Ditemukan 142 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertulis tertulisis terwilis tertullis tertutlis tertuillis tertuklis tertutilis
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 02-03-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN KUPANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
MARDIYONO, SH.
Terdakwa:
SAUL IMANUEL ABOR Alias SAUL ABOR
134 — 104
  • anggaran Rp.20.000.000,2. kegiatan Sosialisasi Perdes Bumdes dengan alokasi anggaran Rp.5.000.000,Khususnya untuk kegiatan Sebesar Pembangunan rumah layak hunisebesar Rp. 130.000.000, yang direncanakan untuk 16 Unit rumah,dalam pelaksaannya sesuai hasil asistensi dirubah menjadi 13 rumah, danhal ini juga sudah melalui rapat musyawarah desa yang dihadiri BPD,Ketua RT dan RW, LPM tanpa melibatkan masyarakat desa Motongbang,dan hasil rapat itu hanya berupa persetujuan lisan tanpa ada notulen/kesepakatan tertuilis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-04-2011 — Putus : 08-05-2012 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 245/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Mei 2012 — NAZARWAN CHANDRA, MELAWAN 1. IRVAN YUSRIZAL, 2. HUTOMO MANDALA PUTERA, 3. Notaris Dan PPAT Ny. SITI PERTIWI HENNY SHIDKI, SH., 4. PT. SEKAR ARTHA SENTOSA, 5. PT. PUTRA INDONESIA BERSAMA, 6. HUTAMA KARYA (HK), 7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq. GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA, Cq. KEPALA DINAS P2B PROPINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA SUKU DINAS P2B JAKARTA SELATAN, 8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA Cq. BADAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,
107 — 62
  • Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa dalam Petitum angka 3 gugatan Penggugat yang ditujukan kepadaTergugat VIII menuntut agar sertifikat hak milik No. 572/Pejaten, SHM No.573/Pejaten, SHM No. 574/Pejaten, tidak mempunyai kekuatan hukum ataubatal demi hukum ;Dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan (UU PTUN)dinyatakan :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertuilis