Anugerah Tridaya Mandirinamun tidak boleh diwakili dan/atau dikuasakan kepada pihak luar atau bukan pengurusinternal (DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin);Bahwa dikarenakan upaya permohonan perundingan bipartit Para Penggugat sudah sejakawal telah ditolak oleh Tergugat dan Para Penggugat sudah terlanjur mengajukanpermohonan perundingan tripartit kepada Disnakertrans Kabupaten Banyuasin dan akanmengadakan aksi unjuk rasa serta Para Penggugat juga tetap ingin didampingi atau telahmenguasakan

kepada PK DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin baik dalamperundingan bipartit maupun perundingan tripartit, maka Para Penggugat menolaktanggapan Tergugat yang menginginkan perundingan bipartit tersebut hanya diwakili olehPK Federasi Buruh Indonesia PT.

Anugerah Tridaya Mandiri) denganDPC FBI Kabupaten Banyuasin Tanggal 26September2019, yang diberi tanda T56;Fotokopi Risalah (Tripartit) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Tergugat(PT. Anugerah Tridaya Mandiri) dengan DPC FBI Kabupaten Banyuasin Tanggal 26September 2019, yang diberi tanda T57;Fotokopi Isi Tuntutan DPC FBI Kabupaten Banyuasin kepada PT.

Bahwa DisnakertransKabupaten Banyuasin menerima permohonan Mediasi Tripartit Para Penggugat karenaprosedur telah terpenuhi. Jadi bagaimana mungkin mediasi bipartit tidak terjadi namunDisnakertrans Kabupaten Banyuasin menerima permohonan mediasi tripartit? jadi alasanTergugat yang menyatakan tidak terjadinya mediasi bipartit adalah pernyataan yang tidakbenar;3. Bahwa Jawaban Tergugat mengenai tidak jelasnya gugataan (obscuur libel!)

,didapatkan fakta hukum bahwa Para Penggugat melalui Dewan Pengurus Cabang FederasiBuruh Indonesia Kabupaten Banyuasin telah mengajukan permohonan Tripartit kepada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin tertanggal 16 Oktober 2019 mengenaiperselisinan PHK dan upah minimum yang terjadi antara Para Penggugat dengan perusahaanPT Anugerah Tridaya Mandiri;Menimbang, bahwa berdasarkan risalah mediasi yang dilampirkan dalam gugatan ParaPenggugat, atas permohonan penyelesaian tripartit yang

Bahwa, mengenai klaim dari Penggugat yang mengatakan dalam Gugatannyatelah melakukan Penyelesaian Bipartit dan Tripartit atas Perkara ini, Tergugat sangat keberatan.Bahwa sejak awal Tergugat menolak permintaan Penyelesaian secara Bipartitterhadap Perkara ini sebab yang mengajukan permohonan adalah AliansiBuruh Batu Bara (ABB) dan bukan Penggugat langsung selaku pekerjaTergugat I.Bahwa Tergugat meyakini sesuai Ketentuan Peraturan PerundangUndanganAliansi Buruh Batu) Bara (ABB) tidak memiliki Legal

Standing untuk1.8.1.1.1.2.1.3.menyelesaikan Perkara ini baik pada Tingkat Bipartit, Tripartit maupun padaTingkat Pengadilan sehingga Tergugat tetap tidak pernah mau melayanisegala permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yangdisampaikan Aliansi Buruh Batu) Bara (ABB).

Hasilnya, PenyelesaianPerselisihan secara Bipartit dan Tripartit terhadap Perkara ini belum pernahterlaksana;Bahwa, berkenaan dengan Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga KerjaKabupaten Batu Bara sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor:565/1008/2014 Tanggal 03 Juli 2014, data dan bukti tersebut bukanlah hasilMediasi Tripartit atas Perkara ini.

BatuBara danProses Tripartit dan Bipartit, adalah sangat keliru dan tidak mempunyai dasarhukum yang jelas, yang mana berdasarkan Putusan Hukum tersebut prosesAnjuran, Tripartit dan Bipartit yangn saat itu Penggugat telah memberikanKuasa kepada Aliansi Buruh Batu Bara Anggota Federasi Serikat PatriotikRepublik Indonesia Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia (ABB SERBUPRI KASBI) sehingga kepentingan hukum dari Penggugat diwakilkankepentingan hukumnya kepada (ABB SERBUPRI KASBI) baik untuk26mengajukan

Tripartit, Bipartit dan juga Suratsurat yang dilayangkan (ABB SERBUPRI KASBI) kepada Instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja Kab.Batu.

Di samping itu,pengertian (definisi) upah minimum, dan istilahistilannya juga mengalamibeberapa kali perubahan seiring perkembangan dan perubahan regulasi;(a) Pengaturan Upah Minimum Periode 1969 1995Upah minimum di Indonesia diawali dengan ditetapkannya KebutuhanFisik Minimum (KFM) tahun 1956 melalui konsensus Tripartit dan paraahli gizi sebagai acuan penghitungan upah minimum.

Putusan Nomor 69 P/HUM/20154)9))(((6(Pendidikan terdiri dari 2 (dua) KomponenKesehatan terdiri dari 5 (lima) KomponenTransportasi 1 (satu) komponen7) Rekreasi dan Tabungan 2 (dua) komponenMATRIKS TENTANG PERIODISASI PENGATURAN UPAH MINIMUM REGULASI UPAH MINIMUM & KOMPONEN KEBUTUHAN HIDUP REGULASI URAIANDefinisi Jenis Upah Penetapan peninjauan KebutuhanUpah Minimum UpahMinimum MinimumKEBUTUHAN FISIK MINIMUM ( KFM ) 1970 1995Ditetapkan berdasarkan konsensus Tripartit dan Para Ahli Gizi 19565 Kelompok

Penggantian Hak 15% x 37.400.000 = 5.600.000, Total = 43.010.000,Bahwa berdasarkan surat kKeputusan tersebut Penggugat telah berupayauntuk melakukan perundingan secara bipartite dengan Tergugat, namunTergugat tidak menanggapinya dan setelah itu Penggugat mengirim surat keSuku Dinas dan Transmigrasi Jakarta Timur untuk diselesaikan secara Tripartit,namun tidak tercapai kata sepakat dari pihak Tergugat ;Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, Penggugat tidakpernah diikutsertakan pada program

pensiunkepada karyawan ; Bahwa pada Petitum gugatan Penggugat tidak jelas dasar tuntutannya,sebagaimana proses hukum sebelum mengajukan Surat Gugatan kePengadilan Hubungan Industrial, seyogyanya harus menjelaskan dasartuntutannya sebagaimana UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan mengatur tentang halhal apa yang dapat dituntut ; Bahwa kemudian Penggugat membuat pengaduan atas masalah yangdiajukan kepada Tergugat pada Suku Dinas Tenaga Kerja di Jakarta Timur,ia diselesaikan secara Tripartit

Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah selama prosespenyelesaian pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sejakbulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 (Proses bipartitdan tripartit) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (2)dan ayat (3) juncto Pasal 155 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaansecara sekaligus dan tunai, yaitusebesar:Upah bulan Maret 2018Juni 2018;4 (empat) bulan x Rp12.662.205,00 = Rp50.648.820,00:(Terbilang: lima puluh juta enam ratus empat puluh

Uang pengganti cuti yang belum diambil25/21 x Rp12.662.205,00 = Rp15.074.054,00+Jumlah (2) = Rp47.362.676,00:Jumlah total (jumlah 1 + jumlah 2) = Rp262.620.161 ,00;(Terbilang: dua ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh ribuseratus enam puluh satu rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah selama prosespenyelesaian pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sejakbulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 (proses bipartitdan tripartit) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151

baik oleh Para Penggugat dan/atau instansi yang terkait (Dinas TenagaKerja Kabupaten Karimun) dalam perundingan bipartit dan perundingantripartit sebagaimana diwajibkan dan diamanatkan oleh Undang UndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial (UU PHI);Bahwa undangundang penyelesaian perselisihan hubungan industrialmensyaratkan dan mewajibkan atas setiap perkara perselisihnan hubunganindustrial haruslah menempuh terlebih dahulu perundingan bipartit danperundingan tripartit

Penggugat sehinggaperundingan bipartit antara Tergugat Il dengan Para Penggugat tidakpernah dilaksanakan atau diadakan serta tidak adanya risalahperundingan yang telah ditandatangani antara Tergugat Il dan ParaPenggugat sebagai bukti telah dilaksanakannya perundingan bipartit,maka telah terbukti dan nyata bahwa perundingan bipartit antaraTergugat Il dan Para Penggugat terkait dengan perkara a quo tidakpernah ada dan dilaksanakan;Tergugat Il tidak pernah diundang dan diikutsertakan dalamperundingan tripartit

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajibmenawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilihpenyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase;Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melaluikonsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansiyang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkanpenyelesaian perselisinan kepada mediator;Bahwa Tergugat II tidak pernah sekalipun mendapatkan surat panggilanuntuk hadir dalam perundingan tripartit

Nomor 611 K/Pdt.SusPHI/2017di bidang ketenagakerjaan setempat yang dalam hal ini adalah DinasTenaga Kerja Kabupaten Karimun, oleh karenanya adalah wajar apabilaTergugat II tidak pernah hadir dalam undangan tripartit;Bahwa bagaimana mungkin perundingan bipartit dapat dikatakan gagaldan Tergugat II dan/atau Para Penggugat mencatatkan perselisihannyaterkait dengan perkara a quo kepada instansi yang berwenang di bidangketenagakerjaan jika perundingan bipartit saja tidak pernah Tergugat IIdan Para Penggugat

anjuran dalam bentuk apapundari intansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaansetempat (dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja KabupatenKarimun) terkait dengan perkara a quo sampai dengan jawaban inidiajukan oleh Tergugat II;Bahwa berdasarkan pada penjelasan dan dalildalil yang telah TergugatIl sampaikan dan uraikan pada poin 1, 2, dan 3 terkait dengan tidakpernah dilibatkannya Tergugat II pada proses penyelesaian perselisihanhubungan industrial baik pada tahapan perundingan bipartit, tripartit

PAMLyonnaise Jaya, dan Tripartit yang dilakukan 16 Desember 2010 adalah antara PemohonKasasi (dahulu Tergugat) dengan PT.

PAM Lyonnaise Jaya;17 Bahwa Judex Facti menerima saja gugatan Perusahaan AirMinum DKI Jakarta yang menggunakan risalah tripartit dari Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi DKI Jakarta antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) denganPT.

Bahwa putusan pengadilan a quo adalah cacat hukum, oleh karena Perusahaan AirMinum DKI Jakarta (Termohon Kasasi) di dalam gugatannya menggunakanrisalah tripartit dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakartaantara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan PT. PAM Lyonnaise Jaya,tanggal 16 Desember 2010, padahal Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sebagaikaryawan yang diperbantukan telah dikembalikan oleh PT. PAM Lyonnaise Jayaterhitung Januari 2010 (Lampiran 4 dan Lampiran 8);2.

Nomor 257 K/Pdt.SusPHI/2013karyawan, seharusnya Bipartit dan Tripartit yang dilakukan adalah antaraPemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan Perusahaan Air Minum DKI Jakarta(Termohon Kasasi) supaya gugatan tersebut memenuhi syarat formil (Lampiran 7dan Lampiran 8);5. Bahwa terbukti Perusahaan Air Minum DKI Jakarta (Termohon Kasasi), telah lalaidan menelantarkan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sebagai karyawannya yangtelah dikambalikan oleh PT.

PAM Lyonnaise Jaya tanggal 1 Januari 2010, tetapimembiarkan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) melakukan Bipartit tanggal 22Juni 2010 dan Tripartit tanggal 16 Desember 2010 dengan PT.

kali, yaitu pada tanggal 1 Pebruari 2008, 11 Pebruari 2008dan 18 Pebruari 2008 yang tertuang dalam risalah perundingan ;16.Bahwa Mengingat perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan,guna memenuhi ketentuan pasal 10 Undangundang No.2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka dengan SuratPenggugat tertanggal 4 Maret 2008, Penggugat mencatatkan perselisinanHubungan Industrial yang terjadi kepada Dinas Tenaga Kerja PemerintahKota Bandung untuk mendapatkan Mediasi secara Tripartit

Pasal 161 ayat (1) serta pasal 155 ayat (1) UndangundangNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disamping itu pula hal inidikuatkan dengan pertimbangan mediator pada tingkat Tripartit yangpertimbangannya pada prinsipnya menyatakan sebagai berikut :1)bahwa alasan PENGGUGAT untuk melakukan PHK belumditempuh sesuai dengan mekanisme peraturan perundangundangan yang mana terhadap alasan itu pula belum mempunyaikekuatan hukum tetap dan pasti dari badan peradilan berwenang,sehingga TERGUGAT DIANGGAP

