KapuasTengah Kabupaten Kapuas;12.

Hidup Bahagia Industri;Fotocopy Surat Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau TerdaftarNo. 7/UUP/PKAPT/01/2015 tertanggal 20 Januari 2015;Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 503.2/00068/EKBANGBPPT.2014 tertanggal 14 Juli 2014;10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.128Fotocopy Surat Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) Surat Izin Tempat Usaha(SITU) No. 503.44/00348/EKBANGBPPT/2014 tertanggal 14 Juli 2014;Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 430/BLH Tahun 2013tertanggal 17Septmber 2013

Gangguan (hinder), menimbulkan kerugian immaterial yaitumengurangi kenikmatan atas sesuatu.3.

Majelis pertimbangkan dimuka bahwasanyamerupakan milik Peggugat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik nomor 408dan Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka perbuatan Tergugat dan Tergugat Il yang mengakui untuk selanjutnya menguasai tanah objeksengketa dan Tergugat Ill yang telah menerbitkan sertifikat baru diatas tanahHalaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Sntmilik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad),karena merupakan bentuk gangguan (hinder

menyampaikan pada dasarnyapembangunan kawasan wisata tersebut dapat diberikan jjin Prinsipsebagaimana yang dimohonkan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP.Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada RUSMANHADY,bilamana ljin Prinsip nantinya disetujui, agar dicantumkan ijinijin lainyang harus diajukan PT DJAJA BUSINESS GROUP kepadaTerdakwa, termasuk Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), IjinHal 11 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.SusTPK/2015/PT.Dps. .12Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan/Hinder

Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepadaRUSMANHADY, bilamana ljin Prinsip nantinya disetujui, agardicantumkan jjinijin lain yang harus diajukan PT DJAJABUSINESS GROUP kepada Terdakwa, termasuk jinPenggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), ljin MendirikanBangunan (IMB), Ijin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO),Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).Terdakwa pada tanggal 28 September 2011 terhadappermohonan ljin Prinsip pembangunan kawasan wisata MeangPeninsula Resort oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP

Sasangga BanuaBanjar tanggal 05 Juli 2011 (Foto copy dari foto copy); Foto copy Surat Izin Bupati Kotabaru tentang Izin UndangUndang Gangguan (Hinder Ordonantie/HO) tanggal 13 Maret2008 (Foto copy dari foto copy); Foto copy Surat Surat Keterangan Tempat Usaha dariKepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PenanamanModal Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 503352/SKTUI/BP2TPM/2011 tanggal 25 Januari 2011 (Foto copy dari foto copy);Foto copy NPWP : 03.063.177.4.731.000 atas nama PT.Sasangga Banua Banjar