Bahwa pada pada tanggal 16041999 Pemohon menikah denganseorang Warga Negara Indonesia yang bernama IDA BAGUS KETUTPUTRA secara Agama Hindu di kediaman IDA BAGUS KETUT PUTRAdi Banjar Batanancak, Desa Mas, Ubud ;Bahwa setelah menikah sesuai dengan adat dan kebiasaan yangberlaku dikediaman Pemohon dan suaminya maka Pemohon bergantinama menjadi JERO JEPANG ;Bahwa pada tanggal 10091999 Pemohon secara sah telah menjadiWarga Negara Indonesia sesuai dengan Pernyataan Keterangankewarganegaraan Repulik Indonesia

LAB :02481/NNF/2021 dengan Kesimpulan :> Setelah dilakukan pemeriksaan secara LaboratorisKrisminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :05369/2021/NNE : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristalMetamfetamina terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 61Lampiran UndangUndang Repulik Indonesia Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika :Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar terdakwa SONNY ECHWANSAH

LAB : 02481/NNF/2021 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara LaboratorisKrisminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :05369/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristalMetamfetamina terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 61Lampiran UndangUndang Repulik Indonesia Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika :Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 203

LAB : 02481/NNF/2021 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara LaboratorisKrisminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor05369/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristalMetamfetamina terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 61Lampiran UndangUndang Repulik Indonesia Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika :Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawanhukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I telahterbukti dan terpenuhi ;Menimbang

Desember 2013 Pemohon telah terbukti mengajukanproses untuk mendapat izin atasan, namun sampai pada limit waktu yang telahdiberikan kepada Pemohon surat izin dimaksud belum juga diterbitkan olehpejabat yang berwenang dan Pemohon berkesimpulan tetap akan melanjutkanproses perceraian dengan tanpa izin atasan dengan membuat surat pernyataanbermaterai yang ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 26 Juni 2014 yang isipokoknya bahwa Pemohon bersedia menerima tindakan atau hukuman dariPejabat Kepolisian Repulik

telahdipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;Menimbang bahwa bedasarkan relaas panggilan Termohon nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Pspk yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggilsecara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;Menimbang bahwa Pemohon adalah anggota POLRI, majelismengingatkan kepada Pemohon bahwa sebagai anggota POLRI yang hendakmelakukan perceraian harus mendapat izin dari atasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repulik

Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal iniyaitu tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat, dan yang dimaksud denganmelawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan denganperaturan perundangundangan (sifat melawan hukum formil);Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN LbpMenimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undangundang Repulik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : "narkotika hanyadapat digunakan untuk kepentingan

Terdakwa dari saksi Abnur Hamdani Alias Dani, ketikaditanyakan apakah ada ijinnya, Terdakwa menjawab tidak memiliki izin daripihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasaiNarkotika Golongan jenis shabushabu dan Terdakwa tidak memiliki izin daripihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasaiNarkotika Golongan jenis shabushabu;Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berhak membawadan menguasai narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undangundang Repulik

Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanamanHalaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN LbpMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalampenjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Repulik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal daritanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurang!

tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyaHlm 3 dari 5 hal Putusan No.xxxx/PdtG/2019/PA.Btmtersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman TeknisPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatan Penggugat tersebutsudah sepatutnya digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankankepada

untukmemeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Pemohon dan Termohon telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan permohonannyatersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

., M.Kn,dengan pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Repulik Indonesia Nomor AHU0030775.AH.01.04 Tahun2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan NahdiyatMakassar:Adalah sah secara hukum,;Menyatakan secara hukum bahwa Yayasan Nahdiyat sebagaimana AktaPendirian Yayasan Nahdiyat Nomor 8 tanggal 20 Februari 1974 dan AktaPerubahan Yayasan Nahdiyat Nomor 27 tanggal 8 Januari 1988 telahmenjadi Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat) sebagaimana AktaPendirian Yayasan Nahdiyat

jaminan yang diletakkanPengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini;Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor 8 tanggal 20Februari 1974, yang dibuat oleh Notaris Muhammad GainaOhorella, S.H., Akta Perubahan Yayasan Nahdiyat Nomor 27tanggal 8 Januari 1988, yang dibuat oleh Notaris Hasan ZainiZaenal, S.H., Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar tanggal29 Juli 2016 Nomor 142, yang dibuat oleh Notaris Steven Winarso,S.H., M.Kn, dengan pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Repulik

persidangan kecuali Tergugat hadir pada sidang kedua sajasedangkan Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruhwakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, padahal Penggugattelah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman TeknisPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatan Penggugat tersebutsepatutnya dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) danPasal 90 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 jo.

tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyaHim 3 dari 5 hal Putusan No.xxxx/PdtG/2019/PA.Btmtersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon

dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Pemohon dan Termohon telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiranlyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalam mengaju = anpermohonannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

Pen. 145/Pdt.P/2012/PA.Btm.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon;Mengingat segala peraturan

dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukangugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat pada tanggal30 Juni 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor1415/2020/OF dan 1416/2020/OF berupa daundaun kering tersebut diatasadalah benar mengandung Narkotika jenis 5MDMBPICA. 5FMDMBPICAterdaftar dalam Golongan Nomor urut 166 lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika didalam Lampiran UndangUndang Repulik

Pusat LaboratoriumForensik yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2020 dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwabarang bukti dengan nomor 1415/2020/OF dan 1416/2020/OF berupa daundaun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis 5FMDMBPICA. 5FMDMBPICA terdaftar dalam Golongan Nomor urut 166lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam LampiranUndangUndang Repulik

PusatLaboratorium Forensik yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2020 dengankesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1415/2020/OF dan1416/2020/OF berupa daundaun kering tersebut diatas adalah benarmengandung Narkotika jenis 5MDMBPICA. 5FMDMBPICA terdaftar dalamGolongan Nomor urut 166 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadidalam Lampiran UndangUndang Repulik

No. 1638/Pdt.G/2018/PA.Btm.tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman TeknisPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatan Penggugat tersebutsudah sepatutnya digugurkan;Menimbang, bahwaperkarainitermasuk bidang perkawinan,

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon