Bahwa, uraian tersebut diatas merupakan kutipan dari surat dakwaanyang sama sekali tidak di singgung dalam pemeriksaan di persidanganpada pengadilan tingkat pertama, hakim Pengadilan Tingkat pertamaHalaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2020/PT MDNterlihat ada dugaan tebang pilin dalam mengungkapkan faktafaktayang mana jika fakta tersebut menguntungkan sdr jaksa Penuntutumum, maka hakim lekas mempertimbangkan, sedangkan faktafaktayang semestinya menguntungkan diri terdakwa tidak di gali, sehinggatentu

Bahwa, sebagaimana yang di uraiakan diatas bahwa jaksa penuntutumum telah menyusun surat dakwaan yang sudah tentu menjadidasar bagi majelis hakim tingkat pertama untuk memberiksa perkaratersebut di muka persidangan, namun sangat di sayangkan majelishakim seakanakan tidak benarbenar memeriksa perkara tersebut,ada beberapa uraian fakta di dalam surat dakwaan tersebut di atastidak singgung dalam pemeriksaan terhadap perkara aquo ;(5).

perselisihan dan pertengkaran, namunperselisihan dan pertengkaran itu menurut kuasa Termohon merupakan bagian dariromantika kehidupan rumah tangga, Pemohon hanya mengadaada menjadikanpertengkaran sebagai alasan untuk melaksanakan hajatnya ingin kawin lagi denganperempuan lain, dan kuasa Termohon membantah penyebab pertengkaran ituakibat Termohon mengeluarkan katakata jorok kepada Pemohon seperti anjingasu dan tailaco ;Menimbang, bahwa kuasa Termohon dalam persidangan menyatakanbahwa halhal yang tidak di singgung

Bahwa barubaru ini Almarhum MISNAN Bin ALI meninggal duniasebagaimana yang telah kami singgung diatas. Dan atas peristiwa tersebut,Almarhum MISNAN Bin ALI dilakukan pemakaman dan ritualritual adatsesuai keagamaannya, sebagaimana masyarakat pada umumnya, dalamhal itu seperti yang kita ketahui secara bersama tentunya membutuhkanbiaya yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, berapa besar jumlah yangakan dikeluarkan oleh Ahli Waris dalam pelaksanaan acara tersebut.5.

ANAK 2 lahirdi Tangerang tanggal XXXXXXxX;Bahwa sejak awal perikahan antara Pemohon dengan Termohon agakkurang baik, yang disebabkan karena saat menikah Pemohon tidak dapatmenghadirkan Ibu kandung Pemohon karena Ibu kandung masihmerawat balita, di kKampung, namun hal itu sering di singgung olehTermohon kepada Pemohon, yang akibatnya terjadi percekcokan danperselisihan yang terus, kKemudian Termohon juga tidak suka kepadakelurga besar Pemohon,Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon

Pakam tanggal01 Oktober 2015 Nomor:51/Pdt.G/2015/PN.Lbp dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat /Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding ;Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulumempertimbangkan putusan Sela No.51/Pdt.G/2015/PN.Lbp = tanggal 02 Juli2015, karena pihak Tergugat mengajukan banding atas putusan Selatersebut ;Menimbang, bahwa perkara a quo ada titik singgung

, Peradilan Tata Usaha Negara memilikikewenangan dalam sengketa tentang keputusan tata usaha negarayang telah bersifat final, konkrit dan individual;Bahwa dalam perkara a quo antara Penggugat dengan Tergugat,telah dikeluarkan KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATANNOMOR 927/IV/TAHUN 2013 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANDAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR SISAMASA JABATAN TAHUN 20092014, Tanggal 11 April 2013 ;Bahwa oleh karena itu titik singgung

menyenangkan(dampak kebiasaan termohon dari pagi hari) dan saat pulang kondisi alatmasak masih tergeletak kotor di wastafel, pakaian masih belum disetrika,rumah dalam keadaan kotor dan masih banyak lagi yang tidak disebutkanPemohon dalam replik ini, padahal kondisi Termohon yang mempunyaiwaktu luang lebih di rumah seharusnya bisa membagi waktu, sehinggadengan demikian yang menjadi pertanyaan bagi Pemohon, apakahkewajiban istri hanya untuk memenuhi nafkan batin Pemohon sebagaimanaTermohon selalu singgung

Bahwa tanggapan Pemohon terhadap jawaban Termohon pada point 6terkesan berbelitbelit dan berteletele dengan membahas halhal kecil yangsipatnya sepele sampaisampai salah dalam memahami tentangpemenuhan nafkah lahir maupun nafkah batin, apakah merupakan kewajibansuami ataukan menjadi kewajiban istri, seperti pernyataan Pemohon berikutini: apakah kewajiban istri hanya untuk memenuhi nafkah batin Pemohonsebagimana Termohon selalu singgung dalam jawabannya point 3 halaman2, sedangkan nafkah lahir Pemohon

Bahwa karena dalil surat gugatan Para Penggugat yang menitikberatkan dalam titik singgung kepemilikan hak keperdataan atastanah, untuk itu. merupakan domein kewenangan PengadilanUmum/Pengadilan Perdata, oleh sebab itu. seharusnya gugatandari peristiwa hukum yang diajukan oleh Para Penggugat bukanpada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 77 UndangUndang Nomor: 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986,Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga

Putusan Mahkamah Agung RINomor: 748K/Pdt/2006;eBahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat yangmenitikberatkan dalam titik singgung kepemilikan atas tanah,maka hal itu. merupakan kewenangan Pengadilan Umum/PengadilanMenimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya telahmembantah dalildalil Eksepsi di atas dengan mendalilkan yang padapokoknya bahwa Eksepsi Tergugat tersebut tidak mempunyai landasanMenimbang, bahwa inti masalah hukum dari dalildalil Eksepsi maupundalildalil bantahannya tersebut di

Jika objek sengketayang tercantum dalam gugatan Penggugat dapat dibenarkan, maka otomatisakan terjadi error in objekto mengingat tanah milik orang lain terhisap masukke dalam objek sengketa, sebagaimana yang kami singgung dalam poin 1(pertama) pada eksepsi ini; Hal ini dapat mengakibatkan pula gugatanPenggugat menjadi cacat formal atau cacat yuridis;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsidan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut

sengketa) tersebut, sehinggadengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tata UsahaNegara Semarang terlalu formalitas dengan hanya mengacu pada bunyipasal 2 huruf e UndangUndang nomor : 5 tahun 1986 , padahal pencarikeadilan yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah untuk mencari kebenaran materiil , sehingga penafsiran pasal 2huruf e UndangUndang Nomor : 5 tahun 1986 adalah bersifat kasuistis,artinya tidak setiap gugatan sengketa Tata Usaha Negara yangkaitannya/titik singgung

terjadinya kewenangan absolut padamasingmasing lingkungan sesuai dengan subyect matter ofjurisdiction.Menimbang bahwa sesuai dalil eksepsi Tergugat dan dalil bantahan dalam replikPenggugat masingmasing menyinggung tentang Peradilan Tata Usaha Negara menurutpasal 47 UU No.5 Tahun 1986 yaitu kewenangan terbatas dan tertentu untuk mengadilisengketa Tata Usaha Negara.Menimbang bahwa seiring dengan beberapa macam perbedaan tentang kewenanganmengadili , sehingga masih sering pula terjadi permasalahan titik singgung

Oleh sebab itu mohon Majelis Hakim PeninjauanKembali dapat memeriksa dan meneliti kembali untuk memberikanpertimbangan hukum sesuai fakta yang ada;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut :mengenai alasan ke. 1:Bahwa bukti PK1 dapat diterima sebagai bukti baru (Novum) karenatelah memenuhi persyaratan formal yaitu dibuat dibawah sumpah dantentang substansi juga menentukan karena menyangkut tanah warisandan jual beli tanah, sehingga terjadi titik singgung

Bahwa dari maksud dan tujuan pengajuan surat gugatan Para Penggugatadalah mempersoalkan tindakan hukum dari Tergugat, yang telahmenerbitkan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa SertipikatHak Atas Tanah, tetapi dari isi dalam Posita gugatan Para Penggugatmembahas halhal yang berkaitan dengan titik singgung mengenai hakhakkeperdataan kepemilikan atas tanah yang disalahgunakan oleh pihak lain,sehingga hak atas kepemilikan dari tanahnya beralih ke pihak lain dengancara melawan hukum, yang

Bahwa karena dalil surat gugatan Para Penggugat menitik beratkan dalamtitik singgung kepemilikan hak keperdataan atas tanah, untuk itumerupakan domein kewenangan Pengadilan Umum/Pengadilan Perdata,oleh sebab itu seharusnya gugatan dari peristiwa hukum yang diajukanoleh Para Penggugat bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk

Bahwa, memang jika dilinat secara sepintas, sangat rentan terjaditumpang tindih kewenangan absolut antara PTUN dengan PengadilanNegeri, namun jika dilinat dengan teliti dan seksama serta berpatokanteguh pada ketentuan yang telah digariskan oleh peraturan perundangundangan, maka hal tersebut tentu tidak akan terjadi, olen karenanyadalam hal menilai titik singgung antara Pengadilan TUN denganPengadilan Negeri maka hakim tentunya harus jeli melihat objectum litisyang menjadi dasar gugatan dengan berpedoman

Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya Sulit unpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.

bawaan Almarhum TJUK SUPARMAN sebelumperkawinannya baik dengan Penggugat maupun Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena hartaharta yang disengketakan oleh parapihak dalam perkara ini adalah harta peninggalan dari Pewaris bernama TJUKSUPARMAN Bin MADAMIN, sementara di antara para Ahli Waris terdapatperbedaan keyakinan, maka menurut penilaian Majelis Hakim ada titik singgungkewenangan absolut dalam mengadili perkara ini antara Peradilan Umum danPeradilan Agama;Menimbang, bahwa mengenai adanya titik singgung

dalam hal iniadalah Pengadilan Negeri Pati;Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili secara absolut,pasal 134 HIR memberi kewenangan kepada Majelis Hakim karena jabatannyasetiap saat dapat menyatakan dirinya tidak berwenang;Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 46/Pat.G/2020/PN PtiMenimbang, bahwa oleh karenaitu selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah Peradilan Umum (dalam hal ini Pengadilan NegeriPati) berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa mengenai titik singgung

Sidik,yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar tanah sawah sengketa pada poin1 dan poin 2 tersebut adalah milik almarhum IBRAHIM yang belum dibagiwariskan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan diatas serta jawaban paraTergugat pada poin 1, maupun bukti suratdan saksi para Penggugat maka secaraformil terdapat titik singgung menyangkut kewenangan Absulote sebagaimana yangdiamanatkan dalam pasal 136 HIR/162 RBg ;Menimbang, bahwa bila kita mencermati secara saksama baikberdasarkan dalil gugatan

biasanya Pemohon kasi sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah), namun baru diberi sejumlah Rp3.000.000 ( tiga juta rupiah) dengan alasan nanti di transper, dansejak saat itu Pemohon diam dan idak ada komunikasi, Pemohonpergi kerja jam 07.00 pagi dan pulang dini hari yaitu 01.00 danTermohon sudah dekati tapi Pemohon hanya diam dan dingin.Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015, Termohon siapkansarapan dan setelah Pemohon siap saya tawarkan untuk sarapan,namun Pemohon tidak ia jawab.Dan kembali Termohon singgung

Syarat ke empat dimana Mahkamah Agung juga dapat membatalkanPutusan JUDEK FACTIE atas dasar alasan Mahkamah Agung sendiri.Bahwa meskipun Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2007/PN.Cj dengan perkaraNomor : 40/PDt.G/2001/PN.Cj mempunyai pokok perkara objek gugatanyang berbeda namun keduanya mempunyai titik singgung yang sama yaituberawal dari sewa menyewa tanah seluas 500 meter persegi di KampungPerkoneng Solokpandan Kecamatan Cianjur dan Kabupaten Cianjurantara TAN TEK TJOE dan OEY ERRY NIO dengan AGUS MULYANA

pidana,saudara Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannyaatas terdakwa, dan pembuktian itu didasarkan pada alatalat bukti yangsah sebagaimana komposisi alat bukti dimaksud dalam KUHAP;Bahwa Penasehat Hukum menilai kajian yuridis yang dilakukan olehPenuntut Umum didalam analisa yuridis terhadap unsur pidana yang kedua,sangat sumir oleh karena didalam uraian analisanya hanyamenempatkannya sebagai elemen delik dari unsur pidana yang kedua,padahal unsur itulah yang menjadi titik singgung

terdakwa mengajukan Pledoi atas tuntutan Jaksa PenuntutUmum sebagaimana termuat dalam Surat Pembelaannya tertanggal 03 Maret2017 Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa Penasehat Hukum menilai kajian yuridis yang dilakukan olehPenuntut Umum didalam analisa yuridis terhadap unsur pidana yang kedua,sangat sumir oleh karena didalam uraian analisanya hanyamenempatkannya sebagai elemen delik dari unsur pidana yang kedua,padahal unsur itulah yang menjadi titik singgung

dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidaritas yaitu primer melanggar pasal 303 ayat (1) ke2 KUHPsubsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan suratdakwaannya mempergunakan bentuk subsidaritas yaitu bentuk dakwaan yangterdiri dari beberapa dakwaan secara berurutan dari dakwaan tindak pidanayang diancam pidana terberat sampai dengan dakwaan tindak pidana lebihringan, dakwaan ini saling bertitik singgung