Ditemukan 236 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-12-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PT KUPANG Nomor 172/PID/2021/PT KPG
Tanggal 12 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum III : REYGA JELINDO, S.H
Terbanding/Terdakwa : BARAN TANGA Alias BARAN
6731
  • Fransiskus Beyeng, dijawab olehTerdakwa Barang Tanga alias Baran bahwa dirinya tidak mempunyaiuang; Bahwa benar Fransiskus Beyeng pernah bertemudengan salah seorang dari pihak keluarga perempuan danmengatakan bahwa gading yang dipakai dalam acara adatpenyerahan belis tersebut belum dibayar, namun dijawab oleh orangtersebut bahwa urusan hutang piutang antara Terdakwa Baran Tangaalias Baran dengan Fransiskus Beyeng, bukan dengan pihakkeluarga perempuan; Bahwa benar setelah berkalikali ditagih dan tidakada kepatian
Register : 20-04-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 34/PID.B/2016/PN.Liw
Tanggal 27 Juni 2016 — ROMI Bin M. ZEN
2914
  • telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi korbanHalhal yang meringankan antara lain:e Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Halhal yang memberatkan danHalhal yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana yangdijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannyaserta memenuhi rasa keadilan dan azas kemanfaatan serta azas kepatian
Register : 07-12-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 799/Pid.Sus/2020/PN Kpn
Tanggal 2 Februari 2021 — Penuntut Umum:
RENDY ADITYA PUTRA W, SH
Terdakwa:
DWI PURNOMO Bin Alm. SUWOKO
1814
  • bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakanterhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidanatujuannya bukan sematamata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapijuga harus membuat seorang tersebut mampu merubah perilaku yang jahatmenjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat sertapemidanaan tersebut harus mengadung keadilan dari sisi Terdakwa,Masyarakat dan Kepatian
Register : 30-09-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN KEPANJEN Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Kpn
Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DIEAN FEBIA R, SH
Terdakwa:
AGUS SISWANTO Bin SAFI'I
8016
  • Pid.Sus/2020/PN Kpnkeadilan maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerobos batas minimalpidana yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidanatujuannya bukan sematamata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapijuga harus membuat seorang tersebut mampu merubah perilaku yang jahatmenjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat sertapemidanaan tersebut harus mengadung keadilan dari sisi Terdakwa,Masyarakat dan Kepatian
Register : 31-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN SURAKARTA Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 25 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
333
  • gugatannya dan hanya meminta atau menuntutmenerbitkan Akta Cerai, namun karena hal tersebut merupakan perintah dari undangundang yang berlaku, yaitu UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan dan untuk kepatian
Register : 15-11-2011 — Putus : 10-04-2012 — Upload : 19-04-2012
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 13/G/2011/PTUN.Dps
Tanggal 10 April 2012 — PENGGUGAT:
- I WAYAN NASTRA;
TERGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA;
TERGUGAT INTERVENSI:
- NYOMAN MULYATHI
6831
  • Maret 2011 ) maka pada tanggal 30April 2011 pencatatan pemblokiran atas sertifikat hak milik No. 2574/DSPenyaringan pada buku tanahnya berakhir sendirinya ; c) Bahwa dengan berakhirnya pemblokiran maka dengan sendirinyaSertifikat Hak Milik No. 2574/DS Penyaringan apabila ada permohonanperalihan haknya tentunya dapat diproses sesuai dengan ketentuan yangberlaku ; d) Bahwa terhadap dalil gugatan No. 15, Penggugat keliru memahamimengenai pengertian Asas asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnyaAsas Kepatian
Putus : 18-04-2006 — Upload : 12-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1379K/PDT/2002
Tanggal 18 April 2006 — TAUFIK, Bc.Hk. ; ACHMAD SYECH, dkk. ; POERWADI SOETANTO
2512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Poerwadi Soetanto tidakmempunyai kwalitas sebagai Pemilik yang beritikad baik ; Obyek hak atas tanah dalam Akta Kuasa No.11, tanggal 18 Nopember 1974adalah Sertifikat Hak Milik No.444 / Desa Kepaihan, akan tetapi obyek hakatas tanah dalam Akta Jual Beli No.164 / JB / Ill / 1994, tanggal 16 Agustus1994 tersebut di atas adalah Sertifikat Hak Milik No.444 / Kepatian atasnama Soemardjo ;Maka berdasarkan atas halhal tersebut diatas, Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri
Register : 28-09-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 416/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 22 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat : Hotniuhur Marinawaty Malau
Terbanding/Penggugat : Barnabas Jontuah Purba
7128
  • Sebagai dasar danalasan,mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dansederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dandapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana sertaberkekuatan hukum dan kepatian hukum.