BRI (Persero) Tbk. memanggil pekerja(TERGUGAT) untuk bekerja kembali ;19.Bahwa adapun setelah Kami melakukan pendalaman materi dalam kasusini, Kami selaku KUASA HUKUM TERGUGAT sangat sependapat denganhasil tripartit tersebut karena telah sesuai dengan peraturan per Undangundangan yang mana terhadap pemeriksaan di Tingkat Tripartit ini,dilakukan oleh instansi yang berwenang dan benarbenar berkompeten dibidangnya, sehingga tidak bersifat subjektifitas melainkan bersifat netraldan adil tidak seperti

Organisasi pengusaha;Lembaga kerjasama bipartit;Lembaga kerjasama tripartit; 2 0Peraturan perusahaan;Perjanjian kerja bersama;g. Peraturan perundangundangan ketenagakerjaan; danh. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;j.

Oleh karenanya, Penggugatmenempuh proses tripartit kepada kantor instansi yang bertanggung jawabdi bidang ketenagakerjaan Kota Medan, sebagaimana diuraikan dalam:1. Surat tanggal 07 Desember 2015 Perihal: Mohon Proses Tripartit MelaluiMediasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga KerjaKota Medan;2. Surat tanggal 28 Desember 2015 Perihal: Tambahan Alasan DalamProses Tripartit yang ditujukan kepada Mediator Proses Tripartit padaDinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan;c.

Bahwa akan tetapi, setelan mediasi dalam proses tripartit telah selesaidilaksanakan tetapi mediator hubungan industrial pada Dinas Sosial DanTenaga Kerja Kota Medan belum mengeluarkan anjuran, Tergugatmengirimkan Surat kepada Penggugat dengan Nomor: R.02KW.II/SDM/01/2016 tanggal 12 Januari 2016, Perihal: Tanggapan Peninjauan10Kembali yang pada pokoknya: Tergugat menolak melakukan perundinganbipartit dengan menyatakan: tidak ada bukti baru yang dapat dijadikanalasan untuk melakukan peninjauan kembali

Bahwa Penggugat telah mengupayakan penyelesaian terlebin dahulumelalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakatnamun gagal dan selanjutnya upaya proses tripartit kepada kantor instansiyang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kota Medansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2004;.

Kota Medan,;13.Bukti P13 Foto copy Surat tanggal 28 Oktober 2015, PrihalTambahan Alasan Dalam Proses Tripartit yang ditujukan kepada53Mediator Proses Tripartit pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaMedan,;14.

Bahwa isi anjuran berdasarkan keterangan sepihak dari Penggugat, karenaselama ada pertemuan tripartit Tergugat tidak pernah hadir ;15.

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2008 Penggugat telah menyatakan menerimaanjuran Mediator Disnaker Kota Surabaya, Bukti P.5 ;16.Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang tidak pernah merespon ajakanPenggugat untuk berunding, perlu ada pertimbanganpertimbangan laintentang perlunya Penggugat menuntut untuk kembali bekerja atau tidakBahwa melihat fenomena, di mana Tergugat tidak bersedia diajak bipartitmaupun tripartit, artinya pintu untuk masuk kerja lagi bagi Penggugat telahtertutup, sehingga bila Penggugat

. 344.604 ( tigaratus empat puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) dalam tahun2006.Bahwa kerugian yang timbul pada diri para Penggugat adalah akibatperbuatan Tergugat yang melawan hukum, maka patut dan wajar Tergugatharus pula dihukum untuk membayar kerugian yang timbul tersebut kepadapara Penggugat, berjumlah Rp. 61.400.782, (enam puluh satu juta empat ratusribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah ) ( daftar terlampir ) untuk (9) orangburuh.Permasalahan ini telah ditempuh ; Bipartit maupun Tripartit

MedanPHI; PP kami dari Sidikalang ( kabupaten) ke Propinsi ( Medan) kami telahmengeluarkan biaya transport rata rata Rp. 1.500.000,/ orang, dengan hanyamemperjuangkan nasib kami ini yang akhirnya kami kuasakan, memperinganbiaya transport ;Memang dari semula perundingan Tripartit, di kantor tersebut Disnakeryang ditangani Mediatornya ( S.

KetikaPerundingan Tripartit tersebut Perusahaan PT. Bella Nitec Machinerydan Penggugat hanya membicarakan mengenai besarnya pesangondan hakhaknya Penggugat yang harus diberikan PerusahaanPT. Bella Nitec Machinery karena adanya Pemutusan HubunganKerja sepihak yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Bella NitecMachinery;. Bahwa pengaduan Penggugat ke Departemen Tenaga KerjaTangerang bermula dari ketika pada bulan Pebruari 1999,Perusahaan PT.

Bahwa di dalam perundingan Tripartit tersebut, Penggugatmemberikan keterangan bahwa Penggugat telah bekerja diPerusahaan PT. Bella Nitec Machinery sejak tanggal 1 Mei 1996dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Water Treatment;. Bahwa Pekerja diberikan kepercayaan oleh Perusahaan bertanggungjawab atas perencanaan bahanbahan kimia yang akan digunakan,biayabiaya yang dibutuhkan, rencana pembangunan tempatpengolahan air sehingga air layak untuk diminum;.

Bella Nitec Machinery untukmembayar uang sebesar Rp. 7.592.500, (tujuh juta lima ratussembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat ketikaperundingan Tripartit di Departemen Tenaga Kerja Tangerang;15.Bahwa atas keadaan tersebut di atas Penggugat memutuskan untukmenolak anjuran dari Departemen Tenaga Kerja Tangerang, putusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perouruhan Daerah dan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Peroburuhan Pusat disebabkan karenapada dasarnya hubungan antara Pihak Perusahaan

Jojor Sihombing (in casu Penggugat XIVKonpensi/Tergugat XIV Rekonpensi) yang ditandatanganidi hadapan Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Timur pada tanggal 18 Mei 2018;Fotokopi Bukti pembayaran kompensasi kepada Monita L.Jojor Sihombing (in casu Penggugat XIVKonpensi/Tergugat XIV Rekonpensi);Fotokopi sesuai dengan asli Perhitungan PenawaranKompensasi dari Tergugat Konpensi/Perusahaan kepadaPenggugat Konpensi pada proses bipartit dan tripartit;Fotokopi sesuai dengan asli

Perhitungan PenawaranKompensasi dari Tergugat Konpensi/Perusahaan kepadaPenggugat II Konpensi pada proses bipartit dan tripartit;Fotokopi sesuai dengan asli Perhitungan PenawaranKompensasi dari Tergugat Konpensi/Perusahaan kepadaPenggugat III Konpensi pada proses bipartit dan tripartit;Fotokopi sesuai dengan asli Perhitungan PenawaranKompensasi dari Tergugat Konpensi/Perusahaan kepadaPenggugat IV Konpensi pada proses bipartit dan tripartit;Fotokopi sesuai dengan asli Perhitungan PenawaranKompensasi

dari Tergugat Konpensi/Perusahaan kepadaPenggugat V Konpensi pada proses bipartit dan tripartite;Fotokopi sesuai dengan asli Perhitungan PenawaranKompensasi dari Tergugat Konpensi/Perusahaan kepadaPenggugat VI Konpensi pada proses bipartit dan tripartit;Fotokopi sesuai dengan asli Perhitungan PenawaranKompensasi dari Tergugat Konpensi/Perusahaan kepadaPenggugat VII Konpensi pada proses bipartit dan tripartit;Hal. 34 dari 76 hal.

kepadaPenggugat IX Konpensi pada proses bipartit dan tripartit;Fotokopi sesuai dengan asli Perhitungan PenawaranKompensasi dari Tergugat Konpensi/Perusahaan kepadaPenggugat X Konpensi pada proses bipartit dan tripartit;Fotokopi sesuai dengan asli Perhitungan PenawaranKompensasi dari Tergugat Konpensi/Perusahaan kepadaPenggugat XII Konpensi pada proses bipartit dan tripartit;Fotokopi sesuai dengan asli Perhitungan PenawaranKompensasi dari Tergugat Konpensi/Perusahaan kepadaPenggugat XIII Konpensi

pada proses bipartit dan tripartit;Fotokopi sesuai dengan asli Perhitungan PenawaranKompensasi dari Tergugat Konpensi/Perusahaan kepadaPenggugat XV Konpensi pada proses bipartit dan tripartit;Fotokopi sesuai dengan asli Perhitungan PenawaranKompensasi dari Tergugat Konpensi/Perusahaan kepadaPenggugat XVI Konpensi pada proses bipartit dan tripartit;Print out Tabel tambahan kompensasi yang ditawarkanoleh Tergugat Konpensi/ Perusahaan kepada ParaTergugat Konpensi/Para Karyawan pada proses bipartitdan

hubungan kerja ini ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Bab II UndangUndang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebelumpara atau salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan HubunganIndustrial, maka terlebin dahulu ditempuh tahapantahapan dalam mekanismepenyelesaian hubungan industrial ;Tahapantahapan tersebut meliputi upaya bipartit, yang apabila gagalkemudian dapat ditempuh upaya tripartit

No. 423 K/Pdt.Sus/2009Upaya tripartit yang dimaksud dalam mekanisme penyelesaian hubunganindustrial (UU No. 2 Tahun 2004) dapat dilakukan apabila ada pencatatanperselisihan dari salah satu pihak yang berperkara. Untuk itu kami bertanya,apakah Penggugat dapat menyebutkan siapa diantara Penggugat atau Tergugatyang telah mencatatkan perselisinan kepentingan ke Depnakertrans RI ?

;Selanjutnya mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrialmenyebutkan, apabila upaya tripartit tersebut gagal, dalam arti pihak yangberselisin tidak tercapai suatu kesepakatan maka mediator akan membuatANJURAN tertulis (Pasal 13 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004) ;ANJURAN tertulis itulah yang apabila ditolak oleh salah satu pihak ataupara pihak, maka selanjutnya pihak yang menolak dapat melanjutkanperselisihan tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan HubunganIndustrial (Pasal 14 ayat

(1) UU No. 2 Tahun 2004) ;Atau dengan kata lain, ANJURAN merupakan salah satu bukti bahwatelah dicapai upaya tripartit sesuai mekanisme penyelesaian perselisihanhubungan industrial sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 2 Tahun2004, yang dengan adanya ANJURAN itulah syarat mutlak bagi pihak yangmenolaknya kemudian dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial ;Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan a quo ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didasarkan

tertanggal 28 November 2013,namun kembali surat dari pihak Kami ini tidak ditanggapi oleh pihakTergugat; (bukti P6)Bahwa kemudian dikarenakan jalur bipatrit tidak berhasil akibat tidak adanyatanggapan dan niat baik dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan secaramusyawarah, maka Penggugat menempuh upaya mediasi melalui DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat melalui Surat Nomor013/AR/SU/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014 untuk dapat menyelesaikanPerselisihan Hubungan Industrial secara tripartit

Pada pertemuan Tripartit tersebut akhirnyapihak Tergugat hadir diwakili Sdr. Beben K (selaku pejabat HRDperusahaan) dan kuasa hukum Tergugat yaitu Sdr. Sutarna, SH, sedangkanHal. 5 dari 14 hal.Put.Nomor 230 K/Pdt.SusPHI/201515.16.dari pihak Penggugat, Pekerja hadir secara pribadi didampingi kuasa hukumPenggugat yaitu Andreas M.

kesalahan di pihakPenggugat namun Tergugat tidak bisa menunjukkan alasanalasan danbuktibukti adanya kesalahan dan tidak dapat membuktikan bahwa prosedurhukum yang dilakukan dalam melakukan tindakan pemutusan hubungankerja terhadap Penggugat adalah tepat dan benar;Bahwa kemudian melalui Surat Nomor 565/1302/perlin tanggal 27 Maret2014, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat kembalimengUndang kedua belah pihak untuk hadir pada 01 April 2014, denganagenda Mediasi ke1. pada pertemuan tripartit

melalui prosedur hukum yang berlaku, meskipun demikianpara Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan PHK tersebutsecara Bipartit, akan tetapi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah ;Bahwa berhubung penyelesaian Bipartit antara para Penggugat denganTergugat tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka paraPenggugat mengajukan perkaranya ke instansi yang berwenang dalamketenagakerjaan yang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja PropinsiSumatera Utara, untuk menyelesaikan masalah PHK secara Tripartit

alasanpengaduan para Penggugat bukan dieselesaikan oleh Disnaker PropinsiSumatera Utara, akan tetapi diselesaikan melalui Disnaker Deli Serdang ;Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medandalam perkara nomor : 41/G/2010/PHIMdn tersebut para Penggugatkembali mengajukan pengaduan ke Disnaker Deli Serdang, dan ternyataDisnaker Deli Serdang telah mengeluarkan anjurannya sesuai nomor:560/912/DTKTR/2001, tertanggal 26 April 2011 (fotocopi terlampir) ;Bahwa dalam penyelesaian masalah secara Tripartit

Rp. 43.509, (Empatpuluh tiga ribu limaratus Sembilan rupiah) sehingga total yang dipotong Tergugat darigaji Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 152.282,(Seratus lima puluh dua ribu duaratus delapan puluh dua rupiah) jadi gaji bersih yang diterima Penggugat sejumlah Rp.8.862,474, ( Delapan juta delapan ratus enam puluh duaribu empat ratus tujuh puluhempat rupiah ) setiap bulannya;a Bahwa Gugatan ini diajukan setelah upaya penyelesaian masalah hubunganIndustrial (PHK) secara bipartit dan secara tripartit

Perlindungan UpahRp. 63,103.292,00 X 50% =Rp. 31.551.646,005 Bunga keterlambatan total gaji tertunggak2% sesuai dengan pasal 19 ayat 2Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981tentang Perlindungan UpahRp. 9.014.756 X 6 bulan X 2% =Rp. 1.081.770,726 Upah Peroses dari Oktober 2011 sampaiHal. 3 dari 20 hal.Put.Nomor 347 K/Pdt.SusPHI/2013dengan Januari 2012 Rp.9.014.756 X 4 bulan =Rp.36.059.024,00TOTAL KESELURUHAN =Rp. 612.282.227,529 Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit

Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada butir 3 halaman 2 dan butir 1 s.d 11halaman 8 s.d 10 sebagaimana dalil Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknyaPenggugat mendalilkan dengan tegas bahwa perselisihan antara Penggugat danHal. 15 dari 20 hal.Put.Nomor 347 K/Pdt.SusPHI/2013Tergugat telah diselesaikan secara bipartit dan tripartit namun dalamkenyataannya penyelesaian melalui bipartit maupun tripartit tidak pernahdilakukan karena sampai dengan gugatan ini diterima oleh Tergugat, antaraPenggugat dan Tergugat

peringatan, skorsing terlebih dahulu kepada Penggugat jelas merupakan PHKsepihak dan sewenangwenang tanpa melalui prosedur yang berlaku, sehinggaPenggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secara Bipartit tetapi tidak dapatdiselesaikan secara musyawarah ;Bahwa berhubung penyelesaian Bipartit tidak dapat menyelesaikan masalahmaka pada tanggal 13 Januari 2011 Penggugat mengajukan perkara ke instansi yangberwenang kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan untuk menyelesaikanmasalah secara Tripartit

(vide Pasal 8 UndangUndang No.2 Tahun 2004) ;Bahwa penyelesaian secara Tripartit tersebut tidak selesai ternyata tanggal 24Maret 2011 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan Surat AnjuranNo.567/606/DSTKM/2010.

tanda Bukti P7 ;Foto copy, Panggilan Disnaker Kota Surabaya No. 560/5520/436.6.12/2013untuk menghadap Mediator Hubungan Industrial dan PengawasKetenagakerjaan, Risalah pertemuan yang isinya masalah saker harus melaluiBipartit, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P8 ;Foto copy, Panggilan Dinas ODisnaker Kota Surabaya No.560/0119/436.6.12/2014 tentang pemilihan penyelesaian perselisihan hubunganindustrial melalui konsiliator atau arbitrase, yang selanjutnya diberi tanda Bukti1210 Foto copy, Panggilan Tripartit

pertama Nomor 560/0370/436.6.12/2014, yangselanjutnya diberi tanda Bukti P10 ;11 Foto copy, Panggilan Tripartit kedua Nomor 560/0499/436.6.12/2014,, yangselanjutnya diberi tanda Bukti P11 ;12 Foto copy, Panggilan Tripartit ketiga Nomor 560/0675/436.6.12/2014,, yangselanjutnya diberi tanda Bukti P12 ;13 Foto copy, Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 34/PHI/IV/2014 tentangPerselisihan Hak antara UD Kawan Kita Jl.

Bahwa, oleh karena perundinganperundingan bipartit tersebut mengalamijalan buntu dan Terguat sama sekali tidak membayar uang pensiun paraPenggugat, maka para Penggugat telah membawa perselisinan hak tersebutkepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya agar supaya dilakukanperundingan Tripartit ;10.Bahwa, selama perundingan Tripartit tersebut berjalan, ternyata Tergugatjuga tidak dapat menunjukkan itikad baiknya untuk membayar uang pensiunpara Penggugat ;11.Bahwa, pada akhirnya perundingan Tripartit tersebut