Ditemukan 2277 data
Urut Berdasarkan
Putus : 01-01-1970 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 996/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Januari 1970 —
36 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembatalanKetetapan Pajak dalam hal ini Surat Tagihan Pajak merupakanKeputusan yang dapat diajukan gugatan;Halaman 27 alinea ke36 :bahwa menurut Majelis, Penggugat tidak mencantumkan rabat dalamFaktur Pajak sehingga Dasar Pengenaan Pajak yang tercantumdalam Faktur Pajak dikenakan PPN lebih besar dibandingkan jikadikurangkan terlebih dahulu dengan rabat;bahwa menurut Majelis, sesuai dengan ketentuan bahwa rabat yangtidak dicantumkan dalam Faktur Pajak maka rabat tersebut tidakdapat dikurangkan sebagai Pengurang
Register : 03-03-2014 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 B/PK/PJK/2014 Tanggal 26 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KHARISMA MAJU ABADI;
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
positif pada peredaran usaha dan koreksi negatif padaHPP dalam jumlah yang sama terkesan bahwa Pemeriksa telahberlaku adil karena kedua koreksi ini menjadi tidak berdampakapapun juga dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan PPhBadan yang terutang;Bahwa akan tetapi koreksi positif pada Peredaran Usaha sematamatadimaksudkan untuk mengenakan PPh Pasal 23 yang sangat besar dalamperhitungan besarnya obyek pajak PPh Pasal 23 yang terutang (atasPPh Pasal 23 Pemohon Banding juga mengajukan banding);Pengurang
Register : 19-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1344 B/PK/PJK/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ADIDAS INDONESIA;
87 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian seharusnya biaya royalti dapatdijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan PPh Badan Tahun 2008.
Register : 12-07-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1445 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ADIDAS INDONESIA;
82 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian seharusnya biaya royalti dapatdijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan PPh Badan Tahun 2008.
Putus : 30-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 688/B/PK/PJK/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. TH INDO PLANTATIONS
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Acara Nomor: BA886/PJ.071/2009tanggal 28 Desember 2009, dijelaskan sebagai berikut: bahwa biaya Penyusutan pada SPT Pajak Penghasilan Badanadalah sebesar Rp100.535.737.814,00, sedangkan padalampiran khusus perhitungan penyusutan pada SPT PajakPenghasilan Badan, biaya penyusutan hanya sebesarRp63.138.303.888,00, karena data yang ada yang terkaitdengan biaya penyusutan hanya data tersebut; bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) telah membebankan biaya penyusutan padapos Pengurang
Putus : 12-04-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2018/PT SMG Tanggal 12 April 2018 — YOSEPHINE SRI LESTARI PRASETYO
255 — 215
255 — 215
dikukuhkan sebagaipengusaha kena pajak, sehingga setiap melakukan penyerahan barangdan/atau jasa wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) danmenerbitkan faktur pajak, selain itu juga memiliki kewajiban untuk melaporkanSPT Masa PPN setiap bulannya, dan oleh karena terdakwa diberi tugasmengurusi masalah perpajakan dari perusahaanperusahaan tersebut makaterdakwa menawarkan untuk membeli faktur pajak yang tidak sesuai dengantransaksi sebenarnya yang nantinya dilaporkan sebagai pajak masukansebagai pengurang
dikukuhkan sebagaipengusaha kena pajak, sehingga setiap melakukan penyerahan barangdan/atau jasa wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) danmenerbitkan faktur pajak, selain itu) juga memiliki Kewajiban untukmelaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya, dan oleh karena terdakwadiberi tugas mengurusi masalah perpajakan dari perusahaanperusahaantersebut maka terdakwa menawarkan untuk membeli faktur pajak yang tidaksesuai dengan transaksi sebenarnya yang nantinya dilaporkan sebagaipajak masukan sebagai pengurang
Register : 26-07-2016 — Putus : 04-07-2014 — Upload : 26-07-2016
Putusan PT MAKASSAR Nomor 11/PID.SUS.KOR/2014/PT. MKS Tanggal 4 Juli 2014 — Hj. RUSDIATI RUSLI,SE.,M.AP Binti RUSLI
58 — 29
58 — 29
Republik Indonesia,menentukan sebagai berikut : Kerugian negara jika terdapat kekuranganuang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnyasebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lala.Bahwa panjar dinas (pinjaman sementara) ini tidak dapatdikategorikan ataupundianggap sebagai suatu kerugian negara karenakenyataan dan fakta hukum sebagai temuan BPK besar dan jumlah uangtersebut tetap tercatat sebagai saldo (non tunai) pada Pos Bantuan danfaktanya memang tidak menjadi unsur pengurang
1 Pasal 1 ayat (8)menentukan : Kerugian Negara jika terdapat kekuarangan uang, suratberharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatakibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun IalaiBahwa panjar dinas (pinjaman sementara) ini tidak dapat dikategorikanataupun dianggap sebagai suatu kerugian negara karena kenyataan danfakta hukum sesuai temuan BPK besar dan jumlah uang tersebut tetaptercatat sebagai saldo (non tunai) pada pos banduang dan faktanyamemang tidak menjadi unsur pengurang
Putus : 02-08-2012 — Upload : 09-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 700 B/PK/PJK/2011 Tanggal 2 Agustus 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BOC. GASES INDONESIA
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwamekanisme perubahan harga/volume tersebut yaitu denganmemperlakukan Faktur Pajak yang pertama sebagai pengurang(retur) dalam SPT Masa PPN dan atas perubahan harga tersebutdibuatkan Faktur Pajakbaru/pengganti dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN (vide PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.20098/PP/M.XVII/16/2009 tanggal 8Oktaber 2009, alaman 31 Alinea ke1 dan ke2) ;j.
Register : 11-03-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
Michael Simatupang
Tergugat:
PT Mandiri Finance Indonesia
82 — 35
Michael Simatupang
Tergugat:
PT Mandiri Finance Indonesia
82 — 35
Rp3.055.500,00 +Jumlah = Rp23.425.500,00Terbilang: dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah;Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Penggugat yang menyatakanTergugat telah mentransfer uang pesangon ke rekening Penggugat sebesarRp7.000.000,00 pada tanggal 24 Desember 2017 dan hal tersebut selaras dengandalil pada jawaban Tergugat serta sesuai dengan keterangan saksi Heriyani, makaMajelis Hakim berkesimpulan uang yang telah diterima oleh Penggugat dimaksudmenjadi faktor pengurang
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222/B/PK/PJK/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TIMUR SUBUR
28 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1222/B/PK/PJK/2016 54.432.840,00 namun dicatat oleh Terbandingsebesar Rp.84.432.840,00 sehinggamenimbulkan kelebihan catat nilai penerimaanpiutang dagang sebesar Rp 30.000.000,00 Jumlah Pengurang nilai peredaran usaha (include PPN) (3.016.756.317)Nilai peredaran usaha Tahun 2004 yangbenar (including PPN) 382.127.405.677Nilai peredaran usaha Tahun 2004 yang benar 29.206.732.433(DPP)Nilai peredaran usaha Tahun 2004 menurutSPT 29.198.259.164Kekurangan lapor nilai peredaran usaha 8.473.269
Putus : 09-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 902/B/PK/PJK/2016 Tanggal 9 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 902/B/PK/PJK/2016produksi dan penjualan produk; Dengan demikian, biaya royalty yangdibebankan seharusnya dapat diterima sebagai pengurang penghasilan brutosesuai dengan Pasal 6 UU PPh, sehingga Pemohon Banding mohon agarkoreksi atas biaya royalty yang dibayarkan ke DIC tersebut dibatalkan;3.
Putus : 13-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136/B/PK/PJK/2014 Tanggal 13 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT MORIUCHI INDONESIAJl
59 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan Pemohon BandingBahwa berikut Pemohon Banding sampaikan alasan Pemohon Banding ataskoreksi Terbanding yang masih dipertahankan dan Pemohon Bandingajukan banding;Koreksi biaya sehubungan dengan klaim produk ekspor yangrusak/cacatbahwa atas koreksi sehubungan dengan klaim produk ekspor yangrusak/cacat pada Pengurang Penghasilan Bruto sebesar USD 51,786.72yang terdiri dari koreksi atas Biaya Usaha sebesar USD 649.00 dan BiayaLuar Usaha sebesar USD 451,137.52 berikut alasan Pemohon Banding:1.
Putus : 10-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200/B/PK/PJK/2015 Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ADIDAS INDONESIA
191 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
191 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian seharusnya biaya royalti dapatdijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan PPh Badan Tahun 2008.Oleh karena itu, PPN dari pembayaran SSP BKP Tidak Berwujud sebesarRp39.325.555,00 seharusnya dapat dijadikan sebagai Pajak Masukan yangdapat di kreditkan;Kesimpulan dan Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonanbanding Pemohon Banding, sehingga pajak
Putus : 07-09-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1370 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 7 September 2016 — Herry Reonardo Als Herry Bin Titus Paulus
73 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
terjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributoryang jumlahnya besar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehinggamengakibatkan keuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres54 tahun 2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overheadyang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang
terjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributor yangjumlahnya besar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehinggamengakibatkan keuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres54 tahun 2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overheadyang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang
Register : 03-07-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 759/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
ACHMAD SUTRISNO Alias HERU
112 — 28
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
ACHMAD SUTRISNO Alias HERU
112 — 28
Menetapkan barang bukti berupa:
a. Uang tunai sejumlah Rp 17.357.800,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah),
Barang bukti tersebut dirampas untuk negara sebagai pengurang terhadap pidana denda yang dijatuhkan.
b. 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK 6471021003550001 atas nama Achmad Sutrisno.
Uang Tunai sejumlah Rp 17.357.800, (tujuh belasjuta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah),Barang bukti tersebut dirampas untuk negara sebagai pengurang terhadappidana denda yang dijatuhkan.b. 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK6471021003550001 atas nama Achmad Sutrisno.Cc. 1 (satu) set Buku Tabungan BRI Simpedes nomorrekening 323501009053531 atas nama Achmad Sutrisno beserta kartuATM BRI nomor 5221 8430 4510 6452.Masingmasing barang bukti tersebut dikembalikan kepada TerdakwaACHMAD
Register : 06-09-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Smg Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat:
PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Semarang
Tergugat:
Tuan Purnomo
Turut Tergugat:
1.Nyonya Hariyanti
2.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Semarang
74 — 34
PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Semarang
Tergugat:
Tuan Purnomo
Turut Tergugat:
1.Nyonya Hariyanti
2.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Semarang
74 — 34
bukti (P6)berupa : Putusan Perkara Nomor : 309/PDT.PLW/2014/PN.SMG, surat bukti(T3) berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4014, atas nama Purnomo,surat bukti (T7) berupa :Permohonan Angkat Sita Nomor :05/DSMADV/P/V1/2015, tanggal 10 Juni 2015 yag diajukan oleh Tergugat(Purnomo) ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pada BAB VPenyusuhan Penghapusan Aset Dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilaipada paragraf 2 Agunan sebagai Pengurang
PPA didalam : Pasal 43Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang' dalamperhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut :a.
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1243 B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRANSINDO MAKMUR SEJAHTERA;
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 1243 B/PK/PJK/2016Bahwa ban vulkanisir merupakan biaya yang diperlukan untukmendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sehingga menurutpendapat Pemohon Banding merupakan biaya yang dapat dikurangkandari penghasilan bruto, oleh karena itu Pemohon Banding berpendapatkoreksi positf harga pokok penjualan oleh Terbanding adalah tidak tepat;c) Pengurang Penghasilan Bruto atas Biaya Perjalanan sebesarRp 134,768,339,00 (koreksi positif)Bahwa sesuai dengan penjelasan
Putus : 23-09-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 87/PDT/2015/PT.SMR Tanggal 23 September 2015 — SANDY SUWANDY Alias ASUN, beralamat di jalan Let Jend. Suprapto No.20 Balikpapan, Kalimatan Timur;
2. CHAU RITA SUWANDY, beralamat di jalan Let Jend. Suprapto No.20 Balikpapan, Kalimatan Timur, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada:
L A W A N
PT. PRIMA ROBUST SUPPLY
35 — 12
35 — 12
(Empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)dimana pengembalian barang tersebut menjadi pengurang atau dikurangi daritagihan semula yang tercantum dalam Surat Tagihan tersebut diatas, sebesarRp.129.346.000. (Bukti P2b) ;Bahwa pengiriman Surat Tagihan atau INVOICE oleh Penggugat diikuti denganpenerbitan Surat Pengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13060020 tanggal 3 Juni 2013 dengan jumlah tagihan sebesarRp.124.887.000.
Putus : 13-05-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalah induknya sesuai dengan penjelasanBahwa layanan jasa tersebut adalah dalam rangka pengelolaaninformasi untuk keperluan pembuatan Laporan Keuangan gunakepentingan kontrol perusahaan;.Bahwa skema ini termasuk dalam pengertian share holder activitydimana sesuai S153/PJ.4/2010 Ditujukan untuk kepentinganpemegang saham atau pihak lain dalam kelompok usaha Wajib PajakHalaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 154 B/PK/PJK/2015(shareholder activity), sehingga biaya ini tidak dapat dikurangkansebagai pengurang
Putus : 09-09-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1007 K/Pdt/2014 Tanggal 9 September 2014 — P.T. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) >< P.T. BARUNA SHIPPING LINE
191 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
191 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asuka BahariNusantara adalah Independent Marine Surveyors yang ditunjuk olehPemohon Kasasi/Tergugat bertugas secara independen/objektif untukmencari fakta/facts finding yang menyebabkan terjadi kecelakaankapal;Dalam amar putusannya Judex Facti tingkat banding menyatakanPemohon Kasasi/Tergugat/Penanggung membayar secara penuhRp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar Rupiah) sementaraketentuan Polis Marine Hull Nomor 203.501.200.10.00005 adadeductible/resiko sendiri sebagai faktor pengurang nilai