Gd. llias yang terletak di Desa MangaranKecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo ;Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukanpermohonan secara lisan pada tanggal 05 Maret 2015 untuk mencabutpermohonannya ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo proses persidangan telah berjalanpada taraf pengajuan bukti dari pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan yangada untuk mencabut permohonan dari pemohon tersebut merupakan hak dariPemohon ;Halaman dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pat.P/2015

.....0000e TERLAWAN II;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah pula membaca surat yang diajukan oleh Pelawan tertanggal 28 Juni 2016tentang pencabutan perlawanan perkara Nomor: 68/PDT.BTH/2016/PN Jmr tersebut;Menimbang, bahwa Pelawan dengan suratnya tersebut menyatakan mencabut suratperlawanannya dan menyatakan tidak adanya kepentingan hukum lagi bagi pihak Pelawan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat Perlawanan Pelawan dilakukanmasih dalam taraf

Upah dan jabatan yang diberikan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi jugamemberikan taraf hidup yang rendah kepada Penggugat Rekonvensidanrelatif tidak dapat memenuhi kebutuhan jasmaniah Tergugat dalamKonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan keluargaBahwa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 100 mengatur bahwasalah satu dasar putusan Majelis Hakim adalah kebiasaan.

Demikian juga dengan Toshiba Group Standardsof Conduct Pasal 15 ayat (2) yang menegaskan bahwa Penggugat dalamKonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi harus menghormati hak asasimanusia Penggugat Rekonvensi (bukti P014);Bahwa Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 menegaskanbahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berhakatas peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan lahir batin.

Pasal iniberbunyi, (1) Setiap orang her hak untuk hidup, mempertahankan hidupdan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak hiduptenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;Bahwa untuk mendapatkan/memenuhi hak Tergugat dalam Konvensi/Halaman 12 dari 25 hal. Put.

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 92 ayat (1) berbunyi: Pengusahamenyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi;Bahwa agar Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensimemperoleh kesejahteraan lahir batin dan taraf hidup Tergugat dalamKonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi meningkat serta terpenuhinya hakasasinya, maka perlu ditetapbkan bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berhak atas gaji pokok/bersih sebesarRp7.500.000,00

Nomor 78 PK/Pdt.SusPHI/2016Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial adalah meningkatkankesejahteraan dan taraf hidup Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalamRekonvensi sebagaimana ditegaskan Undang Undang Nomor 39 Tahun1999 Pasal 2 Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggihak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagia hak yang secarakodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harusdilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabatkemanusiaan

Klampis Harapan Gg.8No.23Kel.Klampis NgansemKec.Sukolilo,Kota SurabayaSelanjutanya disebut sebagai,TERGUGATPengadilan Negeritersebut ; Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara perdatayangTertanggal,l6 April 2013 yang diajukan oleh kuasa hukumpenggugat ;Menimbang,bahwa penggugat mengajukan permohonan pencabutandengan alasan antara penggugat dengan tergugat akan mengupayakanpenyelesaian perkara di luar persidangan;Menimbang,bahwa pemeriksaan perkara Nomor: 27/Pdt.G/2013/PN Sbytersebut dalam taraf

JayaMualimin, SpKJ, M.Kes terhadap CHIKO SAPUTRA Bin AWANG RIFADIN Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2017/PN Trgdengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang bersangkutan adalah pemakaiobat jenis shabushabu dengan taraf ketergantungan sedang; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian nomor76/Sp3.13030/2017 tanggal 28 Februari 2017 oleh Pimpinan CabangPegadaian KASTO, SE terhadap 1 (satu) garis dengan berat kotor 0,40 gramdan berat bersih 0,02 gram; Berdasarkan Laporan Pengujian

Jaya Mualimin, SpKu,M.Kes terhadap CHIKO SAPUTRA Bin AWANG RIFADIN dengankesimpulan hasil pemeriksaan yang bersangkutan adalah pemakai obat jenisshabushabu dengan taraf ketergantungan sedang; Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2017/PN Trg Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timurnomor : 455/ 0237/ NARKOBA/ Ill/ 2017 tanggal 8 Maret 2017 yangditandatangani oleh Penyelia Murniah, S.Si telah melakukan pemeriksaanskrining urin terhadap Chiko Saputra Bin Awang Rifadin

Jaya Mualimin, SpKJ, M.Kes terhadap CHIKO SAPUTRA Bin AWANGRIFADIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang bersangkutan adalahpemakai obat jenis shabushabu dengan taraf ketergantungan sedang;Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji klimis berdasarkan SuratKeterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur nomor :455/ 0237/ NARKOBA/ Ill/ 2017 tanggal 8 Maret 2017, menerangkan bahwatelah melakukan pemeriksaan skrining urin terhadap Chiko Saputra Bin AwangRifadin dengan hasil pemeriksaan

Jendral Achmad Yani No. 35, Sidoarjo, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERLAWANIl;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar kedua belah pihak;Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara;Menimbang bahwa pemeriksaan perkara tersebut masih dalam taraf akan dibacakannyaputusan;Menimbang bahwa ternyata panjar biaya perkara yang telah disetorkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sidoarjo tidak mencukupi maka pihak Para Pelawan harus menambah panjarbiaya perkaranya;Menimbang bahwa oleh karenanya

Kalijudan BlokD 52 RT 3 RW 6 Kelurahan KalijudanKecamatan Mulyorejo Kodya Surabaya , Sebagai Tergugat ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ini ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan tersebut, KuasaPenggugat datang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun dipanggilsecara patut dan tidak menyuruh kuasanya sesuai dengan relas panggilan tanggal :8Maret 2016, 19 Pebruari 2016 dan tanggal 15 April 2016 ;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut masih dalam taraf

Bahwa, tergugat sering kali memberikan motivasi kepada tergugat untuk bekerjalebih keras untuk meningkatkan taraf hidup keluarga namun tergugat sering kalibermalasmaiasan dalam bekerja dan sering kali terkesan pasrah terhadapkeadaan sehingga membuat penggugat jengkel dan marah terhadap tergugat.

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

telah dipanggil secarapatut;Telah, membaca surat tertanggal 29 Oktober 2019 dari KuasaPenggugat perihal Permohonan Pencabutan Gugatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan PencabutanPenggugat tertanggal 29 Oktober 2019 isinya mencabut Gugatannya yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Oktober 2019dibawah daftar Regester Perkara No 287/Pdt.G/2019/PN.Sda;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksanperkara No. 287/Pdt.G/2019/PN.Sda, masih dalam taraf

Menyatakan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) sebagai salah satukomponen utama kenaikan gaji pokok tahun 2016;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Kenaikan GajiPokok Tahun 2016 sebesar 14,61 % (empat belas koma enam puluhsatu persen) terhitung mulai April 2016 dengan perincian: Inflasi sebesar 3,61 %; Kenaikan Berkala sebesar 3,00 %; Perbaikan Taraf Hidup sebesar 8,00 %;4.

PeninjauanKembali hanya terkait dengan belum sepakat mengenai besaran kenaikanPerbaikan Taraf Hidup (PTH), sedangkan komponen lainnya telah tercapaikesepakatan, inflasi 3,61 %, kenaikan berkala 3,00 % (vide surat gugatanPara Penggugat);Bahwa kenaikan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) setiap tahunnyadituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB), dari hasil perundingan antaraPengusaha dengan Para Pekerja/Wakilnya sebagaimana kenaikan tiga tahunterakhir, tahun 2013, 2014, 2015 sehingga terhadap kenaikan Perbaikan

TarafHidup Tahun 2016 belum tercapai kesepakatan dalam Perjanjian Bersama;Bahwa sesuai bukti P18/T14B, P19/T15A, P20/T16, kenaikanPerbaikan Taraf Hidup Tahun 2013 sebesar 2,11 %, Tahun 2014 sebesar2,20 %, Tahun 2015 sebesar 2,52 % atau ratarata kenaikan Perbaikan TarafHidup tiga tahun terakhir adalah 2,2 %;Bahwa kenaikan Perbaikan Taraf Hidup tidak bersifat normatif dandengan dasar besaran kenaikan Perbaikan Taraf Hidup tiga tahun terakhirratarata 2,2 %, maka kenaikan Perbaikan Taraf Hidup Tahun

2016 olehJudex Facti yang serta merta sebesar 8,00 % merupakan suatu kekhilafandan merupakan suatu kekeliruan yang nyata karena tanpa alasan hukum yangdapat dibenarkan;Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka MahkamahAgung berpendapat adalah adil dan beralasan menurut hukum menyatakankenaikan Perbaikan Taraf Hidup Tahun 2016 sebesar 3,30 % sesuai AnjuranDisnaker Provinsi Jawa Barat, yang secara nyatanyata telah lebih tinggi danlebih besar dari kenaikan ratarata Perbaikan Taraf Hidup

Menyatakan kenaikan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) Tahun 2016 sebesar3,30 % (tiga koma tiga puluh persen)Halaman 128 dari 130 hal.Put.Nomor 166 PK/Pdt.SusPHI/20173. Menghukum Penggugat/Pengusaha membayar hak Para Tergugat/Pekerja berupa kenaikan upah Perbaikan Taraf Hidup untuk Tahun 2016sebesar 3,30 %;4.

perikatan dikatakan sah apabila memenuhi 4 syarat yaitu :1. sepakat2. cakap.3. suatu hal tertentu.4. suatu sebab yang halal.Bahwa menurut ketentuan Undangundang No. 7 Tahun 1992tentang Perbankan beserta perubahannya yaitu UndangUndang No.10Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :....Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepadamasyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentukbentuk lainnyadalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak.Bahwa untuk itu apakah arisan yang didalilkan oleh Termohon Kasasitersebut patut untuk dilaksanakan atau dengan kata lain arisan tersebuttidak bertentangan dengan undangundang, rasa keadilan dankepatutan yang hidup dalam masyarakat, bahwa dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa arisan yang diketuai oleh Termohon Kasasi adalaharisan yang sangat merugikan Pemohon Kasasi, justru tidakmeningkatkan taraf hidup Pemohon kasasi yaitu, Pemohon kasasiharus membayar uang yang tidak pernah

Pemohon kasasi terima, dantidak manusiawi serta lebih menekankan sifat pemerasan, oleh karenaitu arisan tersebut tidak memenuhi 4 syarat adanya persetujuan yaitukarena adanya sebab yang tidak halal, bertentangan dengan sifat dariUndangundang Perbankan yaitu tidak meningkatkan taraf hidupmasyarakat dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, olehkarena itu Putusan Pengadilan Negeri Malang maupun PutusanPengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya haruslah dibatalkan.Bahwa gugatan Termohon Kasasi sangat

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'ansurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugatdan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanyakehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikianpenyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalahperceraian;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanyakehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanyakehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikianpenyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalahperceraian;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanyakehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan

Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah +tahun 2003, karena tanpa alasan yang jelas pernah diusir orang tua Tergugat agarpulang ke rumah orang tua Penggugat serta membawa barangbarang semua yangberada di rumah orang tua Tergugat, dalam hal im Penggugat hanya diam saja,karena masihh dalam taraf penyesuaian dalam membina rumah tangga karena usiamasa perkawinan masih berumur + tahun ;4.

Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah +tahun 2003, karena tanpa alasan yang jelas pernah diusir orang tua Tergugat agarpulang ke rumah orang tua Penggugat serta membawa barangbarang semua yangberada di rumah orang tua Tergugat, dalam hal im Penggugat hanya diam saja,karena masihh dalam taraf penyesuaian dalam membina rumah tangga karena usiamasa perkawinan masih berumur + tahun ;2.

Kalisat Kabupaten Jember, yangselanjutnya disebut sebagai TergugatPengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ;Setelah membaca berita acara persidangan ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan tersebut,Penggugat datang sendiri didepan sidang sedangkan Tergugat tidak hadir tanoa adapemberitahuan resmi mengenai ketidakhadirannya tersebut juga tidak menunjukkuasanya untuk mewakili kKepentingannya di depan sidang ;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut masih dalam taraf

., tertanggal 26 Juli 2018dan diterima oleh Majelis Hakim tanggal 15 Agustus 2018;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Kuasa Penggugattelah mengajukan permohonan pencabutan dan terhadap pihak Tergugatmasih dalam taraf panggil memanggil, maka pencabutan perkara NomorHal.2 dari 1 hal. Penetapan No.266/Padt.G/2018/PN.

TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ini ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan tersebut, Penggugat datangmenghadap Kuasanya dan Tergugat tidak datang tanpa ada pemberitahuan resmi mengenaiketidak hadirannya tersebut juga tidak menunjuk kuasanya untuk mewakili kepentingannyadidepan sidang ;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut masih dalam taraf sidang pertamadan belum jawaban ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Kuasa Penggugat

Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 20 Oktober2020dengan nomor Register 65/Pdt.P/2020/PN.Tte sebagaimana dalampermohonan pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, danpada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon tidakhadir di persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut Permohonannya dengansurat pencabutan permohonan tanggal 3 November 2020;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2020/PN.TteMenimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut masihdalam taraf

Penggugat untuk menjual sendiri seluruh aset yang diagunkanpada Tergugat dengan ketentuan hukum yang berlaku, yangnotabenenya kalau dilaksanakan sesuai prosedur masih mempunyaikelebihan nilai uang sisa pembayaran hutang Penggugat, (Peminjam yangberiktikad baik harus dilindungi) dan apabila Tergugat menyetujui jelas tidakmenyalahi aturan hukum dan perundangundangan yang berlaku, dansesuai dengan anjuran pemerintah untuk menjadi bank sebagai mitra usahayang baik dan mendukung rakyat dalam meningkatkan taraf

yang dianggunkan pada pihak Termohon KasasiI/Terbanding semula Tergugat dengan ketentuan hukum yang berlaku,yang mana kalau dilaksanakannya sesuai prosedur masih memilikikelebihan nilai uang sisa pembayaran hutang Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat, dikarenakan dalam hal ini PemohonKasasi/Pembanding semula Penggugat adalah termasuk Peminjamberiktikad baik yang harus dilindungi, sesuai anjuran pemerintah untukmenjadi bank sebagaimi trausaha yang baik dan mendukung rakyat dalammeningkatkan taraf

./2017/PN.Jmr.yang pada pokoknya Penggugat mencabut surat gugatannya dikarenakanadanya permintaan dari OE GUNAWAN KORDJINANTO alias GUNAWANKOEDJINANTO/TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk mencabut gugatanperceraian demi keutuhan rumah tangga;Menimbang bahwa permohonan Penggugat tersebut beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum karena pencabutan gugatan dilakukan masihdalam taraf pemanggilan pihakpihak (belum jawab jinawab), sehingga patutlahdikabulkan dan biaya yang timbul dalam gugatan tersebut haruslah