sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukDaerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupatendisebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.Pasal 65Ayat(1) :Kepala daerah mempunyai tugas:a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD danrancangan Perda tentang RPJMD

Penataan kelembagaan perangkat daerah didasarkan padaevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mendukung capaiantarget kinerja RPJMD kabupaten Jember Tahun 20162021.

Pada tahun anggaran 2018, dilakukan pekerjaan jasa konsultansiperencanaan rehabilitasi kantor Kecamatan di Kabupaten Jember.Pekerjaan ini merupakan bagian dari program yang sudah ditetapkandalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Jember. Program ini dilaksanakan oleh Dinas PemukimanRakyat, Kawasan Terpadu dan Cipta Karya;2.

Putusan Nomor 2 P.KHS/2020Revitalisasi pasar merupakan program yang sudah ditetapkandalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Jember. Program ini dilaksanakan oleh DinasPerindustrian dan Perdagangan;Pekerjaan jasa konsultansi perencanaan ini dilakukan melaluimekanisme Pengadaan Langsung, karena nilai pekerjaannyakurang dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada tahun anggaran 2018, dilakukan pekerjaan jasa konsultansiperencanaan rehabilitasi kantor Kecamatan di Kabupaten Jember.Pekerjaan ini merupakan bagian dari program yang sudah ditetapkandalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Jember. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.Pada tahun anggaran 2018, Dinas Kesehatan mengerjakan paketpekerjaan rehabilitasi Puskesmas sebanyak 15 (lima belas)Puskesmas bukan 50 (lima puluh) paket sebagaimana pendapatDPRD.2.

SK/02/PPI/II/2010 .1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahunanggaran 2010.1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .3982. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba wamna silver abuabu serta charger.84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).85. 1 (satu

SK/02/PPI/II/2010 .1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahunanggaran 2010.1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).1 (satu) proposal pembebasan

Putusan Nomor 2 P.KHS/2018Nomor 130/0189/01/2018 tertanggal 30 Januari 2018 dengan tugasKepala Daerah sesuai dengan Pasal 65 UndangUndang Nomor 9Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersamaDPRD;b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD danrancangan Perda tentang RPJMD kepada

(satu) Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nomor SK/02/PPI/II/ 2010;1 (satu) Keputusan Bupati PPU Nomor 593.33/253/2011;1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahunanggaran 2010;1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011;1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011;1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf);1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011;1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger;1 (satu) copy RPJMD

No. 2291 K/PID.SUS/2017oirw10.11.12.13.14.15.1 (satu) buku berwarna Biru Putin dengan Tulisan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenSeluma 20102015;1 (satu) map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelangTahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan ) berkas;4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor 54 Tahun 2011 tentangPenetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan diLingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2011yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma;4 (empat) lembar

TahunAnggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra UtamaConindo;1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran LokasiSimpang Enam Kota Tais;1 (satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunandan Penataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan Pembangunan dan peningkatanJalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 2015;1 (satu) buku berwarna Biru Putin dengan Tulisan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Seluma20102015

TahunAnggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra UtamaConindo;1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran LokasiSimpang Enam Kota Tais;1 (satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunandan Penataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan Pembangunan dan peningkatanJalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 2015;1 (satu) buku berwarna Biru Putin dengan Tulisan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenSeluma

Kewajibannya yaitu meyerap,menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasimasyarakat;e Selanjutnya BPD harus dilibatkan dalam penyusunan kegiatandesa yang dituangkan dalam APBDesa yang mengacu padaRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) danRencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPD) yang mengacu padaVisi Misi desa dan RPJMD Kabupaten; Bahwa saksi dilibatkan dalam perencanaan penyusunan kegiatandesa yang dituangkan dalam APBDesa, namun dalam halpelaksanaan saksi selaku Ketua BPD tidak pernah

Pihakdalam perjanjian tersebut adalah sebesar dan/atau dengan jumlah yangtidak melebihi Rp.170.000.000.000, (Seratus tujuh puluh milyar rupiah), haltersebut sangat jelas tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Jumlah, Jenis danTujuan Kredit, yang tertuang jelas sebagai berikut:Pasal 2JUMLAH, JENIS DAN TUJUAN KREDITAyat (1), ...Kreditur memberikan pinjaman uang/hutang dengan fasilitaskredit investasi tersebut kepada Debitur (Tergugat in casu) dengan tujuanpenggunaan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD

Bdg128.129.130.131.132.133.134.Puskesmas Se Kabupaten Bekasi TA 2013, Dinas Kesehatan Bulan Januari2013;Format VI Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten BekasiDinas Kesehatan TA. 2013, bulan JanuariHasil Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan TA. 2013Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 20122017, Dinas Kesehatan;Hasil Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan TA. 2013Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 20122017, Dinas Kesehatan,tel 25012013;Fotocopy Legalisir Rincian

Asistensi RKAPSKPD TA. 2013 Kabupaten Bekasi,Dinas Kesehatan, kegiatan Pengadaan Incenerator dan Pembuatan Tempatnyadi Puskesmas Tambelang;Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAPSKPD) TA. 2013, Belanja Langsung, Nomor : 1.02 01 24 79 5 2, Programpengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya, kegiatan pengadaanIncenerator Puskesmas Tambelang;Hasil Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan TA. 2013Berdasarkan RPJMD

Bdg128129130131132133134Hasil Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan TA. 2013Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 20122017, DinasKesehatan;Hasil Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan TA. 2013Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 20122017, DinasKesehatan, tgl 25012Fotocopy Legalisir Rincian kartu Kendali Kegiatan Per 31 Desember2013 Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarna danprasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannyaPengadaan Mesin dan Tempat Penyimpanan

BdgPuskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya, kegiatan pengadaanIncenerator Puskesmas Tambelang;224 Hasil Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan TA. 2013Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 20122017, DinasKesehatan, tgl 23012013;225 Fotocopy Siklus Perencanaan dan Penganggaran Tahunan;226 Fotocopy Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBDKabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013;227 Fotocopy Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBDKabupaten Bekasi Tahun Anggaran

Kabupaten Bekasi Tahun 20122017, Dinas Kesehatan;Hasil Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan TA. 2013Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 20122017, Dinas Kesehatan,tel 25012013;Fotocopy Legalisir Rincian kartu Kendali Kegiatan Per 31 Desember 2013Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarna dan prasaranaPuskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya Pengadaan Mesin danTempat Penyimpanan Incenerator Puskesmas Karangmulya ;Fotocopy Legalisir Rincian kartu Kendali Kegiatan Per 31

Citra Utama Conindo;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Design Bundaran LokasiSimpang Enam Kota Tais;1 (satu) bundel asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatanJalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 20112015;1 (satu) buku berwarna Biru Putin dengan Tulisan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma20102015;1 (satu) Map warna Hijau

Citra Utama Conindo;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Design Bundaran LokasiSimpang Enam Kota Tais;1 (satu) bundel asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Pembangunan dan PeningkatanJalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 20112015;1 (satu) buku berwarna Biru Putin dengan Tulisan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma20102015;1 (satu) Map warna Hijau berisi BA

Nomor 2543 K/PID.SUS/201678. 1 (Satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umumtahun anggaran 2010.79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011.80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011.81.1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin(telahan staf).82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011.83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).85. 1 (satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim

keputusan ketua panitia pengadaan tanah NomorSK/02/PPI/IV2010.1 (satu) Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor593.33/253/2011.1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umumtahun anggaran 2010.1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011.1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011.1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin(telahan staf).1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011.1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.1 (satu) copy RPJMD

mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputipengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporanrencana dan program kerja lingkup g. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskahlingkuph. melaksanakan dan = mengoordinasikan pengelolaan dokumentasiperaturan perundangundangan, pengelolaan kearsipan, protokol danhubungan masyarakat di lingkungan DinasS;i. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasipenetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD

tugas yang meliputipengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporanrencana dan program kerja lingkupg. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskahlingkup DinaS; 722 nnn nnn nnn nnnh. melaksanakan dan = mengoordinasikan pengelolaan dokumentasiperaturan perundangundangan, pengelolaan kearsipan, protokol danhubungan masyarakat di lingkungan DinasS;i. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasipenetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD

SANGKALA RUSLAN, MS selaku Kepala BappedaProvinsi Sulawesi Selatan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :1. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD);5.6.. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD);mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD);mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tahunan Daerahantara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan;Melakukan

pemohon dantermohon, namun demikian yang menjadi tanggungan termohon (masuk daftargaji) adalah anak pertama dan kedua, dan segala kebutuhan sandang danpangan dari ketiga anak tersebut menjadi tanggung jawab termohon, namunsebagai orang tua (pemohon) berkewajiban membantu termohon gunamembiayai pendidikan anakanak pemohon dantermohon. meskipunpemohon mengakui tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi pemohon memilikipekerjaan dan penghasilan tetap dari pemerintah daerah kabupaten Tolitoli(TIM PERUMUS RPJMD

bundel Fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran LokasiSimpang Enam Kota Tais.17. 1(satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai loukota Kab Seluma dengan KonstruksiJalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalandengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 2015.Halaman 40 dari 81 hal Put No 7 /Pid.SusTPK/2017/PT.BGL18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.1(satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

Tahun Anggaran 2010 denganKonsultan Perencana PT Citra Utama Conindo.2) 1(satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran LokasiSimpang Enam Kota Tais.3) 1(Ssatu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai loukota Kab Seluma dengan KonstruksiJalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalandengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 2015.4) 1(satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Seluma

Tahun Anggaran 2010 denganKonsultan Perencana PT Citra Utama Conindo.2.1(satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran LokasiSimpang Enam Kota Tais.3.1(satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai loukota Kab Seluma dengan KonstruksiJalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalandengan Konsiruksi Jalan Hotmix TA 2011 2015.4.1(satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Seluma

RPJMD; danc.

sebagaimana telah diubahdan ditambah terakhir dengan Permendagri 21 tahun 2011 Pasal 15Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraanpemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanankepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.Pasal 81 Ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerahmenyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD

RPJMD; danHalaman 31 dari 213 halaman Putusan Nomor 84/Pid.SusTPK/2015/PN.Porc.

2011 Pasal 15Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut :Halaman 149 dari 213 halaman Putusan Nomor 84/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbr(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraanpemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanankepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.Pasal 81 Ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerahmenyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD

dilaporkan;Bahwa laporan pertanggungjawaban untuk tahun 2014 tidak ada, danlaporan untuk tahun 2013 juga tidak ada;Bahwa sesuai dengan Peraturan Negeri No. 01 Tahun 2008, income desadigunakan untuk peningkatan tugastugas desa dan pembangunan desa;Bahwa terkait dengan income desa, tidak ada pembangunan apapun yangdilakukan di negeri Tamilouw;Bahwa saksi mengetahui karena saksi merupakan orang Tamilouw sendiriyang tinggal dan menetap di Tamilouw, selain itu Negeri Tamilouw memilikiRPJMD, turunan dari RPJMD

adalah Renstra dan turunan dari Renstraadalah Renja setiap tahun, sepanjang income desa kita buruk berarti apayang akan kita bangun, sebab berbicara RPJMD dan Renstra tidakdibebankan kepada Pemerintah daerah untuk menjalankan rencanapembangunan desa, untuk itu Pemerintah memberikan kewenangan untukmengelola income desa, sehingga income desa inilah yang akanmenjalankan programprogram yang tidak dibiayai oleh Pemerintah Daerahataupun Pemerintah Propinsi;Bahwa setahu saksi hal tersebut tidak pernah

jangka menengah daerah, dan rencana kerjapemerintah daerah, pada pasal 78 ayat (1) huruf i. penelaahanpokokpokok pikiran DPRD; ayat (2) Dalam penyusunan rancanganawal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRDmemberikan saran dan pendapat berupa pokokpokok pikiran DPRDberdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagaibahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaranyang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telahditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD

Pokokpokok pikiran DPRD dibahas bersama antaraDPRD dengan SKPD di dalam Forum SKPD sebelum RapatKoordinasi Pembangunan Kabupaten (Rakorbang);Bahwa saksi menerangkan ada tahapan yang akan menyelaraskanantara rencana anggaran termasuk saranpendapat berupa pokokHalaman 52 dari 354 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPk/2020/PN Smrpokok pikiran DPRD dengan RPJMD yaitu melalui asistensi yangdiketuai oleh Kepala Bappeda, dengan anggota Kepala BPKAD,Kepala Bapennda serta evaluasi RAPBD Provinsi.

Adapun, apabilamasih ada kegiatan POKIR yang tidak selaras dengan RPJMD,merupakan hal yang tidak terbendung. Adapun berapa banyaknyaPOKIR yang tidak selaras dengan RPJMD yang mengetahui adalahBappeda dan SKPD. POKIR harus mencakup di dalam : 20% sectorpendidikan, 10% sector kesehatan, 25% sector infrastruktur, 10%sector pertanian dalam arti luas, 5% sector social, dan lainlain;Bahwa saksi menerangkan dana aspirasi Bupati Kab.

jangka menengah daerah,dan rencana kerja pemerintah daerah, pada pasal 78 ayat (1) huruf i.penelaahan pokokpokok pikiran DPRD; ayat (2) Dalam penyusunanrancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRDmemberikan saran dan pendapat berupa pokokpokok pikiran DPRDberdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagaibahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaranyang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telahditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD

ENCEK, menyampaikan KEPADA EKSEKUTIF, POKOKPIKIRAN JANGAN DITANGGU, APA YANG DIUSULKAN HARUSDIPENUHI;Bahwa saksi menerangkan saran pendapat berupa pokokpokokpikiran (POKIR) DPRD seharusnya menjadi tugas OPD untukmenyelaraskan dengan RPJMD dengan dikoordinatori olen Bappeda.Namun dengan usulan POKIR DPRD dalam nilainilai kecil dandalam jumlah kegiatan ribuan waktunya tidak mencukupi denganrentang waktu) penyusunan anggaran yang ditetapkan olehPermendagri.

Karena itu KeputusanTergugat Nomor 821.23.162.2015 sematamata berdasarkan hasil seleksiuji kepatutan dan kelayakan yang dimaksudkan untuk menemukan ASNyang tepat memiliki kompetensi, kualifikasi, dan kineryja baik menurutpenilaian yang objektif dan akuntabel untuk menduduki suatu Jabatan gunamelaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2014 2019sesual Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KotaMakassar 2014 2019;Karena

Foto Copy RPJMD Desa PoloPolora 20152020. Foto Copy RPJMD Desa PoloPolora 2016. Foto Copy APBDes dan APBDes Desa PoloPolora perubahan tahun anggaran2016. Foto Copy RPJMD Desa PoloPolora 2017. Foto Copy laporan pertanggung jawaban Dana Desa tahap dan tahap II tahunanggaran 2016. Foto Copy laporan pertanggung jawaban Dana Desa tahap dan tahap II tahunanggaran 2017. Foto Copy laporan pertanggung jawaban alokasi dana desa triwulan s.d. IVtahun anggaran 2016.

Desember2010 Tentang Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yangberwenang untuk mcmeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmeruglkan keuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukandengan cara sebagai bcrikut: / Bahwa .u....cccccceeeeeeeee 10. 10Bahwa awalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memunyai program yangtertuang dalam RPJMD

PembangunanRumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Desa Kareo, Terdakwa TRISINDRA Y ANTI sebagai Kepala Desa Kareo Kecamatan Banjaran KabupatenMajalengka tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur pada pasal 7ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor : 14 Tahun2006 Tentang Pemerintahan Desa yaitu "Melaksanakan prinsip tata pemerintahandesa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme"",Bahwa awalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memunyai program yangtertuang dalam RPJMD