Kualitas Perbuatan Melawan Hukum1.Bahwa Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan MelawanHukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) dengan dikuasai Tanah10hak PARA PENGGUGAT yang telah mempunyai sertifikat hak milik tanpa hakdengan membuat gedung olahraga HOCKEY serta fasilitasnya dimanfaatkanpengunaanya oleh Tergugat Ill serta pengelolaanya oleh Tergugat IV yangmerupakan tindakan sewenangwenang, melanggar

Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum olehPenguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) melanggar kepatutan dalammasyarakat yang harus dipatuhi oleh penguasa menyebabkan kerugian bagi ParaPenggugat, sebagaimana Pasal 1365 KUHperdata "Setiap perbuatan yangmelanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, wajib orang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" jo Pasal 1366KUHPerdata "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yangdisebabkan

Bahwa Tergugat IV sebagai Instansi Pemerintah dilingkungan Tergugat IIsalah satu tugasnya meningkatkan dan memberdayakan organisasi keolahragaandan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk duniausaha dalam upaya mengembangkan industri olahraga guna mendukungpengembangan sarana dan prasarana olahraga karena objek perkara terdapatsarana dan prasarana olahraga diatasnya Tergugat IV juga ikut melakukanPerbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) ;8.

dan Sertifikat No 923 tahun 1983 atasnama SYAMSUARNI yang saat ini dibalik namakan atas nama MURNIWATY yangluasnya 18.290 M2 namun diterbitkan lagi diatas tanah tersebut sertifikat Hak PakaiNo. 14 tahun 2002 dan Sertifikat dengan Hak Pakai No. 15 tahun 2002 dengandemikian Tergugat VI telah melakan Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa(onrechtmatige overheidsdaad);10.

diketahui sebahagian berada di dalam bidang tanah yang telahmemiliki tanda bukti hak atas tanah Hak Pakai Nomor 14 tahun 2002 dan HakPakai Nomor 15 tahun 2002 namun diterbitkan lagi diatas tanah tersebut sertifikathak pakai No. 14 tahun 2002 dan Sertifikat dengan Hak Pakai No. 15 tahun 2002dengan demikian Tergugat VII telah melakan Perbuatan melanggar hukum olehpenguasa onrechtmatige overheidsdaad ;11.

Songkal lainnya merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan tindakan Tergugat VI dalam menerbitkan sertifikat ke atasnama Tergugat , Il, Ill, IV, V terindikasi sarat rekayasa merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan tindakan Turut Tergugat yang mengeluarkan suratrekomendasi pengurusan sertifikat ke atas nama Tergugat , Il, Ill, IV, Vtanpa memperdulikan surat keberatan dari PenggugatPenggugatmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan

Nomor 2044 K/Pdt/2018Dalam Rekonvensi:1.Menerima dan Mengabulkan Gugat Balik (Rekonvensi) Pengugat s.d Vd.r/Tergugat s.d V d.k untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan dari Tergugat s.d X d.r/Penggugat s.d X d.kadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan sebidang tanah seluas 3916 m? (tiga ribu sembilan ratusenam belas meter persegi) yang terletak di Desa Sibuntuon Parpea, Kec.Lintongnihuta, Kab.

Songkal lainnya merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);Menyatakan tindakan TergugatVI dalam menerbitkan sertifikat ke atasnama Tergugatl, Il, Ill, IV, V terindikasi sarat rekayasa merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);Menyatakan tindakan Turut Tergugat yang mengeluarkan suratrekomendasi pengurusan sertifikat ke atas nama Tergugat , Il, Ill, IV, Vtanpa memperdulikan surat keberatan dari PenggugatPenggugatmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan

SongkalSihombing Lumbantoruan merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);6. Menyatakan tindakan Tergugat VI dalam menerbitkan sertifikatkeatas nama Tergugat , Il, Ill, IV, V terindikasi syarat rekayasamerupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);7.

Menyatakan tindakan Turut Tergugat yang mengeluarkan suratrekomendasi pengurusan sertifikat ke atas nama Tergugat , Il, Ill, IV,V tanpa memperdulikan surat keberatan dari PenggugatPenggugatmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);8.

Nomor 2668 K/Pdt/20197.pejabat pemerintah setempat mulai dari tingkat RT, Kelurahan danKecamatan, demi memperoleh kepastian hukum bagi Penggugat;Menyatakan bahwa tindakan Tergugat kepada Penggugat adalahperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diaturdalam Pasal 1365 KUHPerdata yang harus dipertanggungjawabkanTergugat dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang mengklaim dan mengakusebagai ahli waris dari orangtuanya bernama Ali Sandri

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalahperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);3.

Menyatakan tindakan Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalamPasal 1365 KUHPerdata yang harus dipertanggungjawabkanTergugat dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2.171.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);5.

Nomor 2668 K/Pdt/2019melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalamPasal 1365 KUHPerdata yang harus dipertanggungjawabkanPembanding semula Tergugat dengan segala akibat hukum yangtimbul dari padanya;4.

Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding) adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);3.

Poernomo Gan dengan Surat UkurNomor 26/Hamadi/2011 Tanggal 25052011, dengan batasbatas: Sebelah Utara : Tanah milik Gandhi Gan (Penggugat); Sebelah Selatan =: Jalan masuk Hamadi Pantai: Sebelah Timur : Jalan Perumahan PP. 10; Sebelah Barat : Jalan Baru HamadiHoltekam:;Di atas tanah milik Penggugat tersebut poin 2 (dua) adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat HakMilik Nomor 00643, tertanggal 28092011 An.

Padahal seharusnya diketahui bahwa tanah tersebut adalahmilik Penggugat, adalan merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas 1.500 m?, yangditerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00643/Kel.Hamadi, tertanggal 28Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 628 K/Pdt/2019092011 An.

Padahal seharusnya diketahui bahwa tanah tersebut adalahmilik Penggugat, adalan merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas 1.500 m?, yangditerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00643/Kel.Hamadi, tertanggal 28092011 An.

Poernomo Gandengan Surat Ukur Nomor 26/Hamadi/2011, tanggal 25052011,dengan batasbatas: Sebelah Utara : Tanah milik Gandhi Gan (Penggugat); Sebelah Selatan : Jalan masuk Hamadi Pantai; Sebelah Timur : Jalan Perumahan PP. 10; Sebelah Barat : Jalan Baru HamadiHoltekam:;Di atas tanah milik Penggugat tersebut poin 2 (dua) adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);4.

Putusan Nomor 628 K/Pdt/2019merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);5. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas 1.500 m?, yangditerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00643/Kel.Hamadi, tertanggal28092011 An.

Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) diaturtentang penyelesaian tindakan pemerintahan dan kewenanganmengadilinya;Maka dalam gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat seharusnyamelakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara:Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telahmengajukan tanggapan dalam Repliknya, yang pada pokoknya, sebagaiberikut:. Dalam EksepsiA.

Overheidsdaad), pada huruf c, menyebutkan:"pahwa ketentuan peralihan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tidakHalaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Padt.G/2019/PN Tumenyebutkan kewenangan mengadili perkara Onrechtmatige Overheidsdaad,dan ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah jugabelum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakanpemerintah dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukumoleh badan dan/atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige

Overheidsdaad), Penggugat,Tergugat, Gugatan dan Pengadilan;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan MelanggarHukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (OnrechtmatigeOverheidsdaad), dalam BAB II KEWENANGAN, Pasal 2 menyebutkan:ayat (1): Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakankewenangan

(Onrechtmatige Overheidsdaad), belumada dan belum berlaku, sedangkan saat ini Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia tersebut telah berlaku efektif dan harus dilaksanakan;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat ketentuan PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad), adalah peraturan yang sah menurut hukumdan

Overheidsdaad), yang untuk itu telah ada pengaturan hukumacaranya, yaitu: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan PemerintahanDan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh BadanDan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakimberpendapat Eksepsi Tergugat , Il dan Ill, serta Tergugat IV, beralasanmenurut hukum sehingga harus dikabulkan, dengan

(Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi) atas namaLUTTER V.I.M OHEE dalam hal ini TERGUGAT Il menjadi atasnama ERWIN PIRONO dalam hal ini disebut TERGUGAT tanpasepengetahuan atau seijin PENGGUGAT, padahal telah diketahuioleh TERGUGAT IV bahwa bidang tanah tersebut adalah milikPENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Overheidsdaad);Hal. 6 dari 31 hal.

(Enam Puluh Tiga Meter Persegi)yang menjadi bagian dari obyek dalam perkara ini tanpasepengetahuan atau tanpa persetujuan dari PENGGUGAT adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);Menyatakan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II menguasai,menjual dan atau mengalihkan hak atas sebagian bidang tanah milikPENGGUGAT, kepada TERGUGAT dan atau orang lain seluas +758 M? dan seluas + 63 M?

yangmenjadi obyek dalam perkara ini adalah merupakan PerbuatanMelawan Hukum (Onrechtmatige Daad);7.

Putusan Perdata Nomor 101/PDT/2020/PT JAPsepengetahuan atau tanpa persetujuan dari PENGGUGAT adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);Menyatakan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II menguasai,menjual dan atau mengalihkan hak atas sebagian bidang tanah milikPENGGUGAT, kepada TERGUGAT dan atau orang lain seluas +758 M? dan seluas + 63 M2?

atau (walaupun diketahuinya bidangtanah dimaksud yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah milikPENGGUGAT) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Daad);Menyatakan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT Ill menguasaidan melakukan aktifitas pembangunan gedung/ rumah diatassebagian bidang tanah milik PENGGUGAT seluas + 525 M?

Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai tanah objek perkara secara tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).4. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara secara suka rela dan bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.5. Menolak gugatan penggugat selebihnya.6. Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.071.000.-( dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah ).

oleh Para Tergugat;Bahwa terhadap penguasaan tanah objek perkara a quo oleh Para Tergugat, Penggugattelah berupaya menyelesaikannya secara baikbaik dan kekeluargaan dengan ParaTergugat, namun Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya danbersikeras untuk menguasai seluruh tanah objek perkara;3 Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai secara tanpa hak dan melawan hukumtanah objek perkara a quo sebagaimana dimaksud Posita angka 2, 3 dan 4 di atasadalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige

;Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai secara tanpa hak dan melawanhukum tanah objek perkara a quo sebagaimana di maksud Posita angka 5 di atasadalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalamPasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Menghukum Para Terggugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat, karena telahmenguasai secara tanpa hak dan melawan hukum tanah objek perkara a quo, sehinggaPenggugat tidak dapat menguasai dan memanfatkan tanah miliknya, yaitu sebesar

mana tersebutdalam amar putusan ini.Memperhatikan pasal pasal dan perturan per Undang Undangan yangberhubungan dengan perkara ini.MENGADILI1 Menerima gugatan Penggugat sebahagian.2 Menyatakan tanah objek perkara adalah termasuk dalam tanah milik Penggugatsebagaimana tercantum dalam sartifikat Hak Milik Nomor. 586 tanggal 12 Maret 2004Surat Ukur Nomor. 167/BLP/2002 seluas 268 M2.3 Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai tanah objek perkara secara tanpa hakmerupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige

Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) melakukan eksekusi kepada Penggugat tidak melalui prosedur hukum yang sah;3.

Wempi Wattimurisebelumnya telah didatangi oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwaobjek gugatan adalah milik turun temurun dari Para Penggugat, adalahperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daac);Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Ill dengan menandatanganiSurat Pelimpahan/Pelepasan Sebidang Tanah Adat atau objek gugatantanggal 28 April 2008 yang isinya Tergugat Ill melimpahkan objekgugatan kepada Tn.

Wempi Wattimuri padahal objek gugatan adalahtanah adat dari Para Penggugat dan bukan tanah adat Tergugat Illadalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan Surat Pelimpahan/Pelepasan Sebidang Tanah Adat antaraTergugat Ill dengan Tn. Wempi Wattimuri tertanggal 28 April 2008 adalahtidak berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa perbuatan Tn.

Wempi Wattimuri yang menyatakanobjek gugatan adalah atas namanya dan bersama Tergugat IVmenandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 Juni 2008 adalahperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daac);Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli antara Tn. Wempi Wattimuridengan Tergugat IV tertanggal 5 Juni 2008 adalah tidak berkekuatanhukum:;Menyatakan bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00973 seluas1.245 m? (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi), daftar isian202 SK.

Wempi Wattimuri meminta Tergugat III danbukan kepada Para Penggugat untuk menandatangani Surat PelepasanAdat tanggal 28 April 2008, adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad),Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Ill dengan menandatanganiSurat Pelimpahan/Pelepasan Sebidang Tanah Adat atau objek gugatanHalaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/201910.11.12.13.tanggal 28 April 2008 yang isinya Tergugat Ill melimpahkan objekgugatan kepada Tn.

Wempi Wattimuri padahal objek gugatan adalahtanah adat dari Para Penggugat dan bukan tanah adat Tergugat Illadalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan Surat Pelimpahan/Pelepasan Sebidang Tanah Adat antaraTergugat III dengan Tn. Wempi Wattimuri tertanggal 28 April 2008 adalahtidak berkekuatan hukum,Menyatakan bahwa perbuatan Tn.

Bahwa terjadinva PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad)yang telah dilakukan TERGUGAT terhadap 2 (dua) bidang tanah hak milikadat yang diperoleh oleh PENGGUGAT secara sah menurut hukum dariABDURRACHMAN FIKRI dengan dasar alas hak milik adat pertamanya,yaitu : Surat Keterangan Hak Milik Adat No.131/HMA/Ped/1989, tanggal 7April 1989, atas nama : SYAFE!

PLGTERGUGAT Il kepada TERGUGAT I, patut pula secara hukumdinyatakan perbuatan TURUT TERGUGAT Ill dikualifikasikanPERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad):10.

akibatPERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) yangdilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IIIadalah sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah);dan patut secara hukum dihukum secara tanggung renteng kepadaTERGUGAT , TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill untuk menggantikerugian materiil dan immateriil yang ditanggung PENGGUGAT a quosecara seketika dan sekaligus;15.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT , TURUTTERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III sebagaimana telah dinyatakandalam positum no 9 a, 9 b, dan 9 c secara hukum dikualifikasikanPERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) maka sepatutnyaterhadap TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT Il, dan TURUTTERGUGAT III dihukum untuk mematuhi amar putusan dalam perkara ini:19.

MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) yangdilakukan oleh TERGUGAT , TERGUGAT II dan TERGUGAT IIIadalah sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah);Secara seketika dan sekaligus;7.

No. 295 K/Pdt.Sus/20121 Bahwa apa yang diuraikan Penggugat Rekonvensi pada bagian Konvensidi atas secara Mutatis Mutandis dianggap bagian tak terpisahkan dariRekonvensi ini ;2 Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Daad) berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :1 Bahwa Tergugat Rekonvensi telah diberhentikan secara tetap darikeanggotaan Partai Persatuan Pembangunan oleh Penggugatterhitung sejak tanggal 19 Mei 2011 sehingga dengan demikian sejaktanggal 19

Sub Total Rp. 4.736.904,3If Tunjangan Perumahan sebesar Rp. 6.000.000, Ill Peng Komunikasi Intensif Rp. 2.100.000.Total Rp.12.836.904,Dikurangi potongan sebesar Rp. 1.372.954.Total yang diterima perbulan Rp.11.463.950,TERHITUNG : SEBELAS JUTA EMPAT RARUS ENAM PULUHTIGA RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH ;Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang masih menerima Gaji danTunjangan sebagaimana disebutkan pada butir angka 2 Sub 2.3. di atas jelasdan nyatanyata merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige

Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) ;4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada PenggugatRekonvensi sekaligus dan seketika berupa :e Gaji dan Tunjangan Keanggotaan DPRD Bolaang Mongondow sejak bulan Mei2011 sampai saat ini dengan rincian sebagai berikut : I Gaji :e Uang Refsebtasi sebesar Rp. 1.575.000,e Tunjangan Keluarga sebesar Rp. 220.000,e Tunjangan beras sebesar Rp. 160.000,e Uang paket sebesar Rp. 157.000,e Tunjangan Jabatan

Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) ;4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada PenggugatRekonvensi sekaligus dan seketika berupa :e Gaji dan Tunjangan Keanggotaan DPRD Bolaang Mongondow sejak bulan Mei2011 sampai saat ini dengan rincian sebagai berikut :I Gaji :e Uang Refsebtasi sebesar Rp. 1.575.000,e Tunjangan Keluarga sebesar Rp. 220.000,e Tunjangan beras sebesar Rp. 160.000,e Uang paket sebesar Rp. 157.000,e Tunjangan Jabatan

