subyek hukum menurut pengertiankeperdataan =; Berdasarkan pemahaman ini maka perbuatanhukum pemerintah hanya dapat dilakukan oleh badan Pemerintahan yangberstatus Badan Hukum ( R e c h tsper s 0 oO n ) 5 Bahwa dalam sengketaadministrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara (misalnya gugatan atas suatuKeputusan Kepala Daerah) maka yang menjadi pihak dalam sengketa tersebutadalah Kepala Daerah sebagai organ pe merintahaqnOverheid=) =;LUDakm Pokok Perkara :1,terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela (tussen

Bahwa didalam praktik peradilan perdata, terdapat 4 jenis Putusan Sela(tussen vonnis), yaitu Putusan Prepatoir, Putusan Interlucotoir,Putusan Insidentil dan Putusan Provisionil;Bahwa jika Permohonan( gugatan Voluntair) Produk Hukumnya adalahPenetapan (beschikking) ,dan tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidakikut sebagai Pemohon;Bahwa pada perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan(gugatanKontentiosa), dan bukan permohonan, sehingga produk hukumnya adalahKeputusan (Vonis) dengan perkataan lain

Oleh karena ituTergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela (Tussen Vonis)sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara a quo tersebut ;5. GUGATAN ERROR IN PERSONA/SALAH ALAMAT.Bahwa gugatan Penggugat ini salah alamat, seharusnya yang digugat adalah PresidenRepublik Indonesia, sebab Tergugat (Gubernur Kalimantan Timur) dalam menerbitkanobjek sengketa (SK.No.171.3.2.449094 Tahun 2013) didasarkan pada mandat.

orangorang besarnya (Datuk dll) pada satu sisidan Pengusaha Perkebunan bukan Orang Pribumi pada sisi lainnya seperti yang dibuat dalam kontrak untuk mengusahakan sebuahperusahaan perkebunan, dan pihak lainnya mengesahkan9mengizinkan) kontrak tersebut (Residen Sumatera Timur)10.Bahwa sifat dari perjanjian konsesi yang disebutkan di atas adalahpersoonlijk (bersifat perseorangan) sesuai dengan dokumen arsip11Belanda yang berbunyi De overeenkomst werd gesloten op basisvan eenpersoonlijke verbintenus tussen

Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Muliakiranya terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela (TUSSEN VONIS):GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) dalamperkara ini;Bahwa dalam gugatannya Penggugat baik dalam posita maupun petitumnyatelah menguraikan dan menjelaskan bahwa alasan diajukannya gugatanPenggugat ini terkait dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala BadanPerizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor503/440/IUPOP/BPPMDPTSPI/III/2016

Kewenangan yang dimiliki oleh BPN menurutF.P.C.L.Tonner dalam (Ridwan HR judul buku Hukum AdministrasiNegara, Rajawali Pers, Jakarta, 2006 halaman 100) menulis bahwaOverheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevad als het vermogenom positief recht vast te srellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussenburgers onderling en tussen overhead en te schepper kewenanganpemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untukmelaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakanhubungan antara pemerintahan

tentang Kode danData Wilayah Administrasi Pemerintahan tidak didasarkan pada AsasKeterbukaan (Transparansi) karena dalam perencanaan, penyusunan,pembahasannya tidak melibatkan Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya,Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar.....danternyata pula tidak mencerminkan Asas Keadilan (Geregt Igheid) yangbersifat mengayomi (lustiti Protective),...karena Menteri Dalam Negeridalam mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri a quo tidak bersikapsebagai pejabat atau tussen

mohonkepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan dengan Putusan Sela,terhadap Kebun sawit seluas 10 hektar, Ye bagian (5 hektar) merupakanbahagian Penggugat untuk menikmati hasilnya dengan cara Pemeliharaandan panen hasil kebun sawit dalam penguasaan Penggugat dan 2 bagian(5 hektar) dalam penguasaan Tergugat;Bahwa mengingat dan menghindari kerugian Penggugat lebih besar lagi,sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, memgadili perkara ini,menetapkan dan memutuskan dengan Putusan Sela (Tussen

Karena permohonan provisi Judex Factietelah dijatuhkan bersama putusan akhir bersamaan dengan pokok perkara,maka pertimbangan Judex Factie dalam pertimbangan a quo kami sependapat.Tapi yang dimaksud tuntutan dan putusan provisi adalah putusan sementara(tussen vonnis) sebelum jatuhnya putusan akhir terkait pokok perkara. Terkaittuntutan provisi, Judex Factie tidak jatuhnkan putusan sementara sesuai hukumacara perdata.

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian( causal verband tussen de daad en de schade)Bahwa dalil PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa TERGUGAT VMELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM tidak terbukti dariunsureunsur yang TERGUGAT utarakan diatas , jelas bahwa disinPENGGUGAT salah menafsirkan secara bahasa /grammatika darigugatan PENGGUGAT .Jadi jelas bahwa tidak adanya titik taut hubungan hukum antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT V , PENGGUGAT tidak membangunKONSTRUKSI HUKUM AKAN ADANYA HUBUNGAN HUKUMANTARA

Artinya Gugatan Perlawanantidak dibenarkan untuk menarik Pihak Baru yang tidak pernah adadalam Perkara awal:" Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas, sudah sepatutnya jikaGugatan Perlawanan yang di ajukan oleh Pelawan dapatdiklasifikasikan sebagai Pelanggaran Batas Kompetensi Absolutedan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara aquo untuk dapat mengeluarkan Putusan Sela(tussen vonnis) dengan alasan Pengadilan Negeri Tanjung BalaiKarimun tidak berwenang untuk mengadili

(Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Himpunan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia tentang Kewenangan Mengadili, Jakarta TheAsia Foundation, 1995, halaman 43);Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum (juridische redenering)tersebut di atas berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolutyang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II mohon kepadaMajelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan memutus perkaraa quo melalui Putusan Sela (tussen vonnis) sebagai berikut :1) Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak

(Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Himpunan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia tentang Kewenangan Mengadili, Jakarta TheAsia Foundation, 1995, halaman 43);Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum (juridische redenering)tersebut di atas berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut yangdiajukan oleh Tergugat Ill mohon kepada Majelis Hakim Terhormatyang memeriksa dan memutus perkara a quo melalui Putusan Sela(tussen vonnis) sebagai berikut:1) Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untukmemeriksa

(Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Himpunan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia tentang Kewenangan Mengadili, Jakarta TheAsia Foundation, 1995, halaman 43);Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum (juridische redenering)tersebut di atas berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut yangdiajukan oleh Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Terhormatyang memeriksa dan memutus perkara a quo melalui Putusan Sela(tussen vonnis) sebagai berikut:1) Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untukmemeriksa

Pasal ini berbunyi Bagipara pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupunbagi orangorang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu aktaotentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yangtermuat di dalamnya (Eene authentieke acte levert tussen partijenen derzelver erfgenamen of rechtverkrijgenden een volledig bewijsop van hetgeen daarin vermeld staat);14. Bahwa Prof. Dr. Eddy. O.S. Hiarij, S.H., M.H.

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, Penggugat menderita kerugian, untukmencegah agar Penggugat tidak menderita kerugian yang lebih besarsebagai akibat perbuatan Tergugat I, maka Penggugat mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo berkenanmemutus dalam suatu Putusan Sela (Tussen Vonnis), sebagai berikut :12= Memerintahkan Tergugat I segera menghentikan seluruh kegiatanperdagangannya, serta menarik seluruh produk yang beredar dipasaran yang menggunakan nama PYT.White Horse

bagi Pemerintahan KabupatenMusi Banyuasin yang secara yuridis dan defacto telah menguasaiWilayah sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas DaerahKabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas UtaraProvinsi Sumatera Selatan;Bahwa karena Termohon Menteri Dalam Negeri dalam mengeluarkanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tidak bersikapsebagai pejabat atau tussen

kekuatan mengikatterhadap Penggugat Intervensi I/Termohon Kasasi Intervensi dan para ahliwaris Moara CS serta pihakpihak lain dalam perkara tersebut, baikPenggugat maupun Tergugat ;Putusan dalam perkara perdata tersebut tidak mempunyai kekuatanmengikat terhadap Pemohon' Kasasi/Penggugat/Pembanding/T ergugatIntervensi , karena Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/T ergugatIntervensi bukanlah pihak dalam perkara tersebut dan juga tidak ikut sertadalam perkara tersebut, baik melalui vrijwaring/voeging/Tussen

PT.Perdata,tanggal 15 Oktober 1977 yang menormakan bahwa : PengadilanNegeri tidak berwenang untuk membatalkan Surat Hak Milik yangdikeluarkan Instansi lain; Hal ini dikarenakan bentuknya sudahmenjadi Setifikat Hak Milik.Bahwa berdasarkan Alasan Alasan Hukum (juridische redenering)tersebut di atas berkaitan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yangdiajukan oleh TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Terhormatyang memeriksa dan mengadili Serta memutus perkara a quo, agarberkenan menjatuhkan Putusan Sela (tussen

Rekonvensimenjadi sangat dirugikan dan jika dinilai dengan uang maka PenggugatRekonvensi menderita kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratusJuta rupiah).Gugatan Provisi:12.Bahwa di khawatirkan Para Tergugat Rekonvensi dengan itikad buruk akanmempersulit dan menghalanghalangi upaya pengosongan tanah danbangunan yang beralamat di Taman Alfa Indah Blok kK/29 PetukanganPesanggrahan Jakarta selatan melalui Sertifikat Hak Milik Nomor 3770,maka Penggugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim berkenan memberiPutusan Sela (Tussen

Bahwa agar penyelenggaraan pemilihnan kepala daerah ini dapat terselenggaradengan sempurna atau berkualitas tanpa mengandung cacat hukum dan tidaksampai menimbulkan konflik atau sengketa hukum baik perdata atau pidanasetelah pemilihan umum kepala daerah selesai di kemudian hari, makaPenggugat memohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quoberkenan menjatuhkan putusan sela(tussen vonnis) demi keadilan dankesetaraan terhadapi pasangan calon lainnya dengan memerintahkan Tergugat menunda Tergugat

Samarinda terlebihdahulu mengeluarkan putusan sela (Tussen Vonis);GUGATAN A QUO KABURITIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);bahwa gugatan Para Penggugat ini kabur/tidak jelas (obscuur libel), sebab dalamgugatannya Para Penggugat tidak secara implisit dan rinci menjelaskan danPutusan No. 117/Pdt.G/2018/PN Smr, Hal. 32 dari 72 Halamanmenguraikan bentuk bentuk kesalahan dan perbuatan apa yang telah dilakukan olehTurut Tergugat III dalam perkara ini, sehingga ditempatkan sebagai Turut Tergugat III.Padahal Turut

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (causalverband tussen de daad en de schade)Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa TERGUGAT IIIMELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM tidak terbukti dari unsureunsur yang TERGUGAT III utarakan diatas , jelas bahwa disini PARAPENGGUGAT salah menafsirkan secara bahasa /grammatika dari gugatanPARA PENGGUGAT .Jadi jelas bahwa tidak adanya titik taut hubungan hukum antara PARAPENGGUGAT dan TERGUGAT Ill, PENGGUGAT tidak membangunKONSTRUKSI HUKUM