Register : 21-08-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN SURAKARTA Nomor 197/Pdt.G/2018/PN Skt
Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
4610
  • Instansi Pelaksana tidak dimintakanoleh Penggugat dalam surat gugatannya dan hanya meminta atau menuntut untukHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN Sktditerbitkan Akta Perceraian, namun karena hal tersebut merupakan perintah dariundangundang yang berlaku, yaitu UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan untuk kepatian
Register : 13-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Kpn
Tanggal 15 Desember 2020 — Penuntut Umum:
SURYA DHARMA PUTRA BAKARA, SH
Terdakwa:
PUJI HERMAWAN ALIAS BOKIR Bin HERI SUKARELAWANTO
1512
  • atas tindak pidana yang didakwakanterhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidanatujuannya bukan sematamata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapijuga harus membuat seorang tersebut mampu merubah perilaku yang jahatmenjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat sertaHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2020/PN Kpnpemidanaan tersebut haruSs mengadung keadilan dari sisi Terdakwa,Masyarakat dan Kepatian
Register : 05-07-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 25/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
YUDIANDAR ARIGA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
132184
  • Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 11 s.d. 14menyatakan azas kepatian hukum, azas kecermatan, azas penyalahgunaanwewenang yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa, karenaupaya yang dilakukan oleh pejabat sidang KKE telah sesuai denganketentuan yang berlaku dan selaras dengan prinsipprinsip asas umumpemerintahan yang baik dikarenakan proses mekanisme sidang KKE telahmengacu kepada ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentangSOTK KEP.Berdasarkan halhak tersebut
Register : 04-01-2011 — Putus : 24-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 2/G.TUN/2011/P.TUN.Mks
Tanggal 24 Mei 2011 — Hj. MASWATI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
8072
  • menjadi obyeksengketa telah bertentanngan dengan Pasal 3 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah; Menimbang, bahwa selain itu Tergugat sesuai dengankewenangannya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala KantorPertanahan Nomor 3 Tahun 1997 wajib membentuk Panitia telaahanuntuk melaksanakan Putusan pengadilan yang telah berkekutan hukumpasti (vide bukti Pl, P2, dan P3) untuk membatalkan /mencabutsertipikat yang menjadi obyek sengketa demi untuk tercapainyaazas kepatian
Register : 21-11-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 23/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 19 Maret 2020 — Penggugat:
1.HAMSIH
2.ASLI
3.RAKLI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA
2.MBALWATI YASON
318223
  • Asas Kepatian Hukum .
Register : 08-02-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN Tjk
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
LIsnainy Irdan
Tergugat:
1.KOPERASI SERBA USAHA (KSU) JASA PRIMA
2.THABRANI, S.H.
8814
  • Bahwa gugatan PELAWAN pada angka 6, 7, 8 halaman 8 PELAWANyang pada pokoknya menyatakan mengenai tidak adanya dasar hukumuntuk dapat dilaksanakan adalah merupakan dalil yang tidak berdasar danmenunjukkan bahwa PELAWAN berusaha menggelabui HAKIM danPENGADILAN serta TIDAK MEMATUHI PUTUSAN PENGADILAN yangtelan memberi kepatian hukum karena pada saat pelaksanaan Aamaningdihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menyampaikanpengakuan utang dan penawaran Pembayaran kepada TERLAWAN sebesar
Register : 25-02-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 29 April 2019 — CV. Rukmana, dkk >< PT. Aswab Techno Indonesia
318307
  • TENTANG JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.11.Bahwa semenjak Termohon Pailit mengumumkan pemberitahuanpenghentian aktifitas usahanya pada tanggal 02 Desember 2018, maka padasaat itu seluruh tagihan Para Pemohon pailit menjadi jatuh tempo dan dapatditagih untuk segera dibayar oleh Termohon Pailit, mengingat tidak ada lagiperputaran arus kas (cashflow) dari Termohon Pailit yang berimplikasi padatidak adanya kepatian pembayaran utang kepada Para Pemohon Pailit,terlebih lagi selama + 6 (enam) bulan terakhir
Register : 02-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Smg
Tanggal 11 Februari 2019 — Pemohon:
1.SUNARTI
2.SITI AMINAH
3.MARWOTO
Termohon:
1.Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan SPAM Sistem Penyediaan Air Minum
2.Dinas Pekerjaan Umum DPU Kota Semarang qq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
7518
  • Asas Kepatian HukumYang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalamnegara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakanPenyelenggara Pemerintahan.Bahwa dalam perkara a quo Termohon telah menetapkan nilai gantirugi tanpa memperhatikan ketentuan perundangundangan yangberlaku;b.
Register : 10-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Tng
Tanggal 14 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
403
  • No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim mempertimbangkan danmengabulkan permohonan Para Pemohon sebatas permintaan Para Pemohonagar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Doerahman bin Saatdengan tujuan untuk kepatian hukum Para Pemohon sebagai ahli waris, untukHal. 19 dari 23. Pen.No.355/Padt.P/2020/PA. Tng.mengurus hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hartawarisan/peninggalan almarhum dan untuk kepentingan hukum lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 UU.
Register : 13-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 657/Pid.Sus/2020/PN Kpn
Tanggal 15 Desember 2020 — Penuntut Umum:
SURYA DHARMA PUTRA BAKARA, SH
Terdakwa:
PURWANTO Alias KENTUS Bin SUPRIONO
189
  • bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakanterhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidanatujuannya bukan sematamata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapijuga harus membuat seorang tersebut mampu merubah perilaku yang jahatmenjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat sertapemidanaan tersebut harus mengadung keadilan dari sisi Terdakwa,Masyarakat dan Kepatian
Register : 06-03-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 30-09-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Byw
Tanggal 29 Agustus 2017 — BOIMIN, dkk lawan WIJIATI, dkk
454
  • Kepatian Kecamatan/KabupatenBanyuwangi, sebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 3dari 34 Putusan Nomor 45/PDT.G/2017/PN.
Register : 07-05-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Dps
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
Cokorda Intan Merlany Dewie, SH
Terdakwa:
Lina Elvianti
2922
  • PUTUSANNomor : 442/Pid.Sus/2018/PN DPSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidanadalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama lengkap : Lina Elvianti.Tempat lahir : Banyuwandgi.Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/6 Noember 1993.Jenis kelamin : Perempuan.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Tetap : Dusun Kepatian, Desa Celuring,