No. 295 K/Pdt.Sus/201216Dikurangi potongan sebesar Rp. 1.372.954.Total yang diterima perbulan Rp.11.463.950,TERHITUNG : SEBELAS JUTA EMPAT RARUS ENAM PULUHTIGA RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH ;3 Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang masih menerima Gaji danTunjangan sebagaimana disebutkan pada butir angka 2 Sub 2.3. di atas jelasdan nyatanyata merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)yang secara keseluruhan harus diserahkan secara penuh dan utuh kepadaDewan Pimpinan Cabang Partai

(sembilanribu seratus lima puluh dua meter persegi) tanpa sepengetahuan danseizin dari Alm. orang tua Para Penggugat dan atau ahli waris lainnya,adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menghukum Tergugat dan orangorang yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah milik Para Penggugat yang luasnya +9.152 m?

sehingga tanahnya menjadi tidak bisadipergunakan dan jika diperhitungkan dengan sewa menyewa dan atauhasil yang diperoleh dari tanah terpekara tersebut sejak tahun 2002sampai dengan saat ini sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiapbulannya maka:Rp3.000.000, x 12 Bulan = Rp36.000.000, per tahunRp36.000.000, x 16 Tahun = Rp576.000.000, Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2019(lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah)Kerugian Moril:Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige

(sembilanribu seratus lima puluh dua meter persegi) tanpa sepengetahuan danseizin dari Alm. orang tua Para Penggugat dan atau ahli waris lainnya,adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad):4. Menghukum Tergugat dan orangorang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik ParaPenggugat yang luasnya + 9.152 m?

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daads);4. Menyatakan Tergugat untuk membayar sisa tunggakan sebesar Rp.1.388.385.870 (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi;6.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(Onrechtmatige daads);Halaman 13 dari 14 Putusan No.11/Padt.G/2016/PN Stb.=Menyatakan Tergugat untuk membayar sisa tunggakan sebesarRp.1.388.385.870 (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tigaratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun adaupaya verzet, banding dan kasasi;6.

Bahwa oleh karena Tergugat menguasai tanah/kebun terperkara adalahtanpa seizin dari Para Penggugat dan menyatakan tanah/kebun terperkaratersebut di atas adalah miliknya, hal ini jelas adalah merupakan perbuatanmelawan/melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan oleh karena ituTergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan/melanggar hukum (onrechtmatige daad);7.

Bahwa demikian pula halnya dengan Tergugat Il yang membantu/memberibantuan atas tindakantindakan dari Tergugat dengan menerima danmenyetujui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24Februari 2009 adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) dan sebagai konsekuensi hukumnya: maka segalasuratsurat yang dibuat oleh Tergugat II sepanjang mengenai tanah/kebunterperkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan*;9.

Tapanuli Tengah(tanah/kebun terperkara sekarang), adalah merupakan tanah/kebun yangsedang bermasalah dan pihak Penggugat pun sudah menyurati Pihak KantorBadan Pertanahan Nasional, Kabupaten Tapanuli Tengah agar janganmenerbitkan Sertifikat atas tanah tersebut, akan tetapi Tergugat Ill tetapmenerbitkan Sertifikat dari tanah/kebun tersebut, tindakan Tergugat Ill inijelas adalah merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum(onrechtmatige daad), Thus... oleh karenanya Tergugat III haruslahdinyatakan telah

peroleh berdasarkan warisan dariayah Para Penggugat dan Tergugat memasuki dan menguasai tanah/kebun terperkara dengan tanpa setahu dan tanpa seizin dari ParaPenggugat dan menyatakan kepada pihak lain bahwatanah/kebunterperkara tersebut adalah miliknya, adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) dan oleh karenanya Tergugat haruslahdinyatakan telah melakukan perbuatan melawan/melanggar hukum(onrechtmatige daad) dan haruslah bertanggung jawab atas semuakonsekwensikonsekwensi hukum

/ kebun terperkara, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan.Menyatakan juga menurut hukum bahwa tindakan dari Tergugat Ill yangmenerbitkan Sertifikat No. 44 tertanggal 02 Januari 2010 atas tanah / kebunterperkara adalah juga merupakan perbuatan melawan / melanggar hukum(onrechtmatige daad), karena Tergugat Ill mengetahui/patut mengetahuibahwa tanah/kebun terperkara sekarang sebelum Sertifikat diterbitkanadalah merupakan tanah/kebun bermasalah;8.

daad);2 Bahwa, dalam ketentuan Pasal 102 Rv dinyatakan gugatan atas dasaringkar janji tidak dapat dicampur atau digabungkan dengan gugatantentang perbuatan melawan/melanggar hukum (onrechtmatige daad)sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah AgungRI Nomor 879 K/Pdt/1999, tanggal 29 Januari 2001, sehingga yangdemikian itu gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka gugatanPenggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);Dalam Rekonvensi:1Bahwa, apa yang termuat dalam

bagian konvensi mohon dianggap termasuk pulabagian rekonvensi ini;Bahwa, Tergugat dalam Rekonvensi dalam gugatan konvensinya telah memutarbalikkan fakta/peristiwa hukum (recht feiten) yang menjadi dasar gugatanterhadap Penggugat dalam Rekonvensi, dan kemudian menuduh Penggugatdalam Rekonvensi seolaholah melakukan fitnah serta telah melakukanperbuatan melanggar/melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikanTergugat dalam Rekonvensi, padahal yang didalilkan oleh Tergugat dalamRekonvensi itu adalah

No. 139 K/Pdt/2014dalam bentuk apapun sebagaimana didalilkan Tergugat dalam Rekonvensi dalamgugatannya;4 Bahwa, dengan adanya tuduhan dari Tergugat dalam Rekonvensi terhadapPenggugat dalam Rekonvensi dengan berbagai tuduhan sebagaimana dalamgugatan Tergugat dalam Rekonvensi pada point 5, 6, 7 dan 8 adalah merupakanperbuatan yang melanggar/melawan hukum (onrechtmatige daad) dan secarahukum perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi dapat dikualifikasikan sebagaiperbuatan melanggar/melawan hukum (onrechtmatige

daad) sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan Penggugat dalamRekonvensi diberi hak hukum untuk mengajukan/menuntut gugatan perdata baikmateriil dan immateriil;5 Bahwa, dengan adanya tuduhan yang tidak berdasarkan hukum dan sewenangwenang tersebut yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi terhadapPenggugat dalam Konvensi merupakan perbuatan melanggar/melawan hukum(onrechtmatige daad, eks.

No. 139 K/Pdt/201410Atau:Menyatakan sah dan berharga sita jaminantersebut;Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensitelah melakukan perbuatan melanggar ataumelawan hukum (onrechtmatige daad);Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untukmembayar ganti rugi kepada Penggugat dalamRekonvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) secara tunai;Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara inidapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adabantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad);Menghukum

Kabupaten Barito Kuala serta memasangpapan pemberitahuan Tanah Milik Daerah Dilarang Masuk/ Memanfaatkan DiluarStatus Penggunaan, Ancaman Pidana Pasal 167 (1) KUHP dihukum 9 bulan penjaraPasal 389 KUHP dihukum 2 tahun 8 bulan penjara Pasal 551 KUHP dihukum dendatanpa seijin Penggugat dan tanpa adanya alas hak yang sah menurut hukum dalamhal penguasaan tanah tersebut ;Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat tersebut yaitumengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa(ONRECHTMATIGE

Pejabat Pemerintahan (OnrechtmatigeOverheidsdaaoa), dijelaskan bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/ataupejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakanpemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negaraberdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa, TindakanPemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan

atau penyelenggara negaralainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 Nomor 4dinyatakan bahwa, Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ataupejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang diHalaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Padt.G/2019/PN Mrhdalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakanPejabat Pemerintahan, atau tidak

Overheidsdaad (OOD) ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor2 Tahun 2019 dinyatakan bahwa, pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulaiberlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeritetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019

/PN MrhMenimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 11 Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 2019 mengatur bahwa, perkara perbuatan melanggarhukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harusmenyatakan tidak berwenang mengadili ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 Rv dan Pasal 11Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 serta seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat